Tuesday, March 29, 2005

Pemerintah Siapkan Dana Berapapun untuk Nias dan Simeleu

Selasa, 29 Maret 2005 | 20:27 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla yang juga ketua Badan Kordinasi Penanganan Bencana Nasional (Bakornas) memastikan bahwa pemerintah akan menyediakan berapapun besarnya dana untuk tanggap darurat di Nias dan Simeleu. "Kita punya dana darurat yang tersedia. Tapi berapapun, kita akan membiayai. Berapa saja," kata Kalla dalam jumpa pers kepada wartawan di Kantor Kepresiden, Selasa (29/3) sore.

Jumpa pers ini digelar setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden dan Menteri Kabinet Indonesia Bersatu yang digelar mendadak di Istana Presiden, sekitar pukul 12.00 WIB. Menteri yang mendampingi Presiden dan Wakil Presiden dalam jumpa pers adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Widodo AS, Menteri Dalam Negeri Ma'ruf, Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Purnomo Yusgiantoro, Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto dan Kepala Polri Jenderal Da'ii Bachtiar.

Sebelum rapat mendadak ini, juga ada rapat serupa di kantor Wakil Presiden, Selasa pagi, sekitar pukul 09.30 WIB. Rapat yang dipimpin Jusuf Kalla ini dihadiri oleh Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, Menteri Sosial Bachtiar Chamzah, Kepala Polri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Koordinator Ekonomi Aburizal Bakrie dan Menteri Perencanaan Nasional Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan Jalil.

Rapat di kantor Wakil Presiden, salah satunya memutuskan untuk mengirimkan Menteri Sosial dan Menteri Kesehatan ke daerah bencana, dengan pesawat TNI Hercules, ke Sibolga. Sebab, bandara di Nias tak bisa didarati pesawat. Kemungkinan kedua menteri beserta bantuan makanan dan tenaga medis yang dibawa akan diangkut dengan helikopter atau kapal.

Dalam jumpa pers usai pertemuan di kantor Wakil Presiden, Sofyan Jalil mengatakan, pemerintah memiliki dana tanggap darurat. Yang ada di rekening menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Alwi Sihab, kata Sofyan, dananya ada sekitar Rp 15 miliar. Itu belum termasuk dana tanggap darurat yang selama ini dipakai untuk bencana gempa dan tsunami di Aceh dan Nias.

Dalam jumpa pers, Yudhoyono menyatakan, pihaknya menunda kunjungan ke Australia, Selandia Baru dan Timor Leste, yang rencananya kan dilakukan selama enam hari. Presiden ingin memastikan bahwa proses tanggap darurat ini berjalan dengan baik terlebih dahulu. "Kunjungan akan saya lakukan beberapa saat setelah berhasil menjalankan tanggap darurat di kedua daerah itu," kata Presiden.

Abdul Manan - Tempo

Presiden Yudhoyono Bantah Pernyataan Megawati

Selasa, 29 Maret 2005 | 21:39 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membantah pernyataan mantan Presiden Megawati dalam suatu kesempatan yang menyatakan bahwa Yudhoyono mengingkari janjinya saat kampanye untuk tidak menaikkan harga BBM. Hal ini disampaikan Presiden saat ditanya wartawan dalam jumpa pers soal langkah-langkah penanganan pemerintah menanganai gempa di Nias dan Simeleu, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/3).

"Tidak pernah ada pernyataan apapun yang saya sampaikan bahwa apabila saya terpilih lantas tidakakan menaikkan BBM. Tidak pernah ada ucapan satu kalipun bahwa saya tidak akan menaikkan haga BBM. Saya kira yang disebut ingkar janji itu tidak tepat dan karena tidak pernah ada, tidak terbukti," kata Presiden.

Presiden mengaku tak ingin menanggapi soal-soal semacam ini karena menghormati mantan Presiden Megawati dan mantan presiden lainnya. Selain itu, dia berpendapat, tugas yang diembannya kini sangat banyak. "Tugas saya banyak. Di hadaan saya kini bagaimana saya melaksanakan langkah-langkah segera untuk mengatasi bencana Nias, Simeleu dan lain-lain," kata Presiden.

Jika memang ada pernyataan seperti itu, Yudhoyono tegas menyatakan bahwa tak pernah ada pernyataan seperti itu. Dia mengaku tak ingin mewarnai proses demokrasi dengan adanya tudingan-tudingan seperti itu dan berharap kematangan berpolitik semakin tinggi seperti harapan rakyat.

Usai pernyataan pers dari Presiden, staf kantor presiden tampak memberikan fotokopi pidato kenegaraan Presiden Megawati Soekarnoputri dan keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2005 serta Nota Keuangannya. Dalam fotokopi yang ditandai dengan stabilo, disebukan bahwa kalau diperlukan penyesuaian atas bidang strategis, termasuk subsidi BBM, diserahkan kepada pemerintah yang akan datang.

"Sekiranya diperlukan penyesuaian yang menyangkut kebijakan strategis seperti dibidang belanja pegawai, subsidi BBM dan belanja daerah, serta beberapa prioritas sektoral lainnya, hal itu diserahkan kepada pemerintah yang akan datang untuk melakukannya dalam bentuk revisi APBN," kata Megawati, dalam pidato yang dibacakan pada 16 Agustus 2004 itu.

Abdul Manan - Tempo

Pemerintah Memperkirakan Korban Jiwa Sementara 200 Orang

Selasa, 29 Maret 2005 | 12:08 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah hingga pagi ini memperkirakan ada 100 sampai 200 korban meninggal akibat gempa di Nias, Sumatera Utara, Senin (28/3) tengah malam. Korban yang luka lebih banyak, namun belum bisa diperkirakan jumlahnya. Hal ini disampaikan Menteri Komunikasi dan Informasi Sofyan Jalil usai rapat koordinasi di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (29/3).

Rapat yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla ini diikuti Menteri Koordinator Ekonomi Aburizal Bakrie, Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah, Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari, Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto, Menteri Perencanaan Nasional Sri Mulyani, dan Kepala Polri Jenderal Da'i Bachtiar.

Rencananya, kata Sofyan, pemerintah akan mengirimkan bantuan 20 tenaga medis dan obat-obatan dengan pesawat hercules, siang nanti. Tenaga medis dan obat-obatan yang ada di Sumatera Utara juga akan ikut dikirim ke sana. Menteri Sosial dan Menteri Kesehatan juga akan berangkat ke lokasi bencana. Bantuan akan dikirim ke Sibolga, untuk selanjutnya diangkut dengan helikopter ke Pulau Nias.

Akibat gempa tersebut, kerusakannya cukup parah. Di Kota Gunnung Sitoli, sebagian besar bangunan berlantai 2 atau beton ambruk atau rusak parah. Ada empat atau lima jembatan di daerah itu ambruk. Jalan-jalan banyak yang pecah. Rusak sakit ikut rusak. Sedangkan kondisi tenaga medis, belum banyak dilaporkan. "Banyak warga yang mengungsi ke tempat yang lebih tinggi karena takut terjadi gempa susulan dan tsunami," kata Sofyan.

Berdasarkan taksiran sementara, belum ada laporan korban dari daerah sekitar gempa. Hingga pagi tadi, dari Sumatera Barat dan Aceh Barat, belum dilaporkan ada korban akibat gempa ini. Di daerah Singkil, diperkirakan sedikit terkena dampak.

