Monday, April 21, 2008

Tangis Siti di Manis Lor

SANG khatib berpesan dari atas mimbar agar jemaah meneladankan sikap dan perilaku Nabi Muhammad. Nasihat itu membuat Siti, anggota jemaah salat Jumat di Manis Lor, Kecamatan Jalaksana, Kuningan, Jawa Barat, menitikkan air mata. ”Nabi kami sama, Muhammad, tapi kenapa kami dilarang,” ia mengeluh saat berjalan menuju rumahnya.

Di Manis Lor, desa dengan mayoritas penduduk pengikut gerakan Ahmadiyah, salat Jumat dilakukan di rumah-rumah penduduk. Masjid mereka disegel pemerintah setempat, akhir tahun lalu, setelah diamuk dan diobrak-abrik umat muslim sekitarnya. Di sini, pe-rempuan pun ikut melakukan salat.

Pangkal kesedihan Siti, dan pengikut Ahmadiyah lainnya, ialah rekomendasi Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat. Rabu pekan lalu, badan bentukan pemerintah ini meminta pengikut kelompok yang masuk Indonesia sejak 1925 itu menghentikan kegiatannya. Jika tidak, kelompok yang terbentuk berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman pada 1955 itu akan dibubarkan.

Badan ini dipimpin Jaksa Agung, dengan anggota perwakilan dari polisi, tentara, serta aparat Departemen Dalam Negeri, Departemen Kebudayaan, Departemen Agama, dan Badan Intelijen Negara. Rapat Rabu pekan lalu membahas hasil evaluasi ihwal sejauh mana ”ketaatan” Ahmadiyah terhadap 12 butir pernyataan kelompok itu, yang dibikin atas desakan sejumlah organisasi Islam dan Majelis Ulama Indonesia, yang dibuat tiga bulan lalu.

Januari lalu, pemimpin Ahmadiyah antara lain menegaskan bahwa Muhammad adalah nabi penutup, sementara Mirza Ghulam Ahmad hanya seorang guru dan pendiri Ahmadiyah. Sedangkan buku Tadzkirah bukan kitab suci. Badan Koordinasi memberikan waktu tiga bulan kepada pengikut Ahmadiyah untuk menjalankan pernyataan itu. Mereka memantau aktivitas jemaah di 33 kabupaten dan 55 komunitas serta bertemu dengan 227 pengikut Ahmadiyah.

Hasilnya mengecewakan. Menurut Whisnu Broto, Jaksa Agung Muda Intelijen yang merupakan ketua harian Badan Koordinasi, warga Ahmadiyah ternyata masih menganggap Mirza sebagai nabi dan Tadzkirah sebagai kitab suci. Jemaahnya pun menganggap batal jika bermakmum salat kepada orang di luar pengikut Ahmadiyah. Karena itulah Atho Muzahir, ketua tim bentukan Badan Koordinasi, menilai Ahmadiyah menyimpang dari ajaran Islam.

Rekomendasi badan itu pun diputuskan secara bulat. ”Semua sepakat,” kata Whisnu. Begitu keluar rekomendasi ini, perkampungan Ahmadiyah dijaga polisi. Di Manis Lor, sepeleton polisi bersiaga. Tiga ribu lebih dari 4.500 penduduk desa itu pengikut Ahmadiyah. ”Kami resah, hendak diapakan kami ini,” kata Sarta, 60 tahun, penduduk desa itu.

Tapi kekerasan terjadi di Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat. Di sini, masjid Ahmadiyah diserang ratusan orang. Menurut Depi Suryanadin, juru dakwah kelompok itu, penyerangan dilakukan Jumat sore pekan lalu. Penyerang melempar batu dan tongkat. Kaca-kaca dan genting pecah.

Tidak ada korban luka karena masjid kosong saat diserang. Masjid berkapasitas 100 orang itu masih digunakan untuk beribadah. Namun pengikut Ahmadiyah hanya menggunakannya untuk salat wajib, lima kali sehari. Kegiatan lain, seperti pengajian, dihentikan. Ini dilakukan untuk mencegah tindakan massa yang anarkistis, sebagaimana terjadi berulang kali di basis jemaah di Kampus Parung, Manis Lor, hingga di Mataram, Nusa Tenggara Barat.

Para pembela Ahmadiyah menyesalkan campur tangan pemerintah melalui rekomendasi Badan Koordinasi. ”Keyakinan tak bisa diadili. Ini tak sesuai dengan spirit konstitusi,” kata Jan Husein Lamady, ketua tim advokasi Ahmadiyah. ”Negara tidak bisa dan tidak boleh mencampuri pilihan yang bersifat individual,” kata Rusdi Marpaung, direktur organisasi nonpemerintah Imparsial. Ia mendesak Badan Koordinasi dibubarkan karena tak sesuai dengan semangat zaman.

Abdul Manan, Ivansyah, Rini Kustiani

Majalah Tempo, Edisi. 37/IX/21 - 27 April 2008

Monday, April 14, 2008

Terantuk Hutan Bintan Bunyu

PUKUL satu dini hari Rabu pekan lalu. Dua pria bersua di lobi Hotel Ritz Carlton di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Yang satu bernama Al-Amin Nur Nasution, anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Komisi Kehutanan dan Pertanian. Yang lain Azirwan, Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau. Keduanya terlihat berbicara serius.

Mereka tidak menyadari bahwa delapan penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi juga tengah serius mengintai keduanya.

Sekitar setengah jam ngobrol di lobi, dengan lift Amin dan Azirwan bergegas naik ke lantai satu. Setelah itu, keduanya lalu lenyap.

Para penyidik sempat cemas karena kehilangan jejak. Untung saja, sesaat kemudian diketahui dua buruan itu masuk ke sebuah kamar di samping kafe. Ini bukan kamar tidur, tapi ruang rapat sewaan.

Di situ sudah menunggu asisten Azirwan dan seorang nona berwajah permai, yang belakangan diketahui bernama Eifel. Si cantik mengenakan sweater cokelat dan celana jins hitam ketat. Perbincangan dilanjutkan di ruang itu.

Pukul dua pagi, delapan penyidik menyergap. Penghuni kamar terperanjat. ”Ada apa ini?” kata Amin seperti ditirukan sumber Tempo.

Seorang penyidik menjawab, ”Kami dari KPK. Bapak diminta ikut ke kantor. Ini surat perintah kami.” Sebentar membaca surat itu, Amin dan tiga orang lainnya menyerah digiring penyidik.

Dari tangan Amin disita uang Rp 4 juta. Dari ruangan itu, penyidik juga menyita uang Sin$ 33 ribu atau setara dengan Rp 220 juta.

