Monday, December 26, 2005

Titik Terang Menangkap Dalang

Polisi akan meneruskan penyidikan pembunuhan Munir. Semua tergantung komitmen Presiden.

Polisi kini mendapat pekerjaan rumah, setelah majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus Pollycarpus Budihari Priyanto dengan hukuman 14 tahun penjara dalam kasus pembunuhan Munir. Dalam persidangan, terungkap bahwa sejak 25 Agustus hingga hari ketika Munir tewas, kata majelis hakim, tercatat ada 41 kali kontak telepon antara Pollycarpus dan telepon seluler bernomor 0811900978 milik Muchdi Purwoprandjono, bekas Deputi V Badan Intelijen Negara (BIN).

Hakim menyatakan kasus pembunuhan Munir ini merupakan kejahatan yang konspiratif serta memberikan titik terang adanya kemungkinan si pemberi perintah pembunuhan adalah seorang yang berbicara dengan Pollycarpus. Meski tak ada saksi yang mendengar isi pembicaraan, ”Antara terdakwa dan pembicara di telepon telah terjadi kesepakatan tentang tata cara pelaksanaan untuk menghilangkan jiwa Munir,” kata Cicut Sutiarso, ketua majelis hakim.

Temuan hakim tak jauh berbeda dengan tim pencari fakta (TPF) kasus Munir. Menurut Asmara Nababan, bekas wakil ketua TPF kasus pembunuhan Munir, bukti telepon itu memang menjadi petunjuk adanya keterlibatan BIN. TPF berpendapat, yang memberikan perintah pembunuhan adalah orang yang menggunakan telepon Muchdi. ”Apakah Muchdi atau orang lain, kita belum tahu,” kata Asmara.

Berdasar fakta ini, TPF pernah berupaya meminta keterangan bekas Kepala BIN Hendropriyono, Muchdi, dan sekretaris BIN, Nurhadi Jazuli. Tapi, sampai habis masa kerjanya pada 23 Juni 2005, TPF belum bisa memeriksa orang-orang tersebut. TPF, kata Asmara, memberikan rekomendasi Presiden memeriksa ketiga orang itu. ”Dengan diperiksanya mereka itu—Muchdi, Hendropriyono, dan lain-lain—kita akan tahu apakah kasus ini berhenti di situ atau lebih jauh dari itu,” kata Asmara.

Hendropriyono sendiri, dalam wawancara dengan Tempo, membantah bahwa Munir adalah target operasi BIN. ”Munir tidak masuk radar kami,” katanya (lihat Tempo edisi 12 Juni 2005). Adapun Muchdi, dalam sidang 17 November lalu, membantah pernah melakukan kontak telepon dengan Pollycarpus. Menurut Muchdi, nomor telepon selulernya yang disebut-sebut itu adalah pemberian PT Barito Pacific Timber, yang tagihan biaya penggunaannya pun dibayar perusahaan itu. ”Jadi, siapa pun bisa menggunakan ponsel tersebut,” katanya. Namun Muchdi mengakui pernah meminta Adnan Buyung Nasution mengingatkan Munir agar tidak terlalu vokal mengkritik pemerintah.

Dalam sidang Selasa pekan lalu itu, hakim menilai alasan Muchdi itu janggal. ”Keterangan saksi menyangkut handphone yang dapat dan boleh digunakan oleh orang lain atau siapa saja yang ingin menggunakan, tanpa menyebut satu pun siapa orangnya, adalah sangat tidak masuk akal,” kata majelis hakim. Tempo sendiri tak bisa meminta komentar Muchdi atas pernyataan hakim ini. Saat dihubungi lewat telepon genggamnya, yang terdengar hanya nada panggil, kemudian putus.

Kepada Tempo, Jaksa Domu P. Sihite menyatakan tak akan mengomentari kesimpulan hakim tentang alasan Muchdi yang dinilai tak masuk akal itu. Menurut Domu, ketika pihaknya menyodorkan print out penggunaan telepon yang berkaitan dengan Pollycarpus, Muchdi saat itu tak menyangkal. ”Tapi, dia
menolak kalau dia yang menggunakan telepon itu,” kata Domu. Dan menurut Domu, ia tak bisa memaksa Muchdi mengaku. ”Jadi, sekarang terserah penilaian masyarakat.”

Menurut bekas anggota TPF Munir, Rachlan Nasidik, putusan majelis hakim ini sudah memberikan indikasi yang mengarah kepada dalang atau otak pembunuhan Munir. ”Ini yang mestinya diteruskan oleh kepolisian,” kata dia. Menurut Rachlan, kini yang ditunggu adalah komitmen Kapolri dan Presiden.

Dari Istana Presiden, Andi Mallarangeng, juru bicara Presiden, menyatakan SBY sudah memerintahkan Kapolri Jenderal Sutanto agar serius mengungkap kasus Munir. ”Bukti-bukti yang terungkap dalam pengadilan juga menjadi rujukan,” kata Mallarangeng. Jenderal Sutanto sendiri menyatakan akan terus mengusut kasus ini dan meminta Polly mau buka mulut. ”Sehingga kita tahu siapa di balik itu,” katanya.

Banyak yang waswas kasus ini akan mandek hanya sampai Polly. Rachlan adalah salah satu yang mengkhawatirkan itu. Apalagi, ujarnya, jika melihat nasib bekas ketua TPF Munir, Brigjen Marsudi Hanafi, yang kini bak ”dibuang” menjadi staf ahli. Nasib Marsudi, kata Rachlan, telah menciutkan nyali para penyidik yang ingin serius membongkar konspirasi di balik kasus Munir ini. ”Kalau jenderal saja diperlakukan seperti itu, apalagi orang seperti kami,” kata Rachlan menirukan keluhan sejumlah polisi penyidik kasus Munir.

