Monday, February 22, 1999

Mereka yang "Ditinggalkan"

Puluhan juta rakyat miskin pedesaan masih bertebaran di Tanah Air, apalagi dengan adanya krisis ekonomi. Mereka menjadi sasaran manipulasi politik dan korupsi pejabat setempat.

KRISIS ekonomi tak pelak lagi membuat rakyat Indonesia makin miskin, terutama mereka yang tinggal di pedesaan. Itu merupakan istilah telanjang, tanpa basa-basi, karena para birokrat juga punya istilah khusus yang lebih "halus" untuk desa miskin, yakni "desa tertinggal". Maka, program bantuan untuk mengentaskan kemiskinan itu disebut bantuan Inpres Desa Tertinggal (IDT).

Kemiskinan rakyat dengan segala dimensinya jelas lebih dari sekadar soal angka dan data. Namun, mungkin perlu juga menyajikan angka ini, untuk mendapat gambaran. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sampai 1996/1997, dari jumlah total 65.424 desa di Indonesia ada 28.223 desa yang menerima bantuan IDT atau mencapai 43,1 persen.

Dari data itu, secara absolut jumlah desa miskin yang menerima bantuan IDT terbanyak ada di Daerah Istimewa Aceh, yakni 3.132 desa. Disusul Jawa Tengah (2.524 desa), Jawa Timur (2.048 desa), Irianjaya (2.280 desa), Sumatra Utara (1.880 desa), Nusa Tenggara Timur (1.740 desa), dan Maluku (1.517 desa).

Namun, dari segi persentase, kondisi terburuk ada di Nusa Tenggara Timur, Timor Timur, Maluku, dan Irianjaya, karena 100 persen atau seluruh desa di masing-masing provinsi itu adalah desa miskin ! Disusul oleh Kalimantan Timur (82,9 persen), Kalimantan Tengah (80,7 persen), Sulawesi Tengah (65,1 persen),
Kalimantan Barat (56,4 persen), Nusa Tenggara Barat (55,7 persen), DI Aceh (55,6 persen), dan Sulawesi Tenggara (55,0 persen).

Dari melihat persentase ini saja, sebetulnya sudah jelas amat banyak yang harusdikerjakan untuk memberdayakan warga miskin ini. Dari 27 provinsi, cuma dua provinsi yang persentase desa miskinnya di bawah 20 persen, yakni DKI Jakarta (4,2 persen atau 11 desa) dan Bali (17,4 persen atau 11 I desa). Semua ini adalah angka sebelum krisis moneter melanda Indonesia.

Adapun Biro Pusat Statistik menyatakan, pada tahun 1998 ada 79,4 juta penduduk miskin di Indonesia, yang terbagi 56,8 juta di pedesaan dan 22,6 juta di perkotaan. Kriterianya: penduduk desa yang pengeluaran per kapitanya kurang dari Rp 41.558 dianggap di bawah garis kemiskinan, sedangkan untuk penduduk kota angka itu adalah Rp 52.470.

Padahal, apa yang bisa dibeli rakyat sekarang ini dengan uang sebanyak itu? Ini soal otak-atik angka. Jika kriteria pengeluaran ini kita naikkan sedikit saja, jumlah warga miskin akan bertambah. Jadi, kondisi riil di lapangan bisa menjelaskan lebih banyak.

Satah satu desa di Kodya Bandung, Jawa Barat, yang tergolong paling miskin ada di sekitar Kecamatan Kiaracondong, yakni De.sa Sukapura. Krisis ekonomi akhir-akhir ini makin memperburuk keadaan warga desa, yang terletak tak jauh dari pabrik senjata PT Pindad itu. Bila sebelum krisis separo penduduknya
berpenghasilan di bawah Rp 100.000, kini menjadi di bawah Rp 85.000 per bulan.

Belum lagi mereka yang tinggal di rumah tidak permanen atau kontrakan. Umumnya, mereka adalah pedagang dan buruh pabrik. Pembayaran kontrakan pun sering tertunda, karena untuk makan saja sudah kewalahan. Kemiskinan di desa dekat rel kereta api itu makin jelas jika kita melewati rumahrumah penduduk. Penampilan warga begitu apa adanya, seperti "gembel", dan tak jarang menunjukkan wajah sinis kepada pendatang.

