Monday, May 29, 2006

Jaksa-jaksa di Balik Penyidikan

Antonius Sujata masih ingat betul kondisi Soeharto, delapan tahun silam. Bekas penguasa Orde Baru itu diperiksa sebagai saksi selama empat jam oleh tim Kejaksaan Agung pada 9 Desember 1998. “Saat itu ia sehat, nada bicaranya lancar dan berwibawa. Kini kesehatannya sudah jauh menurun,” katanya pekan lalu.

Ketika itu Sujata menjabat Jaksa Agung Muda Pidana Khusus. Lelaki yang kini berusia 65 tahun ini ditugasi oleh Jaksa Agung Andi M. Ghalib menjadi Ketua Tim Penyelidik, Peneliti, dan Klarifikasi Harta Kekayaan Soeharto. Masuk dalam tim 13, ia berkonsentrasi menyelidiki berbagai yayasan yang dipimpin oleh bekas jenderal berbintang lima itu. Dari temuan yang didapat, Sujata menyimpulkan: cukup alasan untuk meneruskan kasus itu ke tahap penyidikan.

Dengan kata lain, Soeharto bisa segera dijadikan tersangka. Sujata menargetkan penyidikan bisa dilakukan mulai Januari sampai Mei. Penuntutannya bisa dimulai Juni. Menurut dia, penjadwalan semata-mata pertimbangan profesionalitas jaksa.

Hanya, rencana itu kandas setelah Jaksa Agung memutasi Sujata, delapan bulan kemudian. Dari Jaksa Agung Muda, dia dilempar menjadi staf ahli Jaksa Agung. “Itu bukan promosi, tapi demosi,” kata Sujata, yang kemudian memilih mundur. Sulit dipastikan mutasi itu berkaitan dengan kasus Soeharto. Tapi dia mengakui, saat itu ada keengganan kejaksaan mengusut kasus korupsi tersebut.

Penyidikan terhadap yayasan Soeharto akhirnya memang dilakukan. Tim yang menangani saat itu terdiri dari 13 jaksa. Mereka adalah Ramelan, M.A. Rachman, M. Yusuf Kartanegara, Bismar Mannu, Chairuman Harahap, Bagio Supardi, Sudhono Iswahyudi, Chairul Imam, Muzammi M. Hakim, Soewandi, Dalipang, Suriansjah, dan Ferry Silalahi. Tapi kasus ini dihentikan lagi pada masa pejabat sementara Jaksa Agung, Ismudjoko. Pada Oktober 1999, dia mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan alasan minimnya bukti-bukti yang diperoleh.

Setelah Abdurrahman Wahid jadi presiden, situasi berubah. Jaksa Agung baru, Marzuki Darusman, mencabut SP3 tersebut dan memulai lagi penyidikan. Ada delapan jaksa yang diberi tugas, yakni Chairul Imam, Suriansjah, Ferry Silalahi, Antasari Azhar, Fatuan Siahaan, M. Yamin, Purwanto, dan Ibnu Haryadi. Akhirnya Soeharto dinyatakan sebagai tersangka pada 31 Maret 2000.

Dua bulan kemudian, Soeharto mengajukan gugatan praperadilan atas pencabutan SP3. Menghadapi tim pengacara Soeharto yang dipimpin Juan Felik Tampubolon, Jaksa Agung menugasi jaksa Umbu Lage Lozara, Barman Zahir, Y. Mia Amiati, Y. Mere, dan Antasari Azhar. Gugatan ini akhirnya dimenangkan oleh jaksa.

Kasus Soeharto pun bergulir ke pengadilan. Tapi majelis hakim Pengadilan Jakarta Selatan, yang dipimpin Lalu Mariyun, menyatakan penuntutan terhadap Soeharto tidak bisa dilakukan karena tersangka mengalami gangguan otak permanen, pada 28 September 2000. Putusan ini dikuatkan oleh Mahkamah Agung, lima bulan berselang.