Abdul Manan, Budi Riza, Erwinda

Sumber: Majalah Tempo, Edisi. 44/XXXIV/26 Desember - 01 Januari 2006

Sunday, December 25, 2005

Akibat Foto Montase Presiden

Pemeriksaan terhadap pemilik blogger dinilai berlebihan. Polisi masih mencari saksi dan bukti lain.

HERMAN Saksono tak biasa berurusan dengan polisi. Saat aparat berseragam cokelat datang ke kantor Gama Techno di kawasan kampus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Senin pekan lalu, dia kaget bukan kepalang. "Apalagi setelah tahu jumlahnya banyak, sekitar enam orang," kata pemilik jurnal harian di internet (blog) hermansaksono.blogspot.com ini.

Pria 24 tahun ini baru mengerti duduk masalahnya setelah polisi bicara soal "foto mesra" di blognya. Dalam jurnal harian digital di internet milik Herman tersebut terpampang karya foto montase yang diambil dari foto Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang kemudian ditempel, menggantikan gambar salah satu wajah yang sedang berduaan, yang diduga merupakan foto Mayangsari dan Bambang Trihatmodjo. "Bisa ngobrol sebentar?" kata sang polisi.

Kreasi foto montase itu, yang membuat Herman kemudian diperiksa polisi dari pukul 12 siang sampai 22.30 di Kepolisian Daerah Yogyakarta. Mahasiswa Fakultas Teknik Elektro UGM ini pun dijerat pasal penghinaan kepala negara. Ancaman hukumannya lumayan berat, enam tahun penjara.

Polisi meminta Herman mencabut foto Yudhoyono dari blognya. Namun, ketika itu Herman keberatan. Menurut dia, karya tadi merupakan bagian dari kebebasan berekspresi. Akhirnya, polisi kembali menggiring Herman ke Kepolisian Daerah Yogyakarta. Dia menjalani pemeriksaan selama 10 jam. Polisi juga menunjukkan Pasal 134 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penghinaan terhadap Kepala Negara.

Setelah itu, "foto mesra" Yudhoyono pun menghilang dari blog Herman. Sebagai gantinya, pada blog itu tertera tulisan: "Dengan segala maaf posting-an saya tentang 'foto Mayangsari' adalah rekayasa harus dihapus karena alasan yang tak bisa dijelaskan di sini." Herman mengakui foto itu memang dicabut. "Biar nggak lebih ruwet." ujarnya.

Sebelum Herman diperiksa polisi, Roy Suryo Notodiprojo, pakar telematika mengirimkan pesan singkat via ponsel kepada Afrizal, atasan Herman. "Seorang karyawan Anda, Herman Saksono, melakukan tindakan yang bisa fatal. Dia merekayasa foto Presiden SBY dan hal tersebut dianggap serius oleh Paspampres, kini sedang ditangani Polda DIY.

Pesan singkat tadi menurut Roy, yang kebetulan menjabat Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika Partai Demokrat, diniatkan agar nama kampus UGM tidak tercemar. Dia membantah sebagai penyebab ditangkap dan diperiksanya Herman. "Hebat betul kalau saya bisa mengomando Polda DIY maupun Paspampres untuk mengusut kasus ini," katanya sengit. "Tapi, kalau ditanya apakah saya mendukung pemeriksaan Herman, saya katakan, ya."

Menurut Roy, "foto mesra" di blog Herman diketahuinya saat menghadiri pertemuan di satu hotel di Kuala Lumpur, Malaysia, 11 Desember lalu. Waktu itu dia bertemu dengan orang-orang dekat Presiden, termasuk Juru bicara Presiden, Andi Malarangeng. Mereka langsung menunjukkan "foto mesra" Yudhoyono yang dicetak dari blog Herman.

Pihak kepolisian pun membantah kasus ini diusut karena pesanan seseorang. "Anak buah saya buka-buka website. Dari situlah kemudian polisi berinisiatif melakukan pemeriksaan," kata Kepala satuan Reserse Kriminal Kepolisian Kota Besar Yogyakarta, AKP Ayi Subardan .

Menurut Subardan, pemeriksaan Herman telah selesai. Hanya saja, kata dia, apakah akan diteruskan ke pengadilan atau tidak, tergantung beberapa hal. Di antaranya, kebijakan pemimpinnya, plus saksi-saksi dan alat pembuktiannya. "Meski pemeriksaan telah selesai, unsur-unsur pembuktiannya belum terpenuhi," kata Subardan. Polisi masih mencari saksi dan bukti lain.

Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Uli Parulian, menilai kasus ini masih merupakan wilayah kebebasan berekspresi, sehingga tak perlu dihadapi dengan jaring pidana. Apalagi menggunakan pasal peninggalan pemerintahan kolonial yang dikenal sebagai hatzaai artikelen. "Ini kan berlebihan sekali," kata dia. Parulian berharap kasus ini tak perlu diteruskan.

Abdul Manan, Heru Nugroho

TEMPO Edisi 051225-043/Hal. 120 Rubrik Hukum

Sunday, December 18, 2005

Dari KPPU untuk KPK

MAJELIS hakim Mahkamah Agung memenangkan kasasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 29 November lalu. Putusan tersebut menguatkan putusan KPPU yang menilai ada persekongkolan antara PT Pertamina, Goldman Sachs Pte., PT Frontline Line Ltd., dan PT Perusahaan Pelayaran Equinok.

Dengan begitu, jalan lempang kini terbuka bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan korupsi penjualan dua tanker Pertamina. "Alhamdulillah, pintu akan menjadi kembali terbuka buat kami (untuk menyelidiki)," kata Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, Selasa pekan lalu.

Sebelumnya, komisi tersebut sudah menyelidiki kasus ini. Sejumlah anggota direksi Pertamina sudah didengar keterangannya. Juniver Girsang, pengacara Pertamina, mengatakan KPK mulai mengusut kasus ini setelah soal penjualan tanker ini ramai dibicarakan. "Klien kami pernah diperiksa, jauh sebelum ada putusan dari KPPU," tuturnya.