* Mengandalkan "Daging Lebaran"

Tatapan mereka yang begitu tajam dan menunjukkan kehampaan sering membuat pendatang ketakutan. "Melihat mobil masuk ke sini saja, langsung jadi pusat perhatian warga. Dan anak-anak kecil pun suka mengetok-ngetok pintu mobil, meminta duit!" ucap Aat, 55 tahun, warga Sukapura dan ayah lima anak.

Menurut dia, kondisi ini sudah lama berlangsung. Sekarang bertambah parah karena banyak buruh yang di-PHK akibat krisis ekonomi . "Ah, duka atu cep, pokokna atos pasrah wae (Ah, sudahlah. Pokoknya kita pasrah saja)," ujar Aat.

Bagi kaum ibu di Sukapura, soal gizi tidak pernah terlintas di benak. Karena keterbatasan makanan atau minuman bergizi, apalagi susu, tak jarang seorang anak berusia 3 tahun masih disusui ibunya. Jangankan untuk membeli susu bubuk, untuk menyediakan air matang saja sulit, karena untuk memasaknya perlu minyak tanah yang tak terbeli oleh mereka. Jika ada uang, lebih baik membeli makanan daripada membeli minyak tanah. "Ah, atos biasa minum air mentah," ujar Ny. Ellis, yang suaminya menjadi pemulung.

Pola makannya sendiri pun sangat terbatas. Ada yang makan satu kali sehari, satu kali dua hari, semua bergantung rezeki yang diperoleh. "Makan daging kambing saja bisa-bisa cuma 3-4 kali setahun. Itu pun kalau sedang Lebaran," tuturAmih Titi, 40 tahun.

Maka, ketika akan ada pembagian zakat fitrah menjelang Lebaran, di satu rukun warga (RW) saja tak kurang dari 300 warga harus mendapat jatah zakat. Karena ada 12 RW dan rata-rata ada 300 warga miskin dari tiap 1.000 penduduk di tiap RW, berarti sekitar 3.600 pcnduduk atau 30 persen masuk kategori miskin. "Jika Lebaran, menyenangkan sekali, karena bisa makan daging," kata Amih, lebih lanjut.

Meski kondisi ekonomi begitu mengimpit, jumlah kelahiran anak tidak begitu terganggu. Katena, sejak 1970-an sudah tertanam pola hidup yang menggantungkan pada warisan keluarga lurun-temurun. Tentu pendapatan dan pcngeluaran tidak seimbang karena warisan semakin berkurang, sedangkan penggunanya bertambah terus.

Memang, sekitar tahun 1980-an keadaan agak lumayan karena para lulusan sekolah menengah bisa mendapat pekerjaan sebagai buruh pabrik. Tetapi, sebelum banyak pendapatan bisa ditabung, gelombang PHK menghantam. Maka, penduduk kembali bergelut dengan kehidupan masa lalunya, seperti berjualan mainan anak dan memungut barang bekas.

Kalau soal makanan, ada kisah tersendiri tentang Desa Krincing, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, JawaTimur, yaniuga tergolong miskin dan sangat kekurangan sarana umum. Sehari-hari, warga Krincing biasa makan tiwul, yakni makanan yang berasal dari ketela pohon (singkong).

Cara membuat tiwul, prosesnya adalah ketela pohon itu dikuliti dan dijemur. Setelah kering, dibersihkan dan ditumbuk. Hasil tumbukan yang halus dipisahkan dengan ayakan, dan yang masih kasar ditumbuk lagi sampai halus. Dan itulah yang menjadi makanan sehari-hari. Kadang tiwul itu juga dicampur dengan beras.

Menurut warga Krincing, mereka sudah terbiasa makan tiwul sejak dahulu. Tanah di sana yang berbukit-bukit memang tidak memungkinkan untuk membuat sawah. "Karena itu, kalau makan nasi. terasa kurang mantap. Dan, bekerja bisa kurang tenaga. Dan yang paling terasa lagi, kalau makan nasi, badan terasa lemas. Kalau di ladang, biasanya ngantuk," kata seorang warga.