Abdul Manan

Identifikasi Pemerintah soal Kerusakan di Nias

Selasa, 29 Maret 2005 | 21:29 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Korban meninggal 100-200 orang (keterangan Menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan Jalil, (Selasa pagi). Menurut keterangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berdasarkan laporan Wakil Bupati Nias Selasa pagi, korban meninggal 38 orang, 114 luka-luka. Sekitar 500 rumah hancur. Enam jembatan di Kota Gunung Sitoli ambruk dan jalur komunikasi lumpuh.

Instalasi air bersih baik, tapi pipa yang mensuplai air bersih ke instalasi rusak Listrik padam akibat PLTGU Belawan rusak. Akibat gempa, pembangkit yang berkapasitas 800 MW itu kehilangan daya 500 MW, sehingga yang tersisa 300 MW. Akibatya, terjadi pemadaman di Medan dan sekitarnya.

Jalan-jalan retak-retak dan tak berfungsi karena tiang-tiang listrik banyak yang tumbang Pelabuhan udara di Nias dan Simeleu tak bisa beroperasi karena lapangan retak-retak dan towernya tumbang. Sehingga alternatif pengiriman bantuan hanya melalui jalan laut dan udara (helikopter). Depo BBM di Nias hancur dan pipanya rusak berat. Pengiriman ke berbagai tempat terganggu karena jembatan ambruk

Tindakan Pemerintah: Menginstruksikan pejabat pemerintah daerah dan menteri terkait untuk melakukan proses tanggap darurat. Fokusnya adalah pada pengiriman bantuan makanan, melakukan evakuasi, merawat korban luka-luka dan memberikan perawatan medis untuk menyelamatkan sebanyak mungkin jiwa.

TNI mengerahkan 2 helikopter jenis Bell dan 2 jenis Superpuma. Satu dikirim ke Simeleu dan sisanya ke Nias. Untuk mengangkut bantuan, TNI kirim tiga KRI. Dua KRI berangkat Selasa (29/3) ini dengan membawa makanan dan obat-obatan. Satu KRI berangkat besok untuk membawa tambahan makanan dan air minum.

Abdul Manan - Tempo

Sunday, March 27, 2005

RUU KUHP Dinilai Mengancam Kebebasan Berekspresi

Sabtu, 26 Maret 2005 00:00 | Reporter: No name.

TEMPO Interaktif, Jakarta: Direktur LBH Pers Misbachuddin Gasma, yang juga anggota Koalisi Pembela Pasal 28, berharap DPR membuang pasal-pasal RUU KUHP usulan pemerintah yang mengancam kebebasan berekspresi. "RUU KUHP ini mengancam kebebasan berekspresi," kata dia saat dihubungi Tempo, Jumat (25/3).

Menurut Misbah, berdasarkan kajian sementara yang dilakukan Aliansi Pembela Pasal 28, setidaknya ada 49 pasal dalam rancangan itu yang mengancam kebebasan berekspresi (lihat boks). Diingatkannya, ini bisa mengancam siapa saja, dari aktivis NGO (non-government organization), praktisi HAM dan akademisi.

Karena itu, pihaknya saat ini sedang membuat counter draft yang dibuat pemerintah. Selanjutnya, draft itu akan diajukan kepada DPR sebagai masukan. Menurut rencana, pihaknya juga akan melakukan konsolidasi dengan komunitas lain yang bergelut di bidang HAM, lingkungan dan lainnya, karena RUU ini mengatur banyak aspek.

Misbah menambahkan, saat ini Aliansi Pembela Pasal 28 berusaha untuk memberikan masukan kepada DPR melalui counter draft dan alternatif rancangan akademik dari RUU tersebut. Namun jika RUU itu tetap lolos dengan tak banyak perubahan berarti, kata Misbah, "Kami akan mempersiapkan untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi."

Ditambahkannya, pembahasan RUU ini menjadi salah satu indikasi komitmen pemerintah terhadap pemerintahan yang transparan dan demokratis. Sebab, kata dia, perlunya kebebasan berekspresi dilindungi agar masyarakat bisa terlibat aktif melakukan kontrol agar pemerintah lebih transparan dan lebih demokratis.

Abdul Manan - Tempo

Wednesday, March 23, 2005

Ambalat Tetap Bagian Wilayah Indonesia

Rabu, 23 Maret 2005 | 16:07 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda mengatakan, Indonesia tetap dalam posisi: Ambalat bagian dari wilayah Indonesia. Penegasan ini dia cetuskan saat perundingan tim teknis delegasi Indonesia dan Malaysia di Bali.

Perundingan kedua delegasi berlangsung Selasa (22/3) dan Rabu (23/3). "Kami tetap dengan klaim semula, tidak mundur, bahwa wilayah Ambalat tetap bagian wilayah Indonesia," kata Wirajuda kepada wartawan di kantor Presiden, Rabu (23/3).

Argumentasi yang Indonesia pakai, kata dia, yaitu pada cara penarikan atau penentuan titik dasar mauapun garis pangkal. "Titik dasar maupun garis pangkal itu memang dimungkinkan untuk Indonesia sebagai negara kepulauan," paparnya.

Menlu menjelaskan, menarik titik dasar yang dimaksud adalah dari pangkal yang menghubungkan Pulau Sipadan dan Ligitan. Menurut Wirajuda, hal itu tak bisa dilakukan oleh Malaysia karena negara itu bukan negara kepulauan. Dasar yang dipakai Indonesia adalah Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa Bangsa 1982.

Dalam pertemuan di Bali, semua masalah yang berkaitan dengan perbatasan dua negara diangkat. Mulai dari laut wilayah, landas kontinen, dan zona ekonomi ekslusif, seperti di Selat Malaka, Selat Singapura, perairan sekitar Natuna dan laut Sulawesi.

Diakuinya, pertemuan itu memang fokus pada soal Ambalat karena ada kesepakatan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Badawi. "Prioritas diberikan kepada penentuan garis laut Sulawesi. Masalah lain dibahas belakangan," kata Wirajuda.

Kedua negara, dia menambahkan, saling menyadari bahwa masalah ini tak bisa diselesaikan dalam satu dua kali pertemuan. Karena itu, pertemuan selanjutnya akan dilakukan Mei 2005 di Malaysia. Untuk agendanya, biasanya dibicarakan sebelum mulai bertemu.

Abdul Manan - Tempo

Monday, March 21, 2005

Perpres Badan Pelaksana Aceh Segera Diteken Presiden

Senin, 21 Maret 2005 | 20:44 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Draft Peraturan Presiden tentang Pembentukan Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh sudah rampung. "Sudah di saya. Nanti saya teken. Saya tidak terlalu birokratis kok," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, seperti ditirukan Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto, saat ditemui wartawan di Istana Presiden, Jakarta, Senin (21/3).

Kirmanto mengatakan, saat bertemu Presiden tadi pagi, soal ini juga sudah disampaikan. Pembentukan badan pelaksana ini memang sangat ditunggu, termasuk negara donor. "Apalagi kan masa darurat kan selesai akhir bulan. Jadi kegiatan-kegiatan di sana nanti akan ditangai badan pelaksana ini," kata Kirmanto.

Rencananya, pengesahan badan pelaksana ini akan disahkan dalam bentuk peraturan presiden, bukan peraturan pemeritah. "Sementara dengan peraturan presiden dulu. Tidak menutup kemungkinan nanti kalau ditingkatkan," tambahnya.

Dalam draft final yang sudah ditangan presiden, pelaksana ini terdiri dari tiga bagian. Pertama, badan pelaksana. Badan ini bertugas sebagai pelaksana rehabilitasi dan rekoonstruksi. Kepala badan ini akan ditunjuk langsung presiden. Yang mengisi jabatan ini, kata Kirmanto, "Bukan menteri. Tapi akan dihargai setingkat itu."