Sampai akhirnya, 3 Maret lalu KPPU mengeluarkan keputusan yang menyatakan ada persekongkolan dalam tender penjualan tanker. KPK menunda penyidikan setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima gugatan Pertamina dkk., 25 Mei lalu, dan membatalkan keputusan KPPU.

Direktur Keuangan PT Pertamina, Alfred Rohimone, mengaku siap jika Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa kasus itu. Alfred, yang saat kasus ini terjadi menjabat direktur keuangan, merasa tidak ada kesalahan dalam proses penjualan. "Kita akan hadapi dengan data-data saja," kata Alfred di DPR, Kamis pekan lalu.

Tak hanya kasus tanker Pertamina yang dilimpahkan kepada KPK. Pertengahan September lalu KPPU juga mengirimkan dokumen kasus dugaan korupsi pada proyek infrastruktur di Riau senilai Rp 1,7 triliun. Menurut ketua majelis pemeriksa persekongkolan tender infrastruktur di Riau, Muhammad Iqbal, estimasi uang negara yang dikorupsi bisa berkisar 20-30 persen dari total nilai proyek.

Wakil Ketua KPK, Erry Riyana Hardjapamekas, membenarkan adanya laporan dari KPPU perihal kasus persekongkolan tender dalam proyek infrastruktur di Riau. "Hanya, kami belum membahasnya," ujarnya kepada Tempo.

KPPU berharap KPK dapat menindaklanjuti temuan KPPU secara lebih detail, termasuk mengungkap orang-orang yang diduga kuat terlibat. Sebab, menurut Iqbal, "KPPU tak punya wewenang sampai ke sana."

Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara, Muhammad Said Didu, mendukung upaya pengungkapan korupsi di proyek ini. "Kalau memang melanggar, usut saja," ujarnya tegas.

Kini, beberapa bola berada di tangan KPK.

Abdul Manan, Maria Hasugian

TEMPO Edisi 051218-042/Hal. 46 Rubrik Hukum

Suara Bulat Hakim Kasasi

Hakim kasasi berpendapat sama dengan KPPU. Pertamina dan kawan-kawan berusaha mengajukan peninjauan kembali

KABAR gembira itu justru datang dari media massa. Kuasa Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), David Tobing, hingga Jumat pekan lalu belum mendapatkan salinan putusan kasus dugaan persekongkolan dalam tender penjualan dua tanker Pertamina yang disidangkan hakim kasasi Mahkamah Agung, 29 November lalu. "Kami gembira dengan putusan ini," kata David, Kamis pekan silam.

Hakim kasasi yang terdiri dari Abdul Kadir Mappong, Harifin A. Tumpa, dan Susanti Adinugroho menerima kasasi KPPU dengan suara bulat. Sebelumnya, kata sumber Tempo di Mahkamah Agung, masih ada perbedaan pendapat di antara ketiganya. Perbedaan pendapat itu berubah menjelang pengambilan keputusan.

Abdul Kadir Mappong, ketua majelis kasasi, membenarkan bahwa Mahkamah Agung sudah membuat keputusan. "Kami mengabulkan kasasi dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri," katanya kepada Tempo, Jumat pekan lalu. Dalam kasus ini, menurut dia, Mahkamah Agung memilih mengadili sendiri dan menolak keberatan yang diajukan Pertamina dan kawan-kawan.

Dalam kasus itu, kata Mappong, hakim punya pertimbangan hukum sama dengan keputusan KPPU yang diumumkan 3 Maret lalu, yaitu ada persekongkolan dalam tender penjualan tanker Pertamina. "Pada prinsipnya sama. Makanya, kami kabulkan kasasinya," tutur Mappong. Rencananya, kata dia, perincian amar putusan akan disampaikan pekan ini.

Kasus yang juga sempat memancing usulan interpelasi DPR ini berawal dari pemesanan dua unit kapal tanker VLCC kepada Hyundai Heavy Industries di Ulsan, Korea Selatan, November 2002. Pertamina memesan dengan harga US$ 65 juta per unit. Karena kesulitan dana, April 2004, direksi Pertamina memutuskan akan menjual tanker tersebut. Faktor lainnya, juga karena ada potensi diambil alih Karaha Bodas yang saat itu bersengketa dengan Pertamina.

Pertamina pun menunjuk Goldman Sachs Pte., perusahaan yang berkantor di Singapura, sebagai financial advisor. Goldman lantas mengundang 43 penawar potensial. Terdapat tujuh perusahaan yang memasukkan penawaran. Empat di antaranya, termasuk Frontline, melakukan penawaran melalui agen, yaitu PT Equinok. Akhirnya, dipilihlah tiga, yaitu Frontline, Essar Shipping Ltd., dan Overseas Shipholding Group. Ketiganya diminta menjalani uji kelayakan di Korea dan memasukkan perbaikan penawaran sampai 7 Juni 2004.

Rapat penentuan tender yang semula akan dilakukan 9 Juni, ditunda keesokan harinya. Frontline keluar sebagai pemenang dengan penawaran US$ 184 juta. Ternyata, menurut KPPU, Goldman masih menerima dan membuka penawaran ketiga hanya dari Frontline. Inilah yang menjadi salah satu dasar KPPU menilai dalam kasus ini ada persekongkolan. Akibatnya, terdapat kerugian US$ 20 juta sampai US$ 56 juta.

Menurut David Tobing, salah satu dugaan persekongkolan timbul karena Pertamina juga mengabaikan sejumlah prosedur sebelum menjual tanker. Misalnya, persetujuan penjualan tanker baru diberikan Menteri Negara BUMN Laksamana Sukardi pada 11 Juni 2004. Menteri Keuangan Boediono memberikan izin pelepasan aset pada 7 Juli 2004. Padahal, direksi dan komisaris memutuskan penjualan itu dua bulan sebelumnya. Direksi memutuskan 6 April, komisaris 16 April. "Mestinya tender dilakukan setelah ada persetujuan menteri," kata David.

