Sunday, September 27, 1998

"Kepala Singa" di Makam Bung Karno

Rezim Soeharto mencoba "melenyapkan" Bung Karno dengan menempatkan makamnya di Blitar, Jawa Timur, sejauh mungkin dari Jakarta. Tetapi "de-soekarnoisasi" itu gagal. Makam Bung Karno tiap hari tetap diziarahi ribuan rakyat.

MACAN mati meninggalkan kulit, gajah mati meninggalkan gading. Orang besar mati meninggalkan nama. Itulah yang terjadi pada Bung Karno, Presiden Pertama RI dan salah satu proklamator kemerdekaan, meski rezim Soeharto mencoba menghapus nama Soekarno dari sejarah. Polemik sejarah tentang siapa sebenarnya penggali Pancasila bisa dibilang termasuk bagian dari upaya ini.

Rezim Soeharto melakukan segala hal untuk mengecilkan dan "menghabisi" Soekarno, termasuk melarang kunjungan keluarga dan kerabatnya ketika ia sakit, menuduhnya terlibat PKI, termasuk kemudian menolak memenuhi keinginan Soekarno sebelum wafatnya, yang ingin dimakamkan secara sederhana di Batutulis, Jawa Barat.

Putra bungsunya, Guruh Soekarnoputra, menceritakan kepada D&R, Bung Karno wanti-wanti kalau meninggal jangan dibuatkan batu nisan, kijing. Jangan dituliskan segala macam gelar. Hanya tulislah Di sini Beristirahat Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Dan, kuburan itu kalau bisa di bawah pohon rindang.

Adapun soal tempat, itu macam-macam. Dalam salah satu surat cinta untuk Ratna Sari Dewi atau Hartini-istri-istrinya-Bung Karno menulis: "Aku ingin dikuburkan bersamamu." Tapi, tentang perincian lokasinya ada di buku biografi Soekarno karangan Cindy Adams, yakni ingin dimakamkan di Jawa Barat, sekitar daerah Priangan. "Harus kelihatan ada sungai, gunung-gunung. Jadi, Bapak pesannya begitu," ucap Guruh.

Setelah sakitnya mendadak menjadi gawat, Bung Karno diangkut ke RSAD Gatot Subroto pada petang hari, 16 Juni 1970. Ia meninggal pada Minggu, 21 Juni 1970. Rachmawati Soekarnoputri, putri Bung Karno, menceritakan kepada D&R, hari itu diadakan rapat keluarga dan semua sepakat Bung Karno bisa dimakamkan sesuai dengan testamennya, yakni dimakamkan di Batutulis.

Bahkan, Hartini dan Dewi bersama-sama memohon kepada Soeharto agar mengizinkan penguburan Soekarno di pekarangan rumahnya di Batutulis, sesuai kehendak Soekarno. Batutulis adalah rumah Soekarno tempat ia menjalani tahanan rumah pertama kali, sebelum kemudian dipindah ke Wisma Yaso di Jakarta.

Namun Soeharto-yang sedang pada tahap-tahap awal dalam mengonsolidasikan kekuasaannya-rupanya tidak ingin mendirikan suatu tempat ziarah yang terlalu dekat dengan Jakarta. Soeharto menolak permohonan itu.

Bukan hanya itu. Bahkan, menurut penuturan mantan Duta Besar RI di Moskwa, Manai Sophiaan, permintaan istri Bung Karno yang lain, Fatmawati, agar jenazah Bung Karno disemayamkan di rumah Jalan Sriwijaya, bukan di Wisma Yaso, juga tidak diizinkan. Alasannya: mau diberi upacara pemakaman kehormatan militer.

Sempat terjadi perundingan antara Hoegeng, Kepala Polisi RI, yang waktu itu bertindak mewakili keluarga Bung Karno, dengan Alamsjah Ratu Prawiranegara dan Tjokropranolo, asisten pribadi Presiden Soeharto, untuk memutuskan di mana Bung Karno dimakamkan.

Akhirnya, Soeharto sendiri yang memutuskan di Blitar, dengan alasan supaya dekat dengan makam ibunda Bung Karno. "Pihak keluarga waktu itu sempat bertahan agar tetap sesuai dengan amanah beliau (Bung Karno). Tapi keputusan di tangan pemerintah," kata Rachmawati.

Ada yang menarik sehubungan dengan keputusan memakamkan Bung Karno di Blitar itu. Menurut Subayo Anam, mantan kepala biro penerangan Departemen Penerangan. sekitar pukul 07.00, 21 Juni 1970, disiarkan di radio Bung Karno wafat. Waktu itu, di Istana Negara diadakan sidang. Pak Harto memanggil Bung Hatta dan juga memanggil keluarga Bung Karno. "Cuma, saya tidak tahu apa yang dinyatakan oleh pihak keluarga, itu hanya mereka yang bisa menjelaskan," tutur Subagyo kepada D&R.

Lalu mereka mengumumkan bahwa Bung Karno akan dimakamkan didekat makam ibundanya di Blitar. Kemudian juga akan diadakan upacara kenegaraan. "Begitu selesai pengumuman tersebut, langsung saja saya beritahukan hal tersebut kepada para wartawan bahwa Bung Karno akan dimakamkan di makam pahlawan," cerita Subagyo, "waktu itu, wartawan menjadi ribut karena bagaimana mungkin seorang presiden yang meninggal dalam tahanan akan dimakamkan di makam pahlawan. Waktu itu kan ada pendapat yang mengatakan Bung Karno tidakboleh dimakamkan di makam pahlawan." Karena Subagyo dianggap sebagai narasumber berita tersebut, ia dipanggil tim pemeriksa pusat. Ia ditanya, apa betul Bung Karno akan dimakamkan di taman makam pahlawan. "Saya mengatakan bahwa saya orang Blitar. Waktu ibunda Bung Karno meninggal, ia dimakamkan di taman makam pahlawan Taman Bahagia Sentul," ujarnya.

Akhirnya, 21 Juni 1970 siang, Bung Karno dibawa ke Blitar. "Saya ingat benar ketika sampai di sana ada papan nama besar bertuliskan Taman Bahagia Sentul, memang tempat itu adalah makam pahlawan," tutur Subagyo pula. Tapi, tidak lama setelah itu, makam tersebut ditutup. Para pahlawan yang sudah dikubur di situ kemudian dipindah ke Medukgerit. Ironisnya, makam pablawan itu dipindahkan dari Sentul dengan alasan sudah penuh. Dari tahun 1970 sampai 1979, makam Bung Karno tidak boleh dikunjungi orang dari Jakarta, kecuali masyarakat Blitar.

Pada awal 1970-an, makam Bung Karno dijaga tentara. Tak ada orang yang boleh mendekat, bahkan keluarganya sekalipun, kata Mat Sanuri, 44 tahun, penjaga makam yang sudah bekerja sejak 1972.

