Monday, August 25, 2008

Berebut ‘Rezeki’ Sertifikasi Halal

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika punya pengalaman cukup panjang berurusan dengan sertifikasi halal untuk makanan, minuman, serta produk kosmetik. Berdiri pada 6 Januari 1989, ribuan produk sudah mendapat sertifikat dari lembaga yang berada di bawah Majelis Ulama Indonesia ini. Kini, tugasnya sebagai lembaga pemberi sertifikat halal terancam dicabut, setidaknya tak lagi menjadi pemain tunggal, dengan adanya Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang akan dibahas pemerintah dan DPR, September mendatang.

Lembaga Pengkajian, yang punya pengalaman 19 tahun menangani urusan tetek-bengek sertifikasi halal ini, pantas gusar. Dalam undang-undang yang masih berupa rancangan itu, kewenangan lembaga ini akan dipreteli. Pengusaha yang akan mengajukan sertifikasi tak lagi akan pergi ke Lembaga Pengkajian, melainkan kepada Menteri Agama. Otomatis, sertifikasi halalnya juga akan keluar dari Menteri Agama (lihat boks “Aturan Baru Produk Halal”).

Lembaga Pengkajian juga tak lagi menjadi penguasa tunggal untuk urusan sertifikasi halal. Lembaga yang lain diperbolehkan melakukan sertifikasi asalkan memperoleh akreditasi dari Menteri Agama. “Wewenang Lembaga Pengkajian terancam dikurangi,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Pengkajian Muhamad Nadratuzzaman.

Pemerintah punya dalih tersendiri untuk menjadikan urusan sertifikasi ini perlu diatur dengan undang-undang khusus. Direktur Urusan Agama, Departemen Agama, Mochtar Ali mengatakan, pemerintah memiliki tanggung jawab memberi tahu masyarakat yang mayoritas muslim tentang produk mana yang halal. Selama ini, masyarakat belum memahami pentingnya pelabelan produk halal, karena tidak terbiasa menanyakan kandungan bahan produk yang mereka beli. Padahal, saat ini produk olahan banyak beredar, seperti produk dalam kemasan kaleng, produk dengan campuran bahan kimia, atau produk kosmetik yang dibuat dari macam-macam jenis lemak. “Masyarakat awam tidak tahu mana yang haram atau halal,” katanya.

Dari rancangan undang-undang yang dibuat pemerintah, tak banyak yang berubah dalam urusan sertifikasi halal dibanding yang sudah berlaku selama ini. Sertifikasi ini, rencananya, tak akan tetap sukarela. “Pemerintah tidak akan mewajibkan,” kata Mochtar. Departemen akan melakukan sosialisasi supaya pemberian sertifikasi itu menjadi kebutuhan produsen dan tuntutan konsumen.

Pernyataan ini sedikit berbeda dengan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nasarudin Umar, yang dalam kesempatan terpisah mengatakan, dengan adanya undang-undang ini diharapkan ada kewajiban dari pelaku usaha untuk memasang label halal pada produknya. “Selama ini tak ada pemaksaan ketika ditangani Lembaga Pengkajian,” kata Nasarudin. Dalam rancangan undang-undang, memang, tak disebut tegas bahwa pengusaha wajib mendapatkan sertifikasi halal.

Selain soal tak wajibnya sertifikasi, hal penting yang diatur dalam rancangan itu adalah siapa yang akan menjadi penerbit sertifikat halal, yaitu Menteri Agama. Soal detail pengaturan tentang cara-cara untuk mengajukan sertifikasi, biayanya, akan diatur tersendiri melalui peraturan pemerintah. Selain itu, rancangan undang-undang yang terdiri atas 44 pasal itu juga memuat ancaman sanksi pidana dan denda bagi para pelanggar aturan ini. Pengusaha yang melakukan pelanggaran bisa kena pidana penjara dua sampai delapan tahun, dan denda dari Rp 1 miliar sampai Rp 6 miliar.