Kedua, badan pengawas. Badan ini bertugas mengawasi pelaksanaan progran agar tak menyimpang, tak dikorupsi. Rencananya Presiden juga akan menunjuk pengawas dari luar negeri, dari lembaga swadaya masyarakat yang sangat kredibel, untuk ikut mengawasi. "Jadi kita sangat transparan," kata dia.

Ketiga, steering comitte atau badan pengarah. Badan ini akan diisi menteri-menteri agar mereka memberikan arahan apa saja yang akan dikerjakan serta memberi masukan. Tentu saja agar badan pelaksana berjalan sesuai rencana strategi departemen atau sektor. Posisi ketiga badan ini bersifat sejajar.

Badan pelaksana nantinya akan menjalankan blue print atau master plan yang sudah dibuat bersama dengan wakil dari masyarakat Aceh. Kirmanto berharap badan pelaksana ini mulai bekerja bulan depan. "Saya kemarin dari Manila bersama Alwi Sihab. Harapannya dari sana juga segera ada badan pelaksana itu," kata dia.

Abdul Manan - Tempo

Presiden Buka Rapat Kerja KB Nasional

Senin, 21 Maret 2005 | 20:15 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi membuka acara Rapat Kerja Nasional Keluarga Berencana di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/3). Rapat kerja yang akan berlangsung 24 Maret 2005 ini mengambil tema "Dengan semangat kebersamaan, kita tingkatkan ketahanan penduduk dan keluarga sebagai landasan membangun citra dan martabat bangsa."

Selain 300 peserta rapat kerja, yang juga ikut datang dalam acara ini adalah Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Alwi Sihab, Menteri Kesehatan Siti Fadilah Sapari, Menteri Dalam Negeri Ma'ruf dan Menteri pekerjaan Umum Joko Kirmanto.

Kepada peserta rapat, Presiden menekankan pentingnya keluarga berencana dalam ikut mendorong terciptanya pembangunan sumber daya manusia. Presiden juga menerangkan beberapa masalah yang dihadapai bangsa ini, di antaranya soal tenaga kerja yang mencapai 10 persen. "Kita berharap dengan pertumbuhan 6,5 persen akan menciptakan lapangan kerja baru," kata Presiden.

Kepala Badan Koordinasi Keluarga Bencana Nasional (BKKBN) Sumarjati Arjoso, dalam sambutannya mengatakan, ada beberapa daerah yang hingga kini belum memberi perhatian memadai terhadap program KB. Dari data yang dimilikinya, masih ada sekitar 5,6 persen pemerintah daerah yang belum memutuskan kelangsungan program KB. Lainnya, 72 persen sudah mempunyai perda kelembagaan KB, 3,4 persen telah punya rancangan peraturan daerah dan 19 persen telah membentuk kelembagaan sementara untuk menangani soal ini.

Abdul Manan - Tempo

Blora Center Tetap Akan Independen

Senin, 21 Maret 2005 | 17:53 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Blora Center, sebagai salah satu campain manager Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pemilihan lalu, tetap berada di luar kekuasaan dan bersikap independen. Hal ini disampaikan Direktur Blora Center, M. Jusuf Rizal, usai bertemu Presiden di kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (21/3).

Menurut Rizal, Presiden berharap Blora Center juga bisa memberi sosialiasi yang benar terhadap apa yang dilakukan pemerintah. "Kita tetap disuruh berperan utuk melakukan mediasi antara publik dan republik, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa yang dilakukan pemerintah," kata Rizal.

Blora Center juga akan berperan sebagai tangki pemikir. Karena itu, kata Rizal, pihaknya berencana membentuk Blora Institute. Lembaga ini diharapkan bisa memberikan koreksi terhadap pemerintah, terutama terhadap demokratisasi dan pendidikkan politik.

Dalam pertemuan tadi, Presiden mendiskusikan beberapa hal. Blora Center juga memberi masukan. "Saya rasa karena Blora Center memang turut membantu beliau, beliau juga mengapresiasi terhadap itu," kata Rizal. Saat ditanya apakah dia memberi masukan soal hubungannya dengan DPR terkait soal kenaikan BBM, Rizal mengatakan, "Kalau itu beliau lebih tahu."

Dalam kesempatan itu, kata Rizal, Presiden menyampaikan prioritas kerjanya pada tahun ini. "Beliau juga mengemukakan, dalam tahun 2005 ini akan lebih banyak bekerja, turun ke jalan, bertani, sehingga kemudian tahun 2006 akan lebih bagus lagi bangsa ini ke depan," tambahnya.

Abdul Manan-Tempo

Presiden Buka Rapat Kerja KB Nasional

Senin, 21 Maret 2005 | 20:15 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi membuka acara Rapat Kerja Nasional Keluarga Berencana di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/3). Rapat kerja yang akan berlangsung 24 Maret 2005 ini mengambil tema "Dengan semangat kebersamaan, kita tingkatkan ketahanan penduduk dan keluarga sebagai landasan membangun citra dan martabat bangsa."

Selain 300 peserta rapat kerja, yang juga ikut datang dalam acara ini adalah Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Alwi Sihab, Menteri Kesehatan Siti Fadilah Sapari, Menteri Dalam Negeri Ma'ruf dan Menteri pekerjaan Umum Joko Kirmanto.

Kepada peserta rapat, Presiden menekankan pentingnya keluarga berencana dalam ikut mendorong terciptanya pembangunan sumber daya manusia. Presiden juga menerangkan beberapa masalah yang dihadapai bangsa ini, di antaranya soal tenaga kerja yang mencapai 10 persen. "Kita berharap dengan pertumbuhan 6,5 persen akan menciptakan lapangan kerja baru," kata Presiden.

Kepala Badan Koordinasi Keluarga Bencana Nasional (BKKBN) Sumarjati Arjoso, dalam sambutannya mengatakan, ada beberapa daerah yang hingga kini belum memberi perhatian memadai terhadap program KB. Dari data yang dimilikinya, masih ada sekitar 5,6 persen pemerintah daerah yang belum memutuskan kelangsungan program KB. Lainnya, 72 persen sudah mempunyai perda kelembagaan KB, 3,4 persen telah punya rancangan peraturan daerah dan 19 persen telah membentuk kelembagaan sementara untuk menangani soal ini.

Abdul Manan - Tempo

Friday, March 18, 2005

Pertemuan Presiden-Ketua Fraksi DPR Batal

Jum'at, 18 Maret 2005 | 17:24 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan para ketua fraksi DPR, yang rencananya dilaksanakan Jumat (17/3) ini, batal dilaksanakan. Pembatalan ini disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam jumpa pers di kantor Wakil Presiden, Jakarta, usai salat Jumat.

"Memang ada permintaan kepada Presiden untuk menjelaskan lebih dalam sebenarnya apa sebabnya kenaikan harga BBM itu. Tapi karena semuanya sudah lebih transparan, banyak dijelaskan sebelumnya, karena itu acara dimaksud tidak jadi diadakan. Dibatalkan," kata Kalla. Presiden menganggap, ujar Kalla, penjelasan sebelumnya di rapat konsultasi sudah jelas.

