Saturday, February 21, 1998

Mereka Ingin Menjaring Suara

Sejumlah jajak pendapat tentang suksesi kepemimpinan nasional beredar di kalangan mahasiswa. Sebagian besar menolak pencalonan Soeharto kembali. Aparat keamanan tersinggung.

DI antara mahasiswa dan politisi sudah biasa terjadi perbedaan pendapat. Mungkin karena kepentingan keduanya berbeda. Maka, tak mengherankan kalau petinggi-petinggi organisasi sosial-politik menganggap suksesi kepemimphlan nasional sudah final dengan dicalonkan Soeharto tapi soal itu bagi mahasiswa masihlah mengambang. Karena itu, para pemuda itu melasa sah-sah saja mengikuti anjuran Presiden Soeharto untuk mengecek suara masyarakat tentang kepemimpinan nasional. Bentuk pengecekannya, ya, apa lagi kalau bukan jajak pendapat.

Bagi mereka, dengan jajak pendapat itu justru jelas seberapa banyak masyarakat yang benar-benar mendukung kepemimpinan nasional. Jajak pendapat tersehut, walaupun respondennya amat terbatas dan tak bisa mewakili rakyat Indonesia, jelas lebih jujur dibandingkan pernyataan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Golkar yang berani menyatakan bahwa penduduk Indonesia mendukung penuh pencalonan kembali Soeharto tanpa dijelaskan dari mana ia mendapatkan datanya.

Dengan prinsip seperti itu jajak-jajak pendapat pun banyak beredar di lingkungan mahasiswa. Dimulai dari mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) yang mengadakan referendum istilah mereka untuk jajak pendapat--tentang pencalonan kembali Pak Harto, pertengahan Desember lalu. Tema yang sama dipilih mahasiswa Universitas Diponegoro, Semarang. dan Yayasan Islam (YIS) Abad 21 di Bandung.

Selain itu, selama bulan Januari lalu, angket suksesi serupa dibuat oleh majalah Acta Surya Sekolah Tinggi Komunikasi Massa Surabaya, majalah Ganesha Institut Teknologi Bandung (ITB). mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, dan Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (FISIP UI). Adapun jumlah angket terbesar diedarkan oleh beberapa organisasi pemuda di Solo, Jawa Tengah yang tergabung dalam Gerakan Rakyat untuk Perubahan (GRUP), akhir Januari lalu. Ada 25 ribu lembar kuesioner disebarkan oleh kelompok yang antara lain terdiri dari Himpunm Mahasiswa Islam, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Pergerakan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan Senat Universitas Muhammadiyah. Rupanya, peringatan aparat keamanan yang mengecam hasil jajak pendapat yang sudah lebih dulu dilakukan tak membuat mereka bergeming untuk menjaring suara-suara masyarakat yang selama ini tak pernah tertampung di DPR.

* Menolak Pencalonan Kembali

Memang, tak mengherankan bila aparat keamanan malah dengan sejumlah jajak pendapat mahasiswa itu. Karena kebanyakan jajak pendapat itu diisi oleh mahasiswa yang relatif tak punya kepentingan politik dibanding para politisi hasilnya sebagian besar menginginkan adanya pergantian pimpinan nasional. Contohnya, dari 9.587 suara mahasiswa UGM. hampir 3 menyatakan tidak setuju ketika ditanya tentang pencalonan kembali Soeharto Angket yang lain, seperti dari YIS 21, malah mencantumkan calon presiden pilihannya sendiri: Amien Rais.

Hasil yang cukup menarik didapat dari jajak pendapat majalah Ganesha karena lembar kuesioner sebanyak 800 lembar tak hanya diedarkan di kalangan mahasiswa tapi juga karyawan dan dosen yang notabene pegawai negeri. Dan sikap karyawan dan dosen itu ternyata tak kalah kerasnya dengan para mahasiswa. Dari 95 lembar angket, lebih dari 93% menginginkan kepemimpinan nasional diganti, dengan penggantinya adalah Try Surisno (36% suara). Bandingkan hasilnya dengan suara 550 mahasiswa pengisi angket yang hanya 90'70-nya ingin agar kepemimpinan nasional diganti. Calon pengganti pilihan mahasiswaberbedadengan karyawan karena mereka condong memilih Amien Rais (35%).

