Sunday, July 27, 1997

Menolak Sate Kambing dan Selebaran Gelap

Selebaran gelap anti-Gus Dur beredar di berbagai daerah. Cara mengatasinya cukup dengan pengajian. "Semuanya untuk mendiskreditkan NU," kata Gus Dur.

KIAI Haji Abdurrahman Wahid untuk sementara mesti menyingkirkan jauh-jauh santapan kegemarannya: sate kambing. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu juga "haram" menyentuh semua masakan yang mengandung garam, santan, atau lainnya yang berpotensi mendongkrak kadar kolesterolnya. Maklum, ia baru diizinkan meninggalkan Rumah Sakit Koja di Jakarta Utara, Rabu pekan lalu, 16 Juli, setelah dirawat selama 10 hari di sana lantaran penyakit darah tinggi.

Namun, boleh jadi, bukan pantangan makanan itu yang paling berat bagi tokoh yang lebih populer dipanggil Gus Dur itu. Menurut Yeni, putri keduanya, dokter juga melarang ayahnya memikirkan persoalan yang membuat kening berkerenyit. "Pokoknya, tak boleh memikirkan yang berat-berat dulu," ujarnya.

Padahal, akhir-akhir ini cukup banyak masalah yang mengharuskannya berpikir keras. Di antaranya, semakin meruyaknya serangan terhadap pribadinya maupun organisasi yang dipimpinnya. Salah satunya adalah selebaran gelap yang memasang judul Membuka Kedok Gus Dur.

Selebaran yang dibikin kelompok yang menamakan diri Forum Cinta Bangsa itu mengupas tentang perjalanan hidup dan sepak terjang Gus Dur. Anak K.H. Wahid Hasyim dan cucu pendiri NU K.H. Hasyim Asy'ari itu disebut-sebut "tak bersih lingkungan". "Guru privat bahasa Inggrisnya adalah tokoh Gerakan Wanita Indonesia, organisasi mantel Partai Komunis Indonesia, yang melahirkan tragedi berdarah G30S/PKI," tulis selebaran itu. Gus Dur juga dituding banyak berhubungan dengan Partai Ba'ath di Irak, yang sekuler dan sangat protektif pada masalah keagamaan.

Selebaran itu juga menyorot dan berusaha mengait-ngaitkan aktivitas Gus Dur dengan Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI), sikap tokoh-tokoh NU lain, dan petinggi-petinggi organisai sosial-politik lain yang belakangan berhubungan akrab dengannya. Intinya, menurut selebaran itu, sepak terjang Gus Dur selama ini merupakan bagian dari strategi suatu kelompok tertentu yang beraliran nasionalis sekuler untuk menggoyang stabilitas politik pemerintah Orde Baru.

* Kerap Mengundang Polemik

Itu merupakan tuduhan yang menyeramkan, memang. Cuma, ya, itu, karena bernama selebaran gelap, tentu saja susah untuk melacak sumbernya. Apalagi, membuktikan kebenaran isi ataupun logika berpikirnya. Ibaratnya, semakin tinggi pohon tumbuh, semakin keras pula angin menerpa. Begitu pula dengan Gus Dur. Selama lebih dari satu dekade terakhir, ada yang bilang ide atau komentarnya tentang suatu isu kerap membikin pengaruh serangan balik yang jauh lebih hebat daripada isunya sendiri. Setiap lontaran atau setiap tindakan Gus Dur hampir selalu mengundang polemik yang membuat masalahnya semakin ramai.

Beberapa peristiwa di seputar Gus Dur yang masih hangat antara lain tentang Operasi Naga Hijau, dana kerusuhan Rp 300 miliar, dan serangkaian perjalanannya dengan Ketua Golkar Ny. Siti Hardijanti Rukmana (Tutut). Istilah Operasi Naga Hijau yang dicetuskan Gus Dur pascakerusuhan Tasikmalaya sempat membuat beberapa kalangan, antara lain tokoh-tokoh militer dan ICMI, seperti kebakaran jenggot. Betapa tidak? Dengan istilah itu, Gus Dur menuding adanya suatu kegiatan terencana yang memancing munculnya kerusuhan di berbagai tempat. Kegiatan itu dibiayai dengan sebagian kecil dana Rp 300 miliar yang diputar di bursa saham.

Namun, Gus Dur sendiri menanggapi reaksi orang dengan gayanya yang khas. "Kok, kebakaran jenggot? Apa operasi itu dari pihak militer? Belum tentu. La, wong, Emil Salim saja bikin operasi untuk menolong gajah di Waykambas dan Pangeran Bernhard bikin operasi menolong siamang," kata Gus Dur. Dan, silang pendapat tentang Operasi Naga Hijau berakhir secara kekeluargaan.

* Langkah Politik

Isu paling mutakhir yang membuat banyak mulut melongo adalah "gandeng tangan" Gus Dur dengan Tutut pada masa kampanye baru lalu. Karena, pria berbadan tambun itu sebelumnya dikenal dekat dengan Ny. Megawati Soekarnoputri, Ketua Partai Demokrasi Indonesia yang didongkel Soerjadi dengan dukungan pemerintah di Kongres Medan, tahun silam. Gus Dur dan Tutut tampil bersama dalam acara istighosah kubro (doa bersama) yang digelar warga NU di Sidoarjo, Jawa Timur (Ja-Tim) dan Semarang, Jawa Tengah. Di depan ribuan massa NU, Gus Dur menyatakan sengaja mengundang Tutut untuk memperkenalkannya dengan pada nahdliyin (warga NU). Sebab, "Mbak Tutut adalah tokoh masa depan," kata Gus Dur.

Protes pun bermunculan, terutama dari kalangan NU sendiri. Pengurus NU Cabang Bangkalan dan Jombang, Ja-Tim, misalnya, sengaja tak hadir pada acara istighosah di Sidoarjo. Sementara itu, Forum Komunikasi Generasi Muda NU di Yogyakarta menyerukan agar Gus Dur lebih arif melangkah.

Tak pelak, banyak yang bertanya-tanya maksud di balik duet Gus Dur-Tutut itu. Gus Dur sendiri cuma bilang ingin memperkenalkan Tutut kepada warga NU. Sementara itu, Tutut tak banyak komentar. Orang pun lalu berpikir bahwa peristiwa itu merupakan bagian dari langkah politik Gus Dur.

Menurut selebaran Forum Cinta Bangsa itu, langkah Gus Dur tersebut merupakan "misi suci" kelompok ekstrem kiri dan nasionalis sekuler yang melakukan "strategi salami" (strategi khas kelompok kiri) dan infiltrasi ke pusat kekuasan. "Langkah ini persis yang dilakukan Pater (Romo) Beek yang melakukan penetrasi ke pusat kekuasaan melalui Yusuf Wanandi, Hari Tjan Silalahi (Centre for Strategic and International Studies), Ali Moertopo (Menteri Penerangan), dan Soedjono Hoemardhani (Asisten Pribadi Presiden)," tulis selebaran itu. Tujuannya: menciptakan kekuasaan nasionalis sekuler di Indonesia pada masa pasca-Presiden Soeharto.

* Beredar di Kantung NU

Sebenarnya, selebarannya sendiri telah beredar sejak akhir masa kampanye. Dan, menariknya, pengedarannya dilakukan di kawasan seputar masjid-masjid yang cukup berpengaruh luas, yakni di halaman Masjid Arief Rahman Hakim (Jakarta), Alfalah (Surabaya), dan Chatijah (Malang).

Tak cuma itu, pada masa kampanye, kantor PWNU Ja-Tim mendapat kiriman ribuan lembar selebaran gelap dan surat kaleng yang isinya menjelek-jelekkan nama Gus Dur. Berdasarkan informasi, kata Fuad Anwar, Sekretaris PWNU Ja-Tim, selain di Surabaya dan Malang, selebaran itu juga beredar di berbagai daerah kantung-kantung NU, antara lain Bangkalan dan Jember. Kebetulan, Masjid Alfalah dan Chatijah dikelola oleh orang-orang Muhammadiyah.

PWNU Ja-Tim memang tak berusaha melacak sumber selebaran-selebaran itu dan tak menanyakannya kepada pengurus masjid yang bersangkutan. "Tapi, saya yakin yang menyebarkan bukan pengurus masjidnya," kata Fuad kepada D&R.