Saat mereka digiring ke mobil, penyidik lain memeriksa mobil Amin yang diparkir di basement hotel. Di sana ditemukan uang Rp 67 juta.

Pagi itu, empat orang dan semua barang bukti dibawa ke kantor komisi antikorupsi, yang letaknya tidak jauh dari Ritz Carlton. Penyidik juga menyita mobil sedan BMW hitam milik Amin sebagai barang bukti.

Penyidik menduga uang itu diberikan atas suksesnya alih fungsi area hutan lindung Bintan Bunyu di Riau menjadi area ibu kota Kabupaten Bintan. Kini penyidik Komisi serius menelusuri kebenaran dugaan itu.

Untuk sementara, Amin dititipkan di rumah tahanan Kepolisian Daerah Metro Jaya, sedangkan Azirwan di rumah tahan Kepolisian Resor Jakarta Selatan. Adapun Eifel dilepas lantaran diduga tidak terkait dengan kasus ini.

l l l

BINTAN semula bernama Kabupaten Kepulauan Riau di Provinsi Riau. Saat provinsi itu dibagi dua, kabupaten tersebut masuk wilayah provinsi baru: Provinsi Kepulauan Riau.

Lantaran namanya mirip, orang kerap susah membedakan Provinsi Kepulauan Riau dengan Kabupaten Kepulauan Riau. Agar dua nama itu tidak tertukar, Kabupaten Kepulauan Riau kemudian diganti namanya menjadi Kabupaten Bintan.

Tapi ibu kota Bintan sudah dipakai jadi ibu kota provinsi baru. Karena itu, Bintan harus mencari wilayah baru, yang belakangan ditemukanlah daerah di Bintan Bunyu. Tapi sekitar 6.800 hektare calon ibu kota itu masuk kawasan hutang lindung.

Nah, status hutan lindung itu bisa dicabut pemerintah apabila mendapat rekomendasi dari Komisi Kehutanan dan Pertanian di lembaga legislatif. Rekomendasi soal alih fungsi tersebut kemudian diterbitkan Dewan Perwakilan Rakyat 8 April lalu. Amin, yang menjadi anggota komisi itu dari Partai Persatuan Pembangunan, diduga ikut memuluskan rencana.

Para penyidik dari komisi pemburu koruptor tersebut sudah menyelisik kasus ini jauh sebelum rekomendasi itu diberikan. Sumber Tempo menuturkan bahwa penelusuran itu sudah dilakukan sejak pertengahan 2007, saat alih fungsi tersebut direncanakan.

Penyelisikan itu bermula dari laporan masyarakat tentang adanya kongkalikong dalam rencana alih fungsi hutan lindung tersebut.

Penelusuran berbulan-bulan mendapat titik terang. Kamis dua pekan lalu beredar kabar Amin dan Azirwan bakal bertemu di Jakarta.

Tapi informasi ini cuma secuil. Belum diketahui kapan dan di mana pertemuan itu berlangsung. Beberapa hari kemudian informasi yang lebih detail masuk ruang penyidik. Pertemuan akan berlangsung Rabu pagi pekan lalu itu di Ritz Carlton.

Setelah mendapat informasi penting tersebut, penyidik membentuk dua tim. Yang pertama adalah tim advanced, yang bertugas mengawasi Hotel Ritz Carlton serta semua jalan masuk menuju hotel itu. Mereka juga harus mengawasi ruang parkir hingga lobi hotel. Tim kedua, yang berjumlah 40 orang, bertugas menyergap para tersangka. Sesudah tim dibentuk, lalu diatur strateginya.

Selasa pagi pekan lalu, delapan orang dari tim pendahulu dikirim ke hotel itu. Empat orang pegawai komisi antikorupsi tersebut dan empat lainnya dari Brigade Mobil Kepolisian RI.

Mereka menyamar sebagai tamu. Karena harus ke hotel bintang lima yang supermewah, pegawai komisi yang menyaru adalah, ”Pegawai yang dianggap pantas masuk hotel itu,” kata sumber Tempo.

Setelah dipastikan bahwa dua tersangka sedang bertemu, tim advanced mengontak tim penyergap agar segera masuk ke hotel. Selanjutnya tim penyergap bergerak.

Mereka masuk melalui lahan parkir. Dari situ naik ke ruang lobi, lalu dengan lift menuju lantai satu. Dan sekitar pukul dua pagi mereka melakukan penyergapan.

Setelah ditahan, kursi politik Amin bakal terancam. Untuk sementara, dia sudah dinonaktifkan dari posisinya sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Jambi. ”Agar dia bisa berkonsentrasi dalam penyelidikan kasus ini,” kata Chozin Chumaidy, wakil ketua pengurus pusat partai itu.

Walau dicerca sejumlah kalangan, petinggi partai itu masih membela Amin. Wakil Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan Lukman Hakim membantah keras dugaan bahwa uang yang disita dari tangan Amin merupakan uang suap. ”Masak tertangkap tangan cuma Rp 4 juta,” ujarnya.

Soal uang Rp 67 juta yang ditemukan di mobil, Lukman menduga uang itu dana reses yang baru diambil Al-Amin. Lukman hakulyakin bahwa koleganya tersebut tidak menerima suap.

Walau telah menuai kontroversi begitu ramai, putusan soal alih fungsi hutan lindung itu tidak akan berubah. Sebab, kata Menteri Kehutanan Malem Sambat Kaban, ”Kasus tertangkapnya Amin tidak ada hubungannya dengan rencana pengalihan hutan lindung itu.” Alih fungsi itu, kata dia, dilakukan berdasarkan analisis para ahli.

Rencana Kaban tersebut dikecam sejumlah tokoh lembaga swadaya masyarakat. ”Kredibilitas perizinannya saja sudah negatif, kok, nekat,” kata Elfian Effendie, Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia.

Dugaan penyuapan yang menimpa Amin, kata juru bicara Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Rully Sumanda, menunjukkan ada sesuatu yang tidak beres dengan alih fungsi itu. Dia juga tidak percaya rekomendasi yang diterbitkan Dewan berdasarkan analisis mengenai dampak lingkungan yang memadai.

Ketua Komisi Kehutanan dan Pertanian di lembaga legislatif, Ishartanto, membantah keras soal dugaan suap dalam alih fungsi hutang lindung tersebut.

Alih fungsi itu, menurut dia, berdasarkan penelitian tim ahli dari berbagai lembaga. Jadi Ishartanto menegaskan, ”Meski Amin ditangkap, tidak ada pembahasan ulang soal alih fungsi itu.”