Rencananya ketua-ketua fraksi di DPR akan menemui Presiden di Istana Merdeka sekitar pukul 21.00 WIB. Fraksi-fraksi di DPR sendiri terbelah menyikapi kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM. Rapat Paripurna yang sudah digelar sejak Selasa (15/3) pekan ini belum berhasil mengambil keputusan tentang sikap DPR. Dari enam fraksi yang awalnya jelas menolak kenaikan BBM, kini tinggal PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Damai Sejahtera (PDS) yang bertahan dengan sikapnya. Rapat Paripurna DPR rencananya akan dilangsungkan Senin pekan depan.

Abdul Manan - Tempo

Wednesday, March 16, 2005

TNI Identifikasi Kapal Perompak dari Malaysia

Tempo Interaktif, 16 Maret 2005

TEMPO Interaktif, Jakarta: Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto mengatakan, TNI mengidentifikasi bahwa kapal yang melakukan perompakan di Selat Malaka berasal dari Malaysia. "Belum secara pasti identitasnya, tapi kapalnya, untuk sementara ini, diketahui memang kapal yang datang dari malaysia, tapi belum tentu warga negaranya," kata Sutarto, yang ditemui di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (16/3) malam.

Menurut Sutarto, dengan identifikasi ini, belum bisa dipastikan kewarganegaraan pelaku perompakan. "Tapi dari laporan Angkatan Laut tadi pagi, terdeteksi itu kapal datang dari Malaysia," kata Sutarto, saat ditanya kapal yang melakukan perompakan terhadap kapal Idaten, milik Jepang, saat menarik kapal tongkang Kuroshio I di Selat Malaka.

Sutarto mengatakan, selama ini pengamanan di Selat Malaka dilakukan tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia dan Singapura. Untuk pengamanannya, ketiga negara melakukan patroli bersama di kawasan itu. "Barangkali karena kasus Ambalat, dia (perompak) mencoba mengambil manfaat dari itu," kata Sutarto.

Karena dengan adanya patroli bersama yang selama dilakukan oleh ketiga negara, kata Sutarto, kasus kriminal seperti peromopakan di kawasan tersebut sudah jauh menurun. Tapi tiba-tiba muncul dua kasus dalam waktu berdekatan, bersamaan dengan kasus Ambalat.

"Saya sudah mencoba berkomunikasi untuk membedakan antara kasus Ambalat dengan Malaka. Ambalat biarkan masalah Ambalat, Malaka dilanjutkan sesuai dengan kesepakatan melakukan patroli terkoordinasi bersama sudah dilakukan oleh AL dengan saling memberi informasi melawan perompak," kata Sutarto, sembari menambahkan, "Yang kita inginkan agar pengamanan Selat Malaka jangan dikaitkan dengan Ambalat, tapi tetap seperti kesepakatan."

Saat ditanya soal tawaran bantuan Jepang untuk ikut mengamankan kawasan itu, kata Sutarto, bantuan fisik seperti itu harus dengan kesepakatan ketiga negara. "Itu yang belum saya ketahui, sampai sejauh mana Pemerintah Jepang menawarkan bantuan. Apa kapal mereka dibawa ke sini atau dalam hal lain," tambahnya.

Abdul Manan - Tempo

Tuesday, March 15, 2005

Libya Hopes Ambalat Case Can be Solved through Friendship

Tuesday, 15 March, 2005 | 16:32 WIB

TEMPO Interactive, Jakarta: The President of Libya, Colonel Muammar Qadafi, supports effort to solve the conflict between Indonesia and Malaysia over Ambalat peacefully through the spirit of friendship between the two Moslem countries. Dino Patti Jalal, spokesperson to President Susilo Bambang Yudhoyono, made this statement when contacted by telephone on Monday (14/3).

According to Dino, Qadafi said this when he contacted President Yudhoyono on Monday (14/3) at around 5.30pm. During the 10-minute conversation, Qadafi said that he was very concerned with world development, especially as regards the conflict between Indonesia and Malaysia over the Ambalat block.

The Libyan President went on to say that he was particularly concerned when such a conflict happens between two Moslem countries. “Qadafi said he hoped that the settlement of the conflict would be carried out peacefully and based on the Moslem spirit of brotherhood,” said Dino.

During the conversation, President Yudhoyono told Qadafi about progress in the case. The President explained that Indonesia has already reached agreement with Malaysian Prime Minister Abdullah Badawi to handle the case peacefully through diplomatic channels.

President Yudhoyono also thanked Qadafi for Libya continuing to support Aceh being part of the Indonesian Republic. The Libyan President restated that as regards Aceh, Libya’s position remain the same.

Abdul Manan - Tempo

Libya Harapkan Kasus Ambalat Diselesaikan dengan Persaudaraan

Selasa, 15 Maret 2005 | 03:22 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Presiden Libya Kol. Muammar Qadafi mendorong agar sengketa Indonesia-Malaysia diselesaikan dengan cara damai dengan semangat persaudaraan sesama negara Muslim. Hal ini disampaikan Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Dino Patti Jalal, saat dihubungi melalui telpon, Senin (14/3).

Menurut Dino, sikap ini disampaikan saat Qadafi menghubungi Presiden Yudhoyono, Senin (14/3) sekitar pukul 17.30 WIB. Dalam pembicaraan sekitar 10 menit itu, kata Dino, Qadafi menyatakan sangat concern dengan perkembangan dunia, khususnya dalam kasus sengketa antara Indonesia-Malaysia soal blok Ambalat ini.

Qadai mengaku prihatin mengenai sengketa yang terjadi antara dua negara berpenduduk muslim terkemuka di dunia. "Qadafi mendorong agar penyelesaian sengketa ini dilakukan secara damai dan dilandasi semangat moslem brotherhood (persaudaraan sesama negara Muslim)," kata Dino.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Yudhono menjelaskan kepada Qadafi mengenai perkembangan kasus ini. Presiden menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sudah mencapai kesepakatan dengan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Badawi untuk menyelesaikan soal ini secara damai melalui jalur diplomatik.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan terima kasih atas sikap Libya yang tetap dalam posisi mendukung Aceh sebagai bagian dari republik Indonesia. Qadafi juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Yudhoyono karena menyambut dengan baik kedatangan putranya ke Indonesia beberapa waktu lalu. Qadafi juga kembali menyatakan bahwa dalam soal Aceh, posisi Libya tetap seperti semula.

Abdul Manan - Tempo

Monday, March 14, 2005

Pemerintah Melakukan Pendataan Relawan di Aceh

Senin, 14 Maret 2005 | 19:23 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat menyatakan, pemerintah akan melakukan pendataan terhadap relawan asing yang bekerja di Aceh. "Pendataan sudah mulai dilakukan," kata Alwi saat ditemui wartawan di Istana Presiden, Jakarta, Senin (14/3).

Pemerintah, kata Alwi, akan melakukan pendataan terhadap semua aktivitas relawan yang ada di Aceh. Dalam proses pendataan itu, pemerintah akan menilai peran apa saja yang bisa dilakukan relawan itu disana. Dia memberi contoh ada relawan yang ahli dalam tanggap darurat. Karena tahap itu sudah selsai, maka itu tak lagi diperlukan. "Kita akan mengizinkan semuanya kecuali mereka yang tidak qualified," kata dia.

Namun jika ada yang memiliki dana US$ 1 juta misalnya, kata Alwi, tentu akan ditanya apa yang akan dikerjakan di sana. Apakah dia akan menangani sanitasi, membangun rumah sakit atau melakukan aktifitas apa. Kalau dana yang dimilikinya terlalu kecil, dan LSM itu tidak masuk dalam registrasi atau kerjasama dengan negara donor dan PBB, maka kita akan minta mereka merger
dengan yang lebih besar. "Kita takkan mengusir orang," tegas Alwi.