Walau dalam keadaan sakit parah, Soeharto sampai sekarang masih bisa bertahan hidup. Yang sudah meninggal justru sebagian jaksa yang dulu pernah memeriksanya. Umbu Lage Lozara tewas di sebuah hotel di Raha, Sulawesi Tenggara, tahun lalu. Setahun sebelumnya, Ferry Silalahi mati tertembak di Palu, Sulawesi Tengah. Kematian Umbu tidak jelas penyebabnya. Adapun kematian Ferry selama ini diduga berhubungan dengan kasus Poso yang ditanganinya.

Antonius Sujata mengaku tak mengalami intimidasi sama sekali saat menyelidiki kasus Soeharto. Bukankah pencopotannya sebagai Jaksa Agung Muda sebagai bentuk tekanan? “Nggak tahu juga, ya,” kata Sujata, yang menjadi Ketua Komisi Ombudsman, sambil tertawa.

Abdul Manan

Majalah Tempo, 29 Mei 2006

Monday, May 15, 2006

A. Junaidi: Saya Yakin Uangnya Sudah Sampai ke Jaksa

“SAYA tidak mau bicara soal ini lagi, semua sudah jelas,” kata mantan Direktur PT Jamsostek, Achmad Djunaidi, 63 tahun, saat ditemui di Kejaksaan Agung. Sore Kamis pekan lalu, hujan mengguyur lebat Jakarta. Djunaidi, yang ketika itu diizinkan salat di masjid Kejaksaan Agung, terperangkap hujan, tak bisa kembali ke ruang tahanannya. Sembari menunggu hujan mereda, wartawan Tempo L.R. Baskoro dan Abdul Manan mewawancarai Djunaidi. Berikut petikannya:

Semua jaksa yang disebut-sebut menerima duit dari Anda membantah menerimanya. Komentar Anda?
Jawabnya begitu, biar saja. Tapi, yang penting, semua sudah ketahuan, kan?

Anda yakin uang yang Anda berikan lewat Aan itu sudah sampai ke tangan jaksa?
Yakin. Saya pernah bertemu jaksa Cecep Sunarto dan Burdju Roni di pengadilan. Saya katakan, ada kiriman dari Aan. Sudah terima belum? Sudah, katanya. Terus juga soal adanya SMS (layanan pesan singkat) yang keliru (dari jaksa Cecep Sunarto kepada Aan Hadi Gunanto). Isinya, uangnya kurang Rp 50 juta. Itu kan juga suatu bukti.

Apa tujuan pemberian uang itu? Supaya Anda bebas dari hukuman?
Tidak. Ceritanya begini. Waktu Aan menjenguk, saya tanya sampai di mana kasus saya ini. Aan bilang dia kenal seseorang di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Saya minta cobalah ditanya-ditanya kasus saya dan jelaskan ini perkara perdata. Saya bilang nanti saya kasih bahan dan dokumen-dokumennya. Aan ke sana dan dia lapor butuh dana. Lalu saya kasih Rp 100 juta. Terus dia balik lagi minta uang untuk ngatur-ngatur semua, jumlahnya sekitar Rp 250 juta.

Uang itu untuk jaksa saja atau untuk hakim juga?
Saya tidak tanya sampai ke sana. Terus Aan bilang jaksa minta lagi untuk biaya operasional sebesar Rp 250 juta. Saya tak ada duit lagi. Cuma ada Rp 200 juta. Kok kurang, kata jaksa. Itulah terus ada SMS ke Aan yang menduga uangnya diambil Aan karena kurang dari permintaan. Akhirnya mau juga jaksa menerima itu.

Yang menentukan jumlah itu siapa? Anda?
Tidak. Yang minta itu jaksa.

Anda kenal Aan dari siapa?
Teman kecil. Orang tuanya dan orang tua saya bersahabat waktu kami tinggal di Lahat, Sumatera Selatan.

Menurut Anda, ini penyuapan atau pemerasan?
Semula saya tak berpikir begitu. Cuma mau membantu. Kalau nggak kasih uang, mana mau dia baca-baca dokumen yang saya berikan kepada dia. Kalau saya memang menyuap, tentu saya perhitungkan ini untungnya apa. Biasanya ada janji-janji. Kalau tak berhasil, bagaimana? Biasanya saya catat. Saya nggak ada catatan, karena tak ada niatan (menyuap) itu.