* Ditipu Golkar

Warga desa juga rawan "penipuan politik". Desa Krincing sudah lama tak punya jalan desa, sehingga menyulitkan warga untuk pergi ke mana-mana. Listrik juga belum masuk. Pada Pemilihan Umum 1997 lalu, Camat mengalakan, kalau pemilu sukses -- artinya, Golongan Karya (Golkar) menang-warga boleh minta sesuatu. Waktu itu, warga minta dibangunkan jalan. Namun, setelah Golkar menang sampai 95 persen di sana, jalan itu tak kunjung terwujud sampai sekarang.

Meski sudah miskin, bukan berarli penduduk desa bebas dari penindasan lain. Bantuan yang sedianya ditujukan bagi mereka sering masih "disunat" penyalur atau perantara, yang biasanya adalah pejabal daerah setempat, mulai dari kepala desa sampai lurah, camat, dan entah siapa lagi.

Itulah yang terjadi di Desa Rugemuk, Kecamatan Pantailabu, Kabupaten Deliserdang, 37 km arah timur Iaut Medan. Menurut seorang aktivis lembaga nonpemerintah Yapesda di Pantailabu, Mat Baeni, desa yang mayoritas warganya nelayan itu sebenamya sangat layak menerima dana Jaring Pengaman Sosial (JPS).

Namun, masyakat enggan mengusulkan kepadakepala desa untuk mengupayakan dana JPS itu. Mengapa? "Mereka percaya, dana JPS itu akan disunat sampai 30 persen, sedangkan kuitansi yang harus mereka tanda tangani nilainya 100 persen," ujar Baeni.

Untuk membantu mengentaskan kemiskinan, Direktur Eksekutif Yapesda itu melibatkan warga desa dalam program pembibitan tanaman bakau. Kata Baeni, bibit bakau per batang bisa laku Rp 300. Jadi, kalau warga Rugemuk punya 100 bibit saja, mereka sudah sangat terbanlu.

Gambaran kemiskinan memang akrab dengan masyarakat Kecamatan Pantailabu. Uniknya, warga yang miskin tidak hanya berasal dari komunitas Melayu, tetapi juga etnis Tionghoa. Di sana, orang Tionhoa umumnya juga mencari nafkah sebagai nelayan tradisional. Selain itu, menjadi penjaga ternak bebek milik para tauke dari Medan. Banyak juga yang berkebun.

Kemiskinan rakyat memang punya banyak wajah. Tapi, dari sekian banyak bentuk kemiskinan, yang terburuk adalah kemiskinan jiwa, yakni "kemiskinan" para elite penguasa atau pengeksploitasi, yang langsung atau tidak langsung menyebabkan krisis dan memperberat kemiskinan sosial-ekonomi rakyat kecil ini.

Satrio/Laporan Abdul Manan (Surabaya), RUdianto Pangaribuan (Bandung), dan J. Anto (Medan)

D&R, Edisi 990222-028/Hal. 72 Rubrik Daerah

Monday, February 15, 1999

Nasabah Kebagian Susahnya

Kendati pemerintah menjamin dana nasabah, likuidasi masih dianggap menakutkan. Sampaikap danasabah dijamin?

PIMPINAN teras Bank Nusa Nasional (BNN) sempat geram. Gara-garanya pemerintah mengumumkan hendak melikuidasi bank-bank pada akhir Februari mendatang, dan BNN yang milik Aburizal Bakrie itu kecipratan getahnya. Setelah pengumuman itu, BNN diserbu para nasabahnya untuk menarik kembali tabungan dan depositonya. "Untung saja yang narik hanya nasabah di counter. Coba bayangkan bila nasabah besar ikut menarik rekeningnya," keluh Kurnia Achmadin, Direktur BNN.

Ya, bisa dipahami bagaimana paniknya karyawan BNN memperoleh serbuan mendadak seperti itu. Namun, kejadian itu boleh jadi tidak hanya dialami BNN, tapi juga oleh bank-bank yang terkena isu likuidasi. Persoalannya, mengapa pemerintah tidak pernah belajar dari pengalaman dua kali sebelumnya, tahun 1997 dan 1998 (baca: Tiada Ampun bagi Bank Kategori C). Memang, pemerintah selama ini menjamin semua deposan nasabah deposito, giro, dan tabungan seluruhnya ditambah suku bunga pasar.