Soal rancangan ini, tentu saja, menjadi pergunjingan di kalangan pengusaha. Ketua Asosiasi Pengusaha Industri Pangan Indonesia Boediyanto berpendapat, selama ini tak ada keluhan selama lebih kurang 20 tahun Lembaga Pengkajian menangani sertifikasi halal. Sertifikasi sudah mencakup keamanan dan kehalalan produk. Untuk asal-usul bahan, pihak industri hanya tinggal meminta sertifikasi dari penyuplai tentang status kehalalannya. Prosedur ini mempermudah sertifikasi halal suatu produk pangan. “Mekanisme antara Majelis Ulama Indonesia dan industri itu sudah klop,” kata Boediyanto.

Boediyanto menduga Departemen Agama mempunyai rencana lain di balik pengesahan rancangan ini. “Ujung-ujungnya jualan label,” ujar Boediyanto. Jika nanti ada kewajiban untuk memasang label, maka dipastikan akan banyak keluhan. “Kalau produk makanan harganya cuma Rp 250 dan label halal harganya Rp 100, ya kan rugi,” kata dia. Kalau modelnya seperti ini, label tersebut akan jatuh ke konsumen, seperti cukai pada rokok.

Forum Komunikasi Pangan Indonesia, yang menampung 10-13 asosiasi Industri pangan, hanya berharap proses sertifikasi halal dipermudah dan biayanya tak mahal. Ketua Asosiasi Suroso mengatakan, ia setuju saja lembaga lain ikut melakukan sertifikasi. “Lembaganya boleh terbuka, sepanjang diakreditasi secara nasional,” kata dia.

Lembaga Pengkajian, kata Nadratuzzaman, pernah diajak bicara tentang rancangan undang-undang dan sertifikasi ini oleh Departemen Agama. Lembaganya juga menolak berada di bawah Departemen Agama. “Mereka (Departemen Agama) pikir, Lembaga Pengkajian ini bisnisnya MUI,” kata Nadratuzzaman. Dia mengungkapkan, sertifikasi memang ada biayanya, berkisar Rp 1 sampai Rp 5 juta. Hasil dari sertifikasi itu biasanya digunakan untuk biaya operasional. Maklumlah, kata dia, lembaga ini tak punya gedung dan fasilitas sendiri.

Selama ini, laboratorium untuk melakukan sertifikasi menggunakan laboratorium Institut Pertanian Bogor. Lembaga Pengkajian menilai, Departemen Agama tak punya kompetensi untuk melakukan tugas ini. Mochtar Ali mengatakan, kalau sertifikasi ini ada di tangan pemerintah, ia yakin biayanya bisa lebih murah lagi.

Wakil Ketua Komisi Agama DPR Hilman Rosyad Syihab berpendapat, sebaiknya pemerintah tak menjadi operator karena bisa menimbulkan konflik kepentingan. Pemerintah juga sebaiknya tidak usah ikut mencari untung dari soal ini. “Kalau mau ambil keuntungan, jangan dari situ. Cukup dari pajak saja,” kata anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu. Dia juga mengatakan Lembaga Pengkajian juga tidak berhak mengklaim sebagai yang paling kredibel. “Lembaga pemeriksa halal sebaiknya dibuka untuk umum. Siapa saja dapat menjadi lembaga pemeriksa,” kata dia.

Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Huzna Zahir khawatir soal label halal ini hanya akan menjadi bisnis baru dengan mengatasnamakan kepentingan konsumen. Sebab, produsen makanan, minuman, obat dan kosmetik itu jumlahnya ratusan ribu. Kalaupun sertifikasi dilakukan, ia setuju lembaganya tidak hanya satu. Selain melindungi konsumen, Huzna berharap pelabelan halal ini jangan membebani produsen.

Abdul Manan | Aqida Swamurti | Dianing Sari

BOKS: Aturan Baru Produk Halal

Inilah Calon Aturan Baru Produk Halal

Sejumlah ketentuan yang dimuat dalam Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal.

Tugas dan Wewenang (Pasal 3)
Pemerintah bertugas menyelenggarakan jaminan produk halal yang dilaksanakan Menteri Agama.
Menteri bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia atau departemen terkait
Majelis Ulama Indonesia bertugas menetapkan fatwa kehalalan produk menurut syariah.