Saat putusan Anda dibacakan pada 27 April lalu, Anda marah dan melempar jaksa dengan papan nama. Kenapa bisa terjadi?
Pertama, ini soal perdata, bukan pidana. Kedua, saat jaksa mengajukan tuntutan 16 tahun, itu sudah membuat kesal. Ini sudah nggak benar. Saksi ahli jaksa sendiri tak bisa jelaskan medium term note (MTN) yang dilakukan PT Jamsostek dilarang. Jadi, jelas perdata. Pertimbangan itu tak masuk sama sekali dan MTN tetap dinyatakan dilarang. Itu membuat saya jengkel.

Usai pembacaan putusan, saya ditanya. Saya bilang akan banding. Pengacara saya menyampaikan sikap
“pikir-pikir dulu” kepada hakim. Tujuannya, agar waktu untuk membuat memori banding lebih lama. Tapi jaksa langsung menyatakan banding. Tujuannya, apa lagi kalau bukan supaya saya langsung masuk tahanan lagi. Saya emosi. Mereka ingin membunuh saya. Saya lempar papan nama ke arah Heru Chaeruddin, ketua jaksa penuntut umum.

Nah, waktu melempar itu, di belakang ramai sekali. Ada yang bilang jaksa bodoh, jaksa mau duit. Saya terpancing. Orang kalau lagi emosi tinggi, stres, mana bisa terkontrol. Saya waktu itu juga masih sakit. Tapi, untuk menghormati hakim, terpaksa hadir.

Anda kecewa divonis tinggi padahal Anda sudah memberi duit untuk jaksa?
Nggak. Saya ngasih duit bukan dengan tujuan agar saya dibebaskan. Cuma agar jaksa mempercepat sidang karena saya kan sakit, bahkan sempat menjalani operasi prostat. Supaya jaksa paham ini kasus perdata.

Kalau ini lari ke perdata, hukumannya jadi ringan, begitu?
Paling ditugasi menyelesaikan tugas. Bukan dipenjara.

Selain divonis delapan tahun penjara, kini Anda kan juga dihukum membayar denda Rp 66 miliar?
Ya, itulah. Memang duit dari mana saya? Mereka sudah kotor semua. Saya dikira banyak duitnya kayak konglomerat BLBI (bantuan likuiditas Bank Indonesia) atau direksi bank swasta. Dipikirnya, uang yang jatuh tempo dan belum lunas, kami yang ambil. Kan ada PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Bisa dilacak, ada nggak duit saya. Cek juga, saya tidak punya rumah di Pondok Indah. Rumah di Menteng itu kan rumah dinas. Sekarang saya cuma ngontrak, mobil saya juga satu.

Apa yang Anda harapkan dari terungkapnya kasus ini?
Saya ingin para jaksa disiplin. Supaya jaksa kalau melihat permasalahan harus berdasarkan fakta, bukan karena ambisi si ini harus dihukum, setelah itu dia dinilai berprestasi dan bisa naik. Dalam kasus ini, ada unsur itu.

Gara-gara pernyataan Anda, kejaksaan kini menjadi sorotan, dan Anda kini menjadi tahanan Kejaksaan Agung. Anda tidak takut?
Tidak. Kenapa harus takut? Memangnya mereka akan meracun saya? Jaksa yang tidak benar yang harus diungkap. ***

Majalah Tempo, 18 Mei 2006

Menyangkal Dua Konfirmasi

Pemeriksaan internal kasus suap jaksa sudah selesai. Ada kekhawatiran dibelokkan ke prosedural.

BERKAUS putih, celana hitam, dan topi biru donker, Aan Hadi Gunanto tiba di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Selasa pekan lalu. “Kasir” mantan Direktur Utama PT Jamsostek, Achmad Djunaidi, itu datang untuk merekonstruksi keterangannya tentang pemberian uang Rp 550 juta kepada tiga jaksa di pengadilan negeri itu.

Menurut ketua tim pemeriksa, Robinson Sihite, keterangan Aan tepat seperti pengakuannya. Rekonstruksi 15 menit itu memang hanya mencocokkan sketsa ruangan dan tempat uang itu diserahkan. Tak banyak yang berubah dari tempat itu, sejak Aan memberikan uang sampai enam bulan kemudian. “Yang berbeda, tadinya jendela sekarang sudah jadi pintu,” kata Panji Prasetyo, pengacara Aan.