Wenseslaus Manggut, Abdul Manan dan Sunudyantoro

Majalah Tempo, Edisi. 08/XXXVII/14 - 20 April 2008

Undangan Istana Tak Lagi Mempan

Dunia berubah cepat bagi Burhanuddin Abdullah, 61 tahun. Dari kantornya yang luas di jantung Jakarta, kini Gubernur Bank Indonesia itu harus berbagi sel ruang tahanan Badan Reserse Kriminal Markas Besar Kepolisian Negara. Komisi Pemberantasan Korupsi menahannya sebagai tersangka kasus penyelewengan dana bank sentral, Kamis pekan lalu.

Hari pertama di tahanan, ia didatangi para kolega. Ia sedang berbicara dengan puluhan pria berbaju batik tatkala Tempo masuk ruang depan tahanan, tempat ia menerima tamu. Mengenakan kaus cokelat berkerah, ia tetap banyak senyum. Beberapa orang kembali datang, seorang di antaranya lalu memeluk erat Burhanuddin.

Sewaktu Tempo menanyakan kabarnya segera setelah para tamunya beranjak pergi, ia menjawab baik. Tapi ia memilih tutup mulut ketika dimintai pendapat atas kasus yang membelitnya. ”Saya tak mau berkomentar dulu,” katanya sembari kembali melangkah ke sel.

Komisi antikorupsi mengusut kasus ini sejak akhir 2006, setelah menerima laporan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Anwar Nasution. Laporan itu mengungkapkan sejumlah dugaan penyalahgunaan dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia oleh direksi Bank Indonesia. Satu per satu petinggi bank sentral itu dimintai keterangan.

Dalam pemeriksaan Komisi diketahui ada aliran Rp 127,8 miliar: Rp 96,3 miliar untuk bantuan hukum sejumlah mantan pejabat bank sentral dan sisanya ”biaya diseminasi”. Dana inilah yang mengalir ke sejumlah anggota Dewan, untuk membiayai amendemen Undang-Undang Bank Indonesia.

Beberapa pejabat bank sentral yang terjerat kasus hukum adalah bekas Gubernur Soedrajad Djiwandono, Deputi Gubernur Iwan R. Prawiranata, serta tiga direktur: Heru Supratomo, Hendro Budiyanto, dan Paul Sutopo. Dana yang mengalir untuk kelima orang ini disebut-sebut mengalir pula ke polisi, jaksa, dan hakim.Edisi. 37/VII/07 - 13 April 2008
Nasional
Informasi Publik
Mulus dengan Catatan
Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik disahkan dengan satu catatan. Dua pasal krusial diselesaikan melalui lobi.

SETUJU! Pekik itu menggema di ruang sidang ketika Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agung Laksono meminta persetujuan pengesahan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Kamis pekan lalu. ”Undang-undang ini memang tinggal ketuk palu saja,” kata ketua panitia kerja rancangan undang-undang itu, Arif Mudatsir Mandan.

Sebetulnya, pengesahan itu tak mulus-mulus benar. Fraksi Kebangkitan Bangsa satu-satunya yang menyampaikan catatan keberatan: soal pemberlakuan undang-undang ini pada 2010. ”Undang-undang ini amanat reformasi, sehingga kami memberi catatan keberatan kalau harus diberlakukan dua tahun lagi,” kata juru bicara FKB, Masduki Baidlowi.

Memang tak terlalu mengejutkan. Sehari sebelum sidang paripurna, Komisi I DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Mohammad Nuh serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalata. Dalam rapat yang dibuka pukul 19.00 dan berakhir menjelang tengah malam itu, hanya FKB yang menyampaikan catatan keberatan soal waktu pemberlakuan undang-undang ini. Untuk soal lainnya, semua fraksi akur.

Menurut Arif, mulusnya pengesahan sudah bisa diperkirakan sekitar seminggu sebelum sidang. Dua soal yang paling alot, yaitu tentang badan usaha milik negara dan daerah serta besarnya sanksi bagi pejabat publik dan pengguna informasi, sudah disepakati melalui lobi terakhir di Ruang ASEAN Hotel Sultan, Jakarta, 27 Maret lalu. Pasal-pasal lain sudah beres lebih dulu.

l l l

AWALNYA, ini merupakan inisiatif DPR periode 1999-2004. Namanya RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik. Panitia khususnya dibentuk pada 18 Februari 2003. Pembahasan belum kelar, masa tugas Dewan keburu berakhir. DPR periode 2004-2009 melanjutkan inisiatif ini. Pada 5 Juli 2005, DPR resmi menjadikan rancangan ini sebagai inisiatif DPR.

Cukup banyak soal krusial dalam RUU ini. Pertama, soal nama. Dalam usul DPR, namanya adalah RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik. Namun, ”Pemerintah alergi dengan penggunaan istilah kebebasan,” kata anggota Pansus, Andreas Parera. Akhirnya, nama pun berubah.

Itu baru satu soal. Pasal krusial lainnya mengenai Komisi Informasi, jenis informasi yang dikecualikan, masa berlaku undang-undang, masuk-tidaknya BUMN dalam kategori lembaga publik, serta sanksi untuk pengguna informasi.

Tiga soal yang disebut di depan bisa diselesaikan dalam pembahasan panitia kerja selama kurun waktu Juni 2005 hingga Januari 2008. Tapi tidak demikian halnya dengan dua yang disebut belakangan. Hingga awal 2008, DPR dan pemerintah belum satu kata, sehingga harus ada lobi.

Pada 27 Februari 2008, terjadi lobi pertama antara wakil pemerintah dan DPR. Bertempat di Restoran Nippon Khan, Hotel Sultan, tim pemerintah diwakili Menteri Komunikasi dan Informatika Mohammad Nuh, Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil, serta Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalata.

Tim ini diperkuat oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Ahmad Ramli, Sekretaris Menteri Negara BUMN Said Didu, serta Direktur Jenderal Sistem Komunikasi dan Diseminasi Informatika Departemen Komunikasi Fredy Tulung. Tim lobi DPR dipimpin Ketua Komisi Informasi DPR Theo L. Sambuaga serta wakil tiap-tiap fraksi.

Pemerintah menyampaikan, terbukanya informasi soal strategi bisnis di BUMN bisa mengakibatkan penurunan daya saing. ”Kalau strategi dan segala macamnya itu dibuka, kan bisa menurunkan daya saing karena rahasianya diketahui kompetitor,” kata Ramli, menirukan argumentasi pemerintah dalam pertemuan itu.

Sofyan Djalil memperkuat argumen tersebut dengan menyatakan rezim politik dan rezim bisnis harus dibedakan. Kepada wakil dari DPR, Sofyan menyatakan BUMN itu masuk rezim bisnis. Wakil dari DPR tak setuju dengan argumen itu. ”Tak bisa sepenuhnya dipisahkan seperti itu,” kata wakil dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Andreas Parera.