Tentu serbuan nasabah tak perlu terjadi jika pemerintah mampu menjelaskan apa makna dan kriteria likuidasi he masyarakat umum. Ini pula yang dinlinta Ketua Umum Perhimpunan Bank-Bank Nasional Swasta (Perbanas) Gunarni Suworo. Likuidasi pun harus transparan. "Kalaupun ada likuidasi, Perbanas ingin tahu kriteria yang ditetapkan. Likuidasi juga harus adil karena ada efek negatif di dalamrlya, ada pemutusan hubungan kerja yang menciptakan penganggur baru, conflict of conficence atau turunnya kepercayaan masyarakat," ujar Gunarni kepada D&R.

Adrian Rusmana, Head of Reearch BNI Securities bisa memahami kritikan masyarakat terhadap pemerintah yang tak terbuka mengumumkan kategori setiap bank tersebut. Persoalannya, masyarakat awam tahunya,alau bank kategori A pasti lebih bagus dari bank kategori B. Karena itu, mereka akan panik memindahkan uang dari B ke A, atau dari C ke A. "Maka dari itu, saya kurang setuju kalau pemerintah menggolongkan bank menjadi A, B, dan C. Sebab, walaupun bank masuk kategori A tapi fungsinya terhadap masyarakat tidak ada, ya, ditutup saja," katanya.

* Pengalaman Nasabah

Adrian mencotohkan ada beberapa bank kategori A, namun tidak dikenal masyarakat luas. Penjelasan Adrian itu menggarisbawahi berbagai pengalaman para nasabah selama periode likuidasi lalu. Berbagai pengalaman nasabah seperti Anwar Budiman, mantan nasabah South East Asia Bank, dan H. Sukri, pengusaha besi dari Madura, nasabah Bank Harapan Sentosa (BHS) dan Bank Pinaesaan. Kedua nasabah ini sampai melibatkan anggota DPR, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan Soedradjat Djiwandono, Gubernur Bank Indonesia (BI) waktu itu.

Kedua nasabah itu menghabiskan waktu sampai sepuluh bulan. Apalagi keduanya menyimpan deposito dalam jumlah ratusan juta rupiah, bahkan H. Sukri untuk BHS menitipkan Rp 2,5 miliar. Kedua nasabah yang sempat menjadi ketua kelompok nasabah korban likuidasi ini menilai tanggung jawab pemerintah hanya di mulut. Sebab, selama ketidakpastian itu, mereka berdua tidak sedikit mengeluarkan ongkos yang tidak kecil artinya. Mulai ongkos transportasi Jakarta-Surabaya sampai penginapan. Bahkan, karena terlalu jengkel dan diombang-ambingkan berbagai pihak, H. Sukri pernah mengancam BI. "Kalau tidak diperhatikan, Bank Indonesia akan saya duduki bersama 50 ribu orang," kenangnya. Repotnya sekarang, penjaminan pemerintah atas dana nasahah ada batasnya. Desember 1999, penjaminan itu akan berakhir. Jadi, kalau ada likuidasi selepas Desember nanti, dana nasabah bisa saja melayang. Ingat kasus penutupan Bank Suma? Hingga kini banyak nasabah yang duitnya belum kemhali. Jadi, hati-hati setelah Desember 1999. Kalau Anda punya uang banyak, pilih bank yang baik.

F.H,R./Laporan Febrina M.S. dan Selvester Keda (Jakarta), Abdul Manan (Surabaya), J. Anto (Medan)

D&R, Edisi 990215-027/Hal. 58 Rubrik Liputan Khusus

Monday, February 01, 1999

Tangkap Pemicunya, Jangan Cuma Pelurunya

Provokator diomong-omongkan, ditangkap, tapi sejauh ini belum diungkapkan apa dan siapanya. Tidakkah memberikan daya tahan masyarakat lebih bermanfaat?

GAWAT! Sekitar 300 provokator masuk Manado dan siap bikin rusuh, pekan lalu. Gubernur Sulawesi Utara sendiri yang menyatakan itu kepada pers. Ada sinyalemen, provokator itu masuk Manado setelah membuat rusuh di Ambon.