Kecocokan keterangan Aan tak lantas membuat jaksa yang dituding menerima duit Achmad Djunaidi “menyerah”. Cecep Sunarto dan Burdju Roni Sihombing tetap pada pendirian semula: mereka tak mengenal Aan. Begitu juga ketika Cecep, Burdju, M. Idris (Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta), Heru Chaeruddin dan Pantono (Kejaksaan Agung), dikonfrontasi dengan Aan di Kejaksaan Agung, dua pekan sebelumnya.

Aan tak heran mereka menyangkal. Pengusaha iklan itu mengingat saat-saat ia datang pertama kali ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, November 2005. Waktu itu ia menemui Kenti, staf pidana umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, yang dikenalnya di Universitas Bhayangkara. Dari Kenti, dia menjalin kontak pertama dengan Cecep.

Di depan Aan, Kenti menghubungi Cecep: “Saya punya teman yang butuh bantuan.” Dia pun meminta Aan berbicara langsung dengan Cecep, lewat bantuan speaker phone. “Ada duitnya, nggak?” kata Cecep, setelah mendengar “permintaan” Aan agar sidang Achmad Djunaidi dipercepat.

Waktu itu Aan sempat bercanda, “Uangnya mau dolar atau rupiah?” Menurut Panji, ketika diperiksa Jaksa Agung Muda Pengawasan, Kenti mengaku hanya memberi tahu Aan bahwa jaksa yang pegang kasus Jamsostek adalah Cecep.

Esoknya, Aan menemui Djunaidi di ruang tahanan Kejaksaan Agung. Ia menyampaikan permintaan jaksa. Djunaidi menyanggupi Rp 100 juta, dengan permintaan sidang kasusnya dipercepat.

Juga agar jaksa mau membaca dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kasus yang menurutnya perdata ini. Termasuk penjelasan soal empat utang jangka menengah (medium term note--MTN) senilai Rp 311 miliar dari PT Dahana, PT Sapta Pranajaya, PT Surya Indo Pradana, dan PT Volgren--kasus yang membuatnya diganjar delapan tahun penjara dan denda Rp 66,625 miliar.

Menurut Achmad Djunaidi, tak ada niat menyuap. Kalau ada, kata Djunaidi, tentu akan diperhitungkan di depan untung-ruginya, dan semuanya dicatat. “Saya nggak ada catatan karena tak ada niat menyuap itu,” kata pria kelahiran 12 Juni 1943 ini.

Keesokan harinya Aan datang ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, membawa Rp 100 juta dalam pecahan Rp 100 ribu, yang dibungkus kertas cokelat. Uang diberikan kepada Cecep, yang segera masuk ke ruangan Ketua Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Sila Pulungan. Cecep pun memperkenalkan Aan kepada Sila.

Di ruangan itu Aan melihat bungkusan cokelat yang tadi dibawanya berada di atas meja tamu. Sila berujar pada Cecep, “Bawa dulu itu.” Kepada Aan, Sila mengatakan, “Saya bantu, deh. Tapi kamu mesti main cantik, ya. Kalau ketahuan, saya akan bilang saya tak kenal kamu.”

Usai percakapan singkat itu, Aan bertemu Cecep dan Burdju. “Apa kata Pak Sila?” tanya Cecep. Aan pun mengulang pesan Sila. Kata Cecep, “Memang seharusnya begitu.” Bersamaan dengan penyerahan uang itu, Aan juga menyerahkan dokumen dari Djunaidi.

Sila membantah keterangan ini. “Itu versi Aan saja,” katanya ketika dikonfirmasi, Rabu pekan lalu. “Pertemuan itu tidak pernah ada.” Namun, ia tak berani mengatakan keterangan Aan bohong. Menurut dia, "Bisa saja uangnya hanya sampai di Aan. Namun dia takut dimarahi Djunaidi, akhirnya menuduh."

