Skip to main content

Minggu Depan Presiden Jawab Surat DPR

Kamis, 03 Maret 2005 | 19:58 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan, Presiden segera menjawab surat DPR yang memintanya agar menegur Jaksa Agung Abul Rahman Saleh. "Minggu depan (surat jawabannya) selesai," kata Yusril saat ditemui wartawan di Istana Presiden, Kamis (3/3).

Yusril menambahkan, draft yang akan dibuatnya itu terlebih dahulu akan diserahkan kepada Presiden. Saat ini, drat surat tersebut sudah hampir selesai. Tergantung Presiden kapan surat jawaban tersebut akan ditandatangani.

Menurut Yusril, semangat Presiden dalam menjawab surat itu adalah bagaimana kerja sama harmonis antara pemerintah dan DPR itu terus dibina. Mengenai permintaan DPR agar Jaksa Agung ditegur, kata Yusril, "Saya sedang mendalami masalah itu."

Yusril menambahkan, siapapun memang bisa saja meminta seperti itu. "Tapi Presiden juga berwenang untuk memutuskan apakah dia akan menegur atau tidak. Tergantung dari konteks permasalahannya," kata Yusril.

Dalam surat dari DPR itu ada kalimat yang meminta Presiden untuk menegur Jaksa Agung. "Tapi Presiden sudah bicara juga dengan Jaksa Agung. Jaksa Agung juga selalu memberi keterangan dalam sidang kabinet mengenai apa yang terjadi," tambah Yusril.

Presiden, kata Yusril, juga mendengar dan dan mengerti permasalahan tersebut. Presiden juga memberikan petunjuk dan arahan. Mudah-mudahan DPR bisa memaklumi hal itu. Tapi kami sedang menyiapkan satu jawaban yang kita anggap paling pas," tambahnya.

Abdul Manan-Tempo

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.