Sampai di sana, masalah yang mungkin bisa menggoyang hubungan NU dengan masjid-masjid itu selesai. Tapi, yang cukup menarik untuk disimak adalah hubungan selebaran itu dengan Gus Dur dan NU. Maksudnya begini: apakah selebaran itu (juga serangan yang lain) hanya ditujukan untuk menggoyang Gus Dur pribadi atau untuk mendiskreditkan NU secara keseluruhan?

* Untuk Pribadi atau NU?

Wakil Rois Aam Suriah PBNU K.H. Sahal Mahfudz tak mau berkomentar. "Untuk masalah selebaran gelap, saya tidak berkomentar. Yang jelas, kesehatan Pak Dur mulai membaik," katanya kepada D&R. Menurut kalangan dekatnya, penolakan Kiai Sahal itu bukan karena tak mengikuti perkembangan terakhir. Tapi, "Justru Kiai Sahal tahu banyak tentang persoalan yang mendera NU dan Gus Dur pribadi," kata salah satu orang dekatnya.

Menurut Kiai Yusuf Hasyim, tokoh NU yang juga paman Gus Dur, serangan itu ditujukan untuk Gus Dur pribadi. Yang melakukannya, kata Kiai Yusuf, mungkin saja kelompok "prodemokrasi" yang menganggap kedekatan Gus Dur dengan Tutut sebagai inkonsistensi.

Sebab, Pak Ud (panggilan akrab Kiai Yusuf) menganggap tindakan Gus Dur berkeliling dengan Tutut ke berbagai daerah sebagai "gebrakan" politik. Karena, menurut dia, pada kesempatan-kesempatan itu Tutut tampil sebagai Ketua Golkar. Dan, akan lain halnya bila Tutut muncul dalam kapasitasnya yang lain lagi. Sebagai bos Grup Citra Lamtorogung misalnya. "Ia dianggap berkhianat. Ini semacam peringatan kepada Abdurrahman," kata Pak Ud, yang kerap bersilang pendapat dengan keponakannya itu.

Namun, Ny. Safira Machrusah menyatakan sebaliknya. Ketua Umum Ikatan Pelajar Putri NU itu memang menganggap serangan tersebut dilancarkan terhadap pribadi Gus Dur. Tapi, "Ini merupakan upaya pihak eksternal untuk menggulingkan (Gus Dur) dan kemudian memperburuk citra NU," kata Safira. Karena, menurut dia, bagaimanapun, orang melihat setiap manuver Gus Dur merepresentasikan sikap NU.

Pendapat terakhir itu senada dengan tanggapan Gus Dur sendiri. Berbagai selebaran dan kerusuhan di basis-basis NU, menurut dia, merupakan usaha untuk menggosok warga NU agar mudah mengamuk sehingga nantinya bisa dijadikan kambing hitam. "Jadi diciptakan dua hal: warga NU dibikin frustrasi dan selebaran gelap yang menjelek-jelekkan saya. Semuanya dimaksudkan untuk mendiskreditkan NU," kata Gus Dur dalam wawancaranya dengan majalah Ummat.

Bagi NU sendiri, menurut Gus Dur, pengaruhnya insya Allah tak ada. "Kaum sarungan" di kampung-kampung pun sudah mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Karena, kata Gus Dur, NU selama ini telah melakukan pemerataan informasi. Caranya antara lain seperti yang dilakukan PWNU Ja-Tim. "Bagi NU, itu mudah. Kami memanggil dan memberikan penjelasan kepada cabang-cabang di bawahnya dan mengharapkan agar mereka menyebarluaskannya melalui jaringan pengajian di masjid-masjid dan musala-musala," kata Fuad.

Gus Dur sendiri menganggap kedekatannya dengan Tutut, juga Megawati, adalah sikap yang wajar. "Nek iso, Tutut karo Megawati diakurno (kalau bisa, Tutut dan Megawati diakurkan)," katanya. Dengan begitu, Gus Dur menjamin sikapnya untuk memecahkan masalah secara damai akan tetap konsisten. "Jangan bilang saya mencla-mencle, saya sangat keberatan," ujarnya lagi.

Mungkin Gus Dur benar. Cuma, masalahnya, sampai kapan umat harus bingung, Gus?

Laporan Ahmad Nur S. (Jakarta), Prasetya (Semarang), Zed Abidin, dan Abdul Manan (Surabaya)

D&R, Edisi 970726-049/Hal. 34 Rubrik Peristiwa & Analisa

Saturday, July 26, 1997

Tanpa Pemberitahuan, Hukuman Mereka Dikuatkan

Aktivis PRD sudah divonis banding, sementara memori banding baru diterima beberapa hari sesudahnya. Mereka protes dan akan tetap melakukan kasasi.

ANAK-ANAK muda itu kini tak mirip aktivis lagi. Budiman Sudjatmiko dan teman-temannya, para pentolan Partai Rakyat Demokratik (PRD), kini tak lagi berkulit gelap akibat terbakar matahari di saat mereka melakukan aksi unjuk rasa. Kulit mereka yang putih bersih membuatnya lebih mirip pemuda-pemuda rumahan yang tak pernah bergaul dengan buruh atau aparat keamanan.

Kurungan penjara selama hampir setahun (Budiman dkk. ditangkap di rumah Beni Sumardi di Bekasi bulan Agustus 1996), memang mampu mengubah penampilan fisik Budiman, 27 tahun, Ketua Umum PRD. Begitu juga rekan-rekannya sesama aktivis PRD yang ditahan di Rumah Tahanan Salemba: Garda Sembiring, 27 tahun, Jakobus Eko Kurniawan, 27 tahun, Ign. Pranowo, 28 tahun, dan Suroso, 24 tahun. Namun, satu hal tak berubah dalam diri anak-anak muda itu, cara berbicara mereka tetaplah meledak-ledak dan bersemangat. Mereka pun masih konsisten, agar keadaan lebih baik di negara ini perlu adanya sebuah perubahan. Penjara rupanya tak bisa melunturkan cita-cita mereka.

Sekian lama dalam Rutan Salemba, pemuda-pemuda itu sudah bergaul akrab dengan sesama tahanan. Tak ada hambatan yang berarti untuk menjalin komunikasi. "Kalau koran langganan kami datang, mereka juga baca. Kalau ada berita bagus, kami berdiskusi," cerita Budiman. Tak hanya koran yang ditimbrungi oleh tahanan lain, tapi juga koleksi buku milik pemuda-pemuda pelahap buku tersebut. Segala macam buku ingin dipinjam. "Ada napi yang pinjam buku Demokratisasi Gelombang Ketiga-nya Samuel Huntington. Setelah itu, ia tertarik dengan buku Alfred Stepan, Militer dan Demokratisasi," kata jebolan FE UGM itu sambil tertawa.

Itulah salah satu cara mereka untuk menghabiskan waktu dan meleburkan diri dalam komunitas di rutan. Di samping itu, mantan-mantan mahasiswa itu juga melakukan berbagai aktivitas lainnya. Mulai dari menerjemahkan buku-buku asing, berdiskusi, dan mendengarkan musik. Masih ada satu keinginan Budiman yang hingga kini belum terlaksana: menulis buku soal gerakan demokrasi di sejumlah negara berkembang. Atau paling tidak, sebuah buku tentang pengalaman jadi aktivis PRD yang dipenjara.

Aktivitas serupa juga dilakukan para pentolan PRD yang dipenjara di Surabaya, Dita Indah Sari, Coen Husein Pontoh, dan Mochamad Soleh. Dita, satu-satunya aktivis PRD wanita yang dipenjara--semula di Rutan Medaeng, Sidoarjo, kemudian dipindah ke LP Lowokwaru, Malang, setelah Medaeng terbakar 11 Juni lalu--, kini jadi rajin ikut olahraga voli, berkebun, membaca, menulis, atau pekerjaan apa saja yang bisa dilakukan. Kalau tak rajin-rajin menyibukkan diri, masa penahanan mereka akan terasa begitu panjang, soalnya vonis penjara yang mereka terima memang tidak singkat. Budiman, contohnya, harus mendekam 13 tahun dalam penjara dan Dita dijatuhi hukuman enam tahun penjara. Dan, vonis 12 orang aktivis PRD lainnya bervariasi, yakni antara 5-12 tahun penjara. Ketika divonis, keseluruh anak muda, yang menganggap peradilan buat mereka hanya diada-adakan untuk mencari kambing hitam Peristiwa 27 Juli 1996 itu, menyatakan naik banding.

