Monday, July 28, 2008

Tujuh Persen yang Luar Biasa

INILAH ironi Partai Kebangkitan Bangsa. Menang dalam Pemilu 2004 di Jawa Timur, kini jagonya keok dalam pemilihan gubernur. Perhitungan cepat dari sejumlah lembaga survei memastikan pasangan Achmady-Suhartono, yang disorong partai kaum nahdliyin, berada dalam urutan buncit, dengan menjumput hanya 7,8 persen suara.

Dalam pemilihan kepala daerah pada Rabu pekan lalu, Achmady bersaing dengan calon “berbau” pesantren lainnya. Khofifah Indar Parawansa, misalnya, adalah Ketua Muslimat Nahdlatul Ulama. Ali Maschan Moesa, yang mendampingi calon gubernur dari Golkar, Soenarjo, adalah bekas Ketua Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Ada pula Saifullah Yusuf, yang kini Ketua Gerakan Pemuda Ansor.

Nama Achmady disorongkan sebagai calon gubernur berdasarkan kesepakatan internal PKB Jawa Timur pada September 2007. Selain Achmady, yang dielus-elus sebagai jago adalah Haris Sudarno dan Djoko Subroto–keduanya bekas Pangdam V/Brawijaya–dan peneliti Hermawan Sulistyo. Minus Hermawan, nama tiga calon lalu dikirim ke PKB pusat. Jakarta lalu memutuskan Achmady sebagai kandidat gubernur.

Belum lagi pemilihan kepala daerah terlaksana, kisruh melanda partai para kiai itu: PKB Jawa Timur pimpinan Imam Nachrowi dibekukan oleh Sekretaris Jenderal PKB Pusat Yenny Wahid. Pengurus baru dipercayakan kepada Hasan Aminuddin, Bupati Probolinggo. Pembekuan dilakukan karena ada dugaan pengurus partai meminta uang kepada para calon gubernur.

Soal politik uang itu dibenarkan Mas’ud Adnan, salah satu panitia tim penjaringan. Katanya, saat itu tiap calon diminta menyetor uang pendaftaran Rp 350 juta. Dari situ terkumpul Rp 1,4 miliar. “Semua uang itu digunakan untuk proses seleksi,” kata Mas’ud.

Di pusat, pengurus PKB juga bertengkar. Ketua PKB Muhaimin Iskandar dipecat Ketua Dewan Syura Abdurrahman Wahid. Lalu terjadi dualisme kepemimpinan. Oleh Muhaimin, PKB Jawa Timur yang dibekukan Yenny diaktifkan kembali. PKB Jawa Timur dengan demikian punya dua pimpinan: Imam Nachrowi dan Hasan Aminuddin. Yang terakhir ini adalah pimpinan yang direstui kubu Abdurrahman.

Calon gubernur terbelah: Achmady disokong kubu Gus Dur, dan Samiatun yang dicalonkan kubu Muhaimin. Namun Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur memilih Achmady, calon yang sebelumnya sudah diajukan PKB.

Buntutnya bisa diduga: partai tak lagi kompak. Suara kubu Imam Nachrowi terserak. Ketua Dewan Syura PKB Jawa Timur versi Imam Nachrowi, KH Azis Mansyur, malah memilih mendukung pasangan Soenarjo-Ali Maschan Moesa beberapa hari sebelum pencoblosan.

Menurut ketua tim sukses Achmady, Syafik Rofii, konflik ini membingungkan calonnya. “Mesin partai juga tak bergerak,” katanya. Hasil exit poll Pusat Studi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Surabaya menunjukkan, suara PKB yang terbesar justru lari ke pasangan Khofifah dan Mudjiono. Achmady hanya mendapat 16,44 persen–kalah dengan dukungan yang diberikan kepada Soekarwo-Saifullah Yusuf (29,9 persen).

Selain soal konflik, popularitas calon juga jadi penyebab kekalahan Achmady. Dalam jajak pendapat yang dilakukan Institut Survei Publik, tercatat pada Mei lalu, hanya 3,2 persen publik Jawa Timur yang mengenal Achmady.