Dedy Jamaluddin Malik dari Fraksi Amanat Nasional langsung menyampaikan bantahan dengan menggunakan contoh pengangkatan Andi Arief sebagai komisaris PT Pos dan Syaifullah Yusuf sebagai komisaris BRI. ”Apakah itu bisa disebut BUMN mengikuti rezim bisnis?” tanya Dedy. Sofyan Djalil berpikir sejenak, sebelum akhirnya mengatakan, ”O, kalau begitu harus dijabarkan ketentuannya.”

Rapat yang dimulai sekitar pukul 19.00 itu menyepakati lobi lanjutan, yang membahas soal apa saja yang bisa dibuka dari BUMN. Dalam pertemuan sekitar tiga jam tersebut, pemerintah juga menyinggung soal sanksi bagi pengguna informasi. Pemerintah ingin pengguna pun diberi sanksi setimpal dengan pejabat publik, sedangkan DPR berpendapat sebaliknya: sanksi bagi pengguna harus minimal. ”Kami tak membahas soal sanksi ini karena soal BUMN itu belum selesai,” kata Dedy.

Lobi kedua dilakukan pada 17 Maret lalu di The Olive Tree Restaurant, Hotel Nikko Jakarta. Waktunya sama seperti sebelumnya, pesertanya lebih sedikit. Pemerintah diwakili Fredy Tulung, Ahmad Ramli, dan Said Didu.

Dalam pertemuan ini, pemerintah menawarkan tiga hal yang bisa dibuka dari BUMN, yaitu kepemilikan saham; maksud, tujuan, dan kegiatan usaha perusahaan; kegiatan usaha terkait dengan penugasan pemerintah dalam pelayanan publik; serta informasi lain yang ditetapkan peraturan perundangan.

Bagi wakil DPR, tawaran ini kurang menarik. ”Karena kategorinya sangat umum dan kurang tegas,” kata Dedy Jamaluddin. Lobi yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu tak menghasilkan kesepakatan. Akhirnya, lobi akan dilanjutkan di tempat sama, dengan peserta yang sama, dua hari berikutnya.

Dalam lobi yang ketiga, DPR menilai tawaran pemerintah lebih baik. Pemerintah menyodorkan 13 daftar informasi yang bisa dibuka BUMN. ”Kami akhirnya setuju, karena ada klausul yang menyebutkan bahwa mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan komisaris bisa dibuka,” kata Dedy.

Dengan dibukanya ketentuan ini, menurut Dedy, publik bisa mempersoalkan jika terjadi pengangkatan komisaris atau direksi yang tak sesuai dengan kriteria. Ahmad Ramli mengakui ada kesan DPR mencurigai pemerintah memanfaatkan BUMN untuk kepentingannya. ”Tapi kan akhirnya informasi BUMN juga dibuka,” ujarnya.

Pertemuan sekitar satu setengah jam itu juga membahas soal ancaman sanksi bagi pengguna informasi. Pemerintah menuntut adanya persamaan perlakuan antara pejabat publik dan pengguna yang melanggar undang-undang ini. ”Akhirnya, komprominya adalah besar hukumannya sama-sama diturunkan,” kata Arif Mudatsir Mandan.

Hasil inilah yang kemudian dilaporkan dalam lobi berikutnya di Ruang ASEAN Hotel Sultan, 27 Maret lalu. Tim lobi pemerintah dan DPR menyampaikan hasil dua pertemuan sebelumnya. Pertama, ada sejumlah daftar informasi yang bisa dibuka oleh BUMN. Kedua, besar sanksi pidana dan penjara untuk pejabat dan pengguna informasi dikurangi separuhnya. ”Wakil fraksi menerima hasil itu,” kata Dedy.

DPR menilai undang-undang ini merupakan hasil terbaik yang bisa dicapai. ”Ini hasil maksimal,” kata anggota tim lobi, Dedy Jamaluddin. Andreas Parera menambahkan, ”Undang-undang ini diharapkan dapat menjadi kontrol publik terhadap penyelenggaraan negara oleh lembaga pemerintah dan nonpemerintah.”

Koordinator Lobi Koalisi Kebebasan Informasi Publik Agus Sudibyo menilai undang-undang ini lebih jelek daripada draf inisiatif DPR. Ia mempertanyakan adanya sanksi bagi pengguna informasi. ”Dari 75 negara di dunia yang memiliki undang-undang kebebasan memperoleh informasi, hanya ini yang menyediakan sanksi bagi pengguna informasi,” ujar Agus. Pasal pidananya pun bisa bersifat karet. Tapi, kata Agus, bukan berarti tak ada nilai positifnya. ”Undang-undang ini memberikan kepastian tentang apa yang wajib dibuka dan apa yang dikecualikan,” katanya.

Abdul Manan

Yang Krusial dari UU Keterbukaan Informasi Publik

Informasi yang tak boleh dibuka atau dikecualikan (Pasal 17)
Informasi yang bisa menghambat proses penegakan hukum;
Informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat;
Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
Informasi yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
Informasi yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
Informasi berisi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau wasiat seseorang;
Informasi yang mengungkap rahasia pribadi.

Komisi Informasi (Pasal 23-2 8)
Komisi Informasi Pusat beranggotakan 7 orang, komisi informasi provinsi/kabupaten/kota, yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat;
Rekrutmen calon anggota dilaksanakan oleh pemerintah. Untuk tingkat pusat, seleksi dilakukan DPR, untuk daerah oleh DPRD.

Sanksi Pidana (Pasal 51-5)
Setiap orang yang sengaja menggunakan informasi publik secara melawan hukum dipidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5 juta;
Badan publik yang tidak menyediakan informasi publik dan mengakibatkan kerugian orang lain dipidana penjara 1 tahun atau denda paling banyak Rp 5 juta;
Setiap orang yang menghancurkan, merusak, atau menghilangkan dokumen informasi publik dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 10 juta;
Setiap orang yang sengaja mengakses, memperoleh, atau memberikan informasi yang dikecualikan dipidana penjara maksimal 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10 juta;
Setiap orang yang sengaja mengakses, memperoleh, atau memberikan informasi yang bisa mengancam pertahanan dan keamanan negara atau merugikan ketahanan ekonomi nasional dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 20 juta;
Setiap orang yang sengaja membuat informasi publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian orang lain dipidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 5 juta.