Lalu, menurut harian Bali Post edisi Selasa 26 Januari, provokator juga sudah menyebar di Jawa TimurHarian tersebut mengutip pemyataan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur K.H. Hasyim Muzadi daul Pangdam Brawijaya Mayjen TNI Ryamizard.

Kiai Hasyim Muzadi mendeteksi munculnya provokator lewat beberapa pondok pesantren. Katanya, ia mendapat laporan bahwa sejumlah orang mendatangi beberapa pondok, lalu mengajak para santri melakukan aksi balas dendam berkaitan dengan kasus Ambon dan Kupang. Menurut orangorang yang datang itu, kasus Ambon dan Kupang menghina umat Islam.

"Mereka bertemu Kholil As'ad, pemimpin pondok pesantren di Situbondo," tutur Kiai Hasyim kepada pers, Senin, 25 Januari pekan lalu, dalam acara dialog antarulama. tokoh masyarakat, dan Muspida Jawa Timur di Surabaya. "Mereka itu mencoba mengadu domba antara umat Tslam dan umat lain. Untungnya Pak Kholil mengontak saya," lanjutnya. Alhasil, "provokasi" orang-orang tak dikenal itu tak mempan. Jawa Timur, sampai akhir pekan lalu, aman. Adapun Gubernur Sulawesi Utara E.F. Mangindaan mengaku punya pengalaman langsung dengan provokator. Di Gorontalo katanya, ia ditantang oleh empat pemuda. Begitu ia keluar, pemuda itu lari, tapi tertangkap oleh petugas. Mereka, menurut gubernur, berniat bikin kacau, dan berniat membuat kondisi sedemikian rupa sehingga Gorontalo mau memisahkan diri dari Republik Indonesia (lihat E.E. Mangindaan: "Lebih Baik Hilang Rp 100 Juta... ").

* Halalbihalal Pangab

Seperti diketahui, istilah provoator menjadi perhatian khusus setelah kasus kerusuhan di Ambon. Sebelumnya, istilah ini pun telah digunakan oleh beberapa pihak untuk menyebut mereka yang dianggap memprovokasi massa untuk melalukan kerusuhan, tapi belum ada perhatian khusus.

Sejauh yang bisa diriset, tampaknya islilah provokator menjadi perhatian setelah beberapa pejabat dan tokoh mayarakat seeara bersinamhungan berbicara soal "provokator". Mula-mula adalah Pangdam Tnkora, Mayjen Amir Sembiring, yang wilayahnya meliputi Maluku dan Irianjaya yang bilang bahwa kerusuhan di Ambon digerakkan oleh provokator. Itu dikatakannya ketika panglima itu bertemu para tokoh agama, tokoh masyarakat, birokrat, dan ABRI di Ambon. Sesudah itu, K.H. Abdurrahman Wahid, Ketua PBNU, ketika menjawab pertanyaan pers juga menyebut-nyebut soal provokator: Bahkan, Kiai Cigajur ini menambahkan bahwa provokator di Ambon itu anak buah preman yang tinggal di Ciganjur, Jakarta. Orang lalu menebak-nebak siapa yang dimaksud Gus Dur. Ada yang menuduh nama yang dimaksud (Gus Dur adalah Yorries. Kctua Umum Pemuda Pancaiila. Kenapa? Menurut wartawan Kantor Berita Antara di Ambon yang ditelepon oleh DR, di Amhon sudah tersebar info bahwa para provokator itu anak buah Yorie Raweyai.

Tentu, info itu bisa benar, bisa tidak. D&R pun mewawancarai Yorries, dan yang bersangkutan membantah keras (lihat D&R 25-30 Januari).

Dan "provokator" makin menjadi perhatian setelah acara halalbihalal Pangab Jenderal Wiranto dengan kelompok Ciganjur dan tokoh masyarakat, Ahad, 24 Januari lalu, di Jalan Senaopati, Jakarta Pusat. Pada kesempatan itu Pangab menyatakan akan menindak tegas provokator kerusuhan, dan mengungkapkan siapa di belakangnya.