* Tanpa Pemberitahuan

Dalam posisi tengah menanti putusan banding itu, tak heran bila mereka merasa marah ketika mendengar putusan bandingnya sudah turun tanpa ada sebuah pemberitahuan resmi dari pengadilan pun untuk mereka. Para aktivis beserta pembelanya justru mendengar kabar tersebut dari pihak lain. Budiman dkk., misalnya, mengetahuinya dari membaca surat kabar. Pembela Dita dkk. mengetahuinya dari petugas LP. Para aktivis PRD yang disidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dikukuhkan hukumannya oleh Pengadilan Tinggi. Itu artinya, Budiman bakal tetap mendekam 13 tahun di penjara, Garda 12 tahun, Pranowo sembilan tahun, Eko delapan tahun, dan Suroso tujuh tahun. Sebagian rekannya di Surabaya mendapat sedikit pengurangan. Dita diturunkan menjadi lima tahun (dari vonis enam tahun), Coen tiga setengah tahun (dari empat tahun), namun Soleh tetap mendapat ganjaran empat tahun penjara.

Berkas perkara rekan-rekan mereka yang disidang di PN Jakarta Selatan (Petrus Hari Hariyanto, Ken Budha Kusumandaru, Victor da Costa, Ign. Putut Arintoko, I Gusti Agung Anom Astika, dan Wilson bin Nurtiyas) menurut Soekardjo, salah satu anggota majelis hakim tinggi yang memutus perkara Budiman dkk. sudah dilimpahkan oleh PN Jakarta Selatan ke PT. "Namun, belum
ditunjuk majelis hakim yang akan mengurus memori bandingnya," katanya.

Karena itu, Budiman pun melontarkan protes. "Hingga kini salinan putusan banding PT Jakarta belum saya terima. (Putusan banding itu ditetapkan tanggal 23 Juni 1997). Memori banding dari jaksa pun tak pernah kami terima, padahal itu penting agar kami bisa membuat kontra memori banding. Memori banding jaksa ini baru kami terima setelah putusan keluar. Seolah-olah memori banding itu hanya kumpulan kertas-kertas biasa. Padahal, di sana ada hak dan segala macam," kata Budiman yang setiap minggu dikunjungi keluarganya dari Bogor itu.

Adapun putusan banding PRD kubu Surabaya yang sudah keluar tanggal 2 Juni lalu (untuk Dita dan Coen) baru diterima pengacaranya tanggal 10 Juli 1997. "Kami baru mendengar kabar putusan banding itu dari pihak LP Kalisosok, tempat Coen dan Soleh ditahan," ujar Yudi Burhan, Kepala Divisi Sipil dan Politik Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, yang menjadi pembela para aktivis itu. Ia tak tahu mengapa pihak PT terlambat sebulan untuk memberitahukan hal ini pada para terdakwa.

Khusus untuk Mochamad Soleh, putusan bandingnya memang baru turun tanggal 10 Juli lalu. PT menguatkan putusan PN Surabaya. Salah satu alasannya, menurut dugaan para aktivis adalah karena Kakansospol Kodya Surabaya, Letkol Budiyanto, pernah menuduh adik Soleh yang bernama Dwi Harianto adalah yang mendalangi unjuk rasa buruh PT Wangta Agung beberapa waktu lalu. Tuduhan itu dibantah oleh keluarga Soleh, mahasiswa Universitas Wijaya Kusuma yang baru setahun aktif di PRD, karena Soleh adalah anak bungsu. Namun, Letkol Budiyanto menjawab enteng saja soal tuduhannya, "Data soal Dwi itu adiknya Soleh berasal dari aparat keamanan dan kebetulan saya pernah ketemu di pengadilan," katanya kepada Abdul Manan dari D&R.

* Cacat Hukum

Putusan banding ini dinilai Dwiyanto Prihartono, pengacara dari LBH Jakarta, sebagai cacat hukum. "Dan, segala sesuatu yang sifatnya cacat tentunya mengakibatkan putusan banding ini harus dinyatakan batal," kata mantan pembela Budiman cs. yang dicabut kuasa hukumnya oleh Budiman sendiri. Ia lalu mengurutkan proses jalannya berkas tersebut. Tanggal 26 Mei berkas banding diajukan ke PT dan tanpa ada informasi soal sidangnya, tiba-tiba tanggal 23 Juni sudah jatuh putusannya. Salinan putusan itu baru diterima para terdakwa tanggal 30 Juni, sedang memori banding dari jaksa diterima tanggal 25 Juni (untuk Eko dkk.) dan tanggal 30 Juni (Budiman dan Garda). Padahal, salinan putusan dan memori banding itu diperlukan untuk menyusun kontra memori banding yang jelas saja pada saat itu sudah tak dibutuhkan karena toh putusan sudah jatuh tanggal 23 Juni.

"Artinya, para terdakwa tidak memperoleh hak-hak sebagaimana mestinya yang berkaitan dengan upaya untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya. Sebab, terdakwa harus dihormati hak-haknya untuk menyatakan dirinya tak bersalah selama belum ada putusan pengadilan yang bersifat tetap," kata Dwiyanto.

Karena itu, bagi PRD kubu Jakarta maupun Surabaya sama-sama berniat untuk mengajukan protes. "Kami akan melayangkan surat ke Mahkamah Agung karena ini bukan sekadar masalah administrasi, tapi masalah prinsipiil. Kami mengharapkan MA segera memproses pengadilan kami sejak awal kembali dan kalau bisa dianggap sebagai kasus yang layak diputuskan oleh MA," ujar Budiman.

Mereka juga tetap akan mengajukan kasasi. Alasan Budiman, kasus mereka adalah pengadilan pikiran-pikiran politik, namun sejak awal dianggap sebagai tindak pidana. Dita yang mendapat pengurangan setahun dari vonis semula pun berpendapat serupa. "Saya tak merasa bersalah sama sekali. Pembuktian di pengadilan tak meyakinkan," kata Dita yang kulitnya kini makin putih itu. Semula, ia memang ditangkap karena memimpin unjuk rasa buruh Tandes tanggal 8 dan 9 Juli, tapi di tengah jalan terjadi kasus 27 Juli dan tuduhan kepadanya pun berbelok dengan dipakainya pasal-pasal subversi. Tapi, hukumannya dikurangi. "Itu lebih banyak karena faktor kasihan saja," ujarnya.

Pihak Pengadilan Tinggi yang ditanya mengapa vonis banding tak disampaikan ke para terdakwa, mencoba berkelit. "Oleh majelis hakim, keputusan itu sudah dikirim ke bagian pidana dan tentu saja nanti diturunkan ke pengadilan negeri. Dan, itu tugas PN, bukan PT," kata Reni Retnowati, Humas PT Jakarta yang juga salah satu anggota tim majelis yang mengadili Budiman dkk.

Namun, Reni sedikit gelagapan ketika ditanya soal kontra memori banding yang tak diajukan oleh para terdakwa. "Kesempatan itu kan di pengadilan negeri. Saya kira mereka sudah memperoleh haknya, tapi kemungkinan besar kesempatan itu tidak digunakan," ujarnya tak yakin.

Laporan Eko Yulistyo, Gatot Prihanto (Jakarta), I. Saptono, dan Zed Abidien (Surabaya)

D&R, Edisi 970726-049/Hal. 26 Rubrik Peristiwa & Analisa

Generasi 70 di Pucuk Kodam

Pangdam-pangdam baru sekarang berasal dari generasi tahun 1970-an. Diharapkan, mereka bisa lebih luwes dan mengikuti perkembangan zaman. Tapi, pengamat dari LIPI meragukannya.

LOKOMOTIF di pucuk pimpinan TNI Angkatan Darat sudah berangkat. Maka gerbong-gerbong di belakangnya pun secara otomatis ikut maju. Kali ini, gerbong agak penuh, karena banyak yang harus diajak "melesat". Selain membawa para perwira yang terkena mutasi--yang paling tidak setiap setahun sekali dilakukan secara besar-besaran--juga membawa mereka yang mendapat tugas karena terjadi pemekaran atau validasi di tiga angkatan (Polri, Angkatan Udara, dan Angkatan Laut).