Bahan Baku dan Proses Produksi (Pasal 5 dan 6)
Bahan baku yang digunakan untuk produk halal terdiri dari:
-Bahan utama
-Bahan tambahan
-Bahan penolong
-Bahan baku bisa berasal dari
-Hewan
-Ikan
-Tumbuhan
Bahan lain yang dihasilkan dari proses kimia, proses biologis, dan atau proses rekayasa genetik;
Bahan baku yang berasal dari hewan dihalalkan, kecuali hewan yang diharamkan berdasarkan syariah;
Bahan olahan nabati yang diharamkan oleh syariah ditetapkan Menteri berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Proses Produksi Halal (Pasal 8-10)
Hewan yang digunakan sebagai bahan baku produk halal harus disembelih dengan berdasarkan ketentuan syariah;
Alat yang digunakan dalam proses pengolahan produk halal wajib dipisahkan dari alat yang digunakan dalam proses produksi hewan yang diharamkan menurut syariah;
Tempat penyimpanan bahan baku, pengemasan, pendistribusian dan penyajian daging hewan wajib dipisahkan dari yang haram.

Cara Memperoleh Sertifikasi (Pasal 17-18)
Permohonan memperoleh sertifikat diajukan secara tertulis kepada Menteri Agama;
Setiap permohonan dikenakan biaya.

Pelaksana Sertifikasi (Pasal 21)
Lembaga pemeriksa sertifikasi halal dapat melaksanakan tugas setelah memperoleh akreditasi Menteri Agama.

Masa Sertifikasi Halal (Pasal 25)
Sertifikasi halal berlaku selama dua tahun dan diperpanjang dengan pemeriksaan ulang.

Sanksi Administratif (Pasal 33)
Sanksi administratif berupa:
Peringatan tertulis;
Pencabutan sertifikat;
Pembatalan sertifikasi pada sertifikat halal luar negeri;
Penarikan bahan baku atau produk dari peredaran.

Penyidikan (Pasal 34)
Selain polisi, yang bisa jadi penyidik atas soal ini adalah pejabat pegawai negeri sipil bidang agama.

Sanksi Pidana (Pasal 36-38)
Mencantumkan label halal tapi tak punya sertifikasi, bisa kena pidana penjara dua tahun dan atau denda Rp 1 miliar;
Pelaku usaha yang memasukkan bahan baku haram ke dalam produk halal bisa kena empat tahun penjara dan atau denda Rp 2 miliar;
Pelaku usaha yang mengimpor bahan produk tak sesuai dengan ketentuan bisa kena delapan tahun penjara dan atau denda Rp 6 miliar

BAHAN: Berdasarkan draf pemerintah tentang Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Koran Tempo, 25 Agustus 2008

Sunday, August 17, 2008

Jalan Panjang Menghapus Pidana Mati

Nun di penjara Nusakambangan, Jawa Tengah, Amrozi dan kawan-kawan kini tinggal menghitung hari. Kejaksaan Agung sudah mengisyaratkan segera mengeksekusi para pelaku pengeboman pada 12 Oktober 2002 di Kuta, Bali, itu. “Waktu eksekusinya sebelum bulan puasa (September),” kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Abdul Hakim Ritonga kepada Tempo di kantornya, Jumat pekan lalu. Selain Amrozi, pelaku pengeboman yang menewaskan 202 jiwa dan melukai 209 orang itu adalah Ali Gufron dan Imam Samudera.

Jika eksekusi terhadap trio pelaku bom Bali ini sudah dilakukan, daftar korban hukuman mati di Indonesia bertambah panjang. Dalam catatan Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), sejak 1998 sudah ada 20 orang yang mati di depan regu eksekusi. Bahkan masih ada sekitar 120 orang yang menunggu nasib yang sama.

