Skip to main content

Presiden Buka Rapat Kerja KB Nasional

Senin, 21 Maret 2005 | 20:15 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara resmi membuka acara Rapat Kerja Nasional Keluarga Berencana di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/3). Rapat kerja yang akan berlangsung 24 Maret 2005 ini mengambil tema "Dengan semangat kebersamaan, kita tingkatkan ketahanan penduduk dan keluarga sebagai landasan membangun citra dan martabat bangsa."

Selain 300 peserta rapat kerja, yang juga ikut datang dalam acara ini adalah Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Alwi Sihab, Menteri Kesehatan Siti Fadilah Sapari, Menteri Dalam Negeri Ma'ruf dan Menteri pekerjaan Umum Joko Kirmanto.

Kepada peserta rapat, Presiden menekankan pentingnya keluarga berencana dalam ikut mendorong terciptanya pembangunan sumber daya manusia. Presiden juga menerangkan beberapa masalah yang dihadapai bangsa ini, di antaranya soal tenaga kerja yang mencapai 10 persen. "Kita berharap dengan pertumbuhan 6,5 persen akan menciptakan lapangan kerja baru," kata Presiden.

Kepala Badan Koordinasi Keluarga Bencana Nasional (BKKBN) Sumarjati Arjoso, dalam sambutannya mengatakan, ada beberapa daerah yang hingga kini belum memberi perhatian memadai terhadap program KB. Dari data yang dimilikinya, masih ada sekitar 5,6 persen pemerintah daerah yang belum memutuskan kelangsungan program KB. Lainnya, 72 persen sudah mempunyai perda kelembagaan KB, 3,4 persen telah punya rancangan peraturan daerah dan 19 persen telah membentuk kelembagaan sementara untuk menangani soal ini.

Abdul Manan - Tempo

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.