Baru pada 1978, makam itu dipugar dan dibangun, selesai pada 1979. Tepat pada haul Bung Karno, 21 Juni 1979, Soeharto meresmikan bangunan makam. Masih kata Mat Sunari, "Itulah pertama kali ia ke makam Soekarno, itu pun hanya untuk peresmian."

* Bung Karno Marah

Apakah semua yang datang ke makam adalah soekarnois? "Ya, sebagian besar seperti itu," kata Sutanto, tukang foto yang sudah sejak 1978 beroperasi di situ. Peziarah umumnya berasal dari berbagai macam kalangan. Warga keturunan Cina juga banyak yang datang.

Motif kedatangan para peziarah juga bervariasi. Pelajar asal Malang, misalnya, mau berekreasi. Para aktivis pro-Megawati merasa tak afdal jika datang ke Blitar tanpa berziarah ke makam Bung Karno.

Yang punya tujuan aneh-aneh juga tidak sedikit, lanjut Mat Sunari. Ada orang yang ingin hajatnya terkabul datang ke makam itu. Yang bermotivasi semacam itu umumnya berasal dari luar Kota Blitar. Bulan Agustus lalu, misalnya ada orang dari Bogor yang berpuasa selama 15 hari. Ada juga yang ingin dapat jodoh atau ingin rezekinya lancar.

Pernah ada peristiwa menghebohkan yang meramaikan makam itu, yakni soal foto makam Bung Karno yang menampakkan "kepala singa". Peristiwa ini terjadi hari Rabu, 25 September 1996, saat Keluarga Besar Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Penerus Pelopor Kemerdekaan Bangsa Indonesia nyekar ke makam tersebut. Mereka mengambil foto makam Bung Karno.

Setelah foto itu dicetak terjadi heboh karena terlihat gambar kepala singa di batu nisan Bung Karno yang terbuat dari marmer itu. Hal ini tentu saja menggemparkan warga sekitar dan mengundang berbagai penafsiran.

Ada yang mengatakan "Bung Karno marah" karena saat itu tak lama setelah terjadinya Peristiwa 27 Juli: penyerbuan berdarah yang didukung pemerintah Soeharto terhadap markas Dewan Pimpinan Pusat PDI yang dikuasal kubu Megawati Soekarnoputri di Jalan Diponegoro, Jakarta. Ada juga yang beranggapan, potret kepala singa itu hanyalah efek fotografi karena pantulan cahaya lampu kilat dari bidang mengkilap yang bisa memunculkan gambar apa saja.

Yang jelas, kehebohan itu sendiri menunjukkan betapa berartinya keberadaan makam Bung Karno bagi masyarakat di Blitar. Bahkan, sesudah matinya, nama Bung Karno masih jadi andalan untuk mencari penghidupan oleh rakyat setempat. Sepanjang jalan menuju makam terlihat banyak pedagang suvenir berjajar di pinggir jalan. Mereka menjual kaus, tas, asbak, kalung, dan beragam hasil kerajinan tangan bikinan warga Blitar.

Makam Bung Karno sendiri tiap harinya dijaga 12 orang. Ada yang bertugas menjaga kebersihan taman, makam, dan yang menjaga kantor. Semuanya digaji oleh Pemerintah Daerah Blitar. Ada yang digaji harian, ada juga yang bulanan, tergantung masa kerjanya. Sunari sendiri, sekalipun sudah bekerja sejak 1972, baru diangkat sekitar 10 tahun lalu sebagai pegawai pemerintah daerah, dengan gaji Rp 350.000 per bulan.

Soekarno pada akhirnya memang terlalu besar untuk bisa dikecilkan.

Satrio Arismunandar/Laporan: Rachmat H. Cahyono, Reko Alum (Jakarta), dan Abdul Manan (Surabaya)

D&R Edisi 980926-006/Hal. 22 Rubrik Sejarah

Saturday, September 26, 1998

Sampai Kapan Habibie Bertahan

Mahasiswa berdemo lagi, menuntut harga sembako diturunkan, dan Presiden Habibie turun. Muncul demo tandingan, mempertahankan Habibie. Wajah politik kita hari ini.

SEPERTINYA mereka hendak mengulang sejarah. Ribuan mahasiswa mendatangi gedung DPR-MPR, dua pekan lalu, dan siap menggelindingkan yang dulu oleh sebagian pers Barat disebut "Revolusi Mei". Ketika itu, 19 Mei, mereka menginap di gedung itu, dan beberapa hari kemudian Presiden Soeharto mengundurkan diri.

Senin, 7 September dua pekan lalu itu, di antara 2.000-an mahasiswa beberapa mengacung-acungkan poster. "Habibie turun!" bunyi salah satu poster. "Turunkan harga sembako," bunyi poster yang lain. Tapi, mereka masuk ke halaman gedung pun tak bisa. Aparat keburu menutup gerbang, dan mahasiswa hanya bisa sampai di luar pagar. Di salah satu sisi, pagar berupa teralis besi itu roboh didesak-desak demonstran.

Itu di Jakarta. Dua hari kemudian, demonstrasi muncul di Surabaya. Tuntutannya sama, meski bunyinya agak lain. "Tolak Habibie," bunyi poster yang dibawa-bawa oleh mahasiswa yang terhimpun dalam Arek Pro-Reformasi (APR). Buat mereka, seperti tercantum dalam salah satu poster, "Reformasi belum selesai." Maksudnya, seperti dikatakan Merwan Febriyadi, Koordinator APR Surabaya, "Secara politis Habibie lama dengan Soeharto. Dia tidak dipilih rakyat. Habibie dipilih oleh Soeharto."

Lalu, kenapa anggota APR itu beramai-ramai mendatangi Gedung Negara Grahadi? Hari itu, 9 September, Presiden Habibie memang berkunjung ke Surabaya. Tapi, demonstran tak sempat bertemu dengan presiden yang buru-buru balik ke Jakarta.

Esoknya, 10 September, agak lebih besar daripada tiga hari sebelumnya, kembali muncul demonstrasi mahasiswa di Ibu Kota. Bukan hanya gedung DPR-MPR yang mereka singgahi, juga kawasan sekitar Monas. Daerah yang "rawan" karena dekat dengan Istana Negara ini, sudah tentu, mendapat pengawalan ketat. Bukan cuma personel aparat yang berderet menghadang mahasiswa agar tak menuju ke Istana Negara. Puluhan parser pun siaga di jalan-jalan di kawasan ini. Menjelang sore, demonstran membubarkan diri. Ada isu, katanya akan muncul demo tandingan. Pimpinan mahasiswa rupanya tak hendak memicu konflik, dan dengan bijak mereka meminta teman-teman mereka pulang saja.