Aliran dana ini merupakan hasil keputusan sejumlah rapat Dewan Gubernur selama 2003. Dari dokumen yang diperoleh Tempo, rapat Dewan Gubernur pertama dilaksanakan pada 3 Juni 2003. Rapat yang dihadiri Burhanuddin Abdullah, Aulia Pohan, Bunbunan Hutapea, Aslim Tadjudin, dan Roswita Roza itu meminta Dewan Pengawas Yayasan Pengembangan Perbankan menanggulangi kebutuhan Bank Indonesia dalam membiayai kegiatan insidental atau mendesak.

Dalam rapat berikutnya, 22 Juli, disepakati membentuk Panitia Pengembangan Sosial Kemasyarakatan untuk mengelola dana Rp 100 miliar dari Yayasan Pengembangan itu. Ketua Panitia Pengembangan Sosial ini adalah Rusli Simanjuntak, sedangkan wakil ketuanya Oey Hoey Tiong. Belakangan juga diketahui, dana bantuan hukum dialirkan melalui Oey, sedangkan dana diseminasi melalui Rusli.

Komisi memecah penanganan kasusnya menjadi tiga: dugaan penyelewengan dana oleh direksi Bank Indonesia, dugaan aliran dana kepada anggota Dewan, dan dugaan aliran dana kepada aparat penegak hukum. Pemanggilan puluhan saksi pun mulai membuahkan hasil.

Pada 25 Januari lalu, Komisi menetapkan Burhanuddin Abdullah, Rusli Simanjuntak, dan Oey Hoey Tiong sebagai tersangka. ”Penyalahgunaan dana Bank Indonesia,” kata Wakil Ketua Komisi Bidang Penindakan Chandra M. Hamzah, soal penetapan itu. Selang beberapa hari dari penetapan itu, Komisi mengirim Rusli Simanjuntak ke tahanan Brimob Kelapa Dua, sedangkan Oey Hoey Tiong ke ruang tahanan kepolisian Metro Jaya.

Karena Burhanuddin tak ikut ditahan, beberapa kalangan saat itu mempertanyakannya. ”Pak Burhan kooperatif. Lagi pula, penahanan itu kan tidak wajib,” kata pengacara Burhanuddin, Mohammad Assegaf. Johan Budi S.P., juru bicara Komisi, mengatakan penahanan dilakukan berdasarkan pertimbangan penyidik.

Dalam kasus ini, kata Assegaf, kliennya dituduh telah memperkaya diri sendiri atau orang lain serta menyalahgunakan kewenangannya yang mengakibatkan kerugian negara. Ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp 1 miliar. Assegaf mempertanyakan penggunaan pasal korupsi ini karena kliennya hanya melaksanakan keputusan rapat Dewan Gubernur.

Dia juga mempertanyakan beban kesalahan yang ditimpakan hanya kepada Burhanuddin. ”Padahal keputusannya dibuat berdasarkan hasil rapat Dewan Gubernur, bukan keputusan gubernur,” kata Assegaf.

Pernyataan ini juga menangkis cerita Aulia Pohan. Deputi Gubernur pada 2003 itu mengatakan bahwa tanggung jawab tetap ditanggung gubernur meski pengambilan keputusan diambil melalui rapat Dewan Gubernur. ”Tanggung jawab tidak ada yang bersifat kolegial. Itu hanya berlaku untuk pengambilan keputusan,” kata Aulia kepada Tempo.

Assegaf mempertanyakan pembelaan Aulia. Menyitir Undang-Undang Bank Indonesia, ia berpendapat bahwa keputusan tak bisa diambil jika ada anggota Dewan Gubernur tak setuju. Artinya, semua sepakat saat pengambilan keputusan pada 3 Mei dan 22 Juli 2003 itu.

l l l

PENAHANAN ini bukannya tak diduga sama sekali oleh Burhanuddin. Kepada sejumlah pengacaranya, pria kelahiran Garut, Jawa Barat, ini menyatakan sudah bersiap-siap masuk sel. Ia melihat dua anak buahnya, Rusli Simanjuntak dan Oey Hoey Tiong, yang lebih dulu ditahan. ”Memang hanya soal waktu,” kata Amir Syamsuddin.

Kamis pagi sebelum pemeriksaan, kepada penyidik Assegaf menyampaikan undangan untuk Burhanuddin yang dikirim Sekretaris Kabinet. Di situ tertulis Burhanuddin diundang untuk menemani Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menemui mantan Perdana Menteri Pakistan Shaukat Aziz, Kamis sore. Penyidik mengatakan akan menyampaikan hal itu kepada atasannya.

Assegaf berharap permintaan itu kembali dikabulkan. Pada akhir Maret lalu, Burhanuddin juga diundang ke Istana untuk memberikan masukan tentang calon penggantinya. Dua nama yang diusulkan ke Dewan, Agus Martowardojo dan Raden Pardede, saat itu lebih dulu ditolak. Sebelum diperiksa, ia menyampaikan undangan itu ke penyidik. Sinyalnya positif. Dimulai sekitar pukul 10 pagi, pemeriksaan berakhir kurang dari empat jam. Burhanuddin bisa segera ke Istana Negara.

Tapi undangan Istana kali ini tak mempan. Penyidik bertanya kepada Burhanuddin apakah kehadirannya tak bisa diwakilkan. Burhanuddin mengecek ke protokol Istana dan diberi tahu kedatangannya bisa diwakilkan. Burhan pun memilih meneruskan proses pemeriksaan. ”Ya, kita selesaikan saja urusan ini,” kata Burhanuddin, seperti ditirukan Assegaf. Setelah beres, rencananya ia baru ke Istana.

Ternyata urusannya tak kunjung beres. Menjelang pukul dua siang, penyidik menyodorkan surat. ”Pak, Anda ditahan. Ini surat penahanannya,” kata sang penyidik. Menurut Assegaf, Burhanuddin terlihat kaget tapi tak mencoba beradu argumentasi. ”Beliau langsung tanda tangan,” katanya.

Setelah itu, ia yang bersetelan jas dan celana hitam langsung dibawa ke Markas Besar Kepolisian. Ia ditempatkan satu sel dengan Indra Setiawan, bekas Direktur Utama Garuda Indonesia yang menjadi tersangka kasus pembunuhan aktivis Munir.

Sore setelah penahanan Burhanud-din, simpati dari koleganya berdatangan. Tamu tak berhenti mengalir sampai esok harinya. Kepada seorang penjenguknya, Jumat pekan lalu, ia mengaku tak bisa istirahat. ”Saya hanya tidur sejam,” katanya.

Abdul Manan, Sunudyantoro, Yugha Erlangga

Majalah Tempo, Edisi. 08/XXXVII/14 - 20 April 2008

Tuesday, April 08, 2008

Passed, with Reservation

The Freedom of Information Bill was ratified with one formal objection. Two crucial articles were resolved through lobbying.