Korban hukuman mati terbaru adalah Rio Martil, pelaku pembunuhan yang menggunakan martil. Ia dieksekusi mati pada 1 Agustus lalu karena pembunuhan sadis terhadap seorang pengacara dan pemilik persewaan mobil di Purwokerto, Jawa Tengah. Ia juga terbukti membunuh tiga korban lain dalam dua peristiwa berbeda di Semarang dan Bandung. Kurang lebih dua minggu sebelumnya, Kejaksaan juga mengeksekusi Sumiasih dan Sugeng. Keduanya terpidana mati kasus pembunuhan keluarga Letnan Kolonel Marinir Purwanto pada 1988. Sumiasih dan Sugeng dihukum mati di Surabaya pada 19 Juli lalu.

Eksekusi terhadap Rio, Sumiasih, dan Sugeng membuka kembali perdebatan pro dan kontra mengenai hukuman mati di Indonesia. Imparsial, lembaga pegiat hak asasi manusia, menyebut pidana pencabutan nyawa ini sebagai bentuk pengingkaran pemerintah atas konstitusi dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. “Hak hidup dijamin konstitusi,” kata Bhatara Ibnu Reza, peneliti Imparsial. Hak hidup itu diatur dalam Pasal 28A dan Pasal 28I ayat 1 Amendemen Kedua UUD 1945. Berdasarkan pasal itu, hak hidup tak dapat dikurangi dalam situasi dan kondisi apa pun. “Bahkan negara pun tak punya hak merampas nyawa seseorang,” kata dia.

Selama ini, salah satu dasar hukuman mati adalah untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Menurut Batara, fakta di lapangan berbicara lain. Dalam kasus narkotik, Imparsial mencatat, kasus yang terjadi pada 2006 meningkat sejak 2005, dari 4.394 menjadi 6.613 kasus. Padahal, pada tahun sebelumnya, ada tiga terpidana yang dieksekusi mati. Dalam kasus terorisme, kata Bhatara, terpidana justru gembira setelah dijatuhi vonis mati. “Mereka menganggap eksekusi itu sebagai mati syahid,” katanya.
“Hukuman mati tak akan membuat teroris jera.” Tak terkecuali bagi koruptor. Menurut dia, dikurung seumur hidup sudah jadi ganjaran setimpal untuk mengganti hukuman mati. Wakil Koordinator Kontras Indria Fernida satu kata dengan Batara. Menurut dia, meningkatnya angka tindakan kriminal, termasuk korupsi, bukan soal tak adanya hukuman mati, tapi karena hukumannya tak dilaksanakan maksimal.

Sikap Indonesia yang masih menerapkan hukuman mati ini memang agak berbeda dengan tren dunia. Menurut lembaga pengawas hak asasi manusia Amnesty International, hingga Juni 2008 ada 92 negara yang telah menghapus hukuman mati untuk semua tindak kejahatan. Sebanyak 11 negara menghapusnya dari kejahatan pidana biasa, 29 negara melakukan moratorium terhadap pelaksanaan hukuman itu. Badan dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 18 Desember 2007 mengesahkan resolusi yang menyerukan moratorium pelaksanaan eksekusi hukuman mati. Resolusi ini didukung 104 negara. Sebanyak 54 negara, termasuk Indonesia, menolak penangguhan eksekusi tersebut.

Pakar hukum pidana Universitas Padjadjaran, Romli Atmasasmita, mengatakan, belum seragamnya kebijakan menghapus hukuman mati di dunia karena PBB tidak mewajibkan anggotanya menghapus hukuman itu. “Pro dan kontra di masyarakat internasional belum selesai,” kata Romli. Di satu sisi, dengan bermacam-macam deklarasi dan konvensi, PBB mendorong penghapusan hukuman mati. Namun, PBB juga membolehkan anggotanya menerapkan itu dalam hukum positif masing-masing negara. “Hukuman mati sejauh ini tidak salah,” katanya. Alasan lain, hukuman mati bisa berguna untuk melindungi rakyat banyak dari kejahatan, misalnya, narkotik dan terorisme.

Kejaksaan, yang selama ini sebagai pemakai undang-undang, tak bisa mengabaikan pidana itu karena hukum mati ada dalam hukum positif kita. Setidaknya ada 11 dalam undang-undang yang masih menyediakan pidana hukuman pencabutan nyawa itu. Abdul Hakim Ritonga tak keberatan hukuman mati dihapus asal memang itu keinginan pemerintah. “Pemerintah maunya apa, kami laksanakan,” kata Ritonga.