Esoknya, Gubernur Bank Indonesia Syahril Sabirin menyebut demo mahasiswa sebagai pangkal terpuruknya kembali rupiah, dari semula Rp 11.000 per satu dolar AS menjadi Rp 12.300. Bahkan Panglima ABRI (Pangab) mengatakan mahasiswa sudah bereaksi secara berlebihan. Apakah dengan demonstrasi lalu harga sembako turun, kata Jenderal Wiranto.

Meski agak di luar biasa reaksi para pejabat ini, masih tergolong klise. Yang "kreatif" kemudian adalah reaksi entah dari siapa, berupa spanduk-spanduk yang dipasang di berbagai sudut Ibu Kota.

Di dekat Masjid Istiqlal, misalnya, sebuah spanduk terentang panjang dan bertuliskan: "Akibat Forkot Demonstrasi, Dolar Naik, Rakyat Tambah Menderita." Di bawah tulisan ada keterangan: Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia.

Lalu, di sekitar patung Pak Tani di kawasan Menteng, dua spanduk terpasang. "Apa pun yang Terjadi, Kami Tak Akan Melupakan Jasa ABRI Menumpas PKI" Satu lagi spanduk terbaca: "Kader-Kader PKI Dalang Kerusuhan dan Penjarahan."

* Perang Saudara

Selain Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indionesia tadi, ratusan spanduk yang tersebar di seantero Jakarta itu beridentitaskan macam-macam. Ada Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI); Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia; Gerakan Pemuda Islam, dan banyak lagi. Munculnya spanduk-spanduk itu diawali oleh aksi ribuan massa di gedung DPR-MPR, Senin, 14 September pekan lalu. Aksi ini mengatasnamakan FAB atau Forum Aksi Bersama, gabungan dari berbagai organisasi, antara lain: Gerakan Reformasi Anti-Anarki, Forum Penyelamat Reformasi, Gerakan Reformasi Masyarakat Banter, Penyaluran Aspirasi Kaum Buruh Indonesia, Masyarakat Perduli Bangsa, Gerakan Mahasiswa dan Masyarakat Perguruan Tinggi Dakwah Islam Indonesia.

Ketika itu mereka membawa spanduk-spanduk juga "Setop Gerakan ke Arab Perang Saudara," bunyi salah satu spanduk. Abdul Rasjid, juru bicara FAB, mengatakar kepada wartawan kenapa mereka melakukan ini. Katanya, ini untuk mengimbangi demonstrasi mahasiswa yang tergabung dalam Forkot seminggu sebelumnya, dan Abdul punya bukti bahwa demonstrasi yang lebih besar akan dilakukan Forkot bersama Barisan Nasional pada 30 September pekan depan.

Perkembangan politik seperti apa yang terjadi?

Tak terlalu istimewa sebenamya, dan bahkan cenderung klise. Forkot, Forum Kota, wadah gabungan mahasiswa perguruan tinggi se-Jabotabek, mencoba menyampaikan aspirasi yang ada di masyarakat. Yakni, Presiden Habibie perlu legitimasi, dan bahwa harga-harga kebutuhan pokok perlu diturunkan. "Ini gerakan moral, bukan didorong oleh ideologi," kata Hardian, Koordinator Forkot Posko Universitas Kristen Indonesia (UKI). Dan, gerakan ini mencoba menyuarakan suara rakyat banyak yang kini menderita karena harga-harga kebutuhan melambung, dan angka pengangguran meningkat.

Jadi, apa salah Forkot? Kenapa muncul tuduhan bahwa mereka "kader-kader PKI"? Kenapa mereka dituduh anti-Habibie dan menyudutkan Islam? Menurut Hardian, bisa jadi karena mereka membentuk Komite Rakyat Indonesia. Bukankah kata "komite" berasosiasi pada komunisme, kata Hardian. Tapi, buru-buru ia membantahnya sendiri, "Kalau demikian," katanya, kenapa KNPI, ormas pemuda yang bernaung di bawah Golkar, tak dibubarkan dari dulu. Banar, KNPI itu kepanjangannya kan Komite Nasional Pemuda Indonesia.

Bagi Hardian, munculnya tuduhan-tuduhan itu justru memperkuat dugaan bahwa pemerintahan Habibie tak berbeda dengan pemerintahan Soeharto. "Bukankah stigmatisasi PKI adalah pelajaran yang diberikan oleh Soeharto dan Orde Baru-nya untuk memangkas gerakan-gerakan prodemokrasi?" kata salah seorang koordinator Forkot ini.

Dan Habibie, bila mereka mengkritiknya, bukanlah hal yang baru kali ini disuarakan. Ada dua soal pokok pada Habibie. Pertama, legitimasi pengangkatannya yang hanya ditunjuk oleh Presiden Soeharto (bukan lewat pemilu) dan dilantik oleh Mahkamah Agung (bukan MPR). Kedua, rekaman korupsi, kolusi, nepotisme Habibie di Industri Pesawat Terbang Nusantara yang sempat memarakkan protes, ketika ia masih menjadi pimpinan di pabrik pesawat itu.

Adapun tuduhan bahwa Forkot antiIslam, hendak memojokkan Islam, menimbulkan keheranan mahasiswa UKI ini. Soalnya, di dalam Forkot juga tergabung mahasiswa-mahasiswa Islam, misalnya: mahasiswa Institut Agama Islam Negeri, Universitas Ibnu Chaldun, Universitas Islam Jakarta, Perguruan Tinggi Ilmu Alquran, dan lain-lain.

* Menunggu Pemilu

Tapi, benarkah tuduhan datang dari KISDI, misalnya? Atau, dari organisasi yang diketahui dekat dengan KISDI, antara lain Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI)?

Setidaknya, Ketua KISDI, Achmad Sumargono, menolak bila pihaknya dituduh sebagai pencetus demo tandingan. Cuma, ia berterus-terang bahwa demo mahasiswa saat ini sudah cenderung anarkis, dan tuntutannya tidak logis, "Menuntut turun harga sekarang juga."

Lalu, soal tuntutan rnahasiswa agar Habibie turun, kata Achmad: "Tunggu, dan kasih kesempatan kepada Habibie dulu." Ia menyarankan agar semua pihak bersabar dan menunggu pemilu bila benar-benar hendak memilih pemimpin yang legitimate.

Buat Eggi Sudjana, Ketua PPMI, boleh-boleh saja mahasiswa menuntut Habibie turun seperti empat bulan lalu menuntut Soeharto turun. Tapi, katanya, apakah daya dukung demonstrasi sekarang sama dengan yang dulu? Apakah "demonstrasi yang menuntut Habibie turun sama daya dukungnya dengan yang menuntut Soeharto turun?"