Abdul Manan - Tempo

Widodo AS: Sikapi Bijak Informasi Bom WTC

Senin, 14 Maret 2005 | 18:28 WIB

Foto: beritasore.com
TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Widodo AS mengatakan, aparat keamanan merespons informasi ancaman bom terhadap Wholesale Trade Centre (WTC) Mangga Dua, Jakarta, dengan melakukan pengetatan pengamanan. "Kita nggak boleh ambil risiko,"kata Widodo AS saat ditanya wartawan, usai working breakfast di Istana Presiden, Senin (14/3). 

Wednesday, March 09, 2005

President Not Yet Ordered Withdrawal of Troops

Wednesday, 09 March, 2005 | 19:28 WIB

TEMPO Interactive, Jakarta: President Susilo Bambang Yudhoyono has not given the order to reduce security forces in Ambalat. The Indonesian Military (TNI) Commander in Chief, General Endriartono Sutarto, made this announcement to reporters after a meeting to discuss the situation in Ambalat at the State Palace, Jakarta, on Wednesday (8/3).

Sutarto was not prepared to state how exactly many TNI personnel were assigned to the area. “We are prepared in case we are suddenly called on to defend the sovereignty of Indonesia,” he stated.

Sutarto went on to say that the government would also continue with the construction of a lighthouse. “This is an international obligation so that there are no shipping accidents,” he said, adding, “The area is not only guarded by marines, but also by personnel from all forces.”

Abdul Manan - Tempo

Presiden Belum Perintahkan Penarikan Kekuatan

Rabu, 09/3/2005, 2:00:58 PM WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum memberikan perintah untuk mengurangi kekuatan yang disiagakan di kawasan Ambalat. Hal ini disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Sutarto kepada wartawan usai rapat membahas soal Ambalat di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/3).

Menurut Sutarto, pasukan yang menjaga perbatasan tetap tak berubah. Namun, pihaknya tak ingin dianggap ketakutan hanya karena megirimkan pasukan dalam jumlah besar sementara Malaysia mengirimkan dalam jumlah kecil. "Yang hadir di tempat itu akan kami samakan dengan yang dipunyai Malaysia," kata dia.

Sutarto tak bersedia menyebutkan kekuatan personel TNI yang ada di sekitar daerah yang sedang dipersengketakan tersebut. "Kami menyiapkan kalau suatu saat diperlukan untuk melindungi kedaulatan," tambahnya.

Pemerintah juga akan meneruskan pembangunan mercusuar. "Itu kewajiban internasional agar tempat itu tak menyebabkan terjadinya kecelakaan dalam pelayaran," kata Sutarto. Kawasan tersebut tak hanya akan dijaga marinir, kata Sutarto, tapi juga dijaga oleh semuua kekuatan.

Sutarto menambahkan, selama pertemuan membahas agenda yang akan dibawa dalam rapat dengan Menteri Luar Negeri Indonesia dan Malaysia, Rabu ini. Perteman itu diikuti Presiden, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Widodo AS., Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda, Panglima TNI, serta Kepala Staf TNI AL Laksamana Madya Slamet Subiyanto.

Sutarto tidak bersedia menjelaskan apa yang akan dibahas dalam pertemuan nanti. Menteri Luar Negeri, saat dihubungi secara terpisah mengatakan, Indonesia akan tetap pada sikap semula.

"Saya kira kita akan memperteguh posisi posisi kita dengan tidak akan surut dari itu," katanya. Ditambahkannya, pertemuan ini adalah yang pertama. "Bagaimana tepatnya, nanti malam," kata dia, saat ditanya apa saja yang akan dibawa dalam perundingan.

Abdul Manan - Tempo

Tuesday, March 08, 2005

Wakil Presiden Minta Krisis Ambalat Disikapi Bijak

Selasa, 08 Maret 2005 | 19:25 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Wakil Presiden Jusuf Kalla berharap masalah krisis di Ambalat ini dihadapi dengan bijak dan kepala dingin. Pandangan Kalla ini diungkapkan saat bertemu pengurus Perhimpunan Keluarga Besar Pelajar Islam Indonesia (PKB PII) di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (8/3).

Menurut Ketua PKB PII, Hussein Umar, Wakil Presiden menekankan agar kita mampu menjadi bangsa yang bermartabat dan memiliki kehormatan. Termasuk dalam melihat konflik Ambalat, antara Indonesia dengan Malaysia. "Beliau ingin agar kita menghadapi persoalan tersebut dengan bijak dan kepala dingin," kata Umar, mengutip pernyataan Kalla.

PKB PII, kata Umar, berharap krisis dengan negeri jiran itu diselesaikan secara damai. "Kita menyarankan agar dilakukan upaya diplomasi dulu. Kita perlu mengambil pelajaran dari lepasnya Sipadan dan Ligitan. Itu jangan sampai terulang," kata dia.

Saat ditanya apakah organisasinya juga akan menyiapkan orang menjadi relawan untuk menghadapi Malaysia, seperti dilakukan beberapa organisasi di daerah, Umar mengatakan, tidak. "Kami belum berpikir seperti itu," kata Umar.

Mengenai maraknya aksi di daerah yang bersikap atas ketegangan dua negara ini, PKB PII menilainya sebagai hal yang wajar. "Itu bentuk rasa kecintaan kita terhadap setiap jengkal tanah republik ini," tambahnya. Apalagi, kata dia, saat ini juga marak oleh pencurian ikan, kayu, pasir dan hutan. "Ini tak bisa dibiarkan."

Abdul Manan - Tempo

Monday, March 07, 2005

Indonesia and Malaysia Agree to Calm Tension

Monday, 07 March, 2005 | 17:57 WIB

This agreement comes as the result of a telephone conversation between Indonesian President Susilo Bambang Yudhoyono and Malaysian PM Abdullah Badawi, on Monday (7/3). According to President’ial Spokeperson Dino Pati Jalal, the agreement was made after PM Badawi contacted the President. The 10-minute conversation took place while the President was at Halim Perdanakusumah Airport, at 7am before leaving on an official visit to Tarakan.

According to Dino, there were two important points arising from the conversation. “First, in order to see what was happening in the field, the two leaders agreed over the need for situation control efforts. Second, because of this, the two leaders agreed to assign their respective Foreign Ministers to discuss the matter seriously,” he said.

For the visit to Tarakan, the President was accompanied by Coordinating Minister for Political, Legal and Security Affairs Widodo AS, Minister of Energy and Natural Resources Purnomo Yusgiantoro, Minister of Manpower and Transmigration Fahmi Idris, Cabinet Secretary Sudi Silalahi, and Indonesian Military Commander in Chief General Endriartono Sutarto.

Abdul Manan - Tempo

Indonesia-Malaysia Sepakat Redakan Ketegangan

Senin, 07 Maret 2005 | 13:06 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemimpin Indonesia dan Malaysia sepakat untuk meredakan ketegangan di Ambalat. Kesepakatan ini merupakan hasil pembicaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Badawi, melalui telpon, Senin (7/3).

Menurut Juru Bicara Presiden Dino Pati Jalal, kesepakatan ini diperoleh setelah Badawi menghubungi Presiden. Pembicaraan terjadi saat Presiden berada di Bandara Halim Perdanakusumah, sesaat sebelum melakukan kunjungan ke Tarakan, sekitar 07.00 WIB. Pembicaraan berlangsung 10 menit.