Dua hari setelah pertemuan itu, Aan kembali ke kejaksaan setelah ditelepon Cecep. Kepada Aan, Cecep mengatakan sidang akan cepat dilaksanakan. “Tapi kita harus pilih hakim yang enak, nih,” kata Cecep. “Siapa?” Aan bertanya. “Adalah.” Untuk itu perlu dana. Ketika ditanya berapa besarnya, Cecep cuma mengambil selembar kertas, lantas menuliskan angka 250.

Keesokan harinya Aan datang mengantar uang itu. Cecep yang menerima. Juga ada Burdju. “Kita aja yang nganter,” kata Cecep. “Pengadilan nggak mau terima kalau lo yang nganter.” Aan pun pamit. Dua hari kemudian Cecep menelepon, “Kita sudah dapat hakimnya, Herman Allositandi.”

Aan mengaku tak tahu apakah uang itu memang diberikan kepada Herman, atau kepada orang lain di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang pasti, Herman memang menjadi ketua majelis hakim kasus ini, sebelum akhirnya diganti setelah ditangkap Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada 9 Januari lalu.

Dia diduga terlibat pemerasan yang dilakukan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jimmy Lumanau, terhadap Kepala Analisis Unit Manajemen Risiko Jamsostek, Walter Silanging, sebesar Rp 10 juta. Pengacara Herman Allositandi, Alamsyah Hanafiah, ketika dikonfirmasi Tempo, membantah tudingan itu.

Menurut dia, soal ini pernah ditanyakan kepada kliennya, Kamis pekan lalu. “Itu fitnah. Tidak pernah itu,” katanya, mengutip pernyataan Herman. Alamsyah juga mengingatkan, yang berhak menentukan seorang hakim menangani suatu kasus bukan hakim itu sendiri, melainkan ketua pengadilan negeri.

Sepekan setelah penyerahan uang Rp 250 juta, Cecep menelepon Aan, meminta biaya operasional. Ketika ditanya untuk apa, Cecep bilang, “Kamu tahulah, kertas saja beli, kan?” Adapun jumlahnya, kata Cecep, “Sama dengan jumlah kemarin.”

Aan pun membawa Rp 200 juta. Begitu uang akan diberikan, Cecep marah karena jumlahnya tak sesuai dengan permintaan. “Kamu ngomong sama Burdju, deh,” katanya, “Dia mau terima atau tidak.”

Aan pergi ke kantor Burdju, yang cuma bertetangga ruangan. Saat itulah ada SMS masuk, dari Cecep. Isinya begini: “Dia mau nahan yang 50. Pasti alasannya buat komisi orang di rumah. Jangan terima kalau tak lengkap.”

Aan kaget dan mempertanyakan ke Burdju. Aan pun pulang. Di tengah jalan, tiba-tiba Cecep menelepon dan minta maaf soal SMS salah kirim itu. Uang itu pun diserahkan ke Burdju keesokan harinya.

Cecep membantah tegas cerita Aan. “Ketemu saja tidak pernah, apalagi menerima uang,” katanya kepada Tempo, Selasa pekan lalu. “Terserah dia mau berbicara apa, orang kan punya hak untuk mengeluarkan pernyataan,” ia menambahkan. Burdju juga menyangkal. “Saya kembali tegaskan, saya membantah semua pernyataan Aan,” katanya.

Panji Prasetyo, pengacara Aan, mengakui kliennya memang tidak memiliki kuitansi penerimaan uang dari Cecep dan Burdju. Tapi, kata Panji, ada dua hal yang bisa menjadi petunjuk kuat bahwa uang itu benar diterima mereka.

Djunaidi, kata Panji, pernah mengkonfirmasi soal uang Rp 550 juta itu kepada Cecep dan Burdju sampai dua kali. Pertama, ketika Cecep datang ke ruang tahanan Kejaksaan Agung, menyampaikan surat panggilan sidang kepada bekas Direktur Investasi PT Jamsostek, Andy Rachman.

Saat itu Djunaidi menanyakan apakah titipan dari Aan sudah diterima. Cecep menjawab, “Sudah.” Kedua, saat sidang ketiga Djunaidi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ketika itu Djunaidi dikawal petugas pengamanan dari PT Jamsostek.