Lahir di Mojokerto, 8 November 1950, Achmady memulai kariernya dari bawah. Pada 1973 ia adalah pembantu juru parkir Pasar Pohjejer Mojokerto. Sempat menjadi camat, pada 2000 ia menjadi Bupati Mojokerto dan terpilih lagi dalam pemilihan pada 2005. Posisi bupati ia tinggalkan ketika namanya resmi disorongkan PKB sebagai calon gubernur.

Disokong oleh partai yang compang-camping, Achmady tak berdaya. Agung Trihatna, anggota tim sukses Achmady, mengatakan bahwa duit untuk mengegolkan bosnya sangat minim. “Cuma ratusan juta.” Padahal idealnya untuk memesan spanduk, baliho, dan beriklan di televisi diperlukan setidaknya Rp 250 miliar.

Meski dipastikan kalah, Achmady mengaku masih menunggu hasil resmi penghitungan suara dari Komisi Pemilihan Umum. Soal suara Achmady yang cuma 7 persen, Agung mengatakan, itu sudah luar biasa. “Survei sebelumnya hanya berkisar 2-5 persen,” katanya.

Abdul Manan, Iqbal Muhtarom

Majalah Tempo, 28 Juli 2008

Monday, July 14, 2008

‘Ngalap Berkah’ Bintang Sembilan

PRIA 58 tahun ini disambut bak kiai. Minggu pagi pekan lalu, puluhan orang menyalaminya, sebagian mencium tangan, saat ia tiba di panggung yang berada di lapangan berdebu depan rumah susun Sombo, Simokerto, Surabaya. Achmady, calon yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa, hari itu memulai kampanye hari pertamanya sebagai calon Gubernur Jawa Timur.

Sebelum Achmady datang, juru kampanye sudah mengenalkannya sebagai calon yang resmi didukung Ketua Dewan Syura PKB Abdurrahman Wahid. Bekas Bupati Mojokerto dua periode ini datang bersama calon wakil gubernur Suhartono. Menjajakan konsep “Jawa Timur Adil Makmur”, pasangan ini menjual kupon berlogo PKB seharga Rp 2.000, yang bisa ditukar dengan dua kilogram beras.

Dalam pekan-pekan ini, Achmady-Suhartono dan empat pasang calon lainnya menggelar kampanye akhir sebelum hari pencoblosan 23 Juli. Empat lainnya adalah Soekarwo-Sjaifullah Yusuf, Soenaryo-Ali Maschan Moesa, Sutjipto-Ridwan Hisyam, dan Khofifah Indar Parawansa-Mudjiono. Soekarwo diusung Partai Amanat Nasional dan Partai Demokrat, Soenaryo oleh Golkar, Sutjipto oleh PDI Perjuangan. PPP dan sejumlah partai kecil mengusung Khofifah.

Dalam kampanyenya, semua calon menjanjikan perbaikan dan perubahan. Soekarwo mengusung slogan “APBD untuk Rakyat”. Soenaryo menjanjikan tiga bebas: bebas biaya pendidikan, bebas biaya kesehatan, dan bebas agunan jika meminjam uang ke bank. Sutjipto mengkampanyekan slogan “Gotong Royong Mbangun Deso Noto Kutho (membangun desa, menata kota)”. Sedangkan Khofifah mengusung “Manteb” (Makmur Aman Tenteram Bersama).

Tema kampanye boleh berbeda, tapi semua mengharapkan kucuran suara dari organisasi berlambang bintang sembilan, Nahdlatul Ulama. Suara warga nahdliyin memang cukup signifikan: sekitar 11 juta dari 29 juta pemilih di Jawa Timur adalah warga NU.

Berkaca dari pengalaman pemilihan kepala daerah sebelumnya, sejumlah tim sukses berkeyakinan bahwa figur calon lebih memiliki nilai jual dari tema kampanye. Heru Sudibjo, ketua tim sukses Soenaryo, mengatakan calonnya punya kans besar karena cukup dikenal di Jawa Timur. Selain wakil gubernur, dia juga dalang kondang. Masuknya Ketua Pengurus Wilayah NU Jawa Timur Ali Maschan Moesa juga diharapkan dapat menggenjot suara sampai lebih dari 30 persen. Pada pemilu 2004, Golkar mendapat suara 15 persen. Jumlah yang hampir sama diharapkan bisa didapat dari warga nahdliyin. “Kan suara nahdliyin berbagi dengan Achmady, Khofifah, dan Syaifullah Yusuf,” kata bekas Asisten Teritorial Kepala Staf Angkatan Darat ini.