Menurut Eggi, tuntutan terhadap Soeharto hampir tak ada masalah karena sebagian besar masyarakat kertika itu bersuara sama. Kini, tuntutan terhadap Habibie bermasalah karena "ada kelompok lain, juga mahasiswa, yang mendukung Habibie."

Ia khawatir bila kedua kelompok prokontra Habibie ini terus berkembang akan terjadi konflik yang tidak produktif. Jadi, senapas dengan Achmad Sumargono, ia mengusulkan kita semua menunggu pemilu Mei tahun depan. Tak berarti kritik terhadap Habibie dilarang. Bisa saja itu disampaikan, misalnya lewat delegasi. "Soalnya, dengan aksi mereka bukan menyelesaikan masalah, justru menimbulkan masalah baru," katanya.

Eggi, dikenal suka menggalang demonstrasi pula, mempertanyakan juga, andai Habibie benar-benar turun, akankah itu menyelesaikan masalah?

Sebenarnya, ada persamaan bila dilihat dari suatu jarak. Mereka yang menuntut Habibie turun dan yang minta agar Habibie diberi kesempatan adalah sama-sama untuk kepentinghan rakyat banyak. Adanya pemimpin baru diharapkan bisa menyelesaikan masalah ekonomi dan lebih memperlancar jalannya reformasi dengan menegakkan hukum dan lain-lain. Mereka yang mempertahankan Habibie adalah dengan harapan yang sama: Habibie bisa mencari solusi ekonomi, di samping membangun demokrasi. Kata Sekjen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, Adi Sasono, yang tentu saja dekat dengan Presiden Habibie itu, bahwa Habibie memberikan kebebasan masyarakat untuk menyatakan pendapat (lihat wawancara Adi Sasono).

Tapi, tentu saja masalahnya tak sesederhana itu. Dalam masyarakat, mestinya kini bergerak banyak kepentingan, dan masing-masing memakai jalannya sendiri. Dan, justru karena itu kedemokrasian tiap-tiap pihak dituntut. Bila saja percaturan adalah pertarungan ide-ide, pengajuan calon masing-masing yang dianggap layak, bukan dicampuri konflik fisik dan tumpahnya darah, bukankah ini demokrasi yang dicita-citakan?

Mungkin sudah saatnya kelompok-kelompok masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk tak malu-malu mengajukan calon masing-masing. Seperti kata pengamat politik dari Universitas Indonesia, Arbi Sanit, yang melihat bahwa tokoh semacam Amien Rais, Megawati, dan Abdurrahman Wahid punya potensi menyaingi Habibie. Bahkan, menurut Arbi; mereka lebih jelas punya dukungan-Amien Rais punya 30 juta umat Muhammadiyah, Gus Dur di belakangnya mengikut 40 juta umat Nahdlatul Ulama, dan Megawati, jangan ditanya lagi berapa juta pendukungnya.

Masalahnya, bagaimana percaturan ini benar-benar terjadi dalam suatu wadah yang disebut civil society. Mudahnya, bagaimana agar mereka yang empunya senjata tak ikut campur dan bukan hanya berdiri netral, tapi benar-benar berada di tempatnya sebagai penjaga keamanan negara dari ancaman luar. Karena itu, tanggapan Pangab yang telah dikutip, bahwa mahasiswa telah beraksi berlebihan, mestinya juga berlaku untuk demo tandingannya, atau untuk spanduk-spanduk yang mem-PKI-kan mahasiswa.

Bila demikian soalnya, tinggal mencari pemimpin, yang salah satu kriterinya seperti dikatakan oleh seorang pemimpin mahasiswa. Yakni, pemimpin yang berani lantang berbicara kepada rakyat: "Marilah kita sama-sama melarat dulu, menderita dulu, dan bekerja untuk masa depan yang lebih baik."

Dan jelas, pemimpin seperti itu memerlukan keabsahan dan kepercayaan dari rakyat; adakah Presiden Habibie memilikinya?

Bambang Bujono/Laporan: Andreas Ambar Purwanto, Budi Nugroho, Eko Sulistyo, Ahmed Nur Sobirin, J. Primus, Abdul Manan
(Surabaya) Ahmed Solikhan (Yogyakarta)

D&R Edisi 980926-006/Hal. 17 Rubrik Liputan Utama

Saturday, September 19, 1998

Gawat, Pegadaian Terancam Bangkrut

Perum Pegadaian kesulitan uang. Benteng terakhir sumber dana rakyat kecil itu terancam bangkrut.

SEORANG perempuan setengah baya tampak kecewa. Perhiasan emas seberat 400 gram yang hendak digadaikannya ditolak petugas Pegadaian Cabang Salemba, Jakarta Pusat. Seharusnya, dengan menggadaikan emas sebanyak itu paling tidak ia bisa dapat pinjaman Rp 20 juta. Namun, perempuan itu hanya dapat pinjaman Rp 1,5 juta. "Pembatasan ini terpaksa dilakukan," ujar Firdaus Mutiara, Kepala Pegadaian Salemba.

Perintah pembatasan pemberian pinjaman untuk nasabah datang dari Direksi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian beberapa bulan lalu. Mulai Agustus ini, 638 cabang pegadaian di 27 provinsi diminta menciutkan batas maksimal pinjaman, dari Rp 20 juta jadi Rp 5 juta per surat bukti kredit. "Pinjaman maksimal Rp 5 juta pun masih terlalu besar. Untuk pemerataan, karena keadaan sekarang memang sulit, saya turunkan batas maksimalnya jadi Rp 1,5 juta," ujar Firdaus.

Di Pegadaian Cabang Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, maksimal pinjaman ditetapkan sebesar Rp 2,5 juta per surat bukti kredit sejak Agustus lalu. "Kami sudah tidak dapat dana dari kantor pusat sehingga kebutuhan sehari-hari diputar dari pelunasan pinjaman," ujar Mahful Umar, Kepala Perum Pegadaian Cabang Kebayoran Baru.

Pegadaian Kebayoran Baru sebelum plafon ditetapkan bisa menyalurkan kredit Rp 200 juta hingga Rp 300 juta sehari. Kini hanya Rp 125 juta hingga Rp 200 juta. Itu jelas sangat turun. Nasib serupa juga menimpa pegadaian di berbagai kota, seperti Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya. Di Pegadaian Cabang Depok, Semarang, jumlah maksimal pinjaman dibatasi hanya Rp 1 juta. Walaupun, menurut Suranto, kepala cabangnya, nasabah yang sangat butuh bisa diberi lebih dari plafon itu. "Kami tak menerima agunan mobil lagi karena akan menimbulkan kecemburuan. Kini, zamannya kan peka," ujar Suranto.