Itulah yang terjadi dalam mutasi dan validasi yang beritanya sudah menghangatkan media massa sejak Wiranto diangkat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat, 6 Juni lalu. "Terjadi mutasi 298 jabatan perwira tinggi yang terdiri dari 250 jabatan di lingkungan Departemen Hankam, 29 ditugaskaryakan, dan 19 orang pensiun," kata Kepala Pusat Penerangan ABRI, Brigjen Slamet Supriadi, dalam keterangannya kepada pers, Jumat, 18 Juli pekan lalu.

Beberapa jabatan yang disebutkan Kapuspen dalam konferensi pers itu sudah diketahui masyarakat sebelumnya. Seperti jabatan asisten sosial politik (Assospol) sudah sepekan sebelumnya diumumkan bakal dijabat oleh Mayjen Susilo Bambang Yudoyono, mantan Pangdam II/Sriwijaya yang akan mendampingi Kassospol Mayjen Yunus Yosfiah.

Duet yang akan memegang peranan penting sebagai Ketua F-ABRI dalam sidang umum MPR mendatang itu menarik perhatian masyarakat. Yunus, lulusan AMN 1965, yang terakhir menjabat sebagai Komandan Sekolah Komando ABRI tak banyak diketahui berkecimpung dalam masalah sosial politik. Ketika dihubungi pun, ia lebih banyak mengelak. "Jangan tanyai saya dulu soal Kassospol, SK pengangkatannya saja belum saya terima," katanya. Banyak pihak menduga, porsi untuk berbicara keluar akan lebih banyak diemban oleh Bambang Yudoyono, perwira lulusan Akabri 1973 yang dijuluki the rising star dan bisa bergaul dengan luwes dalam masalah-masalah sospol tersebut.

Selain dua jabatan itu, jabatan pangdam pun termasuk yang mendapat perhatian orang dalam rangkaian mutasi kali ini. Tak heran, sebagai penguasa teritorial di suatu daerah, masyarakat berkepentingan langsung dengan pangdam. Dan, pergantian itu tak meleset jauh dari yang sudah direka-reka orang beberapa minggu sebelumnya. Pangdam I Bukit Barisan akan dipegang oleh Brigjen Rizal Nurdin, 51 tahun. Lulusan Akabri tahun 1970 yang pernah belajar dan bertugas di 21 negara itu sebelumnya adalah kasdam di sana.

Pangdam II Sriwijaya dijabat oleh Brigjen Suadi Atma, lulusan Akabri 1971 yang kini masih menjabat sebagai Kasdam VIII Trikora. Pengganti Pangdam III Tayo Tarmadi adalah Mayjen Djamari Chaniago (Akabri 1971), Panglima Divisi II Kostrad. Brigjen Djadja Suparman, Kasdam II Sriwijaya akan menduduki jabatan Pangdam V Brawijaya. Djadja yang masih berusia 48 tahun adalah lulusan Akabri 1972. Pangdam Tanjungpura akan dipegang oleh mantan Kasdam Brawijaya Brigjen Muchdi Purwoprajono Adiwidjojo, 49 tahun, seorang lulusan Akabri 1970. Dan, Brigjen Syahrir M.S., lulusan Akabri 1971 yang kini menjabat sebagai Kasdam Udayana akan naik menjadi pangdam di tempat yang sama.

Dari data diri para pangdam tersebut tampak bahwa regenerasi di tubuh TNI AD sudah berjalan. Para pangdam lulusan Akademi Militer Nasional (AMN) akan diganti wajah baru hasil godokan Akabri. Bertebarannya figur-figur ABRI dari generasi 1970-an yang tak hanya mempunyai kemampuan tempur, tapi juga memiliki wawasan yang luas dan tak terlibat dalam konflik-konflik generasi 45, tentu diharapkan bisa mewarnai visi ABRI di masa datang yang luwes serta mampu mengikuti perkembangan zaman.

Namun, pengamat ABRI dari LIPI, Indria Samego, menganggap harapan seperti itu terlalu berlebihan. "Saya agak pesimistis dengan harapan itu. Mereka mungkin terbuka, tapi kalau bicara praktik, mereka tetaplah militer. Tidak kelihatan signifikansinya pendidikan mereka di luar negeri dengan proses implementasi politik militer di sini," katanya.

Laporan Andreas A. Purwanto, Budi Nugroho, Tiarma Siboro, Abdul Manan, dan Bambang Soedjiartono

D&R, Edisi 970726-049/Hal. 28 Rubrik Peristiwa & Analisa

Rebutan Kursi Pasca-pemilu

Di berbagai daerah terjadi perebutan kursi ketua dan wakil ketua DPRD. Umumnya antara Golkar dan ABRI, tapi ada juga yang dengan PPP.

KURSI ketua dewan rupanya begitu nyaman untuk diduduki, sampai-sampai membuat beberapa pihak "berebut" untuk mendapatkannya. Maka, tak usah heran mendengar berita tentang "perebutan" kursi Ketua DPR/MPR antara mantan Kepala Staf Sosial-Politik ABRI Letjen Syarwan Hamid dan Ketua Umum DPP Golkar Harmoko, beberapa waktu lalu. Persaingan lewat media-media massa yang meruncingkan suasana itu akhirnya dicoba dinetralkan oleh Menteri Sekretaris Negara Moerdiono, yang mengatakan bahwa kursi Ketua DPR/MPR pasti akan diberikan kepada ketua organisasi peserta pemilihan umum yang terbesar. Spekulasi baru benar-benar teredam ketika pihak ABRI--dilakukan sendiri oleh Panglima ABRI Jenderal Feisal Tanjung--mengucapkan kalimat yang senada dengan omongan Moerdiono.

Namun, sementara kursi Ketua DPR/MPR sudah aman di bawah genggaman Golkar, tak demikian halnya dengan bangku ketua DPRD di berbagai daerah. Perebutan di antara jabatan ketua, juga wakil-wakil ketua, melalui mekanisme tiga jalur (A = ABRI, B = birokrasi, dan G = Golkar) berjalan cukup alot dan hingga awal pekan ini belum berhasil mengambil keputusan. Itu misalnya terjadi di DPRD I Jawa Timur (Ja-Tim). Sudah beberapa kali diadakan rapat tiga jalur, namun jalur A tetap mempertahankan calonnya, Kolonel Sutarmas, begitu juga jalur G yang punya gacoan Hudan Dardiri. Sutarmas, Wakil Ketua DPRD I Ja-Tim periode lalu, didukung penuh oleh Pangdam V/Brawijaya Mayjen Imam Utomo. "Sebagai anggota ABRI, saya urutkan menurut yang tua. Siapa lagi jago saya, ya, Pak Tarmas," ujar Imam Utomo.

Dukungan kepada mantan Wakil Asisten Operasi Kodam V/Brawijaya itu secara samar-samar juga diberikan oleh Gubernur Ja-Tim Basofi Sudirman. Namun, Golkar tampaknya tak begitu saja melepaskan calonnya yang kini menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Ja-Tim itu sampai rapat pleno pada Rabu pekan ini, 23 Juli. Cuma, angin tampaknya lebih condong ke Sutarmas, apalagi PDI dan PPP tampaknya hanya menurut ke mana angin berembus.

Kalau di Ja-Tim--hingga tulisan ini diturunkan--belum jelas siapa yang bakal naik di pucuk pimpinan, tak demikian halnya dengan di Bali. Padahal, problem yang dihadapi hampir sama: ada dua calon dari Fraksi Karya Pembangunan (F-KP) dan F-ABRI. Calon ABRI, Brigjen I Nyoman Kada, semula tampaknya akan memperpanjang jabatannya sebagai Ketua DPRD Bali, dengan mengikuti pembekalan yang diadakan untuk para calon anggota legislatif. Tapi, oleh beberapa pengamat, mantan Wakil Asisten Pengamanan Kepala Staf Angkatan Darat itu dinilai punya cacat karena mengusir warga Pura Dasar Kerandan Culik yang menginap di gedung DPRD pada 21 April lalu. Akibatnya, dua warga menggugatnya ke pengadilan untuk membayar ganti rugi Rp 500 juta.