Mahasiswa FISIP UI ternyata tak seradikal teman-temannya dari ITB. Itu bisa dibaca dari hasil jajak pendapat yang dilakukan 19-23 Januari lalu. Dari 1.200 lembar angket yang disebarkan--923 di antaranya dikembalikan--79% (72 orang) yang tidak setuju Soeharto dipilih kembali. Cukup mengagetkan bahwa jumlah yang cukup besar--hampir 20% menyatakan setuju pada pencalonan Pak Harto kembali. Namun, dalam soal pembalasan masa jabatan, lebih dari 92% menyetujui diadakannya pembatasan.

Mahasiswa UII tak hanya menyorot soal kepemimpinan nasional, tapi juga akar masalahnya, seperti belum terwujudnya pemerintahan yang bersih. Hal itu menurut mereka, karena kekuasaan presiden yang terlalu lama dan lemahnya fungsi DPR. Untuk itu, 89,9% responden yang mengisi 2.000 lembar kuesioner--dari 2.500 buah yang diedarkan--menuntut diadakannya pergantian presiden dalam sidang umum MPR mendatang.

Yang masih ditunggu adalah hasil jajak pendapat yang diedarkan oleh GRUP di Solo. Ketika tulisan ini dibuat panitia baru menghitung setengah dari angket yang disebar dan hasilnya, 90% responden tak setuju Pak Harto dipilih kembali. Hasil angket itu mungkin lebih obyektif mencerminkan pendapat masyarakat di banding angket-angket mahaslswa di atas karena jumlah kuesionernya lebih banyak--25 ribu atau 5% penduduk Solo--dan respondennya pun lebih beragam.

* Reaksi Aparat Keamanan

Sayangnya, seobyektif apa pun angket-angket yang disebarkan itu, lain lagi tanggapan aparat keamanan. Rupanya, sebagian dari mereka punya pikiran yang sejalan dengan para politisi dan menganggap soal kepemimpinan nasional sudah rampung. Adanya jajak pendapat, bagi mereka, malah bisa membuat masyarakat terpecah-belah.

Maka aparat keamanan di beberapa daerah pun merasa perlu membereskan para pembuat angket yang dianggap mengganggu stabilitas itu. Kepolisian Resor Bandung misalnya, menangkap Zaidan, salah seorang pengurus YIS 21, dengan tuduhan telah menyebarkan angke ilegal. Tuduhan itu dibantah Ketua YIS 21 Mursillin Dahlan karena organiasinya didirikan secara sah di depan notaris.

Sikap yang sama kerasnya dilakukan aparat keamanan di Solo. Awal Februari lalu, para wakil pengurus GRUP, termasuk Rahadi, anggota DPRD yang dianggap membantu kegiatan itu, dipinggir komandan komando disitrik militer (kodim). Namun, karena tak mengikuti aturan--pemanggilan hanya dilakukan secara lisan--mereka terpaksa mengulangnya melalui surat resmi. Komandan kodam maupun komandan komando resor militer (korem) mengimbau agar angket berbiaya Rp 1 juta itu dihentikan. Tampaknya karena angket itu juga disebarkan di kalangan ARI/purnawirawan. "Timing-nya enggak tepat. Semua sudah final mencalonkan Pak Harto, kok, diutik lagi. Nanti akan menimbulkan pecah-belahnya masyarakat," kata Kolonel Sriyanto, Komandan Korem Warastama Surakarta.

Lalu, apa jawaban penyelenggara angket? "Ini kan kegiatan ilmiah murni. Kami rnenampung aspirasi mereka yang mungkin belum scmpat ke DPR. Lagi pula, pelarangannya terlambat karena kami tinggal menarik data," kata Nurcahyo, Koordinator GRUP. Jadi, kita tunggu saja bagaimana kelanjutan jajak pendapat itu.

Laporan Moh. Subroto, Abdul Manan, Dwi Arjanto, dan L.N. Idayanie

D&R, Edisi 980221-027/Hal. 26 Rubrik Peristiwa & Analisa

Saturday, February 14, 1998

Bila Harga Sembako Merebak

Amuk massa merambah mulai Pasuruan sampai Ujungpandang. Benarkah cuma lantaran krisis sembako? Pelaku di Jawa Timur orannya sama.

HARGA sembilan bahan pokok (sembako) terus membumbung dan keresahan rakyat pun terus melambung. Kondisi yang sudah berlangsung lebih dari sebulan ini rupanya membuat rakyat tak tahan, maka tak terlalu heran mendengar adanya kerusuhan di beberapa kota di Jawa, pekan-pekan belakangan ini. Salah satunya terjadi di Pasar Karangketug, Kecamatan Kraton, Pasuruan, Jawa Timur (Ja-Tim)--sekitar 70 kilometer dari Surabaya--Rabu, 4 Februari pekan lalu.