Dalam putusannya, 3 Maret lalu, KPPU menilai Pertamina bersalah dan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Beberapa keputusan KPPU, antara lain, memerintahkan perusahaan milik negara itu melaporkan tindakan komisaris dan direksi kepada RUPS, dan menonaktifkan Direktur Keuangan Pertamina Alfred Rohimone. KPPU menghukum Goldman membayar denda Rp 19,710 miliar dan ganti rugi Rp 60 miliar, Frontline Rp 25 miliar dan ganti rugi Rp 120 miliar. Equinok didenda Rp 16,56 miliar.

Pertamina dan kawan-kawan tak dapat menerima keputusan KPPU. Mereka pun mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan menerima keberatan tersebut. Dalam sidang 25 Mei, Pengadilan Negeri menilai keputusan KPPU tidak memiliki dasar kuat. Pada 6 Juni, KPPU pun kemudian kasasi ke Mahkamah Agung.

Semua kuasa hukum yang beperkara mengaku belum menerima salinan putusan ini. "Goldman belum menerima putusannya sehingga belum bisa mengambil sikap," kata kuasa hukum Goldman, Todung Mulya Lubis. Pernyataan senada dikemukakan Juniver Girsang (kuasa hukum Pertamina), Hotman Paris (Frontline), dan Chandra Hamzah (Equinok).

"Sikap Mahkamah Agung yang mengabulkan kasasi KPPU merupakan preseden buruk buat persaingan dunia usaha," kata Chandra. Juniver Girsang pun memiliki kekhawatiran sama. "Ini akan menimbulkan adanya ketidakpastian hukum bagi investor," ujarnya.

Pertamina, Goldman, Frontline, dan Equinok berencana mengajukan upaya hukum lanjutan, yaitu peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Seperti disampaikan Girsang, adanya surat persetujuan dari menteri juga akan menjadi bahan untuk mempertanyakan keputusan kasasi ini. "Soal izin dari menteri kan juga dipertanyakan. Padahal, izinnya kan ada," kata dia.

David Tobing mengingatkan bahwa dalam prosedur beperkara dalam kasus persaingan usaha, kasasi adalah upaya hukum terakhir. "Seharusnya penasihat hukum jangan mengajukan PK. Kalau tetap PK, sama artinya dengan tak mengerti hukum acara," kata David. Chandra tak setuju dengan pandangan ini. Menurut dia, PK itu tidak dilarang, cuma tidak diatur dalam kasus ini.

Abdul Manan, Thoso Priharnowo

TEMPO Edisi 051218-042/Hal. 48 Rubrik Hukum

Sunday, December 11, 2005

Teror Bom Siswi SMK

PENYIAR radio Mandala, Banyuwangi, Novi Anastasia, tatkala asyik on air pada 18 November lalu, menerima kiriman SMS. Isinya cukup seram: "Waspadalah..!!! Jam 10 Mandala FM akan meledak." Tak pelak, SMS teror ini bikin kalang-kabut kru stasiun radio. Siaran itu pun terpaksa dihentikan satu jam. "Karena kami khawatir, akhirnya kami lapor polisi," kata Novi.

Tak lama berselang, datanglah puluhan polisi. Selain kompleks radio, petugas berseragam cokelat itu juga menyisir kompleks pastoran Gereja Katolik Maria Ratu Damai, yang bertetangga dengan Mandala. Setelah diubek-ubek selama satu jam, tak ada benda yang dicurigai sebagai bom. Ancaman itu benar-benar hanya omong kosong.

Karyawan radio Mandala sempat menghubungi nomor ponsel peneror. Peneror mengaku bernama Liana, tinggal di sekitar Simpang Lima. Ketika polisi mencoba menghubungi peneror, suara perempuan pemilik telepon membuat pengakuan berbeda. Dia mengaku tinggal di Desa Boyolangu. Tim antiteror langsung melacak nomornya, tapi gagal karena telepon keburu putus.

Keesokan harinya, polisi berhasil mengendus pemilik ponsel peneror. Ternyata ia seorang gadis 16 tahun, siswi SMK. Ia pun tak berkutik saat ditangkap Reserse Brimob Polres Banyuwangi seusai pulang sekolah. Dengan masih berseragam Pramuka, gadis itu diperiksa polisi. "Dia kami tetapkan sebagai tersangka akibat menebarkan teror bom lewat SMS ke radio Mandala FM," kata
Kapolres Banyuwangi, AKBP Gaguk Sumartono.

Kepada polisi, LY--demikian inisial remaja putri itu--mengaku mengirim SMS sekadar iseng. Tak ada niat lain. "Saya tidak ingin membikin teror atau meresahkan masyarakat," katanya dengan mimik sedih. Tapi polisi tak mau tunduk melawan keisengan.

Menurut Gaguk Sumartono, LY akan dijerat dengan Pasal 336 KUHP subsidair 335 tentang perbuatan yang mengancam keselamatan dengan kekerasan, terang-terangan, dan menimbulkan bahaya umum, plus perbuatan tidak menyenangkan. Ancaman hukumannya lima tahun penjara. Nah, nanti LY harus membuktikan bahwa ia memang benar-benar tak punya bom, hanya punya ponsel untuk urusan iseng-iseng saja. Rasain deh....