Inilah masalahnya. Dalam konstitusi, hak hidup dijamin, tapi undang-undang di bawahnya menyediakan cukup banyak menyediakan pidana hukuman mati. “Karena itu, yang kami lakukan adalah mendorong Presiden untuk melakukan moratorium hukuman mati,” kata Indria. Artinya, pidana hukuman mati itu tak dijalankan. Wakil Ketua Komisi Ridha Saleh setuju dengan ide ini. Menurut dia, menghapus kebijakan tak manusiawi ini butuh waktu panjang. Sembari menunggu penghapusan, ia berharap Presiden bermurah hati mengabulkan grasi mereka yang dijerat vonis mati.

ABDUL MANAN | ANTON SEPTIAN

Koran Tempo, 17 Agustus 2008

Boks 1: Referensi Soal Hukuman Mati

Undang-Undang Pencabut Nyawa
(KETERANGAN u Desain: Masing-masing undang-undang diberi ilustrasi foto kecil yg berhubungan dengan isi undang undang)

Ada 11 undang-undang yang berlaku di Indonesia yang masih memberlakukan hukuman mati pada pelanggarnya, dari perkara sandang-pangan sampai pemberontakan atau makar. Ini beberapa di antaranya:

1. KUHP
Makar
Mengajak atau menghasut negara lain untuk menyerang RI
Melindungi musuh atau menolong musuh yang berperang melawan RI
Membunuh kepala negara sahabat
Pembunuhan berencana.
Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih berkawan pada waktu malam dengan merusak rumah yang mengakibatkan orang luka berat atau mati
Pembajakan di laut, di tepi laut, di sungai sehingga ada orang yang mati
Menganjurkan pemberontakan atau huru-hara pada buruh terhadap perusahaan pertahanan negara waktu perang
Melakukan penipuan dalam menyerahkan barang-barang di saat perang
Pemerasan dengan kekerasan

2. UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951
Senjata api

3. Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 21 Tahun 1959
Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam hal memperberat ancaman hukuman mati terhadap tindak pidana yang membahayakan pelaksanaan perlengkapan sandang-pangan.

4. UU Nomor 11/PNPS/1963
Pemberantasan kegiatan subversif

5. UU Nomor 4 Tahun 1976
Perubahan dan penambahan beberapa pasal dalam KUHP bertalian dengan perluasan berlakunya ketentuan perundang-undangan pidana kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan.

6. UU Nomor 5 Tahun 1997
Psikotropika

7. UU Nomor 22 Tahun 1997
Narkotika

8. UU Nomor 31 Tahun 1999
Pemberantasan Korupsi

9. UU Nomor 26 Tahun 2000
Pengadilan HAM

10. UU Nomor 15 Tahun 2003
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Sumber: Diolah dari berbagai sumber Perundang-undangan

Boks 2: Referensi Soal Hukuman Mati

Yang Mati di Tangan Eksekutor
(KETERANGAN u Desain: Daftar ini dibuat memanjang di samping atau di dalam foto ilustrasi)

Dalam 10 tahun terakhir, ada 20 terpidana yang mati dieksekusi.

2008
- Rio Alex Bullo
Pembunuhan berencana (Jawa Tengah)
- Sumiasih
Pembunuhan berencana (Jawa Timur)
- Sugeng
Pembunuhan berencana (Jawa Timur)
- Tubagus Maulana Yusuf alias Usep
Pembunuhan berencana (Banten)
- Ahmad Suradji alias Dukun AS
Pembunuhan berencana (Sumatera Utara)
- Samuel Iwukchukwu Okoye (warga Nigeria)
Narkotika (Banten)
- Hansen Anthony Nwaolisa (warga Nigeria)
Narkotika (Banten)

2007
- Ayub Bulubili
Pembunuhan berencana (Kalimantan Tengah

2006
- Fabianus Tibo
Pembunuhan berencana (Sulawesi Tengah)
- Marinus Riwu
Pembunuhan berencana (Sulawesi Tengah)
- Dominggus Da Silva
Pembunuhan berencana (Sulawesi Tengah)

