Saturday, August 23, 1997

Unjuk Rasa Boleh, Asal Aman

Sejumlah kiai di Jawa Timur membolehkan unjuk rasa sebagai bentuk amar makruf nahi mungkar. Upaya mencegah kerusuhan dengan rambu-rambu fikih.

BOLEHKAH aksi unjuk rasa dari sudut pandang agama Islam? Para kiai Nahdhatul Ulama di Jawa Timur membahas kasus tersebut--rasanya ini pembahasan yang pertama kali. Tentu, bukan tanpa latar belakang (asbabun nuzul). Seperti diketahui, belakangan ini, kerusuhan yang merupakan buntut dari unjuk rasa marak di daerah-daerah kantung santri. Menyebut dua kasus besar, misalnya, protes masyarakat terhadap vonis atas Soleh yang menghina almarhum K.H. As'ad Syamsul Arifin, kiai besar dari Pesantren Asembagus, dan kerusuhan di Sampang akhir Mei lalu karena protes masyarakat atas kecurangan dalam pelaksanaan pemungutan suara.

Bahwa setiap muslim haruslah melakukan fungsi kritik sosial seperti yang tersurat dalam prinsip amar makruf nahi mungkar (menyuruh berbuat baik, mencegah perbuatan yang merusak), rasanya sudah diketahui umum. Namun, bagaimana cara melakukannya, apakah bisa dengan cara unjuk rasa, tampaknya para kiai perlu berembuk dulu. Tentu, maksudnya agar misi kritik tidak terjerumus ke perbuatan merusak yang tak sesuai dengan pesan Islam. Dan, itulah yang dibahas oleh Pengurus Wilayah Nahdhatul Ulama Jawa Timur dalam forum pengkajian masalah-masalah fikih yang dihadiri 300 orang, di Pesantren Alfattah Siman Sekaran, Lamongan, Sabtu dua pekan lalu.

Merujuk kitab-kitab kuning semacam Az-Zawaajir, Ihyaa' Uluumuddiin, Jalaal 'alal Minhaj dan I'aanatut Thaalibiin, para kiai nahdhiyyin itu berkesimpulan bahwa unjuk rasa dan pemogokan yang ditujukan untuk mengoreksi perorangan atau lembaga swasta maupun pemerintahan diperbolehkan. Prinsip amar makruf nahi mungkar menjadi dasar utama kesimpulan itu. Dalil lain yang mereka pakai adalah hadis kuat dan populer, "Man ro'a minkum munkaron fal yughoyyirhu bi yadihi, fain lam yastathi' fal yughoyyirhu bi lisaanihi, fain lam yastathi' fal yughoyyirhu bi qalbihi. Wa dhaalika 'adh'aful iimaan." Artinya, orang yang menyaksikan suatu kesalahan (kemungkaran) sedang berlangsung, hendaklah ia mencegah dengan otoritasnya, kalau tak bisa, hendaklah dicoba dengan bahasa kata, kalau tak mempan juga, baru dengan komitmen dalam hati, namun yang terakhir ini cermin iman yang lemah.

Lebih spesifik, mereka mencari landasan etik dari kitab Ihyaa' Ulumuddiin karya Imam Ghazali. Ahli tasawuf dan pemikir besar Islam sepanjang zaman itu menguraikan cara mengimplementasikan pesan amar makruf nahi mungkar dalam empat tingkat. Ada yang dengan cara baik-baik, berupa penjelasan lisan, atau nasihat dengan tutur kata yang terjaga. Cara lain dengan peringatan keras berupa gertakan. Yang paling keras ya dengan cara paksa. Sayang, para kiai itu tak menjelaskan lebih detail cara paksa yang dimaksudkan.

Namun, apa benar unjuk rasa diperbolehkan? Nanti dulu. Sebab, pembolehan unjuk rasa dan mogok itu masih disertai berbagai catatan. Antara lain, unjuk rasa boleh-boleh saja asal tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar dan tidak membahayakan jiwa dan harta orang lain. Syarat lain, unjuk rasa baru boleh, bila jalan musyawarah memang sudah buntu. Dan, khusus untuk kritik yang ditujukan ke penguasa, yang boleh dilakukan sebatas memberi penjelasan dan nasihat. Mengapa begitu? "Soalnya, selama pemerintah tidak menganjurkan melakukan perbuatan kafir, misalnya, menyuruh menyembah berhala, selama itu kita tidak boleh memberontak," kata K.H. Masduqi Mahfud, kiai yang ikut merumuskan hukum unjuk rasa itu.