Abdul Manan, Mahbub Djunaidi

TEMPO Edisi 051211-041/Hal. 102 Rubrik Indonesiana

Friday, December 09, 2005

IFJ Asia’s Monthly e-bulletin - December 9, 2005

December 9, 2005

To IFJ Asia affiliates and friends
Welcome to IFJ Asia’s monthly e-bulletin. The next bulletin will be sent on February 1, 2006 and contributions from affiliates are most welcome. To contribute, email ifj@ifj-asia.org

Please distribute this bulletin widely among colleagues in the media. In this bulletin:
1. Journalist death toll in Asia hits 43
2. Tenth journalist killed in the Philippines in 2005
3. Associated Press International Day of Action – Friday December 9
4. IFJ Executive Committee meets in Sydney
5. Free Media in a Democratic Society
6. PFUJ protests against US plans to bomb Al Jazeera
7. Five missing journalists found in Pakistan
8. Journalists censored in Pakistan
9. BBC Nepali service off air in Nepal
10. Government of Bangladesh uses unfair tactics to disrupt journalists’ conference
11. WTO conference in Hong Kong
12. Hong Kong – Australia Skills Exchange
13. Newspaper editor arrested for defamation in Cambodia
14. Sixth annual AJI Congress, November 25-27, 2005
15. IFJ appoints media researchers for HIV/AIDS project
16. IFJ to conduct train the trainer in HIV/ AIDS reporting in the Philippines
17. NUJP safety office opens in the Philippines
18. Public service broadcasting law introduced in Kyrgyzstan
19. IFJ attends ILO trade union training in Kuala Lumpur
20. IFJ launches results of global survey into atypical work
21. Gender meeting in Trivandrum, India
22. Web site monitors attacks on Sri Lankan media
23. Journalism and Media within Globalisation
24. IFJ report on journalists and media staff killed in 2005
25. Australia Day of Action – November 15 – thanks for your support
26. IFJ Asia-Pacific Office closed over Christmas – New Year period
27. Latest protests


1. Journalist death toll in Asia hits 41

The IFJ has declared safety as the priority for journalists working in Asia following the shooting of journalist Nasir Afridi in Pakistan. On Sunday December 4, 2005, Nasir Afridi the president of Darra Adam Press Club and journalist for a daily Urdu language newspaper was shot and killed while driving in his car in northern Pakistan. Afridi’s death follows the murder in Bangladesh on November 17 of Gautam Das. The deaths bring the global death toll of journalists and media workers during 2005 to 105, and the total for Asia to 43, with 25 of these occurring in South Asia. See http://www.ifj-asia.org/page/pakistan.html for more information.

2. Tenth journalist killed in the Philippines in 2005
Three journalists have been killed in the Philippines over a two-week period bringing the number of journalists killed in the Philippines to ten this year. On December 1, 2005, George Benaojan, reporter for DYDD radio and Bantay Balita columnist in Talisay City, Cebu, was shot by an unidentified attacker. Radio announcer, Ricardo "Ding" Uy, was gunned down outside his home in Sorsogon City on November 18, 2005 and Robert Ramos, a reporter for Katapat based in Laguna was shot in front of a market in Barangay Loc, Cabuyao, Laguna on November 20. Meanwhile on November 29, Cebu City Regional Trial Court convicted former policeman, Guillermo Wapile, for the May 13, 2002 murder of print, radio and television journalist, Edgar Damaleiro. For more information see http://www.ifj-asia.org/page/philippines.html.

3. Associated Press International Day of Action – Friday December 9
The IFJ is calling on all affiliates to send letters to Associated Press chief executive Thomas Curley on Friday December 9 to protest the dismissal of five Associated Press workers in Mexico City. The workers were dismissed by the company as part of a plan to void the collective bargaining contract it has with the Mexican journalists’ union Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP). The Mexican union is launching a legal challenge to this action in an effort to maintain the collective bargaining agreement in Mexico and ensure that any replacement workers will still be covered by the agreement. For more information, and to view the template letter, go to www.ifj.org

4. IFJ Executive Committee meets in Sydney
The IFJ’s affiliate in Australia, the Media Alliance, and the IFJ Asia-Pacific Office jointly hosted the IFJ’s Executive Committee meeting on December 2-3 in Sydney, Australia. The meeting coincided with the 50 th Anniversary of the Walkley Awards for Excellence in Journalism and the Media for a Democratic Society Conference. IFJ’s Executive Committee heard presentations on Australia’s recently introduced anti-union laws, the safety crisis in the Philippines, the institutionalisation of clamp downs against press freedom in Nepal, IFJ’s work in Sri Lanka and a discussion on China. For more information contact ifj@ifj-asia.org.

5. Free Media in a Democratic Society
Prior to the IFJ Executive Committee meeting, the IFJ and the Media Alliance hosted a conference of international and Australian journalists on November 30 and December 1 to discuss attacks on press freedom around the world and the role of a free media in a democratic society. IFJ speakers t the conference included IFJ general secretary Aidan White, vice president Linda Foley, executive committee member Nikos Megrelis from the Journalists'Union of the Athens Daily Newspapers, Sunanda Deshapriya from the Free Media Movement in Sri Lanka and Michael Yu from the Association of Taiwanese Journalists. Other international guests included Steven Gan from Malaysiakini, Siddharth Varanjarn, deputy editor, The Hindu from India and International News Safety Institute (INSI) board member, Max Uechtritz. Approximately 100 Australian journalists attended the conference supported by the Myer Foundation. Visit http://www.alliance.org.au/freemediaconference.

6. PFUJ protests against US plans to bomb Al Jazeera
IFJ’s affiliate in Pakistan, the Pakistan Federal Union of Journalists (PFUJ) organised a protest against the alleged plan of the United States to bomb independent Arab Tv station, Al Jazeera as
reported by the British newspaper the Daily Mirror. The PFUJ has condemned the statement and called for the Pakistani Government to protect the Al-Jazeera offices in Pakistan and also provide security to its journalists and for a full investigation into the news report. Meanwhile on December 6, 2005, masked kidnappers took Hayatullah Khan, reporter for Urdu language daily Ausuf and photographer the European Pressphoto Agency (EPA). For more information see http://www.ifj-asia.org/page/pakistan.html.

7. Five missing journalists found in Pakistan
According to the PFUJ all journalists who were initially reported missing after the Pakistan earthquake on October 8, have been accounted for and are currently being treated for injuries in
hospitals in Abbottabad and Muzzafarabad. The final death toll for the earthquake is estimated at 54,000 in the Kashmir region. Three journalists lost their lives as a result of the earthquake and close to 50 were injured or lost their homes. The IFJ has donated funds to victims from a special IFJ disaster relief fund set up partly with funds donated in memory of former IFJ senior vice president Gustl Glattfelder. For more information contact ifj@ifj-asia.org.