“AGREED!” The cry reverberated across the seminar room when House of Representatives (DPR) Speaker Agung Laksono called for an agreement to ratify the Freedom of Information Bill on Thursday last week. “Indeed, all that remains is a final verdict on the law,” said Arif Mudatsir Mandan, chair of the working committee that drafted the law.

Actually, the approval was not totally unanimous. The National Awakening faction (FKB) was the only one to register a formal objection over the law not coming into force until 2010. “This law is a mandate of reform, so we are making a formal objection that it shall not come into effect for two more years,” said FKB spokesman Masduki Baidlowi.

This was not in fact very surprising. A day before the plenary meeting, the DPR’s Commission I held a working meeting with Communication & Information Minister Mohammad Nuh and Justice & Human Rights Minister Andi Mattalata. During the meeting that opened at 7pm and ended near midnight, only the FKB registered a formal objection over when the law would come into force. On the other issues, all of the factions were in agreement.

According to Arif, it was already apparent a week before the session that the ratification would proceed smoothly. The two most contentious issues, the question of central and regional government state-owned enterprises (SOEs) and the size of penalties for violations by public officials and information users, had already been agreed to through a final round of lobbying at the Sultan Hotel’s ASEAN Room in Jakarta on March 27. Other contentious articles had already been settled earlier.

l l l

INITIALLY, the law was an initiative launched by the DPR for the period 1999-2004, and called the Draft Law on Freedom to Obtain Public Information. Although a special committee was formed on February 18, 2003, deliberations had yet to finish when the assembly’s term in office came to an end. The DPR for the period 2004-2009 continued the initiative and on July 5, 2005 the DPR officially made the draft into a DPR initiative.

There were a number of crucial issues related to the draft law. First, its name. At the DPR’s suggestion, it was called the Draft Law on Freedom to Obtain Public Information. However, “The government was allergic to the use of the term freedom,” said special committee member Andreas Parera. In the end, the name was also changed.

This was just one of the problems. The other crucial articles related to the formation of an Information Commission, what types of information would be exempted, the law’s period of validity, the inclusion or not of SOEs under the category of public institutions, and penalties for information users.

The first three issues were resolved during working committee meetings between June 2005 and January 2008. But this was not the case, however, with the last two. As of early 2008, the DPR and the government were still not in agreement, so a lobbying process began.

The first round of lobbying between government representatives and the DPR took place on February 27, 2008. Taking place at the Nippon Khan restaurant at the Sultan Hotel, the government’s team was represented by Communication & Information Minister Mohammad Nuh, SOEs Minister Sofyan Djalil and Justice & Human Rights Minister Andi Mattalata.

The team was reinforced by the head of the Agency for National Legal Development Ahmad Ramli, the State Secretary for SOEs, Said Didu, and Fredy Tulung, Director-General for Communication Systems & Information Dissemination from the Department of Communication. The DPR’s lobbying team was headed by the chair of the DPR’s Communication Commission, Theo L. Sambuaga, and representatives from each parliamentary faction.

The government expressed the view that the disclosure of information on business strategy at an SOE could result in a decline in competitiveness. “If the strategy and those kinds of things are disclosed, it could reduce competitiveness because their secrets would be known by competitors, right,” said Ramli, quoting from the government’s arguments at the meeting.

Sofyan Djalil supported the argument by stating that political and business regimes had to be differentiated. Speaking to the chief representative from the DPR, Sofyan stated that SOEs are included in the realm of business. The representatives from the DPR disagreed with the arguments. “It can’t be totally separated like that,” said Indonesian Democratic Party of Struggle representative Andreas Parera.

Dedy Jamaluddin Malik from the National Mandate Party faction immediately raised an objection to using the example of the appointment of Andi Arief as commissioner of PT Pos and Syaifullah Yusuf as commissioner of Bank Rakyat Indonesia. “Can this be cited as a state-owned enterprise participating in the realm of business?” asked Dedy. Sofyan Djalil thought for a moment before finally saying, “Oh, in that case [we] have to spell out the definitions.”

The meeting, which began at around 7pm, agreed to a follow-up round of lobbying that would discuss the issue of exactly what can be disclosed about a state-owned enterprise. During the meeting the government also touched on the issue of penalties for information users. The government wanted users to be subject to the same penalties as public officials, while the DPR was of the opposite opinion, that penalties for users should be minimal. “We didn’t get around to discussing the issue of penalties because the issue of SOEs wasn’t finished yet,” said Dedy.

The second round of lobbying was held on March 17 at the Olive Tree Restaurant at the Hotel Nikko Jakarta. The time was similar to the previous meeting although there were fewer participants. Fredy Tulung, Ahmad Ramli and Said Didu represented the government.

At this meeting, the government proposed that three things could be disclosed about an SOE: share ownership; the purpose, aims and business activities of the company; business activities linked to government assignments in public services; along with other information as determined by legislation.

But for the DPR members the offer was not so attractive. “Because the categories were general and not explicit enough,” said Dedy. The lobbying that proceeded for around two hours failed to produce an agreement. In the end, it was continued at the same location and with the same participants, two days later.

During the third round of lobbying, the DPR considered the government’s next offer to be an improvement. The government submitted 13 lists of information that could be disclosed about SOEs. “We finally agreed, because there was a clause that stated that the determination mechanisms could be corrected and the [selection of] commissioners/board of commissioners would be open,” said Dedy.

According to Dedy, with these stipulations being clarified the public could raise questions if the appointment of the commissioners or management was not in accordance with the criteria. Ahmad Ramli however does concede that there is an impression that the DPR suspects that the government took advantage of the SOEs issue for its own interests. “But in the end right, information about SOEs will also be disclosed,” he said.

The meeting, which lasted for around one and a half hours, also discussed the issue of penalties for information users. The government demanded that there be equal treatment for public officials and users who violate the law. “In the end, the compromise was that the severity of the sentence handed down would be the same,” said Arif Mudatsir Mandan.

It was this outcome that was then reported in the following round of lobbying at the Sultan Hotel ASEAN Room on March 27. The government and the DPR’s team of lobbyists submitted the results of the two earlier meetings. First, there would be lists of information that could be disclosed by SOEs. Second, the severity of the criminal penalties and jail sentences for officials and information users would be reduced by half. “The faction representatives accepted the outcome,” said Dedy.

The DPR believes that the law represents the best result that could have been achieved under the circumstances. “This was the best result,” said Dedy. Andreas Parera added, “It is hoped that this legislation can become a [mechanism of] public control over state administration by government and non-government agencies.”