Mulanya, pada pukul 08.00, sekitar 50 pemuda mencoba membikin kisruh di pasal yang letaknya di phlggir jalan raya jalur Anyer-Panarukan itu. Mereka datang dari beberapa desa di sekitar Pasar Karangketug. Sambil berteriak-teriak, anak-anak muda itu melontarkan batu-batuan sebesar kepalan tangan ke arah deretan toko-toko yang sebagian besar milik pedagang keturunan Cina. Toh, aparat tak kalah sigap. Dari kantor Polsek Kraton, yang cuma berjarak sekitar 100 meter dari pasar, polisi segera menghalau massa yang segera kabur cerai-berai.

Selesai? Belum. Massa ternyata memilih langkah "mundur untuk maju". Saat ngacir mereka cepat membaur dengan pengunjung pasar. Dan, beberapa jam kemudian pas matahari sedang terik-teriknya, massa kembali bergerak. Tak tanggung-tanggung. Kali ini, menurut saksi mata, kira-kira mencapai 500 orang, atau sepuluh kali lipat aksi pertama. Lemparan batu pun dianggap belum cukup. Sebagian di antara mereka juga mencoba main bakar. Lalu, "booom...." Sebuah bom ikan yang dilemparkan ke sebuah ruko di utara pasar meledak. Asap pun mengepul. Sebagian massa sempat membajak dan melarikan sebuah truk.

Untung, petugas pun telah bersiaga. Nyala api sempat dipadamkan sebelum jilatannya melebar ke sekitarnya. Untuk menghadapi amuk, tak kurang, dikerahkan pasukan dari polres, kodim, dan batalyon zeni tempur yang bermarkas di kota itu. Datang pula pasukan brigade mobil dari Malang, sekitar 100 kilometer dari Pasuruan. Sebuah helikopter dari Polda Ja-Tim tampak melayang-layang, mengamati keadaan.

Aparat meringkus 31 orang dari tempat kejadian. Setelah menginap 24 jam, 28 orang dilepas. Akan halnya tiga sisanya diperiksa lebih lanjut. "Mereka tertangkap tangan sedang melempari rumah penduduk," kata Kapolres Letkol Wisjnu A.S. kepada D&R. Tak jelas berapa kerugian akibat peristiwa itu.

* Tak Hanya di Ja-Tim

Tak cuma Pasuruan yang bergolak. Seminggu sebelumnya, kerusuhan juga meruyak di Kecamatan Palang, Tambakboyo dan Kota Tuban juga di Ja-Tim. Akibatnya, sebelas toko rusak berat. Pelaku yang diringkus petugas mencapai 131 orang. Dalam kerusuhan itu, petugas sempat menembak kaki Tohir Chamid, seorang kiai muda dari Tegalagung, lantaran dianggap mencoba melarikan diri.

Kerusuhan di Tuban itu diperkirakan merupakan rembesan peristiwa serupa di Rembang, Jawa Tengah (Ja-Teng). Maklum, dua wilayah itu memang berdempetan. Lagi pula kerusuhan di Rembang skalanya jauh lebih besar menjelang tengah malam, 27 Januari silam, ratusan warga meluluh-lantakan tak kurang dari 11 toko di pasar Kecamatan Kragan. Aparat keamanan setempat tak mampu lagi meredakan amarah massa. Amuk baru terhenti setelah didatangkan bantuan dari polres dan kodam. Polisi menciduk 10 perusuh. Tak kurang Kapolda Ja-Teng Mayjen Nugroho Djayusman harus turun tangan ke lokasi untuk mengimbau agar masyarakat tak mudah terpancing isu-isu yang menyesatkan.

Akibat peristiwa itu aparat di wilayah di sekitarnya pun, seperti Bojonegoro dan Lamongan, harus bersiaga penuh. Mereka mengawasi kawasan pertokoan yang kebanyakan milik warga keturunan Cina. Karena, desas-desus akan adanya pergelakan massa terus beredar.

Dan, sesungguhnya, tak hanya warga Ja-Tim dan Ja-Teng yang marah dengan kenaikan harga ini. Penduduk Ujungpandang, Sulawesi Selatan, pun ikut tergerak, Senin, 2 Februari pekan silam. Dimulai dari adanya embusan isu bahwa satu toko telah menimbun sembako. Isu itu sempat memancing ribuan masyarakat bergerombol di pinggir-pinggir jalan utama. Dan seolah ada yang mengomando, mereka lalu berduyun-duyun menyerhu sebuah toko yang diduga melakukan penimbunan sembako. Untungnya, petugas segera memblokir jalan-jalan untuk mengalihkan massa ke luar kota. Empat orang ditahan.