2005
- Astini
Pembunuhan berencana (Jawa Timur)
- Turmudi
Pembunuhan berencana (Jambi)

2004
- Ayodya Prasad Chaubey (warga India)
Narkotika (Sumatera Utara)
- Saelow Prasad (warga India)
Narkotika (Sumatera Utara)
- Namsong Sirilak (warga Thailand)
Narkotika (Sumatera Utara)

2003
Tidak ada

2002
Tidak ada

2001
- Gerson Pandie
Pembunuhan berencana (Nusa Tenggara Timur)
- Fredrik Soru
Pembunuhan berencana (Nusa Tenggara Timur)
- Dance Soru
Pembunuhan berencana (Nusa Tenggara Timur)

2000
Tidak ada

1999
Tidak ada

1998
Adi Saputra
Pembunuhan berencana (Bali)

Sumber: Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras)

TEKS: ANTON SEPTIAN

Monday, August 11, 2008

Mengukur Batas Logistik

GEDUNG berhalaman jembar di Jalan R.M. Harsono 54, Ragunan, Jakarta Selatan, itu bukan ruang pamer mobil. Tapi, Rabu pekan lalu, 35 mobil Mitsubishi Strada Triton mengkilap terparkir rapi di sana. Logo elang dan angka “5? tampak menyolok di semua badan mobil, meski sekitar separuhnya belum punya nomor polisi.

Elang merupakan logo Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan angka “5? nomor urutnya dalam Pemilihan Umum 2009. “Katanya mau dikirim untuk Dewan Pimpinan Daerah,” kata Ian, penjaga gedung.

Dalam pekan-pekan ini, 34 partai politik peserta Pemilu 2009 sedang berhibuk. Daftar calon sementara sudah harus disetor paling lambat 19 Agustus ke Komisi Pemilihan Umum. Masa kampanye sudah dimulai sejak pertengahan Juli.

Puluhan mobil di Ragunan itu merupakan “logistik” Partai Gerindra, yang mengusung bekas Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Letnan Jenderal (Purnawirawan) Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Sudah sejak satu setengah bulan lalu mobil-mobil itu datang bertahap.

Tiba di gedung yang sebelumnya kantor International Timber Corp Indonesia, mobil seharga Rp 260 juta itu segera ditempeli stiker “Kembalikan Indonesia menjadi macan Asia bersama Prabowo Subianto”, logo Gerindra, dan angka “5?.

Mengenai mobil ini, “Kami tidak beli, tapi sewa,” kata Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani. Sewanya rata-rata Rp 5 juta per mobil per bulan. Ia membenarkan, sebagian mobil akan dikirim ke daerah. “Terutama daerah yang punya potensi suara besar.”

Sebaliknya, pengurus daerah mengaku belum mendengar rencana itu. “Itu kebijakan Dewan Pimpinan Pusat, kami belum tahu,” kata Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerindra Jawa Timur Imron Rosadi. Dalam proses verifikasi Komisi Pemilihan Umum, Dewan Pimpinan Pusat memberikan bantuan seperangkat komputer untuk 38 Dewan Pimpinan Partai di tingkat kabupaten.

Tak semua partai baru seberuntung Gerindra. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), yang mengusung bekas Panglima TNI Jenderal (Purnawirawan) Wiranto sebagai calon presiden, tak mengalokasikan logistik kampanye untuk tingkat daerah. “Semua logistik disediakan masing-masing pengurus daerah serta calon anggota legislatif yang akan maju,” kata Sekretaris Jenderal Partai Hanura Yus Usman Sumanegara.

Kebijakan ini belajar dari pengalaman partai politik pada pemilu sebelumnya: sumbangan ke daerah membuat ketergantungan kepada Dewan Pimpinan Pusat. Ketika ditanya apakah sumbangan terbesar partai ini dari Wiranto, Usman mengatakan, “Dari kader lain juga banyak.”