8. Journalists censored in Pakistan
Seven journalists continue to face charges in Pakistan under the censorship law, despite the Sindh Home Minister Rauf Siddiqui’s repeated assurances that all cases against journalists would be dropped. Journalists with cases still against them include; Afzal Nadeem, a reporter for the daily Awam, Asad Ibne Hasa of the Daily News, Abdul Latif Abu Shamel and Yahya Bin Zakreya of the Weekly Friday Special, Mohammad Nasir Jehangiri of Zarb-e-Islam, Mohammad Tahir of the Weekly Wajood and Rasheed Channa. Visit http://www.ifj-asia.org/page/pakistan.html for more information.

9. BBC Nepali service off air in Nepal
The BBC Nepali service has been off air since Sunday November 27 when police raided Radio Sagarmatha and ordered staff not to use the phone, seized its transmission equipment and took into custody five journalists and technicians working at the station. Police raided the station as it
was airing relay transmissions of BBC Nepali Service live from London and it is thought to be connected to the airing of an exclusive interview with Maoist chairman Prachanda alias Pushpa
Kamal Dahal - the first radio interview given by him in ten years, despite Sagarmatha airing music instead of the Prachanda interview. For more information see http://www.ifj-asia.org/page/nepal.html.

10. Government of Bangladesh uses unfair tactics to disrupt journalists’ conference
On November 11, the national convention against the repression of journalists, terrorism and militancy, organised by the Bangladesh Federal Union of Journalists (BFUJ), was to be held at the auditorium of the Diploma Engineers’ Institute, before the National Security Intelligence (NSI) requested the venue authorities cancel all reservations from November 10 -14 for security reasons. In response to the cancellation, the BFUJ scheduled a sit-in demonstration on November 11 at the National Press Club. Visit http://www.ifj-asia.org/page/bangladesh051111.html.

11. WTO conference in Hong Kong
The Sixth World Trade Organisation (WTO) Ministerial Conference will be held in Hong Kong on
December 13–18, 2005. During the conference IFJ affiliate, the Hong Kong Journalists’ Association (HKJA), will run a hotline giving legal advice and assistance for journalists covering the conference and the planned protests surrounding the conference. In the lead up to the conference the HKJA has organised workshops for journalists on issues relating to the WTO, such as intellectual copyright, medicine, employment issues and reducing poverty. For more information contact hkja@hk.super.net.

12. Hong Kong – Australia Skills Exchange
IFJ affiliates the HKJA and Australia’s Media Alliance participated in a skills exchange from November 30 to December 8, with the support of the IFEX Outreach Program. HKJA general sectary Lauren Ho spent one week in the offices of the Media Alliance in Sydney gaining experience in fundraising, recruitment, organisational management and campaigning. While Australian colleagues learnt about the work of the HKJA and their press freedom campaigns.

13. Newspaper editor arrested for defamation in Cambodia
On Friday December 2, Hang Sakhorn, 44, editor of Ponleu Samaki newspaper, was arrested following a defamation lawsuit lodged by the prosecutor of the Kompong Speu provincial court.
Sakhorn was accused of defaming prosecutor Ven Yoeun alleging he took a 3,000 USD bribe. This follows the jailing of Mam Sonando, the owner of Beehive Radio FM 105, who was denied bail and remains in prison since his arrest on October 11. Sonando is facing charges of defamation and inciting people to commit crime. See http://www.ifj-asia.org/page/cambodia.html for more
information.

14. Sixth annual AJI Congress, November 25-27, 2005
The IFJ’s affiliate in Indonesia, Alliansi Jurnalis Independen (AJI), held their sixth annual congress on November 25-27 in Jakarta where they elected Heru Hendratmoko, production director of Radio 68H and Abdul Manan, journalist of Tempo magazine president and general secretary. Hendratmoko and Manan replace the leadership team of Eddy Suprapto and Nezar Patria who led AJI from 2003-2005. Hendratmoko in his opening address as president, laid out AJI’s priorities over the next three years, which includ the promotion of freedom of the press and media professionalism in Indonesia. The AJI congress discussed strengthening the institutional capacity of AJI and the national research results into journalists’ lives.

15. IFJ appoints media researchers for HIV/AIDS project
The IFJ has appointed media researchers in Cambodia, India and the Philippines to work on a
project supported by the Swedish LOTCO, to highlight the vital role journalists and the media can play in combating the HIV/AIDS crisis. The IFJ has appointed Mr Lay Chansok in Cambodia
contactable on ifjcambodiaaids@hotmail.com, Mr Arul Selvan in India contactable at ifjindiaaids@hotmail.com and Ms Diosa Labiste in the Philippines contactable at ifjphilaids@hotmail.com. The researchers will be conducting two surveys (one for journalists and
one for HIV/AIDS NGOs) along with a two-week media monitoring exercise on the quality and
quantity of HIV/AIDS reporting. For more information, contact ifj@ifj-asia.org

16. IFJ to conduct train the trainer in HIV/ AIDS reporting in the Philippines
IFJ Asia-Pacific will be running a three-day train the trainer seminar on HIV/AIDS reporting as part of the LOTCO funded HIV/AIDS project running in Africa and Asia. The workshop will be run by IFJ trainer, Emma Walters, and will be hosted by IFJ’s affiliate in the Philippines, the NUJP, in Manila from January 20-22. For more information contact ifj@ifj-asia.org.

17. NUJP safety office opens in the Philippines
The NUJP have recently opened a Safety Office in Manila to respond to the safety crisis facing
Filipino journalists. The office will provide information and training to journalists on safety, union
building and ethics and provide support to journalists who are under attack. The office is supported by funds raised by Australian journalists. For more information contact ifj@ifj-asia.org.