Keputusan tak menerima mobil sebagai agunan juga diterapkan di Kantor Pegadaian Jalan Dinoyo, Surabaya. Kesulitan likuiditas juga dirasakan semua cabang pegadaian di Yogyakarta. Karena kiriman uang dari Jakarta tak ada lagi, sumber pinjaman hanya mengandalkan uang tebusan.

Mengapa bisa begitu? "Terus terang saja, kami kehabisan modal kerja. Lonjakan permintaan jasa gadai di luar perkiraan. Krisis ekonomi membuat pertumbuhan kredit melonjak dug kali lipat," ujar Deddy Kusdedi; Direktur Operasional dan Pengembangan Perum Pegadaian.

* Modal Sudah Ludes

Jika Januari hingga April lalu rata-rata per bulan di seluruh cabang disalurkan Rp 200 miliar, Juli sudah mencapai Rp 358 miliar. Pegadaian, yang beromzet Rp 1,8 triliun, mengalami kesulitan setelah modal kerja tahun ini sebesar Rp 650 miliar ludes. Itulah sebabnya, pegadaian butuh modal kerja tambahan Rp 200 miliar.

Pegadaian makin tercekik karena jatah kredit dari Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp 175 miliar sudah habis disalurkan. Malah, tambahan kredit karena kebaikan Bank Rakyat Indonesia-di luar plafon kredit itu-sebesar Rp 100 miliar juga sudah ludes dipinjam para nasabah. Bukan itu saja, modal kerja pegadaian makin tipis karma obligasi pegadaian tidak laku dijual. Bunga sebesar 55 persen yang ditawarkan tak dilirik investor. Buntutnya, target obligasi Rp 150 miliar luput dan hanya tercapai Rp 50 miliar. Menurut Deddy, orang lebih tertarik membeli Sertifikat Bank Indonesia. "Selain bunganya lebih tinggi, yakni 70 persen, keuntungannya bisa dipetik dalam jangka pendek, tidak seperti obligasi pegadaian," katanya.

Karena kesulitan likuiditas, direksi Perum Pegadaian meminta bantuan dana Bank Indonesia. Namun, sama sekali tak digubris kendati surat permohonan kredit sudah dilayangkan dua bulan silam. Pegadaian sebenarnya hanya minta tambahan modal kerja Rp 100 miliar lagi. "Bank Indonesia gampang sekali menyuntik bank-bank milik konglomerat hingga triliunan rupiah, namun kami yang langsung melayani rakyat kecil, bahkan kredit yang kami minta jumlahnya tak seberapa, malah tak diberi," ujar Deddy.

Deddy memang berhak dongkol. Bank Central Asia, misalnya, yang menggunakan uang negara untuk kepentingan bisnis para pemilik bank itu sendiri, malah dibantu Bank Indonesia Rp 25 triliun. Namun Perum Pegadaian, lembaga keuangan yang banyak menolong rakyat kecil, diabaikan. Para pegawai pegadaian di pantai utara Jawa sering harus menahan rasa pedih yang luar biasa karena makin banyak nasabah yang menggadaikan piring dan gelas sekadar memperoleh Rp 2.500 untuk membeli beras.

Kini, pegadaian hanya mengandalkan pemberian kredit dari uang tebusan. Namun, itu tak membuat pegadaian patah arang. Deddy masih yakin Perum Pegadaian tak akan bangkrut. "Laba tahun ini memang akan terpangkas 50 persen dan hanya tinggal Rp 15 miliar," ujar Deddy. Namun, sejumlah kepala cabang pegadaian pesimistis: kredit yang disalurkan akan makin kecil.

Irawan Saptono/Mohamad Subroto (Jakarta), Ahmad Solikhan (Yogyakarta), Prasetya (Semarang) dan Abdul Manan (Surabaya)

D&R Edisi 980919-005/Hal. 58 Rubrik Bisnis & Ekonomi

Saturday, September 12, 1998

Mereka Lapar, lalu Menjarah

Daya beli yang menurun dan harga beras yang mahal memaksa orang menjarah apa saja yang bisa dijarah.

HAJI ANANG, pengusaha penggilingan padi di Desa Sukoreno, Kalisat, Jember, Jawa Timur, kaget. Malam hari, 31 Agustus lalu, gudang beras miliknya didatangi massa yang tampak beringas Haji Anang dituding menimbun 100 ton beras depot logistik (dolog). Terang saja, Haji Anang gusar. Ia membantah karena memang tak menyimpan beras dolog, seperti yang dituduhkan warga. Haji Anang malah mempersilakan massa untuk memeriksanya sendiri. Benar, tak ada beras dolog di gudang Sukorono Makmur, nama perusahaan penggilingan beras milik Haji Anang itu.

Beras yang ada di gudang adalah beras lokal sebanyak 91 karung. Namun, kenyataan itu tak membuat massa bubar. Sebaliknya, mereka meminta Haji Anang agar menjualnya seharga Rp 2 ribu per kilogram. Permintaan itu semula ditolak. Namun, karena massa terus memaksa, Haji Anang menyerah. Beras yang seharusnya bisa dijual Rp 4 ribu per kilogram di Kota Jember itu diangkut ke Kecamatan Kalisat dan dijual di sana.

Kejadian serupa, dua hari sebelumnya, telah menimpa UD Ajung di desa yang sama. Truk milik perusahaan penggilingan padi itu, yang hendak mengangkut beras ke Jember, dicegat massa dan memaksa pemiliknya menjual dengan harga Rp 3 ribu per kilogram. UD Ajung akhirnya melepas tujuh ton berasnya.

* Menjarah karena Lapar

Massa di Kalisat itu masih tergolong murah hati. Mereka tak menjarah, hanya memaksa membeli murah. Tampaknya, mereka masih memiliki uang namun tak sanggup membeli beras dengan harga Rp 4 ribu per kilogram. Namun, masih di Jember, massa benar-benar menjarah. Akhir Agustus lalu, ribuan orang menjarah biji kopi milik PT Perkebunan XII, Jember. Sebagian orang yang datang memanen biji-biji kopi itu secara paksa mengaku terpaksa menjarah karena lapar akibat harga beras dan kebutuhan pokok lain makin mahal.

Biji kopi belakangan memang menjadi sasaran penjarahan di Jawa Timur. Awal Agustus lalu, massa menjarah biji kopi di perkebunan milik PD Perkebunan Pemerintah Daerah Jember. Ratusan ton biji kopi juga diambil ratusan orang yang mendatangi perkebunan milik PT JA Wati, perusahaan swasta di Desa Tugusari, Jember.