Dalam kesempatan bertemu Cecep dan Burdju, Djunaidi kembali menanyakan apakah sudah menerima kiriman dari Aan. “Sudah,” kata Cecep. Dalam konfirmasi yang kedua ini, ada saksi yang mendengarnya, yaitu pengawal Djunaidi. Soal tak adanya bukti, Aan hanya berujar pendek, “Mungkin ini karena profesionalisme mereka.”

Menurut Prasetyo, itu sudah bisa menjadi permulaan untuk mengusut kasus ini. Tentu saja jika kejaksaan serius. Panji mengungkapkan, dalam pemeriksaan Jaksa Agung Muda Pengawasan, Cecep dan Burdju sempat dicecar soal berkas perkara dan surat dakwaan yang tak disampaikan secara langsung kepada Djunaidi. Itu dinilai melanggar prosedur internal kejaksaan. “Saya khawatir kasus ini dibelokkan,” kata Panji.

Robinson Sihite menyatakan, pemeriksaan internal kasus ini sudah selesai. Dari rekonstruksi Selasa pekan lalu, pemeriksaan dianggap cukup dan berhenti sampai ke kepala seksi pidana khusus. Pemeriksaan tidak menjangkau Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Tim pemeriksa, kata Sihite, menyatakan sudah memiliki petunjuk-petunjuk terhadap kasus ini. “Sudah selesai. Tinggal membuat resume dan disampaikan kepada Jaksa Agung,” katanya.

Komisi Kejaksaan juga masih menunggu pemeriksaan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan atas kasus yang mencuat akibat “nyanyian sumbang” Djunaidi usai divonis delapan tahun penjara, 27 April lalu. “Tapi kami terus memantau,” kata Ketua Komisi Kejaksaan, Amir Hasan Ketaren. Dia berharap kasus ini ditindak sesuai dengan ketentuan, agar pemeriksaan internal tak dilihat sebagai cara untuk melindungi sesama korps.

Abdul Manan, Dian Yuliastuti, Evy Flamboyan, Badriah

Majalah Tempo, 15 Mei 2006

Monday, May 08, 2006

Mencari Tempat Berlabuhnya Duit Djunaidi

Duit bekas Direktur Jamsostek Achmad Djunaidi mengalir ke kantong dua jaksa. Pemberi duit siap dikonfrontasi.

JAKSA Burdju Roni Sihombing dan jaksa Cecep Sunarto setengah berlari menghindari kejaran wartawan. Setelah diperiksa di kantor Jaksa Agung Muda Pengawasan karena disebut-sebut menerima uang dari Achmad Djunaidi, bekas Direktur Utama PT Jamsostek, keduanya memilih ke luar dari pintu berbeda. “Tidak, tidak benar itu,” ujar Burdju singkat sesaat sebelum kaca mobilnya menutup.

Kedua jaksa dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan itu diperiksa Jumat lalu setelah Djunaidi “bernyanyi” setelah divonis delapan tahun penjara pada akhir April. Djunaidi diadili lantaran dituduh mengkorupsi duit Jamsostek Rp 311 miliar. Saat itu Djunaidi mengamuk dan berteriak bahwa dirinya telah mengeluarkan dana Rp 600 juta untuk para jaksa yang memeriksanya. Harapannya agar dirinya dibebaskan tak kesampaian.

Kejaksaan Agung segera turun tangan. Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh memerintahkan Jaksa Agung Muda Pengawasan Ahmad Lopa memeriksa semua pihak yang diduga terlibat, termasuk para jaksa yang menangani kasus Djunaidi. Mereka adalah Burdju, Cecep, M.Z. Idris (Kejaksaan Tinggi Jakarta), Pantono dan Heru Haerudin (Kejaksaan Agung). Sampai Jumat pekan lalu, sudah empat orang diperiksa. Selain Djunaidi, Burdju, Cecep, ada pula nama Aan Hadi Gusnanto. Nama terakhir inilah yang menjadi saksi kunci perkara ini.

Saat diperiksa Ahmad Lopa, Djunaidi mengaku uang yang dikeluarkan untuk memuluskan kasusnya Rp 550 juta, bukan Rp 600 juta. Uang itu, menurut Ahmad, diberikan Djunaidi kepada seseorang sebelum diberikan kepada jaksa. “Orang ketiga itulah yang sedang diperiksa,” kata Ahmad. Djunaidi juga menyebut Burdju dan Cecep sebagai jaksa yang menerima duit tersebut.