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch Ibrahim Fahmi Badoh mengatakan partai-partai kini bisa lebih merdeka menggali dana dibanding pemilu sebelumnya. Pada 2004, sumbangan individu kepada partai politik dibatasi maksimal Rp 150 juta, dari perusahaan Rp 750 juta.

Untuk sumbangan kampanye, individu dibatasi Rp 250 juta, perusahaan Rp 800 juta. Akibatnya, kata Fahmi, banyak sekali kader partai yang menyumbang dengan menggunakan nama orang lain untuk menyiasati aturan itu.

Kini, kata Fahmi, sumbangan dari kader, pengurus, dan kandidat tak lagi dibatasi. Undang-undang hanya membatasi aliran dana dari luar partai. Sumbangan individu dibatasi Rp 1 miliar, perusahaan Rp 5 miliar. “Bisa jadi posisi di partai dan nomor urut pencalonan bukan ditentukan oleh kemampuan, melainkan oleh besar sumbangan,” katanya.

Gerindra dan Hanura menampik kekhawatiran ini. Menurut Usman, tak mungkin posisi di partai semata ditentukan oleh besar setoran. “Kemampuan sampai senioritas juga jadi pertimbangan,” ujar Usman. Soal sumbangan dari kader partai yang tak terbatas juga disanggahnya. “Batasnya adalah kemampuan keuangannya,” katanya, sembari tertawa.

Abdul Manan, Iqbal Muhtarom

Majalah Tempo, 11 Agustus 2008

Sunday, August 03, 2008

Jalur Barat Kepala Suku

SRI Mulyani Indrawati berbusana serba kuning. Kamis siang awal Desember 2005 itu, ia menyerahkan jabatan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kepada penggantinya, Paskah Suzetta. Ani, begitu Sri akrab dipanggil, segera beralih pos ke Menteri Keuangan.

“Saya sengaja pake kuning dalam acara ini,” kata Ani siang itu, “untuk meminta Pak Paskah tidak menguningkan Bappenas.” Hadirin tertawa lebar, termasuk J.B. Sumarlin dan Ginandjar Kartasasmita, yang memimpin lembaga itu pada zaman Orde Baru. Paskah hanya mesem.

Kuning merupakan warna Partai Golkar, tempat Paskah berkiprah. Menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari partai itu sejak 1992, ia masuk Kabinet Indonesia Bersatu pada akhir 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pertama kali melakukan reshuffle. Pengumuman perombakan kabinet ini dilakukan di Gedung Agung, Yogyakarta.

Jalur Paskah masuk kabinet dibuka oleh Agung Laksono, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Menurut politikus Beringin, Yuddy Chrisnandi, Agung awalnya mendengar Presiden hendak mencopot Jusuf Anwar, Menteri Keuangan yang lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat. “Pak Agung berpendapat: kalau yang keluar kabinet orang Sunda, penggantinya semestinya juga orang Sunda,” tuturnya.

Usul serupa disampaikan para tokoh Jawa Barat, termasuk Ginandjar Kartasasmita, kini Ketua Dewan Perwakilan Daerah. Paskah memenuhi “syarat” orang Sunda itu: ia lahir di Bandung, 6 April 1953. Jadilah ia calon menteri dari “jalur barat”. Agung menyebut namanya ketika bertemu dengan Yudhoyono di Cikeas, Bogor, pertengahan November 2005. Awalnya Paskah diusulkan menjadi Menteri Perindustrian. Belakangan, pos itu diberikan kepada Fahmi Idris. Paskah ditunjuk menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.

Banyak yang mencibir masuknya Paskah, lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bandung 1990, ke lembaga perencanaan ini. Ia dianggap “salah kamar”. Namun ia berpendapat pengalamannya memimpin Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat cukup menjadi bekal menduduki jabatan barunya. “Presiden telah melihat track record saya,” katanya ketika itu.

Paskah merintis bisnis dan politik sejak usia muda. Ia memiliki sejumlah perusahaan properti dan pernah menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Real Estate Indonesia Provinsi Jawa Barat. Karier politiknya diawali di Kosgoro, yang juga merupakan basis organisasi Agung Laksono. Ia memimpin organisasi yang berafiliasi ke Golkar ini di Jawa Barat pada 1992-1997. Kosgoro pula yang mengantarnya ke Senayan, sebagai anggota Dewan.