K.H. Hasyim Muzadi, Ketua PW NU Jawa Timur, menjelaskannya dengan bahasa yang lebih gamblang. Menurut kiai lulusan Pesantren Gontor, Ponorogo itu, perlawanan terhadap lembaga, yaitu pemerintahan yang sah, tidak diperbolehkan. Ia membedakan pengertian antara pemerintah yang dalam Islam disebut imarah dan pejabat pemerintah yang disebut sulthon. "Lembaga pemerintah yang sah tidak boleh dilawan. Bahwa ada pejabat di pemerintahan yang salah (mungkar), ini yang harus ditindak," kata Hasyim Muzadi.

Ada lagi penjelasan lain. "Unjuk rasa sebagai kanal aspirasi, hukumnya boleh. Yang perlu dijaga adalah eksesnya. Jangan sampai malah menyebabkan kerusuhan," ujar Hasyim Muzadi. Dasar yang dipakai adalah kaidah ushul fiqh, "menolak bahaya tidak boleh dengan menciptakan bahaya.". Dalam arti lain, "Kalau ada sesuatu yang salah (kemungkaran), ya, kemungkarannya itu yang diatasi, jangan membuat kemungkaran baru. Ibarat kalau menuntut kenaikan gaji dari perusahaan, jangan pabriknya yang dibakar, nanti kan malah menganggur," tutur Hasyim Muzadi.

Jadi, silakan berunjuk rasa, asal tertib dan aman, begitu Kiai?

K.M.N./Laporan Abdul Manan (Surabaya)

D&R, Edisi 970823-001/Hal. 105 Rubrik Agama

Jawa Timur dan Seribu Perampokan

Jawa Timur dinobatkan sebagai provinsi terjahat. Antara Mei dan Juni 1997 saja sudah terjadi perampokan nasabah bank 20 kali.

SEBUAH provinsi dengan rekor kejahatan yang kelewat tinggi adalah sebuah masalah besar. Itulah yang menimpa Jawa Timur yang beribu Kota Surabaya. Belum lama ini, Mabes Polri menobatkan Jawa Timur sebagai provinsi terjahat di Indonesia. Maksudnya: daerah dengan tingkat kriminalitas tertinggi.

Prestasi unik bagi provinsi terbanyak penduduknya itu didasarkan pada catatan kriminalnya dalam dua tahun terakhir. Perhatikan. Sampai akhir 1996, Jawa Timur membukukan 11.285 kali tindak kejahatan. Adapun sejak Januari sampai Mei 1997, angka itu sudah mencapai 9.358.

Bersamaan dengan pengumuman itu, Polwil Surabaya memperingati masyarakat agar waspada terhadap tiga jenis kejahatan, yaitu perampokan nasabah bank, pembunuhan, dan pemerkosaan. Sejak Januari hingga Mei 1997, tiga jenis kejahatan itu membukukan catatan masing-masing 11 kasus, 13 kasus, dan tujuh kasus.
Khusus untuk perampokan nasabah bank, menjelang dan sehabis pemilihan umum kemarin tercatat 20 kasus, yaitu 11 kali pada Mei dan sembilan kasus pada Juni 1997. Polisi juga menaksir kerugian materiil sebesar Rp 1,5 miliar.

Polisi patut memperingatkan masyarakat karena penjahat di Jawa Timur memang dikenal nekat. Terutama perampok nasabah bank. Mereka bukan saja nekat menjarah korbannya dalam keramaian pada siang hari, tapi juga acap kali mengancam jiwa para korbannya dengan senjata tajam maupun api. Berikut ini adalah contohnya.

Siang itu, 30 Juni 1997, Wanto, 35 tahun, dan Ugeng Lukito, 35 tahun, keduanya karyawan PT Indolok Bakti Utama, baru mengambil uang di Bank Central Asia Cabang Tunjungan, Surabaya. Ketika korban membelokkan motornya ke Jalan Kartini, tiba-tiba mereka dijegal dua pengendara motor Yamaha FIZ. Belum lagi sadar apa yang terjadi, dua orang pengendara motor Yamaha RX King mengayunkan gobangnya ke tali tas yang dililitkan ke tubuh Wanto. Dalam sekejap, plaass... uang tunai Rp 7,8 juta raib disambar perampok.