Achmady maju sebagai calon resmi dari PKB. Tim suksesnya berharap bisa mendulang suara sampai 40 persen, meski Pemilu 2004 suara PKB hanya 30 persen. Suara tambahan diharapkan berasal dari militer melalui calon wakil gubernur Suhartono, yang pernah menjadi bekas Kepala Staf Kodam V Brawijaya.

Khofifah maju berkat dukungan PPP dan sejumlah partai kecil. Partai-partai itu dalam Pemilu 2004 mendapat 17 persen suara. Sedangkan Syaifullah maju menjadi calon wakil Soekarwo, yang diusung PAN dan Partai Demokrat. Dalam Pemilu 2004, keduanya mendapat suara 15 persen.

Heru Sudibjo optimistis dengan popularitas calonnya. Dalam survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia, nama Soenaryo bersaing ketat dengan Soekarwo. Berdasarkan hasil survei itu popularitas Soekarwo 18,2 persen, Soenaryo menyusul dengan 17,8. Calon lainnya di bawah 15 persen. “Kami bekerja lebih keras setelah melihat hasil itu,” kata Heru.

Sutjipto didukung PDI Perjuangan, yang dalam Pemilu 2004 mendapat suara 21 persen. Ketua tim sukses Sutjipto, Ali Mudji, mengatakan ia optimistis bisa mengantongi 40 persen suara. Selain dari Partai Banteng Moncong Putih, dia yakin bisa menarik limpahan suara dari Partai Golkar melalui Ridwan Hisyam. “Kemenangan dalam pemilihan kepala daerah di Jawa Tengah dan Bali juga memberikan tambahan semangat buat kami,” kata Ali.

Meski Sutjipto dan Ridwan bukan warga nahdliyin, pasangan ini juga optimistis bisa mendapatkan limpahan suara dari warga NU. Salah satunya melalui lobi ke kiai-kiai. Akhir Mei lalu, mereka menyambangi Kiai Abdulah Faqih, pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Salah satu kiai Langitan ini sempat meledek Sujtipto, “Tak kira kowe lali karo aku (Saya kira kamu lupa sama saya).” Menurut Ali, saat Faqih dirawat di Rumah Sakit Dr Soetomo Surabaya dua tahun silam, Sutjipto juga menjenguknya.

“Dari segi kultural, Jawa Timur itu kan NU,” kata pengamat politik dari Universitas Airlangga, Kacung Marijan. Tapi, kata dia, pilihan warga nahdliyin tak selalu kepada partai-partai yang didirikan tokoh NU. Ia juga tak yakin bantuan dana dan fasilitas yang diberikan calon kepada NU dan pengurusnya akan membuat suara nahdliyin mengalir deras ke kubu dia. Kata Kacung, “Yang memilih kan orang, bukan lembaga.”

Abdul Manan, Kukuh S. Wibowo, Yekthi Hesti Murthi

Majalah Tempo, 14 Juli 2008

Monday, July 07, 2008

Haji Bul Tak Datang ke Arroyan

SISWA sekolah menengah pertama di Pesantren Arroyan, Pekanbaru, Riau, sudah menunggu kedatangannya Selasa pekan lalu. Pendiri pesantren itu, Bulyan Royan, dijadwalkan bertemu dengan 78 siswa dalam acara penerimaan siswa baru. “Kami semua sangat merindukan beliau,” kata Indra Daulay, sang kepala sekolah.

Ini rencana kedua, setelah sang pendiri batal menghadiri acara perpisahan siswa awal Juni lalu. Kali ini pun, ternyata, rencana itu tak kesampaian. Sehari sebelumnya, Bulyan, yang akrab disapa Haji Bul, ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta karena dugaan kasus suap.

Bulyan adalah putra sulung H Royan, pendiri Pesantren Babussalam di Pekanbaru. Pesantren yang terletak di Jalan Subrantas ini didirikan pada 1973. Keluarga besar Royan juga bermukim di kompleks seluas hampir lima hektare yang menghimpun 1.200 siswa itu.