Dino mengatakan, ada dua point penting dari pembicaraan itu. "Pertama, melihat perkembangan di lapangan, dua pemimpin sepakat mengenai perlunya usaha mengendalikan situasi. Kedua, dalam rangka itu dua pemimpin sepakat menugaskan dua Menteri Luar Negeri untuk membahas serius mengenai masalah ini," kata Dino.

Dalam kunjungan ke Tarakan, Presiden didampingi Menteri Koordinator Politik,Hukum dan Keamanan Widodo AS., Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Fahmi Idris, Menteri Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto.

Abdul Manan - Tempo

Saturday, March 05, 2005

TNI Asks For IMET Program Without Conditions

Friday, 04 March, 2005 | 21:08 WIB

TEMPO Interactive, Jakarta:Indonesian Military (TNI) Commander General Endriartono Sutarto has welcomed the resumption of the International Military Education Training (IMET) program by the US government.

However, Sutarto requested the US government not to burden the program with conditions that would “disturb the national dignity” of Indonesia.

“We are grateful that this program has been resumed as the IMET program was a manifestation of the relations between the US and Indonesian militaries,” Sutarto said following a working meeting with the House of Representatives (DPR) defense commission in Jakarta on Monday (28/02).

According to the TNI Commander, the IMET program must be based on equality
and respect as regards military relations between the two countries. Sutarto said that the TNI would first study the condition related to the program, which has been halted since 1992. If the requirements tend to be political and disturb the dignity of Indonesia, he said “We will have to review the matter.”

Sutarto added that the TNI has implemented many changes in order to persuade the US government into resuming this military program with Indonesia. All these changes, he said, were for “the interest of the nation.”

“We are very glad to see that the US government has been pleased with these changes and resumed the IMET program,” stated Sutarto.

In addition to the IMET program, Sutarto said that the TNI would make use of the US offer regarding the US$50 million intra-government purchase facility of Hercules transportation plane spare parts.

With this purchase system, Sutarto said, the price of Hercules plane spare-parts would be much cheaper than a purchase made by a third-party.

Indonesian Defense Minister Juwono Sudarsono also welcomed the resumption
of the IMET program. However, Sudarsono claimed that he was yet to receive any official information regarding this matter.

According to the Defense Minister, the TNI really needs the resumption of the IMET program, particularly in relation to TNI management, which be compared with other countries. “The opportunity for further education in the USA shall provide our young officers with the opportunity to learn from other countries’ experience,” stated Sudarsono.

He went on to say that he expected the resumption of the IMET program could consolidate professionalism within the TNI and democracy in Indonesia.

In addition, Sudarsono said,” The most important thing for me at the Defense Ministry is our defense management cababilities, including transparency and efficiency in supervising funds for defense purposes.”

The Defense Minister said that he had no idea why the US government will resume the IMET program as from this September. “I think it believes that Indonesian President Yudhoyono will continue TNI reforms,” stated Sudarsono.

Golkar Party member Afifuddin Thaib said that the resumption of the IMET program should not allow Indonesia to be dictated to by the US government.

According to National Awakening Party (PKB) member AS Hikam, the government must carry out efforts so that the US military embargo on the TNI be revoked.

Dimas Adityo/Abdul Manan-Tempo News Room

Thursday, March 03, 2005

Tim Kasus Munir: Ada Indikasi Kuat Terlibatnya Direksi Garuda

Kamis, 03 Maret 2005 | 17:26 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir berkesimpulan, pembunuhan terhadap aktivis hak asasi manusia itu merupakan kejahatan konspiratif. Hal ini disampaikan Ketua TPF Munir, Brigjen Marsudi Hanafi, usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Presiden, Jakarta, Kamis (3/3).

"Dari dua kali pertemuan dengan Garuda, terdapat bukti kuat peristiwa meninggalnya Munir adalah hasil kejahatan konspiratif," kata Marsudi, yang dalam jumpa pers itu didampingi Wakil Ketua TPF Munir, Asmara Nababan. Ikut dalam konperensi pers itu, Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra.

Hasil pemeriksaan tim, kata Marsudi, tak menemukan bahwa kejahatan itu dilakukan oleh perseorangan atau dengan motif pribadi. "Terdapat indikasi kuat terlibatnya oknum PT Garuda Indonsia dan pejabat direksi Garuda di dalamnya, baik langsung maupun tidak langsung, dalam peristiwa meninggalnya Munir."

Dalam pertemuan itu, anggota TPF yang menemui Presiden adalah Hendardi, Usman Hamid, Mun'im Idris. Sedangkan Presiden didampingi Menko Politik Hukum dan Keamanan Widodo AS, Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra dan Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi.

Kepada TPF, Presiden mengatakan bahwa pengungkapakan kasus Mun8ir ini merupakan tes atau ujian bagi kita, apakah kita sudah berubah. Selain itu, kata Marsudi, "Presiden mendukug sepenuhnya untuk pengkapakan kasus ini. Semua institusi membuka ruang untuk membantu pengungkapan kasus Munir."

Abdul Manan - Tempo

Minggu Depan Presiden Jawab Surat DPR

Kamis, 03 Maret 2005 | 19:58 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Presiden segera menjawab surat DPR yang memintanya agar menegur Jaksa Agung Abul Rahman Saleh. "Minggu depan (surat jawabannya) selesai," kata Yusril saat ditemui wartawan di Istana Presiden, Kamis (3/3).

Yusril menambahkan, draft yang akan dibuatnya itu terlebih dahulu akan diserahkan kepada Presiden. Saat ini, drat surat tersebut sudah hampir selesai. Tergantung Presiden kapan surat jawaban tersebut akan ditandatangani.

Menurut Yusril, semangat Presiden dalam menjawab surat itu adalah bagaimana kerja sama harmonis antara pemerintah dan DPR itu terus dibina. Mengenai permintaan DPR agar Jaksa Agung ditegur, kata Yusril, "Saya sedang mendalami masalah itu."

Yusril menambahkan, siapapun memang bisa saja meminta seperti itu. "Tapi Presiden juga berwenang untuk memutuskan apakah dia akan menegur atau tidak. Tergantung dari konteks permasalahannya," kata Yusril.

Dalam surat dari DPR itu ada kalimat yang meminta Presiden untuk menegur Jaksa Agung. "Tapi Presiden sudah bicara juga dengan Jaksa Agung. Jaksa Agung juga selalu memberi keterangan dalam sidang kabinet mengenai apa yang terjadi," tambah Yusril.

Presiden, kata Yusril, juga mendengar dan dan mengerti permasalahan tersebut. Presiden juga memberikan petunjuk dan arahan. Mudah-mudahan DPR bisa memaklumi hal itu. Tapi kami sedang menyiapkan satu jawaban yang kita anggap paling pas," tambahnya.

Abdul Manan-Tempo

Minggu Depan Presiden Jawab Surat DPR

Kamis, 03 Maret 2005 | 19:58 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Presiden segera menjawab surat DPR yang memintanya agar menegur Jaksa Agung Abul Rahman Saleh. "Minggu depan (surat jawabannya) selesai," kata Yusril saat ditemui wartawan di Istana Presiden, Kamis (3/3).

Yusril menambahkan, draft yang akan dibuatnya itu terlebih dahulu akan diserahkan kepada Presiden. Saat ini, drat surat tersebut sudah hampir selesai. Tergantung Presiden kapan surat jawaban tersebut akan ditandatangani.

Menurut Yusril, semangat Presiden dalam menjawab surat itu adalah bagaimana kerja sama harmonis antara pemerintah dan DPR itu terus dibina. Mengenai permintaan DPR agar Jaksa Agung ditegur, kata Yusril, "Saya sedang mendalami masalah itu."