Tapi, sampai akhir pekan lalu, belum ada penjelasan dari siapa pun tentang apa dan siapa provokator yang sudah disebut-sebut. Kepala Dinas Penerangan Polri, Brigjen Togar Sianipar, menyatakan memang dari sekitar 90 orang yang ditahan di Ambon karena keru.suhan, 37 di antaranya disangka provokator. Tapi, belum diperoleh bukti bahwa mereka benar-benar memprovokasi kerusuhan, bukan cuma ikut-ikutan. Pengusutan masih terus dilakukan, kata Brigjen Sianipar.

Bagaimana di Manado? Sama saja, belum jelas. Aparat keamanan memang sudah menanyai pemuda-pemuda pendatang yang mencurigakan. Mereka konon ber-KTP palsu. Tapi, sejauh ini mereka hanya diamati, karena tak ada alasan untuk menahan mereka, apalagi menuduh mereka provokator dan menahannya (lihat Wanted, Provokator di Manado).

* Provokasi di gereja

Di Malang, Jawa Timur, hampir saja ada "provokator" ditangkap. Ceritanya, di Gereja Ijen Malang, Ahad, 24 Januari lalu. menurut Romo Yosep Eko Budi Susilo Pr., masuk seseorang berumur sekiar 25 tahun (belakangan diketahui bernama Saiful Anwar). Orang tersebut bercelana hitam, berbaju putih, masuk ke altar (tempat duduk imam).

Waktu itu jemaat gereja baru saja selesai melakukan misa. Orang itu lantas menurunkan Alkitab, dan menginjak-injaknya. Tindakan itu diketahui oleh koster (petugas gereja yang menyiapkan acara kebaktian). Saat ditegur, "Jangan", orang tersebut diam saja malah ia melangkah ke ruang sakresti (tempat/ruang bagi imam atau romo melakukan persiapan diri sebelum acara kebaktian). Di situ, menurut Romo Yoseph Eko kepada D&R, orang tersebut kencing. Koster lalu menangkap tangannya, dan menanyainya kenapa berbuat seperti itu. Orang itu tak melawan tapi tetap diam.

Akhirnya pihak gereja menelepon aparat di komando resor militer (korem). Tak lama kemudian datang petugas dari komando distrik militer (kodim), dan membawa orang tersebut. Rupanya, masih cerita Romo Eko, korem memerintahkan orang kodim untuk membawa orang tersebut. Dan ternyata, orang itu tak sendiri. Ada dua orang lagi yang menunggu di luar. Ketika didekati, keduanya kabur.

Menurut pihak kodim, sampai esok harinya, Senin, 25 Januari, orang yang dibawa dari gereja itu tetap membisu. Sore hari, orang tersebut diserahkan ke Polresta Malang, karena ini memang urusan polisi. Baru di kepolisian diketahui identitasnya. Ia beralamat di Jalan Jombang, Malang, mengaku bernama Saiful Anwar.

Polisi kemudian mendatangkan orang tua Saiful Anwar, juga termasuk Mgr. Sandojo dari Gereja Ijen. Kemudian polisi menyatakan dugaannya bahwa orang itu temyata stres, lalu dibebaskan. Yang tak bisa dipastikan oleh polisi, apakah stresnya itu benar atau cuma dibuat-buat.

Kabarnya, pihak gereja bersyukur bahwa kasus ini selesai tanpa menimbulkan kerusuhan. Ada yang menduga, andai saja pihak gereja tak bijaksana menangani soal ini, misalnya saja ada jemaat yang marah lalu memukul orang stres itu, dan kabar ini tersiar ke luar, bisa jadi akan terjadi insiden berbau suku agama ras dan antargolongan (SARA). Biasanya, kabar yang terbang ke luar sudah dilebih-lebihkan tak persis kenyataan. Misalnya, dalam hal ini, dikatakan: ada orang dipukuli oleh orang Kristen.

Jadi, adakah provokator itu? Seperti kasus di gereja di Malang itu. andai kemudian terjadi kerusuhan, pastilah Saiful untuk sementara akLm dikatakan sebagai provokator, meski kepastiannya tentu di pengadilan. Meski dalam hal ini ada dua hal yang belum jelas benar. Pertama, kenapa di kodim Saiful tak terungkap identitasnya. Lalu, bila dia memang stres, siapa dua temannya yang kabur tersebut. Jangan-jangan yang dua itulah provokatornya, dan Saiful cuma korban yang dijadikan umpan kerusuhan-tapi gagal.