Masih Juni, dua perampokan bersenjata terjadi berbarengan. Korbannya bernama Hartono, karyawan UD Muria Delapan. Sepulang dari bank, Hartono dirampok oleh enam pria bermotor dan kehilangan uang Rp 5 juta. Yang kedua adalah Lilik Ernawati, guru SMA PGRI Kemayoran Baru. Ibu guru itu dicegat tiga lelaki bersenjata golok persis di depan kantor Bank Tabungan Pensiunan Negara. Tas Lilik berisi uang Rp 400 ribu dan kalung emas senilai Rp 1,5 juta raib disambar penjahat yang kabur dengan motor. Beberapa hari kemudian, secara beruntun, para penjahat itu kembali beraksi sehingga total kerugian para korban mencapai puluhan juta rupiah. Memang, sejauh ini belum jatuh korban jiwa akibat aksi-aksi perampokan itu.

* Terbilang Profesional

Yang barangkali membuat polisi geregetan adalah keberanian para penjahat Jawa Timur menjarah kantor-kantor pemerintah. Contoh terbaru adalah perampokan terhadap Mashaji dkk., karyawan Pemerintah Daerah Kotamadya Surabaya, di lobi kantor itu pada medio Juni 1997. Kasus itu sempat mencuat karena para korban
melawan sehingga para perampok gagal menyabet uang Rp 37 juta. Lebih dari itu, sebagian dari pelaku tertangkap, berikut sepucuk senjata FN-45. Untuk keberanian itu, Wali Kota Surabaya, Cak Narto, memberikan hadiah Rp 3 juta kepada Mashaji dkk.

Beberapa bulan sebelumnya, kejahatan serupa menimpa Ny. Arie Susilowati, karyawan Pemerintah Daerah Jawa Timur. Dalam peristiwa itu, para perampok berhasil menggasak uang Rp 85 juta, sepulang korban mengambil uang di Bank Jawa Timur. Namun, pada Mei 1997, Polda Jawa Timur berhasil menangkap Abdul Azis dan Mamat Borneo dalam suatu operasi perang melawan bandit. Dalam catatan kepolisian, kedua orang itu memang terbilang profesional dan merupakan anggota komplotan Tommy dkk. Tommy belakangan tewas ditembak setelah merampok nasabah sebuah bank di Jalan Darmo, Surabaya. Selain Tommy, polisi juga "melewati" tiga penjahat bank lain yang dianggap berbahaya. Dengan demikian, jumlah penjahat yang telah didor polisi ada sembilan orang. Perinciannya: delapan pelaku perampokan nasabah bank dan seorang lagi pencuri kendaraan bermotor.

Yang perlu diperhatikan, para perampok bank itu umumnya punya pola kerja dan ciri-ciri yang agak mirip. Di antaranya, beroperasi pada jam kantor, pukul 09.00 sampai pukul 15.00 atau pukul 16.00 hingga pukul 22.00. Mereka hampir pasti bersenjata, minimal golok atau pisau garpu. Beberapa penjahat menggunakan pistol. Dan terakhir, ini yang menarik, mayoritas perampok itu memercayakan kendaraan operasi ke Yamaha RX King. Apakah aksi-aksi perampokan bank itu disponsori Yamaha? Tentu saja tidak!

Laporan Zed Abidin dan Abdul Manan (Surabaya)

D&R, Edisi 970823-001/Hal. 103 Rubrik Liputan Khusus

Saturday, August 09, 1997

Bukan Salah Bunda

UU Kewarganegaraan dinilai menyengsarakan wanita. Sudah banyak kasusnya.

KEKHAWATIRAN kerap menghantui sanubari Waty. Karyawati sebuah perusahaan di Jakarta itu waswas bila anak semata wayangnya, Atiq Rahman, lima tahun, hilang dari pelukannya. Soalnya, bekas suaminya, Ali, tetap berupaya meraih Atiq secara tidak sah.

Waty, warga negara Indonesia, dan Ali, warga Pakistan--keduanya kini berusia 34 tahun-- menikah di Bogor pada tahun 1992. Belakangan, rumah tangga mereka oleng. Ketika Atiq berusia sembilan bulan, bocah itu dilarikan Ali ke Pakistan.

Tentu saja Waty galau. Dia melapor ke polisi, tapi Ali tak terjangkau hukum Indonesia. Di imigrasi, Ali juga tak bisa dicekal karena ia dan Atiq sama-sama berkewarganegaraan Pakistan.

Saking kesalnya, Waty segera mengajukan perceraian dengan Ali ke Pengadilan Agama Bogor, dan dikabulkan pada Oktober 1993. Setelah itu, dia menyusul Atiq ke Pakistan.