Isu serupa juga mencuat di Pekalongan dan Tegal, Ja-Teng. Sebuah kelompok yang menamakan dirinya Komite Rakyat Pekalongan "Saddam Hussein" secara demonstratif membagi-bagi selebaran yang menyerukan turunnya harga sembako. Ada pula tempelan pamflet di tembok-tembok dan toko-toko yang menyatakan akan adanya perusakan pertokoan di kota itu. Walhasil, tak satu pun pintu toko dibuka. Aparat pun bersiaga.

* Karena Terpancing Isu

Menurut Kapolres Wisjnu, kerusuhan di Pasar Karangketug, Kraton, tak terjadi secara spontan. "Apa mungkin aksi yang spontan berlangsung secara bergelombang," kata Wisjnu. Kemarahan massa, menurut dia, karena massa mudah terpancing isu kenaikan harga sembako, seperti desas-desus yang mengabarkan para pedagang menaikkan harga minyak tanah hingga Rp 1.000 per liter. "Padahal, saya tak melihat ada yang menjual segitu," katanya.

Namun, Wisjnu tak menyangkal adanya kelangkaan minyak tanah di pasar-pasar. Penyebabnya adalah jalur distribusi yang terganggu l.mtaran para sopir truk tangki juga berlibur Lebaran. Untuk itulah pemda setempat melakukan pendekatan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan para pedagang agar tak menaikkan harga seenaknya.

Wijnu ada benarnya. Tapi, hasil penelusuran wartawan D&R di Pasar Karangketug ternyata lain. Beberapa pedagang memang mematok harga minyak Rp 1.000 per liter--ini juga terjadi di Pasar Kragan, Rembang. Sementara itu, beras kualitas sedang dijual Rp 1.800 per kilogram. Artinya, rata-rata penghasilan seorang buruh tani per hari di daerah itu cuma cukup untuk membeli 1,5 kilogram beras. Akan halnya harga minyak goreng di Tuban melambung dari Rp 3.000 menjadi Rp 5.000 per kilogram. Maka dari itu, "Jika nanti harga beras mencapai Rp 2.000, pasti ada kerusuhan lagi," kata seorang pedagang Pasar Karangketug.

* Penganggur Terus Bertambah

Wah, menilik nadanya yang mengancam, agaknya perkiraan pedagang itu perlu dicermati. Maklum, sejak isu sembako mulai menguat, wilayah Ja-Tim memang rawan terhadap aksi kerusuhan. Huru-hara selama empat hari di jalur Jember-Banyuwangi baru saja berlalu. Sebelum Peristiwa Kraton, di wilayah Pasuruan pun sebelumnya massa sempat mengamuk--kendati dalam skala lebih kecil. Apalagi, sekitar 100 ribu pekerja properti di provinsi itu dalam waktu dekat diperkirakan akan di-PHK (pemutusan hubungan kerja).

Maka, keresahan sosial tampaknya akan semakin meluas. Karena, angka PHK akan terus merambat naik. Di Boyolali, Ja-Teng, misalllya, heberapa industri tekstil yang padat karya sudah mulai menggilir hari kerja buruh hariannya. Artinya, ini setengah PHK. Sementara itu, tak kurang dari 47 perusahaan--masing-masing dengan 100-500 karyawati Bekasi sudah mengajukm izin untuk melakukan PHK. Diperkirakan 36 ribu karyawan industri alat mobil juga akan segera dirumahkan. Sepanjang tahun 1998/1999, sekitar 6,7 juta rakyat Indonesia
diperkirakan akan menganggur.

Memang, di mata Gubernur Ja-Tim Basofi Sudirman, berbagai amuk di wilayahnya "cuma" merupakan aksi untuk menjatuhkan kedudukannya. Karena, kerusuhan di berbagai wilayahnya dilakukan orang yang sama. "Saya dijatuhkan tak apa-apa, tapi jangan sengsarakan rakyat," katanya.

Kendati belum ada sejarahnya seorang gubernur di Indonesia jatuh lantararan amuk massa, sinyalemen Basofi memang perlu diperhatikan. Bagaimanapun, korban sebenarnya dari setiap kerusuhan adalah rakyat banyak. Cuma, kalau harga terus melambung dan duit enggak ada, mau bagaimana lagi?

Laporan Zed Abidin, Abdul Manan (Surabaa), Prasetya (Semarang), dan Dwi Arjanto (Solo)

D&R, Edisi 980214-026/Hal. 22 Rubrik Peristiwa & Analisa