Skip to main content

Ambalat Tetap Bagian Wilayah Indonesia

Rabu, 23 Maret 2005 | 16:07 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda mengatakan, Indonesia tetap dalam posisi: Ambalat bagian dari wilayah Indonesia. Penegasan ini dia cetuskan saat perundingan tim teknis delegasi Indonesia dan Malaysia di Bali.

Perundingan kedua delegasi berlangsung Selasa (22/3) dan Rabu (23/3). "Kami tetap dengan klaim semula, tidak mundur, bahwa wilayah Ambalat tetap bagian wilayah Indonesia," kata Wirajuda kepada wartawan di kantor Presiden, Rabu (23/3).

Argumentasi yang Indonesia pakai, kata dia, yaitu pada cara penarikan atau penentuan titik dasar mauapun garis pangkal. "Titik dasar maupun garis pangkal itu memang dimungkinkan untuk Indonesia sebagai negara kepulauan," paparnya.

Menlu menjelaskan, menarik titik dasar yang dimaksud adalah dari pangkal yang menghubungkan Pulau Sipadan dan Ligitan. Menurut Wirajuda, hal itu tak bisa dilakukan oleh Malaysia karena negara itu bukan negara kepulauan. Dasar yang dipakai Indonesia adalah Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa Bangsa 1982.

Dalam pertemuan di Bali, semua masalah yang berkaitan dengan perbatasan dua negara diangkat. Mulai dari laut wilayah, landas kontinen, dan zona ekonomi ekslusif, seperti di Selat Malaka, Selat Singapura, perairan sekitar Natuna dan laut Sulawesi.

Diakuinya, pertemuan itu memang fokus pada soal Ambalat karena ada kesepakatan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Malaysia Abdullah Badawi. "Prioritas diberikan kepada penentuan garis laut Sulawesi. Masalah lain dibahas belakangan," kata Wirajuda.

Kedua negara, dia menambahkan, saling menyadari bahwa masalah ini tak bisa diselesaikan dalam satu dua kali pertemuan. Karena itu, pertemuan selanjutnya akan dilakukan Mei 2005 di Malaysia. Untuk agendanya, biasanya dibicarakan sebelum mulai bertemu.

Abdul Manan - Tempo

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.