18. Public service broadcasting law introduced in Kyrgyzstan
A draft public service broadcasting law is currently under discussion before the Kyrgyz parliament which would transform the National Television / Radio Corporation (NTRK) into a true public service broadcaster, producing impartial and reliable high quality programming. However there are concerns that the draft law doesn’t go far enough to protect TRK from political and commercial interests or to guarantee the public’s right to know and freedom of expression.

19. IFJ attends ILO trade union training in Kuala Lumpur
National Union of Journalists, Malaysia (NUJM) president Norila Daud represented the IFJ at an ILO workshop on Trade Union Training for Global Union Federations (GUFs) in Asia and the
Pacific Region. The workshop called, Globalisation, Workers’ Rights and Corporate Social
Responsibility, ran in Kuala Lumpur, Malaysia from November 28 – December 2.

20. IFJ launches results of global survey into atypical work
The IFJ thanks all affiliates who completed the survey on atypical work in the media industry. The survey results were presented to the IFJ Executive Committee meeting in Sydney. The survey is the first phase in a global research project being undertaken by the IFJ, with the support of the International Labour Organisation, to determine the impact of atypical work and produce strategies for combating the increased use of casual and/or contract labour. The survey found that employment in the media industry has become more precarious and less secure with a trend away  from collective bargaining towards individual, short-term contracts. The complete survey report will be released in early February. For more information contact ifj@ifj-asia.org.

21. Gender meeting in Trivandrum, India
On October 9, the Bangalore Newspaper Employees Union (BNEU) hosted a seminar in
Trivandrum, Kerala as part of the European Commission funded project, Building Paths to Equality in Journalism. The seminar was attended by women journalists and members of the Central Working Committee of the All India Newspaper Employees Federation (AINEF). Pamela Moriniere, gender project officer of the IFJ, was also present. For more information contact
pamela.moriniere@ifj.org.

22. Web site monitors attacks on Sri Lankan media
IFJ member Free Media Movement (FMM) launched a website to monitor attacks on press
freedom and freedom of expression in Sri Lanka. Along with documenting recent attacks against
journalists, the FMM site serves as an informational resource by providing IFJ guidebooks on
conflict reporting and safety training. The site also reports on recent media reform activities taking place in the country. For more information visit www.freemediasrilanka.org.



23. Journalism and Media within Globalisation
The European Union is offering study grants for a Masters program. Five internationally orientated institutes in Northern Europe, concentrating on Journalism Education have set up a Masters program called "Journalism and Media within Globalisation: The European Perspective". The European Commission is offering stipends and grants to journalists from the Asia-Pacific region to take part in the program. Applications close on January 20, 2006. For more information see
https://freemailng0801.web.de/jump.htm?goto=www.mundusjournalism.com/admittance_stipends.htm



24. IFJ report on journalists and media staff killed in 2005
The IFJ is currently compiling its annual list of journalists and media staff that were killed as a
result of their work as a journalist during 2005. If you have any information or updates on cases of journalists or media workers killed during 2005 please send it through to ifj@ifj-asia.org.

25. Australia Day of Action – November 15 – thanks for your support
On November 15, Australian journalists joined hundreds of thousands of Australian workers in rallies around the country to protest the proposed repressive new industrial relations legislation,
which passed the Australian Senate on December 7. IFJ’s affiliate in Australia, the Media Alliance, has pledged to support the Australian Council of Trade Unions (ACTU) campaign of collective action, organising and campaigning to protect Australian workers’ rights at work. For more information see http://www.alliance.org.au/rightsatwork

26. IFJ Asia-Pacific Office closed over Christmas – New Year period
The IFJ Asia-Pacific office based in Sydney, Australia will be closed from December 23 until
January 16, 2005 for the Christmas and New Year period. During this time if you need to contact IFJ Asia, please contact Laxmi Murthy ifjsouthasia@hotmail.com or IFJ headquarters in Brussels on ifj@ifj.org. The IFJ Asia staff would like to thank you all for your support this year and we send our best wishes and look forward to working with you all in 2006.

27. Latest protests
Cambodia: Newspaper editor arrested for defamation in Cambodia - 08/12/2005
Pakistan: IFJ deeply concerned over kidnapping of Pakistani journalist - 08/12/2005
Pakistan: Safety dominates journalists’ working lives in Asia following the death of a reporter in
Pakistan - 05/12/2005
Philippines: 2005 Media Death Toll Tops 100 After Tenth Journalist Killed in the Philippines - 03/12/2005
Philippines: 2005 Media Death Toll Tops 100 After Tenth Journalist Killed in the Philippines -Page 6
Nepal: Attack on FM Station in Nepal - 28/11/2005
The Philippines: Two journalists killed in the Philippines in 60 hours - 21/11/2005
Bangladesh: Journalist found murdered in his office in Bangladesh - 18/11/2005
Australia: IFJ Unions Back Journalists in Day of Action Over Australia’s Legal Threat to Rights At Work - 14/11/2005
Indonesia: Journalists attacked in Indonesia -14/11/2005
Indonesia: Indonesia: IFJ has grave fears for Indonesian reporter’s safety - 14/11/2005
Nepal: Nepalese Government stands by new media restrictions - 11/11/2005
Bangladesh: Government of Bangladesh uses unfair tactics to disrupt journalists’ conference -
11/11/2005
Sri Lanka: Web site monitors attacks on Sri Lankan media - 09/11/2005
Sri Lanka: IFJ welcomes historic show of solidarity amongst media in Sri Lanka - 07/11/2005
Thailand: IFJ concerned over escalating trend of violence against the media in Thailand -
07/11/2005
Thailand: Thai authorities bring criminal charges against community broadcaster - 07/11/2005
Cambodia: Cambodian radio owner denied bail - 04/11/2005
Australia: Terror Laws in Australia and Britain “Chilling for Democracy and Press Freedom” Warns IFJ - 03/11/2005
Australia: Anti-terror Legislation Threatens Freedom Of Expression - 03/11/2005
Taiwan: Taiwan Government threatens cable network - 03/11/2005


If affiliates have any information on a press freedom violation, please make sure you immediately contact staff at IFJ Asia so action can be taken.