Selain kopi, kayu jati milik perkebunan-perkebunan pemerintah juga jadi sasaran penebangan. Di Jember pula, awal Agustus lalu terjadi penjarahan ratusan meter kubik kayu jati milik Taman Nasional Meru Betiri. Awal Agustus lalu, massa juga menebangi ratusan pohon kayu jati di Hutan Bubulan dan Temayang, Bondowoso. Beberapa hari sesudahnya, di Ngawi, massa menjarah kayu jati di Hutan Kecamatan Beringin. Antara Juli dan Agustus, dua ratus meter kubik kayu jati di Hutan Pesanggaean, Banyuwangi, digasak massa yang menyebabkan Perusahaan Hutan Negara Indonesia rugi Rp 500 juta.

Ribuan orang di Bondowoso 25 Agustus lalu, menjarah sekitar 500 ton beras, 6,5 ton biji kopi, 150 sak semen, serta beberapa drum minyak tanah dan minyak goreng dari toko-toko dan penggilingan padi. Penjarahan di Desa Sukokerto, Tlogosari, dan Wonosari itu berlangsung dari pagi hingga sore.

Dua hari sesudah penjarahan di Bondowoso, ratusan orang Jangkar, Situbondo, menyerbu toko-toko di sekitar Pabrik Gula Asembagus. Mereka kebanyakan mengincar beras, minyak goreng, dan bahan kebutuhan hidup sehari-hari. Penjarahan bahan makanan itu bukan yang pertama terjadi di Situbondo. Sepanjang Agustus lalu, penjarahan sembilan bahan pokok terjadi di sejumlah tempat di Kabupaten Situbondo dan bahkan terjadi di Kota Situbondo sendiri.

Selama dua hari, 23 dan 24 Agustus, ratusan hektare pohon cokelat siap panen milik PT Perkebunan Nasional XII Kalibakar, Tirtoyudo, Kabupaten Malang, dipanen penduduk. Peristiwa ini menimbulkan bentrokan antara aparat keamanan dan massa. Menurut warga setempat, akibat bentrokkan itu, 25 orang luka-luka terkena tembakan dan belasan aparat keamanan terluka sabetan senjata tajam.

Apa yang sedang terjadi di Jawa Timur? "Mereka terdesak kebutuhan hidup," ujar Yudi Burhan, Kepala Divisi Hak Sipil dan Politik Lembaga Bantuan Hukum Surabaya. Jawaban Yudi tak mengada-ada, bukan pula dalih membela perbuatan para penjarah itu. Daya beli orang Jawa Timur, provinsi yang berpenduduk 34 juta jiwa, memang merosot tajam. Menurut catatan Biro Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, inflasi di provinsi yang terbanyak penduduknya itu telah mencapai angka 88,8 persen, angka yang tak tertandingi sepanjang 30 tahun terakhir ini. "Inflasi di atas 100 pesen tak mustahil untuk tahun ini," ujar Bambang Heru, Kepala Bidang Neraca Wilayah dan Analisis BPS Jawa Timur.

Dengan angka inflasi sebesar itu, kata Bambang yang lulus master dari Universitas La Trobe, Melbourne, Australia, para buruh dan pegawai negeri yang gajinya tak naik jelas akan makin sulit hidupnya. Apalagi, menurut catatan BPS Jawa Timur, Juli lalu, belasan ribu buruh di sana telah kehilangan pekerjaan. Itu yang berhasil dicatat BPS, belum pemutusan hubungan kerja yang tak dilaporkan. "Lebih dari separo penduduk Jawa Timur kini telah jatuh miskin. Mereka terdiri dari buruh pabrik dan buruh tani," ujar Kresnayana Yahya, pengamat statistik dari Institut Teknologi 10 November, Surabaya.

* Rawan Jarah

Harga-harga di Jawa Timur memang makin mencekik leher dan membuat hidup makin sulit. Harga beras hingga kini masih bertengger di angka Rp 4.500 per kilogram. Sulitnya hidup ini, misalnya, dialami Fadil, tukang becak yang biasa mangal di kawasan Pegirian, Surabaya. "Harga beras makin tak terjangkau, apalagi penumpang makin jarang," ujar Fadil, yang masih harus menghidupi istri dan tiga orang anaknya.

Kemiskinan, daya beli menurun, dan harga beras yang mahal juga mengancam penduduk Kabupaten Mojokerto. Menurut Bupati Mojokerto, Machmoed Zain, lebih dari 15 ribu warganya terancam kelaparan karena tak memiliki persedian beras lagi, baik di rumah atau di sawah. Kalau di Mojokerto baru terancam, penduduk Trenggalek, kota kering di pesisir timur, sudah mulai makan gaplek.

Selain rawan pangan, Jawa Timur tampaknya juga akan dilanda rawan jarah. Apa yang bisa dijarah bakal dijarah. Tak peduli harta siapa yang akan dijarah. Kalau dulu penduduk mengincar toko-toko warga keturunan Cina, sekarang siapa pun bisa saja menjadi sasaran. Penggilingan-penggilingan padi yang dijarah di sejumlah wilayah di Jawa Timur milik penduduk pribumi. Perkebunan-perkebunan yang dipanen paksa adalah perkebunan milik pemerintah. Ada yang bilang, ada saatnya nanti akan berhadap-hadapan: orang miskin melawan orang kaya.

Mudah-mudahan, itu tak akan terjadi.

I.S./Laporan: Abdul Manan (Surabaya)

D&R, Edisi 980912-004/Hal. 51 Rubrik Liputan Khusus

Sunday, September 06, 1998

Awas, Kelaparan Mengancam

Harga beras terus melejit tak terkendali. Operasi pasar Bulog malah "disabot" para spekulan dan tengkulak. Akibatnya, rawan pangan mengancam di mana-mana.

PERUT lapar gampang menjelma jadi kemarahan. Itulah yang terjadi di Bondowoso, Jawa Timur, Rabu, 26 Agustus lalu. Di pagi hari, ratusan orang secara bersamaaan menjarah sekitar 150 ton beras yang teronggok di empat gudang perusahaan penggilingan padi. Siang harinya, aksi penjarahan merembet ke toko-toko yang menjual sembilan kebutuhan pokok alias sembako. Akibatnya, para pedagang lain segera menutup tokonya selama beberapa hari. Suasana Kota Bondowoso dan beberapa kota kecamatan lain lengang dan mencekam.

Di hari yang sama, Kantor Depot Logistik (Dolog) Jawa Timur di Jalan Ahmad Yani, Surabaya, didalangi sekitar 200 aktivis Arek Surabaya Pro Reformasi (ASPR). Mereka menuntut transparansi dolog saat mendistribusikan sembako ke masyarakat. "Selama ini, aparat dolog tidak becus mengurusi distribusi sembako. Akibatnya, harga beras terus naik tak masuk akal," kata Yuli, Koordinator ASPR.