Entah karena sebab itu atau alasan lain, Kada batal naik. Untuk menghindari "perpecahan" atau sekadar menutup rasa malu, ia kemudian ditarik ke Jakarta. "Tidak ada kalah menang dalam soal ini. Dan, saya bukan mundur, tapi ditarik kembali ke induk kesatuan," ujarnya. Dengan begitu, jalan Ketut Sundria ke pucuk pimpinan sudah lempang.

Sebenarnya, persaingan tak hanya terjadi di antara ketiga jalur tersebut, tapi juga antarfraksi lain. Misalnya, bursa Ketua DPRD II Surakarta kini diperebutkan Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) dan F-KP. "Kami perlu calon ketua yang akomodatif dan bisa mengembalikan citra legislatif," begitu alasan ketua DPC PPP Solo Habib Hasan Mulachela ketika mencalonkan sekretarisnya, Zaenal Ma'arif. Pencalonan yang katanya sudah didukung oleh 22 anggota dewan lainnya itu segera saja bikin panas kubu F-KP dan F-ABRI. Soalnya, kursi F-PP sendiri hanya ada 15, berarti ada tambahan tujuh suara dari luar fraksi. "Fraksi kami sangat solid. Jadi, tak mungkin kebobolan," kata Wakil Ketua F-KP Maryanto. Penegasan senada diucapkan Ketua F-ABRI Soeprapto.

* Pencalonan Malu-Malu

Memang, tak semua kursi ketua DPRD diperebutkan terang-terangan seperti di atas. Ada juga model orang Yogya yang malu-malu kucing. Sultan Hamengku Buwono X, Ketua DPD Golkar Yogya, misalnya, tak mau mengaku dirinya punya jago untuk ketua dewan, padahal sudah jadi rahasia umum bahwa Golkar mencalonkan Suprastowo, mantan Sekretaris Wilayah Daerah Yogya. "Hingga saat ini, Golkar belum memutuskan siapa anggota dewan yang akan dipilih," katanya. Ucapan senada dikeluarkan Komandan Korem 072 Pamungkas Kolonel A.R. Gaffar, meskipun--lagi-lagi--orang sudah tahu bahwa ia mendukung Kolonel Subagyo, Kepala Direktrorat Sosial-Politik Yogya, untuk kursi puncak itu.

Adapun di DPRD Jakarta malah terkesan tak ada persaingan sama sekali. Calon yang disiapkan dari atas, Brigjen Edi Waluyo, melenggang tanpa saingan karena disetujui semua fraksi, termasuk F-KP. "Kami sudah commit mencalonkan Pak Edi. Ini adalah hasil konsensus antarkita dan sudah dibahas dalam setiap pertemuan," kata H.M.U. Fatommy Assari, Ketua F-KP. Edi Waluyo--mantan Asisten Sosial-Politik Kodam Jaya, Komandan Korem Sumatra Barat, dan terakhir sebagai Wakil Ketua Badan Pembinaan Kekaryaan ABRI--adalah satu-satunya brigadir jenderal di F-ABRI DPRD Jakarta.

Namun, tampaknya, F-KP meminta upah atas "pengorbanan" itu. Untuk jabatan wakil ketua, mereka mengajukan dua nama: Sugeng Suprijatna dan Ade Surapriatna. Alasannya, dengan menduduki kursi mayoritas (39 dari 75 anggota), mereka berhak mengambil jatah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia yang kali ini tak bisa menempatkan seorang wakil ketua karena hanya punya seorang wakil. Aksi F-KP itu tentu saja ditentang habis-habisan oleh semua fraksi lainnya.

Pengajuan dua calon itu juga terjadi di F-PP DPRD II Kodya Surabaya. Aksi itu terjadi karena terjadi perpecahan dua kubu dalam fraksi tersebut. Rupanya, perebutan kursi dewan tak lantas selesai dengan berakhirnya pemilu.

Laporan Puji Sumedi (Jakarta), L.N. Idayanie (Yogya), Dwi Arjanto (Solo), Abdul Manan, Zed Abidien (Surabaya), dan Gebeh
Paramartha (Bali)

D&R, Edisi 970726-049/Hal. 33 Rubrik Peristiwa & Analisa

Saturday, July 19, 1997

Indonesia, Sekadar Mengimbau

CLASS ACTION para jaksa penuntut umum di 40 negara bagian AS terhadap perusahaan rokok karena dianggap bertanggung jawab atas kesehatan masyarakat mungkin tidak akan terjadi di Indonesia. Ketergantungan AS terhadap pajak penghasilan dari cukai tembakau tidak sebesar yang dialami Indonesia.

Bayangkan saja, tahun 1996 saja cukai tembakau yang diterima Pemerintah Indonesia dari industri rokok di dalam negeri mencapai Rp 3,5 triliun. Tahun 1997 ini ditargetkan meningkat menjadi Rp 4,6 triliun. Nilai cukai itu tentu saja belum termasuk pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Karena itu, pemerintah tak berani mengambil risiko mengutik-utik industri rokok, apalagi menuntutnya.

Belum lagi tenaga kerja yang diserap industri ini. PT Gudang Garam saja kini mempekerjakan 45 ribu karyawan dan PT Sampoerna sekitar 27 ribu karyawan. Padahal, di Indonesia kini terdapat sekitar 500 pabrik rokok kretek, walaupun yang tercatat resmi di Gabungan Pabrik Rokok Indonesia hanya ada 130 buah.

Maka, tak usah heran mendengar jawaban Menteri Kesehatan ketika ditanya kemungkinan melakukan class action untuk pabrik rokok di Indonesia. "Lo, itu kan pelan-pelan, tidak bisa langsung seenaknya. Secara perlahan-lahan, jangan sampai pabriknya ditutup serta-merta. Kalau terjadi, bisa berantakan karyawan
pabrik, belum lagi petani tembakaunya. Kita tidak bisa gegabah dalam mengambil suatu kebijakan," komentar Menteri Kesehatan Sujudi.

Komentar senada juga diungkapkan Manajer Divisi Komunikasi PT Sampoerna Brata T Hardjosubroto. "Karyawan pabrik rokok kan juga seorang warga negara yang memiliki hak-haknya. Kami yakin pemerintah akan memutuskan yang terbaik. Bila itu terjadi, mohon jangan dadakan. Ya, jangan tahun depan atau tahun 2000. Beri waktu panjang. Selain itu, pemerintah kan harus memecahkan persoalan tenaga kerja, soal pendapatan devisa dan akibat sampingan lainnya," Brata menambahkan.

Menurut Sujudi, pedekatan yang bisa dilakukan di Indonesia saat ini baru terbatas mengimbau masyarakat agar sadar akan hak-hak orang yang tidak merokok itu tidak terancam menjadi perokok pasif. Imbaun-imbauan bahwa merokok itu akan menimbulkan penyakit terhadap yang bersangkutan dan anak cucu serta orang di sekelilingnya itulah yang diharapkan bisa mengerem keinginan orang untuk merokok.

Tapi, sebagai orang yang bekerja di perusahaan rokok, Brata menegaskan bahwa industri rokok sebenarnya tidak ingin disebut perusak. "Kalau ada orang yang rusak kesehatannya karena industri rokok, mari kita kaji kenapa, mungkin kebanyakan merokok, mungkin setelah merokok minum bir. Jadi kita harus obyektif," katanya seperti mencari alasan.

Jalan tengah yang terbaik, ujarnya, adalah bila ada pembatasan distribusi atau larangan merokok di tempat umum. "Sebab, kalau ditutup bukan tidak mungkin orang akan tetap merokok dari rokok selundupan," ujarnya.

Puji Sumedi dan Abdul Manan (Surabaya)

D&R, Edisi 970719-048/Hal. 45 Rubrik Kesehatan

Saturday, July 12, 1997

Pilih Kasih untuk Pelanggar Pemilu

Menurut Ketua Panwaslak ada 3.000 kasus pelanggaran pemilu yang akan ditindaklanjuti. Tapi, hingga kini hanya pelaku kerusuhan yang diadili, sedangkan kasus kecurangan tak diproses.

SEPERTI siaran ulangan, sesudah lakon pemilihan umum usai, adegan akan berputar kembali seperti keadaan lima tahun lalu. Para pejabat Panitia Pemilihan Indonesia mengucapkan syukur karena pesta demokrasi bisa berjalan dengan sukses, Golkar bergembira-ria merayakan kemenangannya yang gilang-gemilang, sedangkan para calon anggota legislatif yang bakal jadi anggota dewan mulai bersiap-siap mendapat kursi maupun fasilitas yang menggiurkan.