Yusril menambahkan, siapapun memang bisa saja meminta seperti itu. "Tapi Presiden juga berwenang untuk memutuskan apakah dia akan menegur atau tidak. Tergantung dari konteks permasalahannya," kata Yusril.

Dalam surat dari DPR itu ada kalimat yang meminta Presiden untuk menegur Jaksa Agung. "Tapi Presiden sudah bicara juga dengan Jaksa Agung. Jaksa Agung juga selalu memberi keterangan dalam sidang kabinet mengenai apa yang terjadi," tambah Yusril.

Presiden, kata Yusril, juga mendengar dan dan mengerti permasalahan tersebut. Presiden juga memberikan petunjuk dan arahan. Mudah-mudahan DPR bisa memaklumi hal itu. Tapi kami sedang menyiapkan satu jawaban yang kita anggap paling pas," tambahnya.

Abdul Manan-Tempo

Ada 449 TKI yang Kena Razia di Malaysia

Kamis, 03 Maret 2005 | 18:33 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Hingga Kamis (3/3) pukul 8 pagi, ada 6400 pekerja ilegal di Malaysia yang kena razia karena dianggap tak memiliki dokumen yang dibutuhkan. Dari jumlah itu, kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Fahmi Idris di Istana Presiden, di Jakarta, Kamis (3/3), sebanyak 449 adalah tenaga kerja Indonesia.

Menurut Fahmi, sesuai ketentuan, Malaysia butuh waktu 14 hari untuk memeriksa 449 orang itu. Mana dari mereka yang memiliki dokumen, mana yang tidak. Kalau memiliki paspor, tapi tak punya exit permit, over stay dan sebagainya, mereka ini yang akan dideportasi. "Tapi yang tidak memiliki surat-surat apapun juga, bahkan KTP tidak punya, ini yang akan diproses hukum," tambahnya.

Saat ini, kata Fahmi, KBRI sudah membentuk tim untuk memberikan pembelaan terhadap mereka. Tim yang beranggotakan 26 orang itu itu disebar ke berbagai wilayah. "Tim ini untuk memantau dan mendata bentuk pembelaan apa yang patut diberikan kepada mereka," kata Fahmi. Pihaknya belum menyampaikan bentuk bantuan hukumnya seperti apa karena TKI itu masih diperiksa.

Fahmi menambahkan, soal gaji TKI yang belum dibayarkan kepada mereka, pemerintah akan membantunya saat mereka kembali ke Malaysia. "Kita akan bantu secara hukum tuntutan atas tidak dibayarkannya gaji yang selama ini mereka alami," tambahnya.

Pemeritah Malaysia, kata Fahmi, udah mengimbau agar para pengusaha membayar gaji para TKI itu. "Tapi banyak juga di antara pengusaha itu yang nakal, yang memanfaatkan situasi dan kondisi saat terakhir untuk tidak bayar," tambah Fahmi. Ditambahkannya, pemerintah telah membentuk tim pengacara pada 8 Februari lalu. "Tim ini yang akan bertugas menyelesaikan soal itu," kata dia.

Abdul Manan - Tempo

Wednesday, March 02, 2005

Presiden Sidak ke Karawang dan Bekasi

Rabu, 02 Maret 2005 | 15:03 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Rabu (2/3) pagi, inspeksi mendadak ke sejumlah tempat untuk memantau keadaan setelah pemerintah mengumumkan kenaikan bahan bakar minyal mulai 1 Maret lalu.

Lokasi yang disidak di antaranya adalah terminal, pasar, Sekolah Dasar Karya Seni I dan II, Rumah Sakit Umum Proklamasi di Rengasdengklok, Karawang. Di Bekasi, Presiden sidak ke Pasar Cibitung.

Dalam inspeksi ini, Presiden didampingi Menteri Pertanian Anton Apriyantono, Menteri Perindustrian Marie Elka Pangestu, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Poernomo Yusgiantoro, Menteri Perhubungan Hatta Radjasa dan Menteri Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi.

Abdul Manan - Tempo

Tuesday, March 01, 2005

Massa BEM se-Jabotabek Demo di Istana Negara

Selasa, 01 Maret 2005 | 21:09 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Sekitar 1.000 mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Jabotabek melakukan aksi di Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, di depan Istana Negara, Selasa (1/3). Dalam orasinya, massa mendesak mendekati Istana Negara.

Polisi tampak membuat pagar betis agar mahasiswa tak mendekati Istana. Menurut Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Sukrawardi Dahlan, personel yang diturunkan untuk menjaga aksi ini sekitar 200 orang.

Dalam press releasenya, BEM se-Jabotabek menyampaikan tiga tuntutan. Pertama, menuntut kenaikan harga BBM dibatalkan karena menyengsarakan rakyat miskin. Kedua, menuntut agar uang negara diselamatkan dari tangan koruptor dan obligor nakal, birokrasi yang boros, dengan menyeretnya ke penjara. Ketiga, menuntut menteri yang tidak becus bekerja, diganti. Keempat, menuntut pembersihan birokrasi.

Dalam poster yang mereka bawa, mereka meminta agar Menko Perekonomian Aburizal Bakrie, Kepala Bappenas Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri BUMN Sugianto dipecat karena tak becus bekerja.

Dalam aksi ini, polisi tampak mengatur lalu lintas yang cukup padat di Jalan Medan Merdeka Utara. Sebab, massa dari BEM memakan lebih dari separoh badan jalan. Di dekat Monumen Nasional, juga tampak Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Firman Gani.

Massa yang melakukan aksi berkurang karena sekitar pukul 16.00 WIB, sebagian mahasiswa bergerak meninggalkan area depan istana. Sekitar 300-an massa itu berasal dari PMII, dan organisasi mahasiswa lainnya.

Abdul Manan - Tempo

The Changing Scenario

With the president's installation of new military chiefs of staff, Ryamizard's chance to become TNI commander gets slimmer.

THE swearing-in ceremony was over. President Susilo Bambang Yudhoyono was congratulating the new military chiefs of staff. However, Gen. Ryamizard Ryacudu seemed impatient. From the left row in the State Palace hall he moved hurriedly to greet the president and talked only for a moment. After that Yudhoyono continued to greet other invitees.

After the function, Ryamizard revealed that he had reported his planned departure to Aceh. "Carry on the Aceh program," he said, quoting the president's response. The general wanted to continue the program for military participation in rural reconstruction (Tentara Masuk Desa--TMD). "I shouldn't be away from my assignment," he said.

Ryamizard was indeed among those in the spotlight that Friday morning. Before the ceremony, he tried to joke with Indonesian Military (TNI) Commander in Chief, General Endriartono Sutarto, Admiral Bernard Kent Sondakh, and Air Marshal Chappy Hakim. But a short moment later he fell silent. The replacement of military chiefs of staff was announced on Thursday. And the position of Army Chief of Staff that Ryamizard holds was transferred to Lt. Gen. Djoko Santoso.

Navy Chief of Staff Admiral Bernard Kent Sondakh was succeeded by Vice Admiral Slamet Soebijanto, and Air Force Chief Chappy Hakim by Vice Marshal Djoko Suyanto. "They were smoothly proposed without debate," said TNI Chief Spokesman Maj. Gen. Sjafrie Sjamsoeddin.
Santoso's appointment was not surprising. His name was already "aired" as the army's candidate at the end of last year. He was considered superior in terms of performance and age compared with Army Strategic Reserves Commander Lt. Gen. Hadi Waluyo, Army Inspector General Lt. Gen. Djadja Soeparman, and Army Education and Training Commandant Lt. Gen. Cornel Simbolon.