Sehari kemudian, giliran sekitar 300 tukang becak--yang tergabung dalam Paguyuban Tukang Becak Surabaya--mendatangi kantor yang sama. "Kami menuntut dolog memberi jatah beras dengan harga murah," kata Sutikno, tukang becak asal Nganjuk. Selama dua jam, para tukang becak itu meneriakkan yel-yel dan membentangkan spanduk bernada protes. Sementara itu enam wakil mereka berdialog dengan Kepala Dolog Jawa Timur, Andi Chaerudin. Dalam pertemuan itu, Chaerudin menyanggupi menyediakan beras
dengan harga yang terjangkau masyarakat luas, mulai pekan ini. Maksudnya sesuai patokan harga operasi pasar: Rp 1.900 per kilogram.

Akankah janji itu bisa terpenuhi? Belum tentu juga. Yang jelas, sampai akhir pekan lalu, harga beras yang beredar di pasaran jauh mengambang di atas harga patokan pemerintah. Di pasar-pasar Jawa Timur--antara lain Pasar Genteng, Ciputran, Wonokromo, dan Keputran--harga beras kualitas bagus sudah mencapai Rp 4.500 per kilogram. Padahal, harga patokan dolog cuma Rp 2 ribu. Adapun di Pasar Induk Cipinang, Jakarta, beras kelas dua dan kelas satu
sudah berkisar Rp 3.500 sampai Rp 4.000. Beras yang paling murah, jenis IR3, di jual dengan harga Rp 3 ribu per kilogram.

Gejolak harga itu mcnyebar ke seluruh wilayah negeri. Operasi pasar yang gencar dilakukan dolog tak banyak gunanya. Malah, mengundang para spekulan dan tengkulak. Contohnya terjadi di Semarang, pekan-pekan terakhir ini. "Ada tengkulak beras dari Surabaya masuk Pasar Dargo dan memhorong beras besar-besaran," kata Koelyani, Ketua Persatuan Pedagang Beras Pasar Dargo, Semarang.

Anehnya, para petugas dolog dengan gampang melepas beras operasi pasar itu ke para tengkulak. Maklum, tengkulak dan spekulan itu berani membayar lebih mahal dibanding para pedagang. "Kalau begitu terus, harga beras tetap tak bisa dikendalikan," tutur Koelyani. Bahkan, di Pasar Peterongan, Semarang, para preman kelas teri ikut-ikutan mengacaukan operasi pasar. Mereka menagih "uang keamanan" ke para petugas operasi pasar. Para preman itu juga ikut-ikutan mengatur ke siapa saja beras harus dijual. Akibatnya, "Untuk sementara, kami menghentikan operasi pasar di Pasar Peterongan," kata Anton Samawi, Kepala Subdolog Semarang.

Memang, tengkulak dan preman itu kerap mengganggu. Tapi, "bandit beras" kelas kakap ternyata berasal dari orang dalam sendiri. Sudah menjadi rahasia umum, banyak pejabat Badan Urusan Logistik (Bulog) yang ikut bermain dalam pendistribusian beras. Biasanya, mereka bekerja sama dengan sejumlah pengusaha yang menjadi rekanan Bulog. Bukan mendistribusikan beras kemasyarakat, mereka melainkan malah mengekspor kembali beras-beras itu ke luar negeri. Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita sendiri mengakui kemungkinan adanya rekanan Bulog yang berperilaku seperti itu.

* Ancaman Rawan Pangan

Yang paling terkena imbas melonjaknya harga beras itu tentu rakyat kecil, seperti Walsini, 37 tahun, warga Kaloran, Temanggung, Jawa Tengah. Ibu dari empat anak yang baru saja ditinggal mati suaminya itu sehari-hari bekerja serabutan, di antaranya buruh tani, tukang cuci pakaian, dan mencari kayu bakar. Penghasilannya yang rata-rata Rp 1.000 per hari terasa makin menyusut daya belinya, untuk menghidupi keluarganya, empat anak dan ibunya, Nyonya Karni, 80 tahun. Kalau dulu bisa beli beras satu kilogram, kini hanya cukup setengah kilogram," ujar Walsini mengeluh.

Bahkan, tak jarang anak-anaknya harus berpuasa sehari-dua hari. "Rasanya, saya tak kuat lagi menghadapi kenyataan ini. Tapi, bagaimanapun, saya tak bisa membiarkan anak-anak yang menangis kelaparan," kata Walsini. Memang, pernah ia mendapat bantuan sepuluh kilogram dari Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung. Rumah Walsini juga pernah didatangi Gubernur Jawa Tengah kala itu, Soewardi, yang menyerahkan uang Rp 500 ribu. Tapi, semua bantuan itu hanya cukup memenuhi kebutuhan hidup selama beberapa minggu.

Walsini tak sendirian. Nasib terancam kelaparan juga dialami puluhan juta penduduk Indonesia yang lain. Di Kabupaten Temanggung (yang mempunyai 13 kecamatan dan 288 desa), misalnya, separo lebih penduduknya sudah masuk kategori "rawan pangan". Pasalnya, mereka merupakan petani ladang yang mengalami gagal panen di musim tanam kali ini. Hampi seluruh tanaman jagung, bawang, dan tembakau layu dihantam musim kering berkepanjangan.

Ancaman rawan pangan itu sebenarnya sudah diramalkan Food and Agriculture Organization (FAO), organisasi pangan internasional di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menurut laporan FAO, yang diterbitkan April lalu, akibat kekeringan karena el nino dan krisis moneter yang berlarut-larut, sampai akhir 1998 ini di Indonesia diperkirakan 1,5 juta keluarga atau sekitar 7,5 juta orang menderita kelaparan. Lima ratus ribu orang di antaranya akan menderita sangat serius.

Jutaan orang yang terancam kelaparan itu adalah penduduk 53 kabupaten di 15 provinsi: Jawa Tengah, Aceh, Sumatra Selatan, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Sulawesi Tengah, Timor Timur, Irianjaya, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. "Banyak penduduk akan mengalami kekurangan pangan," kata Uwe Kracht, Ketua Misi FAO.

* Politik Pangan Semrawut

Dari hitung-hitungan FAO dan World Food Program (WFP), tahun ini Indonesia kekurangan beras sebesar 3,5 juta ton. Hitungannya begini: produksi beras tahun ini diperkirakan hanya mencapai 47,5 juta ton, padahal setiap tahun kebutuhan setiap orang Indonesia mencapai 149 kilogram. Kalau penduduk Indonesia sekarang ada 203,3 juta, kebutuhan beras nasional setahun sebesar 51 juta ton. Jadi, Indonesia mesti mengimpor beras sebesar 3,5 juta ton. Minus ini merupakan yang terburuk sepanjang sejarah pengadaan pangan di Indonesia. Dan, itu pun kalau hitugannya benar, tak meleset, misalnya ternyata diperlukan lebih dari 3,5 juta ton.