Melalui pengadilan di Lahore, Pakistan, Waty bisa memperoleh hak perwalian atas Atiq. Maka, setelah satu setengah tahun memburu Atiq, pada 1994, Waty berhasil membawa kembali buah hatinya itu ke Tanah Air.

Ternyata, derita Waty masih panjang. Kini, dia harus tetap mengurus perpanjangan izin tinggal sementara dan paspor Atiq di Indonesia. Dia juga mesti membayar pajak Atiq selaku orang asing. Itu semua dilakukannya sampai Atiq berusia 18 tahun. Kalau tidak, Atiq bisa dideportasi.

* Atiq-Atiq Lain

Ternyata pula, banyak wanita bernasib seperti Waty. Sebut saja pengalaman pahit Erna Wouthuysen, 30 tahun, yang menikah dengan Arnold, warga Belanda. Pada 16 November 1991, buah perkawinan mereka, Samantha, empat tahun, diboyong secara paksa oleh ibu Arnold, Ny. Ochtman, ke Belanda dengan bantuan imigrasi Bandung. Lewat perjuangan gigih nan lama, akhirnya Erna bisa membawa pulang Samantha.

Demikian pula derita Atik Kristia Yuliani, 28 tahun, di Surabaya. Anaknya, Andrea, empat tahun, hasil perkawinan dengan warga Jepang, Mitsuo Miyakoshi, akan dideportasi oleh imigrasi pada 5 September 1996. Karena reaksi masyarakat, untunglah, imigrasi bisa mengerti dan tak menerbangkan Andrea ke luar Indonesia.

Selalu, begitu problemnya bagi wanita Indonesia yang menikah dengan pria asing. Itu bila mereka punya anak, lantas perkawinannya retak atau bahkan bercerai. Dan, si ibu lalai mengurus izin tinggal sementara anaknya di Indonesia.

Belum lagi bila si anak harus dididik di sekolah asing di sini. Tentu biayanya tinggi, sementara uang nafkah dari bekas suaminya tak besar atau malah tak kunjung dikirimkan.

Sewaktu kasus Samantha atau Andrea mencuat, orang kerap tergugah rasa kemanusiaannya. Sementara pihak imigrasi yang merasa sekadar menjalankan aturan hanya berujar, "Itulah risiko kawin dengan orang asing."

Padahal, kasus begitu akan selalu terjadi. Sebab, "Akar persoalannya ada pada Undang-undang Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958. UU itu mendiskriminasikan perempuan, menghilangkan hak si ibu untuk ikut menentukan kewarganegaraan anaknya," kata Nursyahbani Katjasungkana dari
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK).

UU Kewarganegaraan, yang mengatur status kewarganegaraan berdasarkan asas keturunan (ius sangguinis), menentukan bahwa kewarganegaraan si anak mengikuti bapaknya. UU yang dibuat mengikuti UUD Sementara tahun 1950 itu, memang, menganut sistem kesatuan kewarganegaraan menurut budaya bapak (paternalistik).

* Ubah Undang-undang

Agar kasus-kasus tadi tak terulang, sebagaimana hasil diskusi yang diselenggarakan LBH APIK pada Senin, tanggal 21 Juli lalu, UU Kewarganegaraan yang sudah 39 tahun itu harus diubah.

Tapi, bukan dengan menggantikan status kewarganegaraan menurut asas keturunan (ius sangguinis) menjadi asas berdasarkan tempat kelahiran (ius soli)--seperti sebelum UU Kewarganegaraan Nomor 62 Tahun 1958 berlaku.

Namun, "Dengan asas persamaan hak antara wanita dan pria untuk menentukan kewarganegaraan si anak," ujar Nursyahbani. Asas persamaan hak sudah lama dikumandangkan oleh Konvensi PBB Tahun 1981, yang diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 7 Tahun 1984.

Caranya, "Pengadilan yang memutuskan siapa yang lebih berhak menentukan: ibu atau bapaknya," kata Asnifriyanti Damanik, juga dari LBH APIK.

Kalau perlu, "Pengadilan berani melakukan terobosan untuk menetapkan status kewarganegaraan si anak. Kalau menunggu UU penggantinya selesai dibuat, sampai kapan ada perubahan?" kata Ida Sampit Karo-karo, yang menangani perkara Andrea, kepada Abdul Manan dari D&R.

Laporan Multa Fidrus (Jakarta)

D&R, Edisi 970809-051/Hal. 86 Rubrik Hukum