Royan berasal dari Rokan Hilir, sebelum akhirnya pindah ke Pekanbaru pada 1960. Di kota ini, Royan memulai bisnisnya dengan mendirikan CV Arroyan. Badan usaha ini menangani proyek-proyek pengangkutan bahan bakar minyak pembangkit listrik tenaga diesel serta peralatan listrik PLN ke berbagai pulau dan kawasan di Riau.

“CV Arroyan dikenal sebagai perusahaan utama pengangkutan PLN Riau saat itu,” kata H Tasrif, 67 tahun, yang mengaku mengenal Royan. Pada awal 1990, CV Arroyan berubah menjadi PT H Arroyan Jaya. Di akhir 1990-an, Bulyan mulai ikut mengelola PT Arroyan.

Di tangan pria kelahiran Rokan Hilir, 1 Januari 1958, itu perusahaan tersebut berkembang dan belakangan juga bergerak di bidang pengapalan bahan bakar minyak.

Mulus di bisnis, Haji Bul mulai berkecimpung di bidang sosial dan politik. Pada 1992, ia ikut mendirikan Himpunan Keluarga Pengusaha Pribumi Riau, bahkan menjadi ketua umumnya periode 1995-2000. Bulyan juga pengurus Kamar Dagang dan Industri Riau, 1990-2000.

Pada 1995, Bulyan pernah menjadi pengurus Golkar Riau. Selang sekitar tiga tahun, ia hijrah ke Partai Persatuan Pembangunan. “Partai Persatuan Pembangunan Riau waktu itu membujuk Bulyan dan menjanjikan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat,” kata Syafruddin, mantan pengurus Partai Persatuan Pembangunan Riau. “Bulyan juga melihat peluangnya di Golkar tipis.”

Tak lama Haji Bul bernaung di Partai Persatuan Pembangunan. Pada 2001, ia ikut mendeklarasikan Partai Bintang Reformasi Riau. “Ia merasa tak cocok dengan petinggi Partai Persatuan Pembangunan Riau,” kata politikus Partai Bintang Reformasi Riau, Helmi Burman.

Pada Pemilihan Umum 2004, Partai Bintang Reformasi Riau meraih lima kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau. Bulyan, yang menjadi calon anggota badan legislatif di urutan pertama untuk Dewan Perwakilan Rakyat dari daerah pemilihan Rokan Hilir, melenggang mulus ke Senayan dan menjadi anggota Komisi Perhubungan, sebelum pindah ke Komisi Pertahanan sekitar sebulan lalu.

Bulyan mendirikan Pesantren Arroyan pada 1993. Ia memiliki rumah di Jalan Tanjung Batu 41, persis di tepi Sungai Siak. “Rumah itu juga jadi pelabuhan milik Bulyan Royan,” kata Tasrif. Pada 2002, ia menghibahkan rumah itu menjadi kantor Al-Jam’iyatul Washliyah Riau, tempat ia menjadi pembina utama.

Bulyan bersama istri dan lima anaknya tinggal di kompleks pesantren yang didirikannya. Setelah suami Mayarni ini menjadi anggota parlemen di Jakarta, rumah itu jarang dihuni, kecuali pada saat reses atau libur.

Adik kandung Bulyan, Ismail Royan, mengatakan kakaknya pernah berkeluh-kesah soal tugasnya di Dewan. “Tak cocok rasanya saya di situ,” kata Bulyan, seperti ditirukan Ismail. Tapi Haji Bul tak merinci keluhannya.

Ismail mengaku sangat kaget mendengar kabar penangkapan sang kakak. Jumat pekan lalu, Ismail pun menggelar jumpa pers di rumahnya, di Pesantren Babussalam. “Kami atas nama keluarga minta maaf kepada keluarga besar Riau atas kekhilafan yang dilakukan keluarga kami,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Bintang Reformasi itu.

Rapat yang digelar Partai Bintang Reformasi, Jumat pekan lalu, memutuskan menunggu vonis pengadilan. “Yang pasti, kami tidak akan mencalonkan dia lagi,” kata sekretaris jenderal partai itu, Rusman Ali.

Abdul Manan, Sunudyantoro, Jupernalis Samosir (Pekanbaru)

Majalah Tempo, 7 Juli 2008