Segala kemeriahan sesudah pesta selesai itu seolah ingin melupakan noda-noda hitam yang terjadi selama persiapan dan saat berlangsung acara akbar tersebut. Noda-noda hitam itu berupa pelanggaran selama kampanye dan terutama aksi-aksi kecurangan yang dilakukan pada saat pencoblosan untuk memenangkan Golkar. Bagaimana nasib kasus-kasus pelanggaran itu? Apakah cuma jadi tumpukan arsip yang menggunung dalam kantor Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak) sebagai lembaga yang bertugas untuk mengamankan jalannya pemilu?

Pendapat itu dibantah Ketua Panwaslak Pusat Singgih. Menurut dia, pihaknya telah mendapat 3.000 laporan pelanggaran pemilu dan 2.000 di antaranya menyangkut tindak pidana. "Sejumlah kasus pelanggaran malah sudah ditindaklanjuti dan bahkan sudah masuk ke pengadilan. Ini menunjukkan Panwaslak menindaklanjuti laporan-laporan pelanggaran pemilu dan tidak mendiamkannya," katanya.

Ketua Panwaslak Pusat yang juga Jaksa Agung itu mencoba meyakinkan bahwa aparatnya akan mengambil tindakan untuk semua kasus pelanggaran yang berhubungan dengan proses pemilu. "Seperti kasus Banjarmasin, Sampang, Bangil, dan Jember, serta kasus-kasus lain, seperti pemalsuan Formulir CA1," ujar Singgih.

Selain kasus-kasus kerusuhan itu, Panwaslak memastikan akan menyelidiki kasus kecurangan pemilu. Termasuk dalam kategori kecurangan itu, kata Singgih, adalah mereka yang mencoblos dua kali dan menggunakan nama orang lain. "Pelanggaran seperti itu dilakukan oleh pegawai negeri sipil. Tapi, dari laporan yang masuk ke Panwaslak, pelanggaran ini bukan atas perintah
organisasi peserta pemilu tertentu, melainkan atas keinginan masing-masing individu," ujar Singgih.

Ucapan Ketua Panwaslak Pusat yang agak naif itu membuat banyak pihak pesimistis bahwa kasus kecurangan yang sudah jadi penyakit kronis di setiap pemilu itu akan sampai pada tahap penyidikan. Bahkan, mungkin akan dipeti-eskan. Itu bisa dibuktikan dari perlakuan yang diterima oleh para pengurus PPP yang melaporkan kecurangan-kecurangan yang dialaminya selama hari pencoblosan lalu.

Padahal, jumlah kasus kecurangan itu tidaklah sedikit. "Hampir semua (37) DPC PPP Jawa Timur melaporkan adanya pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh panitia pemilu," kata Yudi Burhan, Kepala Divisi Hak Sipil dan Politik Lembaga Bantuan Hukum Surabaya, yang menjadi kuasa hukum untuk DPW PPP Jawa Timur. Ketua-ketua DPC PPP itu menganggap laporan telah disampaikan ke tangan yang tepat, yaitu ke polisi atau ke Panwaslak II. Tapi, banyak laporan yang hingga sekarang belum diproses.

Itu misalnya dialami pengurus PPP Magetan. Mereka melaporkan ke polisi bahwa Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Marwan dan Ketua PPS Kecamatan Bendo, Juwarno, telah melakukan manipulasi suara. Atau, laporan dari DPC PPP Ponorogo yang mengatakan telah terjadi pencoblosan lebih dari satu kartu suara oleh lima pamong desa di Desa Paju. Anehnya, laporan itu tak berlanjut karena ditolak Polres Ponorogo dengan alasan tidak ada pelimpahan dari Panwaslak II.

Yang lebih unik terjadi dalam laporan dari DPC PPP Bangkalan. Mereka melaporkan ke polres bahwa telah terjadi pencoblosan fiktif di Desa Bendangdaya, Kecamatan Tanjungbumi. Pengurus PPP menemukan di bagian bawah kotak suara ada sekat pemisah dari triplek yang berisi kartu-kartu suara yang sudah dicoblos pada tanda gambar Golkar. Laporan itu sebenarnya sudah diselidiki Polres Bangkalan, tapi kemudian dihentikan karena kesulitan memanggil saksi. "Alasan polres, untuk menyidik pelaku yang terdiri dari kepala desa dan camat harus menunggu izin dari bupati," ujar Yudi Burhan. Maka, kasus yang jelas-jelas kecurangan itu pun jadi mengambang.

Jenis-jenis kecurangan yang dilaporkan para pengurus PPP di Jawa Timur itu hampir sama. Mulai dari menyuap saksi, mengintimidasi, manipulasi suara, membawa lari kotak suara, mencoblos lebih dari satu kali, atau memasukkan kartu suara ganda--beberapa ada yang sampai 10 kartu. Ada juga masyarakat yang tak mendapat kartu kuning, saksi yang diusir, perhitungan suara sebelum waktunya, petugas yang mencoblos kartu saat penghitungan dengan kukunya agar jadi tak sah, sampai saksi yang dikeroyok, dipukul, dan ditusuk.

Kecurangan seperti itulah yang dilaporkan DPC PPP Situbondo dan DPC PPP Sampang. Dalam balasannya terhadap surat DPC PPP Sampang tertanggal 15 Juni lalu, Panwaslak Sampang mengatakan bahwa soal kecurangan-kecurangan pemilu (di luar kasus penganiayaan dan perusakan kartu suara) bisa digugat melalui pengadilan.

Itulah yang coba dilakukan pengurus DPC PPP Pamekasan. Pekan-pekan ini, gugatan dari Ketua dan Sekretaris DPC PPP Pamekasan Mohammad Fadli Ghozali dan Abdullah Bakir Zaelani itu akan disidangkan. Dalam gugatannya, kedua pengurus itu menjabarkan secara detail kecurangan yang dilakukan oknum pemerintah untuk memenangkan Golkar. Kecurangan bahkan sudah dilakukan sejak awal Januari lalu ketika Bupati Pamekasan mengumpulkan para kepala desa. Dalam pengarahannya, ia meminta Golkar harus menang walaupun dengan segala cara.

Walau pengacaranya, Artidjo Alkostar, yakin bahwa gugatan perdata itu akan diterima pengadilan, hasil persidangan untuk kasus seperti itu sebenarnya bisa diduga. Selama ini, para petugas pemilu seperti kebal hukum. Dalam pemilu lalu, misalnya, dua petani lugu dari Desa Barongsawahan, Jombang, Jawa Timur, dihukum lima bulan penjara dengan masa percobaan delapan bulan karena mencoblos dua kali. Padahal, dalam pengakuan di sidang, petani itu mengaku menggunakan hak pilih anaknya yang sedang sakit dengan seizin ketua PPS. Namun, si ketua PPS lolos dari jerat.

Mungkin karena itulah kasus kecurangan pemilu yang sampai ke pengadilan bisa dihitung. Yang saat ini banyak terjadi adalah persidangan untuk kasus-kasus kerusuhan. Itu antara lain sudah terjadi di Pengadilan Negeri Pasuruan yang tanggal 23 Juni lalu sudah menjatuhkan vonis untuk Moh. Mustainudin. Tukang kayu dan guru mengaji itu dihukum tiga bulan dengan tujuh bulan masa percobaan karena kedapatan membawa wedung (golok pendek) ketika melakukan konvoi ke Pesantren Besuk saat kampanye lalu.

Soal penangkapan dan persidangan Mustainudin dan 20 orang warga PPP itu dibenarkan pengurus PPP Pasuruan. Sementara warganya disidang kilat, pengaduan mereka tentang kecurangan pemilu yang ditujukan ke polres pada 9 Juni lalu hingga kini belum jelas nasibnya. "Dalam waktu dekat, kami akan mengajukan pengaduan baru, sekaligus menanyakan jawaban atas surat pertama," kata Abdul Azis Saleh Bazed, Ketua DPC PPP Kabupaten Pasuruan.

Ketika ditanyakan ke Kapolres Situbondo Letkol Jaelani Syaf, mengapa pelaku kecurangan tak segera ditindak, ia hanya berkomentar pendek, "No comment." Walau begitu, ia mengaku sudah menerima laporan kecurangan yang diajukan pengurus PPP Situbondo. "Tapi itu ditangani Panwaslak, salah mereka, bukan saya. Nanti Panwaslak menyampaikan ke Panitia Pemilihan Daerah II. Mekanismenya memang begitu," katanya.