Freedom of Public Information Coalition Lobby Coordinator, Agus Sudibyo, however, believes that the law is worse than the draft initiated by the DPR. He questions the existence of penalties for information users. “Of the 75 countries in the world that have freedom of information bills, only this one provides penalties for information users,” said Agus. The criminal articles can also be interpreted to one’s liking. But, says Agus, this does not mean that it has no positive value. “This law will provide certainty about what must be disclosed and what will be exempted,” he said.

Abdul Manan

Crucial Elements of the Bill

Information that cannot be exposed or exempted (Article 17)
Information that could obstruct the process of law enforcement;
Information that could impinge upon the interests of protecting intellectual property rights and the protection of unhealthy business competition;
Information that could endanger state defense and security;
Information that could damage national economic resilience;
Information that could damage foreign relations;
Information that contains authentic documents of a private nature and the last will or testament of an individual;
Information that discloses matters that are private and confidential.

Information Commission (Articles 23-2 8)
The National Information Commission shall have a membership of seven people, provincial/regency/municipal information commissions, shall reflect elements of the government and elements of the public;
Recruitment of candidate members shall be carried out by the government. At the national level, selection will be carried out by the DPR, for the regions by the DPRD (Regional House of Representatives).

Criminal Penalties (Articles 51-5)
Any person who intentionally uses public information to violate the law shall be sentenced to a maximum of one year in jail and/or a maximum fine of Rp5 million;
Public agencies that fail to provide public information and cause harm to another individual shall be sentenced to a maximum of one year in jail or a maximum fine of Rp5 million;
Any person that destroys, damages or removes public documents shall be sentenced to a maximum of two years in jail and a maximum fine of Rp10 million;
Any person who intentionally accesses, obtains or provides information that has been exempted shall be sentenced to a maximum of two years in jail and/or a maximum fine of Rp10 million;
Any person who intentionally accesses, obtains or provides information that could threaten national defense and security or harm national economic resilience shall be sentenced to a maximum of three years in jail and a maximum fine of Rp20 million;
Any person who intentionally produces public information that is untrue or misleading and causes harm to another person shall be sentenced to a maximum of one year in jail and a maximum fine of Rp5 million

Tempo Magazine, No. 32/VIII/8-14 April, 2008

Monday, April 07, 2008

Mulus dengan Catatan

SETUJU! Pekik itu menggema di ruang sidang ketika Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agung Laksono meminta persetujuan pengesahan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Kamis pekan lalu. ”Undang-undang ini memang tinggal ketuk palu saja,” kata ketua panitia kerja rancangan undang-undang itu, Arif Mudatsir Mandan.

Sebetulnya, pengesahan itu tak mulus-mulus benar. Fraksi Kebangkitan Bangsa satu-satunya yang menyampaikan catatan keberatan: soal pemberlakuan undang-undang ini pada 2010. ”Undang-undang ini amanat reformasi, sehingga kami memberi catatan keberatan kalau harus diberlakukan dua tahun lagi,” kata juru bicara FKB, Masduki Baidlowi.

Memang tak terlalu mengejutkan. Sehari sebelum sidang paripurna, Komisi I DPR menggelar rapat kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika Mohammad Nuh serta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Andi Mattalata. Dalam rapat yang dibuka pukul 19.00 dan berakhir menjelang tengah malam itu, hanya FKB yang menyampaikan catatan keberatan soal waktu pemberlakuan undang-undang ini. Untuk soal lainnya, semua fraksi akur.

Menurut Arif, mulusnya pengesahan sudah bisa diperkirakan sekitar seminggu sebelum sidang. Dua soal yang paling alot, yaitu tentang badan usaha milik negara dan daerah serta besarnya sanksi bagi pejabat publik dan pengguna informasi, sudah disepakati melalui lobi terakhir di Ruang ASEAN Hotel Sultan, Jakarta, 27 Maret lalu. Pasal-pasal lain sudah beres lebih dulu.

l l l

AWALNYA, ini merupakan inisiatif DPR periode 1999-2004. Namanya RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik. Panitia khususnya dibentuk pada 18 Februari 2003. Pembahasan belum kelar, masa tugas Dewan keburu berakhir. DPR periode 2004-2009 melanjutkan inisiatif ini. Pada 5 Juli 2005, DPR resmi menjadikan rancangan ini sebagai inisiatif DPR.

Cukup banyak soal krusial dalam RUU ini. Pertama, soal nama. Dalam usul DPR, namanya adalah RUU Kebebasan Memperoleh Informasi Publik. Namun, ”Pemerintah alergi dengan penggunaan istilah kebebasan,” kata anggota Pansus, Andreas Parera. Akhirnya, nama pun berubah.

Itu baru satu soal. Pasal krusial lainnya mengenai Komisi Informasi, jenis informasi yang dikecualikan, masa berlaku undang-undang, masuk-tidaknya BUMN dalam kategori lembaga publik, serta sanksi untuk pengguna informasi.

Tiga soal yang disebut di depan bisa diselesaikan dalam pembahasan panitia kerja selama kurun waktu Juni 2005 hingga Januari 2008. Tapi tidak demikian halnya dengan dua yang disebut belakangan. Hingga awal 2008, DPR dan pemerintah belum satu kata, sehingga harus ada lobi.

Pada 27 Februari 2008, terjadi lobi pertama antara wakil pemerintah dan DPR. Bertempat di Restoran Nippon Khan, Hotel Sultan, tim pemerintah diwakili Menteri Komunikasi dan Informatika Mohammad Nuh, Menteri Negara BUMN Sofyan Djalil, serta Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalata.

Tim ini diperkuat oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Ahmad Ramli, Sekretaris Menteri Negara BUMN Said Didu, serta Direktur Jenderal Sistem Komunikasi dan Diseminasi Informatika Departemen Komunikasi Fredy Tulung. Tim lobi DPR dipimpin Ketua Komisi Informasi DPR Theo L. Sambuaga serta wakil tiap-tiap fraksi.

Pemerintah menyampaikan, terbukanya informasi soal strategi bisnis di BUMN bisa mengakibatkan penurunan daya saing. ”Kalau strategi dan segala macamnya itu dibuka, kan bisa menurunkan daya saing karena rahasianya diketahui kompetitor,” kata Ramli, menirukan argumentasi pemerintah dalam pertemuan itu.

Sofyan Djalil memperkuat argumen tersebut dengan menyatakan rezim politik dan rezim bisnis harus dibedakan. Kepada wakil dari DPR, Sofyan menyatakan BUMN itu masuk rezim bisnis. Wakil dari DPR tak setuju dengan argumen itu. ”Tak bisa sepenuhnya dipisahkan seperti itu,” kata wakil dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Andreas Parera.