Juga di Manado, karena belum terjadi insiden apa pun, para pemuda yang ditanya KTP-nya oleh aparat, belum bisa disangka apa pun. Bila saja di sekitar tempat mereka tinggal terjadi kerusuhan dan ada yang melihat mereka berada di tengah massa, besar kemungkinan mereka akan ditahan dan disangka provokator.

Masalahnya, dari kerusuhan pertengahan Mei 1998 sampai kasus pembunuhan yang disangka dukun santet di Banyuwangi, Jawa Timur, provokator disebut-sebut, tapi pengungkapan apa dan siapanya tak pernah ada. Memang, dibuka pengadi lan juga, umpamanya untuk kasus Banyuwangi. Yang terjadi, istilah provokator menguap, dan para tersangka dinyatakan hanyalah warga biasa yang ikut-ikutan. Yang tak bisa dibuktikan apakah ikut-ikutan atau tidak adalah "tersangka" yang telanjur dibantai massa.

Menurut Choirul Anam, Ketua . Tim Pencari Fakta (TPF) PWNU untuk kasus Banyuwangi, provokatornya tak mudah ditangkap. "Provokator itu gerakannya begitu hebat," kata Cak Anam, yang juga Ketua Partai Kebangkitan Bangsa Jawa Timur itu. Nah, kalau provokatornya saja susah ditangkap, apalagi mereka yang berada di belakangnya, makin sulit diketahui.

Menurut temuan TPF PWNU, provokator itu mula-mula mendekati penduduk, dan meyakinkan bahwa seseorang di sekitar kampung itu adalah dukun santet. Setelah tuduhan itu tertanam, kadang provokator itu mengomando sendiri pembantaian itu, kadang hanya dengan berdiri di belakang.

Yang mendefinisikan provokator panjang-lebar adalah Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk kerusuhan pertengahan Mei. Tim ini yakin benar bahwa kerusuhan di Medan, Palembang, Lampung, Jakarta, Solo, dan Surabaya di pertengahan Mei disulut oleh provokator. Ini tentulah bukan sinyalemen sembarangan, karena anggota tim yang turun ke lapangan adalah para peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang dipercaya.

Temuan tim, provokator kcrusuhan Mei berkelompok tiga sampai 10 orang. Merea bisa mendatangi kerumunan massa dan memancing kerusuhan, atau bisa juga mereka datang sudah dengan massa. Cirinya: berpakaian biasa; memakai topi; rambut ada yang gondrong, ada yang cepak; celana jins? gelap, dan bersepatu hitam serta bersabuk hitam; membawa pentungan; naik sepeda
motor; beberapa orang bertampang preman dengan ciri badan tinggi, berambut pendek; umumnya laki-laki.

Para provokator itu umumnya bukan warga setempat, karena tak dikenali penduduk di situ. Biasanya mereka datang menggendong tas punggung, yang isinya ternyata batu-batu dan plastik-plastik berisi cairan yang mudah terbakar. Beberapa di antara mereka membawa telepon genggam. Ada yang berjaket, tapi ada pula yang berbaju seragam SMU lengkap dengan tanda-tandanya, tapi mereka tampak terlalu tua untuk seragam itu.

Tim ini juga menyimpulkan bahwa para provokator terampil dalam melakukan beberapa hal, antara lain: membakar ban, membakar gedung, membakar mobil. Terampil membongkar pintu, termasuk rolling door. Pintar memancing massa untuk mengikuti ulah mereka.

Temuan TGPF memang boleh. Tapi, untuk apa? Bisakah berpedoman perincian itu lalu ditangkap yang dianggap provokator, diajukan ke pengadilan, diungkapkan jaringannya?