Pemerintah Indonesia sebelumnya merencanakan akan mengimpor beras sebanyak 1,5 juta ton. Namun, karena pengadaan beras dalam negeri makin memburuk, Kepala Bulog kala itu, Beddu Amang, di depan DPR mengatakan pemerintah berencana mengh1lpor beras hingga 3,1 juta ton. Sialnya, devisa menipis.

Untunglah, FAO/WFP pada April lalu telah meminta para anggotanya untuk memberikan bantuan pangan, baik berupa pinjaman beras maupun hibah. Pinjaman itu memang mengalir dari Amerika Serikat, Jepang, Cina, Thailand, Vietnam, dan Taiwan. Impor ini sudah tentu amat mahal, sekilogramnya bisa mencapai Rp 3.250. Subsidi pangan jelas akan membengkak tahun ini.

Selain el nino, penyebab kekurangan pangan yang kronis adalah semrawutnya kebijakan politik pangan yang diterapkan pemerintah selama ini. Itu antara lain tampak dari minimnya insentif untuk petani berkaitan dengan harga gabah. Harga gabah kering giling memang naik sekitar 16 persen, dari Rp 600 menjadi Rp 700 per kilogram, beberapa waktu lalu. Namun, pada saat yang sama, harga
obat-obatan, pestisida, pupuk, dan bibit naik 200 persen hingga 300 persen.

Lalu, untuk menstabilkan harga beras, pemerintah mengandalkan impor dari sejumlah negara tetangga. Sebenarnya, sejak empat tahun lalu, Bulog sudah mengimpor dua juta ton beras setiap tahun. Untuk itu, pemerintah harus mengeluarkan devisa US$ 2 miliar. Tapi, anehnya, dalam laporan Departemen Pertanian selalu diumumkan Indonesia mengalami surplus produksi beras.

Lo, kok bisa? Menurut H.S. Dillon, Direktur Center for Agriculture Policy Studies, itu hanya akal-akalan para pejabat Departemen Pertanian. "Mereka menghitung berdasarkan Sensus Pertanian Nasional, yang kebutuhan per kapita beras adalah 130 kilogram per tahun. Nah, setelah dihitung-hitung ketemulah harga surplus itu," ujar Dillon.

Mentalitas seperti itu mestinya segera di reformasi. Atau, masih perlu gerakan mahasiswa lagi?

Imran Hasbuan/Laporan Prasetya (Semarang), Ahmad Solikhan (Yogyakarta) dan Abdul Manan (Surabaya)

D&R, Edisi 980905-003/Hal. 56 Rubrik Bisnis & Ekonomi

Saturday, September 05, 1998

Sisa Yahudi di Indonesia

ORANG Surabaya yang lalu-lalang di jalan Kembang jepun acap kali tak sadar jika rumah nomar 4-6 merupakan rumah ibadah: umat Yahudi, satu-satunya di Indonesia. Tahun 1970-an, banyak orang mengenal peragawati Surabaya yang bernama Rita Aaron namun tak menyadari bahwa ia adalah salah satu orang Yahudi yang hidup dengan damai di sini. Pada awal abad ke-20, pada masa awal kedatangan mereka ke Indonesia, jumlah mereka dalam catatan pemerintah Hindia Belanda mencapai sekitar seribu keluarga. Mereka datang bersama dengan sekelompok orang Arab, yang juga sama-sama datang dari Timur Tengah, yang menyelamatkan diri dari kecamuk Perang Dunia I.

Kini, masyarakat Yahudi bisa dihitung dengan jari. Tak jelas kenapa. Yang jelas, komunitas terbesar kini tinggal di Jakarta, 85 keluarga, sementara di Surabaya tinggal lima keluarga: Kedudukan Surabaya telah tergeser bersamaan dengan tergeseraya Surabaya sebagai sentra bisnis. Namun di Kota Buaya tersisakan sebuah sinagoga yang tidak didapatkan di kota lain. Mini, sinagoga di Surabaya itu tampak kusam dan nyaris terlihat kegiatan. Setiap peribadatan hari Jumat (pukul 17.00-19.00) dan Sabtu (pukul 0.00-17.00) kelihatan tidak begitu istimewa. "Memang, kami tidak harus ke sinagoga. Umat Taurat bisa beribadah di rumahnya masing-masing," kata penjaga Sinagoga itu; yang enggan disebut namanya.

Karena komunitas mereka yang semakin mengecil, masyarakat Yahudi di Indonesia seperti ta terpedulikan, bakan oleh umatnya sendiri. Misalnya, mereka ternyata tidak memiIiki rabi; pemimpin spiritual. Padahal, kedudukan rabi sangat penting. Baik daiam memimpin acara perkawinan, kematian, kebaktian, hingga pengajaran bawa Ibrani, yang menjadi bahasa resmi Taurat. Hanya, jika diperlukan, mereka mendatangkan rabi dari Australia atau dari Amerika Serikat. Misalnya upacara yang kippur, (peringatan: tahunan atas Pertolongan Tuhan kepada umat Yahudi di masa Musa).

Mungkin, itu pula yang menjadi salah satu penyebab merosotnya jumlah komunitas Yahudi. Fanatisme Yahudi yang biasanya terpelihara ikut luntur melalui perkawinan antar agama atau pengubahan agama. Di samping itu juga, kondisi politis, khususnya peristiwa Timur. Tengah, membuat kasus Yahudi di Indonesia sendiri ikut-ikutan terkena. Padahal, tidak semua Yahudi setuju dengan zionisme-Theodore Hezl yang kemudian melahirkan Israel itu. Itu pun mengena pada pelayanan pemerintah terhadap mereka. "Ini saya kira kesalahan pemimpin-pemimpin kami terdahulu, yang lalai mendaftarkan diri,"kata Saul Abraham, Wakil Ketua Komunitas Yahudi di Indonesia. Seingat dia; kala itu diadakan pendataan agama-agama namun diabaikan pemimpin mereka. Padahal, kepada Belanda; mereka telah menikmati perlakuan yang sama baiknya dengan agama lain. Misalnya mereka bisa mendapatkan pemakaman umum di Kembangkuning, Surabaya. "Kelalaian ini yang membuat agama Yahudi tak diakui secara resmi di sini," ujarnya.

Karena itu; kini Saul akan berusaha keras secara administratif untuk bisa diakui keberadaan mereka. "Kami tak jauh beda dengan Islam. Kami sama-sama bertuhan satu, dikhitan, tidak memakan babi. Nabi-nabi kami pun, diakui dalam Islam kata Saul.

M.H./Laporan Titi A.S. (Jakarta) dan Abdul Manan (Surabaya)

D&R, Edisi 980905-003/Hal. 47 Rubrik Agama