Dedy Jamaluddin Malik dari Fraksi Amanat Nasional langsung menyampaikan bantahan dengan menggunakan contoh pengangkatan Andi Arief sebagai komisaris PT Pos dan Syaifullah Yusuf sebagai komisaris BRI. ”Apakah itu bisa disebut BUMN mengikuti rezim bisnis?” tanya Dedy. Sofyan Djalil berpikir sejenak, sebelum akhirnya mengatakan, ”O, kalau begitu harus dijabarkan ketentuannya.”

Rapat yang dimulai sekitar pukul 19.00 itu menyepakati lobi lanjutan, yang membahas soal apa saja yang bisa dibuka dari BUMN. Dalam pertemuan sekitar tiga jam tersebut, pemerintah juga menyinggung soal sanksi bagi pengguna informasi. Pemerintah ingin pengguna pun diberi sanksi setimpal dengan pejabat publik, sedangkan DPR berpendapat sebaliknya: sanksi bagi pengguna harus minimal. ”Kami tak membahas soal sanksi ini karena soal BUMN itu belum selesai,” kata Dedy.

Lobi kedua dilakukan pada 17 Maret lalu di The Olive Tree Restaurant, Hotel Nikko Jakarta. Waktunya sama seperti sebelumnya, pesertanya lebih sedikit. Pemerintah diwakili Fredy Tulung, Ahmad Ramli, dan Said Didu.

Dalam pertemuan ini, pemerintah menawarkan tiga hal yang bisa dibuka dari BUMN, yaitu kepemilikan saham; maksud, tujuan, dan kegiatan usaha perusahaan; kegiatan usaha terkait dengan penugasan pemerintah dalam pelayanan publik; serta informasi lain yang ditetapkan peraturan perundangan.

Bagi wakil DPR, tawaran ini kurang menarik. ”Karena kategorinya sangat umum dan kurang tegas,” kata Dedy Jamaluddin. Lobi yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu tak menghasilkan kesepakatan. Akhirnya, lobi akan dilanjutkan di tempat sama, dengan peserta yang sama, dua hari berikutnya.

Dalam lobi yang ketiga, DPR menilai tawaran pemerintah lebih baik. Pemerintah menyodorkan 13 daftar informasi yang bisa dibuka BUMN. ”Kami akhirnya setuju, karena ada klausul yang menyebutkan bahwa mekanisme penetapan direksi dan komisaris/dewan komisaris bisa dibuka,” kata Dedy.

Dengan dibukanya ketentuan ini, menurut Dedy, publik bisa mempersoalkan jika terjadi pengangkatan komisaris atau direksi yang tak sesuai dengan kriteria. Ahmad Ramli mengakui ada kesan DPR mencurigai pemerintah memanfaatkan BUMN untuk kepentingannya. ”Tapi kan akhirnya informasi BUMN juga dibuka,” ujarnya.

Pertemuan sekitar satu setengah jam itu juga membahas soal ancaman sanksi bagi pengguna informasi. Pemerintah menuntut adanya persamaan perlakuan antara pejabat publik dan pengguna yang melanggar undang-undang ini. ”Akhirnya, komprominya adalah besar hukumannya sama-sama diturunkan,” kata Arif Mudatsir Mandan.

Hasil inilah yang kemudian dilaporkan dalam lobi berikutnya di Ruang ASEAN Hotel Sultan, 27 Maret lalu. Tim lobi pemerintah dan DPR menyampaikan hasil dua pertemuan sebelumnya. Pertama, ada sejumlah daftar informasi yang bisa dibuka oleh BUMN. Kedua, besar sanksi pidana dan penjara untuk pejabat dan pengguna informasi dikurangi separuhnya. ”Wakil fraksi menerima hasil itu,” kata Dedy.

DPR menilai undang-undang ini merupakan hasil terbaik yang bisa dicapai. ”Ini hasil maksimal,” kata anggota tim lobi, Dedy Jamaluddin. Andreas Parera menambahkan, ”Undang-undang ini diharapkan dapat menjadi kontrol publik terhadap penyelenggaraan negara oleh lembaga pemerintah dan nonpemerintah.”

Koordinator Lobi Koalisi Kebebasan Informasi Publik Agus Sudibyo menilai undang-undang ini lebih jelek daripada draf inisiatif DPR. Ia mempertanyakan adanya sanksi bagi pengguna informasi. ”Dari 75 negara di dunia yang memiliki undang-undang kebebasan memperoleh informasi, hanya ini yang menyediakan sanksi bagi pengguna informasi,” ujar Agus. Pasal pidananya pun bisa bersifat karet. Tapi, kata Agus, bukan berarti tak ada nilai positifnya. ”Undang-undang ini memberikan kepastian tentang apa yang wajib dibuka dan apa yang dikecualikan,” katanya.

Abdul Manan

Yang Krusial dari UU Keterbukaan Informasi Publik

Informasi yang tak boleh dibuka atau dikecualikan (Pasal 17)

* Informasi yang bisa menghambat proses penegakan hukum;
* Informasi yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan HAKI dan perlindungan persaingan usaha tidak sehat;
* Informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
* Informasi yang dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
* Informasi yang dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
* Informasi berisi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau wasiat seseorang;
* Informasi yang mengungkap rahasia pribadi.


Komisi Informasi (Pasal 23-28)

* Komisi Informasi Pusat beranggotakan 7 orang, komisi informasi provinsi/kabupaten/kota, yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat;
* Rekrutmen calon anggota dilaksanakan oleh pemerintah. Untuk tingkat pusat, seleksi dilakukan DPR, untuk daerah oleh DPRD.


Sanksi Pidana (Pasal 51-5)

* Setiap orang yang sengaja menggunakan informasi publik secara melawan hukum dipidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5 juta;
* Badan publik yang tidak menyediakan informasi publik dan mengakibatkan kerugian orang lain dipidana penjara 1 tahun atau denda paling banyak Rp 5 juta;
* Setiap orang yang menghancurkan, merusak, atau menghilangkan dokumen informasi publik dipidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 10 juta;
* Setiap orang yang sengaja mengakses, memperoleh, atau memberikan informasi yang dikecualikan dipidana penjara maksimal 2 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10 juta;
* Setiap orang yang sengaja mengakses, memperoleh, atau memberikan informasi yang bisa mengancam pertahanan dan keamanan negara atau merugikan ketahanan ekonomi nasional dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 20 juta;
* Setiap orang yang sengaja membuat informasi publik yang tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian orang lain dipidana penjara paling lama 1 tahun dan denda paling banyak Rp 5 juta.

Majalah Tempo, Edisi. 37/VII/07 - 13 April 2008