* Yorries Raweyai

Apalagi bila kemudian muncul sejumlah sinyalemen dari berbagai pihak, masalahnya bisa menjadi kompleks. Misalnya dalam kasus Ambon, Yusuf Rahaimy, orang Ambon yang muslim, Kamis. 28 Januari pekan lalu, memberikan keterangan pers bersama Ketua Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam Ahmad Sumargono dan Ketua Pcrsaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Eggy Sudjana. Yusuf menyinyalir, dua pihak menjadi biang kerusuhan; yaitu kelompok separatis Republik Maluku Selatan yang muncul lagi", dan "kelompok politik yang frustrasi melihat perkembangan Islam di Ambon."

Sinyalemen ini mungkin benar, mungkin juga tidak. Yang jelas, yang diajukan Yusuf sudah semakin luas, tak cuma mempersoalkan provokator. Dalam satu hal, Yusuf sependapat dengan Ikrar Nusa Bhakti, peneliti LIPI yang pernah meriset kerusuhan massal di Tasikmalaya, Situbondo, dan Pekalongan. Menurut Ikrar, ada dua sebab yang menyebabkan Ambon rawan kerusuhan. Pertama, seperti yang dikatakan Yusuf: terjadi perubahan komposisi kependudukan, yang semula mayoritas Kristen menjadi mayoritas Islam. Akibatnya, masyarakat Kristen merasa insecure alias tidak aman.

Yang kedua adalah dugaan adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh Gubernur Saleh Latuconsina. Konon, Pak Gubernur suka menyalahi prinsip the right mm on the right place ketika mengangkat pejabat, sehingga menimbulkan ketegangan di antara elite birokrasi.

Sebab-sebab itu menurut Yusuf dan Ikrar lebih esensial daripada adanya provokator. Cuma, harus diakui kejelian provokator (dan promotomya) dalam melihat daerah yang menyimpan kerawanan hingga mudah dihasut, kata Ikrar. Menurut Yusuf, provokator yang preman itu cuma dipakai sebagai peluru. "Pemicu meluncurnya peluru itulah yang harus ditangkap," katanya.

Adapun Eggy Sudjana mengimbau bila benar sinyalemen Gus Dur bahwa orangorang yang setia kepada Soeharto yang meluncurkan provokator itu, agar mereka legowo dengan mundumya Soeharto. Eggy juga menyebut-nyebut nama Yorries Raweyai. karena disebut-sebut oleh Gus Dur. Katanya ia sudah mengklarifikasi soal ini, dan itu menyangkut nama "Milton", preman Ambon yang dekat dengan Yorries.

Sekali lagi lewat pendekatan provokator, untuk menyingkapkan kerusuhan sungguh mirip mengurai benang kusut. Tak heran janji Pangab mengusut provokator secara tuntas tcrmasuk siapa di belakang mereka tak ada harganya bila dipenuhi. Upaya ini tentu bisa dijadikan pangkal tolak mengungkapkan banyak hal seputar kerusuhan. Masalahnya, sejauh ini keputusan politik itu belum tampak dipraktikkan. Taruh saja kasus gereja di Malang itu; mestinya ada penjelasan, kenapa di kodim tak terungkapkan identias si pelaku dan baru di kepolisian. Lalu, bagaimana pula kaitannya dengan dua orang yang kabur itu.

Suka atau tak suka, Yusuf Rahaimy benar. Lebih berharga menangkap pemicu peluru danpada membekuk pelurunya. Masalahnya, untuk mengetahui pemicunya kan mesti ditangkap dulu itu pelurunya. Yang perlu dikatakan, jangan pula aparat lalu "menghilangkan" peluru yang sudah tertangkap, atau membiarkannya tanpa mengusut pemicunya.

Tapi yang penting--seperti ditulis di Perspektif--bagaimana membuat masyarakat punya daya tahan terhadap provokasi. Di gereja di Malang itu, adalah sebuah contoh bagaimana pengurus gereja dengan bijak mengelola "penyusup" hingga tak meledak kerusuhan. Inilah tampaknya yang perlu disampaikan kepada masyarakat sesering mungkin, secara terbuka. Tak mudah memang, tapi inilah yang bisa dllakukan dengan praktis untuk menanggulangi provokator.

Bambang Bujono/Laporan Eko Yulistyo, Reko Alum, Budi Nugroho, Andreas A. Purwanto, Abdul Manan (Surabaya) Patria Pombengi (Manado)

D&R, Edisi 990201-025/Hal. 15 Rubrik Liputan Utama