Jacqueline Park
Emma Walters
Lara Hook
Laxmi Murthy
Lensi Mursida
IFJ Asia-Pacific
www.ifj-asia.org
ifj@ifj-asia.org

http://www.ifj-asia.org/files/bulletin05december.pdf 

Sunday, December 04, 2005

Menanti Kabar Ginandjar

Tim pengkaji menyimpulkan SP3 dicabut. KPK mestinya mengambil alih.

BEGITULAH, proses pengusutan korupsi proyek eksploitasi migas Pertamina dan PT Ustraindo Petro Gas di Sumatera Selatan dan Jawa Barat, pada 1992 lalu, akhirnya berkembang tak jelas. Kejaksaan Agung pun terkesan pelit membagi informasi tentang kasus ini.

Satu-satunya informasi adalah keputusan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh membentuk tim ahli untuk mengkaji apakah kasus ini layak ditindaklanjuti atau tidak. Soalnya, Jaksa Agung terdahulu, M.A. Rachman, pada 12 Oktober 2004 telah mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

Penyidikan kasus ini dimulai pada masa Jaksa Agung Marzuki Darusman, ketika Marzuki membentuk tim penyidik koneksitas, gabungan antara penyidik kejaksaan dan oditur militer Mabes TNI. Sejumlah bukti menunjukkan adanya penggelembungan dana dalam proyek yang dimulai pada November 1991 itu.

Kerja sama Pertamina dan PT Ustraindo dalam bentuk technical assistance contract diduga melanggar aturan main. Tidak ada studi kelayakan terhadap kualitas PT Ustraindo, tidak ada tender terbuka, dan pemilihan sumur minyak untuk dieksplorasi pun ditentukan oleh perusahaan swasta itu.

Ginandjar Kartasasmita pun sempat mendekam di sel tahanan Kejaksaan Agung, bersama bekas Direktur Utama Pertamina Faisal Abda'oe (alm.). Marzuki Darusman memerintahkan Jaksa Fachmi menahan Ginandjar, tanpa meminta surat perintah penahanan dari Panglima TNI--seperti saran Kepala Oditur Jenderal TNI waktu itu, Subandi Parto.

Putusan Marzuki dipraperadilankan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pengadilan memutuskan penyidikan dan penahanan cacat hukum. Mestinya ada surat perintah Panglima TNI karena Ginandjar berstatus perwira TNI aktif yang dikaryakan di Departemen Pertambangan dan Energi.

Pro-kontra penyidikan kasus ini terus berlanjut hingga Abdul Rahman Saleh jadi Jaksa Agung. Pembentukan tim pengkaji yang terdiri dari Harkristuti Harkrisnowo, Sukma Violetta, Iskandar Sonhadji, Winarno Zain, Dindin S. Maolani, I Gde Made Sadguna, dan Bambang Widjojanto diharapkan memberi masukan yang lebih kritis dan independen.

Tak sampai tiga bulan, dari 13 Juli hingga 29 Agustus, tim ahli menyelesaikan kajiannya. Dua hari kemudian, tim yang diketuai Harkristuti mengirimkan hasil kajiannya kepada Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus, Hendarman Supandji.

Dalam hasil kajian setebal 22 halaman itu, tim ahli menyimpulkan SP3 dicabut, dan Jaksa Agung M.A. Rachman dinilai keliru mengeluarkan SP3. Tim kemudian menyarankan Ginandjar harus diperiksa kembali.

Alasannya, tindakan Ginandjar selaku Ketua Dewan Komisaris Pemerintah untuk Pertamina, yang menyetujui technical assistance contract, merupakan perbuatan melanggar hukum. Walaupun ia mengetahui PT Ustraindo tidak layak menjadi mitra, Ginandjar tetap memberi izin perusahaan itu mengikat kerja sama dengan Pertamina. Proyek ini akhirnya macet dan berujung pada kerugian negara.

Namun, hingga pekan terakhir November, Jaksa Agung tak kunjung memberi kabar tentang hasil kajian tim ahli itu. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Masyhudi Ridwan, pun hanya bisa memberi jawaban normatif. "Masih dipelajari dan dikaji lebih dalam," katanya kepada Abdul Manan dari Tempo, Kamis pekan lalu.

Masyhudi membantah ada perintah dari atasannya untuk tidak menyentuh dulu kasus Ginandjar Kartasasmita. "Enggak ada itu, enggak benar," katanya.

Menurut Ketua Forum 2000, Romli Atmasasmita, Komisi Pemberantasan Korupsi semestinya segera mengambil alih penyidikan kasus ini. "Sudah empat kali pergantian jaksa agung, belum ada yang diseret," katanya. "Padahal buktinya sudah kuat."

Rasa ingin tahu atas nasib hasil kajian timnya juga disuarakan Harkristuti. "Kami secara informal sudah nanya, tapi tidak ada jawaban," katanya. Ironisnya, tim ahli tidak punya wewenang mendorong kajian ini ditindaklanjuti. Atau sebaliknya, memprotes jika dipetieskan.

Apalagi, sebelum bekerja, mereka sudah diminta membuat surat perjanjian untuk tidak membocorkan kepada siapa pun hasil kajian itu, meski sanksi pidananya tidak ada. "Sanksinya sebatas moral," kata Harkristuti.

Namun, jika Kejaksaan Agung tak kunjung menjelaskan tindak lanjut kajian tim ahli hingga akhir tahun ini, Harkristuti berjanji akan mempertanyakannya secara resmi kepada Jaksa Agung. "Saya akan tanya bagaimana sebenarnya hasil kerja kami," ujarnya.

Maria Hasugian

TEMPO Edisi 051204-040/Hal. 116 Rubrik Hukum