Mekanisme seperti itu dikritik Yudi Burhan. Menurut dia, delik pemilu adalah delik biasa dan bukan delik aduan. "Jadi kalau kasus itu memang ada, apalagi ada pihak yang dilaporkan, ya, segera saja diproses secara hukum. Kan, mereka bisa dikenakan pidana seperti yang diatur dalam KUHP dan UU Pemilu No. 1/1985," ujar Yudi.

Walau Kapolri Jenderal Dibyo Widodo mengatakan bahwa pihaknya bertekad akan menindaklanjuti perkara pelanggaran pemilu dan tak akan mempeti-eskannya, kondisi yang terkesan dipingpong itu membuat Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) tak mau tinggal diam. Misalnya untuk kasus tambahan suara 60 ribu yang tiba-tiba muncul di Sumatra Utara, yang mereka nilai perbuatan yang melawan hukum. "Kalaupun tak ada pengaduan dari masyarakat untuk kasus ini, Lembaga Bantuan Hukum mau mencoba mempresentasikan dirinya sebagai lembaga hak asasi manusia untuk mengajukan gugatan atas dirinya. Karena, bisa saja rakyat tak menggugat karena takut," kata Bambang Widjojanto, Ketua YLBHI.

Inisiatif LBH untuk mendapatkan legal standing itu bertolak dari keinginan untuk mengoreksi pelanggaran pemilu yang dilakukan negara dan tak jelas siapa yang harus menuntut. Kita tunggu saja, apakah aksi itu masih bisa menembus tembok tebal yang menutupi kecurangan pemilu yang sudah berlangsung bertahun-tahun itu.

Laporan Ahmad Nur, Rachmat H.C., Ahmad S. (Yogyakarta), Abdul Manan, dan Zed Abidien (Surabaya)

D&R, Edisi 970712-047/Hal. 28 Rubrik Peristiwa & Analisa

Saturday, July 05, 1997

Pagi Sore Sama Saja

Berbagai perguruan tinggi negeri ramai-ramai membuka program ekstensi. Tes masuk lebih longgar, namun biaya kuliah tidak jauh berbeda dengan swasta. Bagaimana mutu lulusannya?

GAGAL menempuh ujian masuk perguruan tinggi negeri (UMPTN)? Jangan khawatir, dunia belum kiamat. Ijazah dari perguruan tinggi negeri masih bisa diperoleh. Ikut saja program ekstensi. Jurusannya beragam, perguruan tingginya pun banyak.

Semula program kuliah setingkat S1 yang perkuliahannya diadakan sore hari itu terbatas di jurusan yang tidak banyak memerlukan laboratorium praktik, seperti di jurusan ilmu-ilmu sosial dan fakultas hukum. Namun, kini jurusan yang memerlukan banyak praktikum, seperti teknik dan kedokteran pun membukanya.

Universitas Indonesia, misalnya, memang sejak lama memiliki program ekstensi di Fakultas Hukum dan Ekonomi. Tahun 1987, program ekstensi di Jurusan Hukum sempat dihentikan. "Namun, karena adanya kebutuhan dari masyarakat, terutama dari mereka yang bekerja di bank, perusahaan swasta maupun di berbagai departemen, tahun 1994 jurusan ini dibuka kembali," kata Ketua Program Ekstensi Fakultas Hukum UI, Sri Mamudji.

Kembali dibukanya program ekstensi di Fakultas Hukum ini menarik minat fakultas-fakultas lain. Maka, mulai dari Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, Psikologi, Teknik, sampai Fakultas Kedokteran, punya program seperti ini. Universitas lainnya mengikuti jejak UI, seperti Universitas Padjadjaran Bandung, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Universitas Airlangga Surabaya, dan Institut Teknologi Surabaya.

* Lebih Mahal

Apa perbedaan program reguler dan program ekstensi? "Tidak ada, sama. Hanya dalam program ekstensi, program kekhususan tidak sebanyak di program reguler. Karena program ini disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa ekstensi sendiri yang masuk di program tersebut," ujarnya

Kurikulum, staf pengajar, dan sistem pengajarannya pun sama. Demikian juga SKS-nya. Prasyarat untuk mengambil mata kuliah pun juga sama. Soalnya, staf pengajarnya ya yang itu-itu juga, setelah mengajar pagi, ia akan mengajar sore hari. "Cuma untuk program ekstensi belum dilakukan sistem drop out. Dan, kami masih toleransi dengan jumlah kehadiran mereka saat kuliah. Berbeda dengan mahasiswa reguler," tambah Sri Mamudji.

Tentu saja, program tersebut jadi surga bagi mereka yang ngebet mendapat gelar sarjana dari PTN. Apalagi tes masuk program ekstensi tampaknya memang lebih mudah dibandingkan program reguler. Memang, salah satu persyaratan calon mahasiswa ekstensi selain memiliki ijazah SMU sebelum tahun 1994, juga sudah harus bekerja, atau memiliki surat keterangan telah bekerja. Namun, keterangan pernah bekerja itu bisa dengan mudah didapatkan. Beberapa fakultas ada yang mensyaratkan calon mahasiswa memiliki 110 SKS dari perguruan tinggi sebelumnya. Karena itu, ekstensi yang semula untuk mereka yang sudah bekerja berubah jadi ladang lulusan SMU yang tak diterima di UMPTN. Iuran sekolah yang jauh lebih tinggi dibandingkan SPP program reguler bukanlah hambatan bagi mereka.

Contohnya, SPP program reguler di Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga untuk setiap mahasiswa yang baru masuk dibebankan Rp 500 ribu. Akan halnya untuk program ekstensi, mereka bisa dikenakan antara Rp 2,5 juta sampai Rp 5 juta per semester. "Mahalnya biaya kuliah di program ekstensi itu, karena kami harus membayar dosen-dosen dari Fakultas Ekonomi Unair sendiri. Kami harus berani membayar mahal mereka. Sebab kalau tidak, mereka akan milih mengajar di tempat lain," kata Edy Juwono Slamet, M.A., salah seorang Ketua Program Ekstensi di Unair.

Fakultas Teknik UGM memungut biaya uang masuk bagi mahasiswa program ekstensi sebesar Rp 2,75 juta dan biaya penyelenggaraan program pendidikan Rp 750 ribu per semester. Bandingkan dengan mahasiswa reguler yang membayar Rp 200 ribu per semester. "Ini karena program ekstensi murni swadana tanpa ada subsidi dari pemerintah," Ketua Jurusan Fakultas Teknik Sipil UGM, Darmanto, berkilah.

* Mutu Lulusan Dijaga

Bagaimana dengan mutu lulusannya? "Kualitas selalu kami jaga, walaupun kami tidak bisa bilang kualitas mereka lebih baik atau lebih buruk dari yang reguler. Untuk mahasiswa reguler kami memprosesnya sendiri dari awal--sehingga soal kualitas lulusan reguler dijamin. Sementara mahasiswa ekstensi bobotnya 60-65 SKS. Adapun yang 110 SKS mereka peroleh dari luar FT-UI," kata Ketua Program Ekstensi Fakultas Teknik UI, Dr. Ir. Muhammad Anis, berpromosi.

Hasil mutu lulusannya memang belum terlihat, karena program ekstensi itu umumnya baru. Namun, Program Ekstensi Fakultas Hukum UI yang lama telah diakui telah menghasilkan lulusan yang tidak kalah dengan lulusan reguler. Lihat saja Jimly Assidiqqie, yang walaupun lulusan Program Ekstensi Fakultas Hukum UI, mampu menjadi dosen program reguler, malah berhasil meraih gelar doktor di almamaternya. Kini, ia dipercaya sebagai Staf Ahli Menteri P dan K dan Wakil Sekjen ICMI.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Prof. Dr. Ir. Bambang Soehendro, berani memberikan jaminannya. "Dari segi kualitas, lulusan ekstensi sama dengan reguler. Artinya, meskipun mereka diberi kesempatan menjadi mahasiswa tidak dengan seleksi seketat program reguler, tapi soal kelulusan itu harus konsisten. Nilai dan IP-nya harus tetap dipegang dan dipertahankan. Jadi, ada standar yang tetap dipakai untuk menilainya," katanya.