Soal ini menjadi lebih terang setelah Aan diperiksa, Jumat pekan lalu. Kepada tim pemeriksa, Aan mengaku memberikan uang Rp 550 juta kepada Burdju dan Cecep di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Hanya kapan tanggal pemberian itu Aan mengaku tak ingat. “Sekitar November sampai awal Desember 2005,” katanya.

Menurut pengusaha periklanan yang datang didampingi pengacara Adnan Buyung Nasution, ia memberikan uang tersebut sebanyak tiga kali. Semuanya tunai. Rp 100 juta, Rp 250 juta, dan Rp 200 juta. Pemberian pertama dan kedua berselang sehari, yang ketiga dilakukan dua pekan kemudian. “Saat diberi Rp 250 juta, Aan mengaku si jaksa sempat marah karena kurang,” kata seorang sumber Tempo yang ikut melihat pemeriksaan Aan.

Pemberian itu ada pamrihnya. Menurut Aan, dia dimintai Djunaidi—pria ini sudah dianggapnya sebagai kakak kandungnya—menemui jaksa yang menangani kasusnya dan minta pengadilannya dipercepat. Djunaidi menyebut dirinya tak tahan menderita berbulan-bulan dikurung di tahanan Markas Besar Polri dan tahanan Kejaksaan.

Aan pun lantas menghubungi Burdju dan Cecep untuk minta bertemu. “Boleh saja datang, tapi ada duitnya nggak?” kata Aan, menirukan ucapan Cecep melalui telepon. Aan menyampaikan permintaan itu kepada Djunaidi. Cecep memang tidak menyebutkan angkanya. Begitu uang di tangan, Aan menemui keduanya dan menyerahkan upeti itu. Aan mengaku hanya berhubungan dengan dua jaksa ini.

Tapi pengakuan Aan ini dibantah Burdju dan Cecep. Menurut ketua tim penyidik kasus ini, Robinson Sihite, kedua jaksa itu mengaku tidak mengenal Aan. “Mereka membantah semua cerita Aan,” ujar Robinson.

Kepada Tempo, Cecep Sunarto, yang juga Kepala Subseksi Penyidikan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, memilih tak berkomentar. “Saya tidak akan berkomentar apa pun,” kata pria 38 tahun yang pernah menangani kasus penyalahgunaan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia Rp 16,8 miliar dengan terdakwa mantan Presiden Direktur Ficorinvest dan kasus korupsi Bank Dagang Bali senilai Rp 1,3 triliun dengan terdakwa I Gusti Ngurah Oka Budiana itu.

Sanggahan serupa juga dilontarkan Burdju. “Tunggu saja hasil keputusan dari Jaksa Agung Muda Pengawasan,” katanya. Burdju bahkan memohon kasus yang menyangkut dirinya itu tidak diberitakan. “Kasihan anak dan istri saya,” ujarnya.

Jaksa Achmad Lopa menyatakan akan terus mengusut kasus ini sampai tuntas. Pekan ini Kejaksaan Agung akan memanggil tiga jaksa “kasus Jamsostek” lainnya itu untuk diperiksa. Aan menyadari kesaksiannya bisa saja dibantah. Kendati demikian, ia menyatakan siap jika dihadapkan dengan jaksa yang menerima uang dari tangannya. “Saya siap dikonfrontasi,” ujarnya. ***

Abdul Manan, Lis Yuliawati, Evy Flamboyan, Dian Yuliastuti

Majalah Tempo, 8 Mei 2006

Monday, May 01, 2006

Akhir Penyamaran Jagung Bakar

Pria separuh baya itu bertamu tengah malam, Rabu pekan lalu. Sugiono, penjaga kantor perwa-kilan bus Damri di Jalan Wonosobo, Jawa Tengah, menjamunya riang gembira. Maklum, si tamu mengaku utusan kantor pusat Damri di Jakarta. ”Saya utusan kantor pusat, ditugasi di sini,” katanya memperkenalkan diri. Sugiono tentu saja mengangguk takzim.