Santoso was seen as having a bigger chance. "He was close enough to the president," said Center for Strategic & International Studies political observer Kusnanto Anggoro. The 1975 graduate of the Army Academy was once deputy socio-political assistant when Yudhoyono served as the TNI's socio-political chief of staff and territorial chief of staff.

The rise of Slamet Soebijanto was seen as proper, too. Born in Mojokerto, East Java, he is known as a career officer with profound experience at sea. After commanding warships several times, he last served as the Eastern Fleet commander before being named Deputy Governor of the National Defense Institute. Soebijanto and Yudhoyono were contemporaries at the military academy in 1973. Though in different departments, they trained together in Magelang in the first year.

Djoko Suyanto has another story. The public was, until then, only informed of two three-star officers recommended by the Air Force to the president: Air Force Deputy Chief of Staff Vice Marshal Herman Prayitno and TNI General Chief of Staff Vice Admiral Wartoyo. But since the two were about to retire, this two-star Air Force operations assistant got a rank promotion an hour before the succession announcement. The most senior chief marshal of the Air Force was also Yudhoyono's peer at the military academy in 1973.

Though the change of military chiefs of staff is no longer a puzzle, there remains the question around TNI commander candidates. Moreover, along with the names for new chiefs of staff, on February 7, Sutarto again forwarded a proposal on the replacement of the TNI commander to President Yudhoyono. "It contained the same thing as that already submitted three times to then President Megawati Sukarnoputri," said Sjafrie.

The succession of the TNI commander is in fact regulated in Article 13 paragraph 4 of Law No. 34/2004 on the TNI. Pursuant to the rule, candidates for the post of TNI commander are senior officers still in office or former chiefs of staff. So, besides the new military chiefs of staff, Ryamizard still has the chance to occupy the seat of "Cilangkap 1," TNI Headquarters. Chappy and Kent have no chance because they have had their terms extended. "Pak Ryamizard has not entered the age of retirement yet," said Sutarto.

Last year, news was circulating that Kent would replace Sutarto. But after Sutarto had proposed the substitution of the TNI commander three times, President Megawati on the other hand recommended Ryamizard to the House of Representatives (DPR). Its debate in the DPR was delayed because the letter was submitted just before Mega was replaced.

Two months ago, Yudhoyono claimed to have no problem with Ryamizard in connection with the withdrawal of Mega's letter to the DPR. But the Palace scenario apparently changed. "Tarto (Sutarto--Ed.) will be retained for several months and then Djoko Santoso will replace him," said a high-ranking officer. If that is the case, Ryamizard will only have to wait for his retirement on April 21.

Cabinet Secretary Sudi Silalahi also implicitly revealed when asked about the names for the would-be TNI commander to be submitted by the president to the DPR. "The obvious thing is that before any succession, Gen. Endriartono Sutarto remains the TNI commander," he said. The candidates to be presented to the DPR, according to him, will be based on the performance of the three new chiefs of staff.

House Defense Commission member Djoko Susilo suggested that Yudhoyono continue to propose Ryamizard Ryacudu as the TNI commander candidate for one year's term. This is at the same time meant to prove that there is actually no problem between them. "If Ryamizard is not promoted, it means Yudhoyono is beginning to swing the political pendulum of the TNI," he said.

Former TNI territorial chief of staff Lt. Gen. (ret) Agus Widjojo also recommended that the government review the scenario of promoting Santoso to the office of TNI commander. He even proposed that Yudhoyono choose a candidate from the other chiefs of staff. Santoso is still young and has a lot more time to serve as TNI commander. "It would be gracious for him (Yudhoyono--Ed.) to give the air force its turn for the seat of TNI commander," he added.

So far, no Air Force leaders have ever assumed the office of TNI chief. But military observer M.T. Arifin was not sure if Yudhoyono would alter the scenario he had drawn up for a long time. "Yudhoyono certainly wants the safest position for him by choosing Djoko Santoso," he said.

Nonetheless, a former member of Yudhoyono's campaign team wondered if the president would be bold enough to move against the stream by promoting Santoso as TNI commander. It is because apart from support from the DPR, core officers and senior of the TNI's hardliners, Ryamizard, is also backed by Vice President Jusuf Kalla. "He is not the type of a non-conformist and will not dare to prop up Santoso alone," he said. He suspected that some circles were prompting Yudhoyono to make the decision.

Ryamizard himself in fact claimed to be happy about Santoso's appointment to succeed him. He sincerely greeted Santoso and praised him as a good cadre. But he seemed aware that the road to the TNI chief's seat is getting steeper. "If the government wants it that way, it's OK," he said. "If I'm named TNI commander, thank God, or else it's all right. I leave it to God."

Hanibal W.Y. Wijayanta, Bernarda Rurit, Abdul Manan

TEMPO, FEBRUARY 28, 2005-025/P. 22 Heading National

Hassan Wirajuda: "There are no more doubts about resolving this issue"

THE extradition agreement is currently being studied by a technical team comprising Indonesians and Singaporeans. President Susilo Bambang Yudhoyono's visit led to Singapore's reinforced commitment to the issue. The following are the comments of Foreign Minister Hassan Wirajuda, who spoke to Abdul Manan of Koran Tempo daily:

How are talks going on an extradition treaty between Indonesia and Singapore?

The negotiating process on the Indonesia-Singapore extradition treaty has begun. There have been two meetings so far. Of course, it needs more than a few more meetings. More importantly, however, the governments of Indonesia and Singapore have agreed to accelerate the negotiation process and its solution so that it can be signed.

What criminal points have been agreed upon?

We have not gotten into discussing what kind of criminal points will be included, but they will be very much like the one we agreed with Australia. There were about 20 kinds of criminal points, broad enough in scope.

Can you give examples?

Matters dealing with international crime, like smuggling or drug trafficking would certainly be included. In the case with Australia, for example, people smuggling is not included in the list of crimes. That is why we need to criminalize such acts. With Singapore there are points of references. For us this is nothing new, as well as for Singapore. They have had experience with regards to extradition agreements with the British. On top of that, there are models that we can use. The two delegations will certainly be meeting again in March to discuss, among other things, the list of crimes to be included in the extradition agreement.

What about the issue of money laundering?

Money laundering today is considered to be an international crime, not just a national crime. So it is likely to be included in the list.

What progress has been achieved so far?

To the extent that there has been renewed spirit on both sides and no more doubts about solving this problem. The agreement, using the words cited by Singapore Prime Minister Lee Hsien Long, is being expedited. To settle this problem expeditiously, as fast as we can.

What about opinions that President Yudhoyono's visit was a failure?

The media in our country has it wrong. They thought the president went to Singapore to sign an extradition treaty. Indeed there were high hopes because the matter had been under discussion for some time. Perhaps that is why many thought there was an agreement to be signed. But the government never said that anything would be signed during this visit because we knew only two meetings had taken place. The first meeting was between the Justice & Human Rights Minister with his Singaporean counterpart, the Attorney General of Singapore. The second meeting was led by the Director of International Agreements from the Department of Foreign Affairs. Not well-known is that negotiations with Singapore began on February 18 on the issue of maritime borders.

So discussions on this agreement have not touched on substance yet?

So far, we have not gone into the substance yet because the first meeting only dealt with the technical aspects. So, in a short time, we will start discussing the contents of the extradition agreement.

TEMPO, FEBRUARY 28, 2005-025/P. 45 Heading Law