Salah satu persyaratan mengapa Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) mengizinkan dibukanya program ekstensi, menurut Bambang, karena pihak perguruan tinggi yang bersangkutan bersedia memenuhi syarat yang diminta Dikti. "Jadi, tidak ada masalah, meskipun program ekstensi membuka fakultas teknik. Sepanjang yang diterima memang melalui proses seleksi dan dengan standar akademik tertentu. Sebab, kemungkinan sebelumnya mereka kan pernah mengenyam pendidikan diploma tiga, atau pernah kuliah, namun drop out karena harus bekerja. Jadi, berarti program ini kan juga memberi kesempatan bagi mereka untuk tetap mengenyam pendidikan sambil bekerja," ucapnya.

Soal praktikum, khususnya di fakultas teknik dan kedokteran, menurut dia tidak akan menjadi masalah selama itu merupakan satu kegiatan yang tidak mengurangi standar akademik. "Kalau Anda menyangsikan kemampuan lulusan program ekstensi, maka Anda juga harus meragukan kemampuan lulusan reguler, karena yang dipakai kedua program itu kan standarnya juga sama," ujarnya.

MJ, Puji Sumedi, Arinto T.W, Aendra H.M. (Bandung), Ahmad Solikhan (Yogyakarta), dan Abdul Manan (Surabaya).

D&R, Edisi 970705-046/Hal. 90 Rubrik Pendidikan

Mereka yang Tersisa dari Kerusuhan

Nasib korban-korban kerusuhan tak berkepastian.Yang sudah mati, ada yang tak diakui sebagai korban kerusuhan. Ada juga yang dituduh macam-macam.Yang masih hidup pun tak bebas.

KERUSUHAN rupanya selalu menyisakan banyak persoalan. Ambil contoh kerusuhan 27 Juli, hampir setahun lalu, yang hingga kini masih menyisakan problem belum ditemukannya beberapa orang yang dikabarkan hilang. Demikian juga kasus kerusuhan di Sampang dan Jember--yang oleh aparat keamanan dinyatakan sudah selesai--pun masih meninggalkan masalah. Mereka yang dinyatakan hilang dalam insiden Sampang itu sampai kini belum ditemukan. Namun, seminggu setelah kerusuhan, ada yang ditemukan dalam keadaan sudah menjadi mayat. Persoalan tak lantas jadi jelas karena masyarakat menganggap mereka jadi korban kerusuhan, tetapi pihak keamanan berkeras: mereka bukan korban insiden tersebut.

Contohnya, Achmad Wafir, 27 tahun, warga Dusun Brembeng, Desa Tamansareh, Sampang. Ia dinyatakan hilang pada malam kerusuhan 29 Mei 1997. Menurut seorang saksi mata, bapak dua anak itu ditangkap petugas ketika kerumuman penonton itu dibubarkan. Namun, satu minggu kemudian, sosoknya ditemukan di Desa Nambakor, Kecamatan Seronggi, Sumenep. Bahkan, ia sempat dikubur di sana.

Setelah mendengar adanya mayat itu, kakak Wafir bersama pengurus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) menemui dr. Saleh yang menangani mayat itu. Menurut si dokter, korban tewas secara tidak wajar. Tampak ada tanda-tanda korban tewas akibat penyiksaan dan pemukulan di bagian kepala. Kaus putih milik korban yang bertuliskan "The Best TIRA" pun sempat ditunjukkan.

Berdasar bukti tersebut, tanggal 16 Juni 1997, DPC PPP Sampang membuat surat permintaan kepada kapolres dan pihak terkait lainnya di Sumenep agar jenazah Wafir itu bisa dipindahkan ke Kabupaten Sampang. Setelah diperbolehkan, keluarga korban beserta pengurus DPC PPP Sampang memindahkan jenazah. Hari itu juga, 26 Juni dimakamkan di Sampang.

Mengapa Wafir tewas? Inilah yang masih simpang siur. "Saat malam terjadinya kerusuhan itu, ada saksi mata yang melihat Achmad Wafir ditangkap petugas. Tapi, saksi mata itu tidak tahu asal kesatuan petugas itu, karena pada saat itu massa lari berhamburan dibubarkan aparat keamanan," komentar Drs. Jakfar Shodiq, Plh Lajnah Pemenangan Pemilu dan Pembelaan Pemilu (LP3) DPC PPP Sampang.

Namun, Kapolwil Madura, Kol. Pol. Adna Isha, dua hari setelah pemakaman korban mengaku bahwa jenazah yang ditemukan di Sumenep itu adalah mayat Wafir, warga Sampang. "Namun, korban tewas bukan akibat kerusuhan. Itu koran Surya saja yang mengaitkan mayat itu adalah korban kerusuhan. Wong ketika berita itu disiarkan kan belum diselidiki penyebab kematiannya," kata Adna Isha.

Kapolwil Madura itu mengakui, dua-tiga hari setelah ditemukannya mayat Wafir, ditemukan lagi beberapa mayat lainnya. Namun, dia tidak merinci, mayat siapa yang telah ditemukan itu. "Begini saja, mayat itu tidak ada kaitannya dengan kerusuhan. Itu dikait-kaitkan saja. Setiap ada kejadian, gangguan, kebakaran selalu dihubungkan ke situ. Enggak ada kaitannya ke sana," katanya menandaskan.

Soal pengaitan mayat dengan kerusuhan, tampaknya sebuah hal yang sensitif bagi aparat keamanan. Itu juga terjadi dalam kerusuhan Jember. Seorang santri di Pondok Pesantren Miftahul Huda bernama Harsono alias Shodiq Muthahar hilang sesudah kerusuhan tanggal 13 Juni lalu. Kabarnya ia tewas dan K.H. Luthfi, pengasuh Ponpes Cangkring, berhasil mendapatkan foto jenazah Harsono. Namun, Kapolres Jember membantah ada korban mati dalam kerusuhan itu. Maka, jasad Harsono tak mungkin dilacak oleh keluarganya.

Korban yang masih hidup pun, hingga kini belum jelas nasibnya. Empat di antara delapan korban luka tembak yang dirawat di RS Bhayangkara, Surabaya, sebenarnya sudah sembuh, tapi tak boleh pulang oleh aparat dengan alasan akan menimbulkan kecemburuan pada korban lainnya. "Padahal, kami sudah minta agar mereka dipulangkan karena belum jelas apakah mereka dijadikan tersangka atau sekadar peserta kerumunan massa," kata K.H. Luthfi. Belakangan, Kapolda Jatim Mayjen Pol. Drs. Sumarsono baru mengatakan empat yang sudah sembuh, sudah menjadi tersangka. "Empat orang lainnya belum menjadi tersangka, karena belum sembuh," kata Sumarsono.

Lain lagi nasib 121 korban kerusuhan Banjarmasin tanggal 23 Mei lalu. Mereka, yang oleh pemerintah dikatakan mati karena terperangkap dalam gedung yang terbakar itu, disangsikan kebenarannya oleh Tim Pencari Fakta Kerusuhan Banjarmasin dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. "Penjelasan itu belum tuntas," demikian bunyi laporan sementaranya tanggal 25 Juni 1997 lalu. Alasannya, agak mengherankan bila orang yang terperangkap dalam bahaya kebakaran, mayatnya menumpuk di satu lokasi. Juga, mengapa orang sebanyak itu bisa terjebak dalam gedung tanpa bisa menyelamatkan diri. "Apakah karena mereka takut keluar karena penjagaan ketat atau sebab lain. Sebab, beberapa saksi mengatakan, setelah aparat keamanan datang, terdengar bunyi berondongan tembakan," kata laporan itu.

Soal vonis pemerintah bahwa mayat-mayat itu adalah perusuh dan penjarah, mereka anggap terlalu gegabah. Untuk soal yang satu itu, pihak Polri sudah meralat ucapannya, beberapa waktu lalu. "Penyelidikan polisi masih berlangsung, jadi ya temuan itu masih mungkin berubah. Tidak semua korban adalah perusuh," kata Kapolri Jenderal Dibyo Widodo merevisi komentar sebelumnya.

M.J., Gatot Prihanto, Abdul Manan (Sampang), dan Suma Atmaja (Jember)

D&R, Edisi 970705-046/Hal. 34 Rubrik Peristiwa & Analisa