Menjadi anggota Dewan tak berarti Paskah langsung masuk lingkaran elite partai. Pada periode pertamanya, 1992-1997, ia bergabung ke Komisi Pertanian dan Pangan. Pada periode selanjutnya, ia beralih ke Komisi Pertambangan dan Energi. Hanya dua tahun dia di situ, karena pada 1999 digelar pemilihan umum setelah jatuhnya rezim Soeharto.

Terpilih kembali menjadi anggota Dewan, ia masuk ke Komisi Keuangan dan Perbankan pada 1999-2004. Ia bahkan menjadi wakil ketua komisi itu. Pada periode inilah Rp 31 miliar dana Bank Indonesia mengalir ke para anggota komisi. Menurut Hamka Yandhu, anggota Partai Golkar di komisi yang sama, semua koleganya mendapatkan bagian dengan jumlah bervariasi.

Paskah memimpin Komisi Keuangan, setelah terpilih kembali menjadi anggota Dewan untuk periode keempat pada 2004. Karena pengalamannya di Senayan, ia dianggap para anggota komisi sebagai “kepala suku”. Pada periode ini, ia mulai masuk lingkaran elite partai: menjadi Wakil Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat. Agung Laksono juga yang mengusulkan namanya dalam Musyawarah Nasional Partai Golkar 2005 di Bali. Menurut seorang pengurus pusat, Paskah juga diusulkan Uu Rukmana, Ketua Partai Golkar Jawa Barat.

Kedekatan dengan Agung membuat Paskah dianggap merupakan bagian dari faksi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu. Ada beberapa faksi di Partai Beringin: faksi Ketua Umum Jusuf Kalla yang anggotanya banyak berasal dari Sulawesi Selatan, faksi Surya Paloh yang menguasai beberapa posisi strategis, faksi Agung yang berasal dari Kosgoro dan Jawa Barat, serta faksi Aburizal Bakrie. Faksi terakhir banyak beririsan dengan faksi Jusuf Kalla.

Karena masuk kepengurusan dari jalur Agung Laksono, menurut sumber Tempo, Jusuf Kalla tak memiliki kedekatan emosional dengan Paskah. “Pak Jusuf Kalla bahkan baru mengenal dekat Paskah setelah ia masuk kabinet,” kata seorang pengurus Golkar.

Ketika skandal aliran dana Bank Indonesia ke Dewan Perwakilan Rakyat mulai terkuak, menurut anggota pengurus lainnya, Paskah dipanggil Jusuf Kalla. Sang Menteri diminta memberikan klarifikasi soal tuduhan-tuduhan bahwa ia berperan banyak dalam kucuran dana itu.

Kepada Jusuf Kalla, menurut sumber itu, Paskah meyakinkan bahwa bukan ia yang mengatur pengucuran duit dari bank sentral. Sebagai ketua komisi, ia mengatakan terlibat tapi tidak aktif. “Paskah bilang tidak dalam posisi mengatur skenario dan Pak Jusuf Kalla percaya,” kata politikus senior itu.

Paskah membantah informasi itu. Ia mengatakan belum pernah ditanya secara spesifik oleh Jusuf Kalla. “Bahwa Bapak Presiden dan Wakil Presiden punya saluran-saluran untuk mengecek, itu pastilah. Saya yakin,” ia menjelaskan. Ia pun memastikan partainya akan menyerahkan masalah ini ke proses hukum.

Ketika skandal ini kemudian semakin terbuka, rapat harian pengurus Golkar yang dipimpin Jusuf Kalla kemudian membahasnya. Tapi Paskah tak datang. Selama rapat, beberapa pengurus berpendapat semua kolega mereka pasti terlibat, walau ada yang aktif dan ada yang pasif. Rapat tak membahas lebih lanjut soal ini. Alasannya, kasus terjadi sebelum Golkar dipimpin Jusuf Kalla.

Setelah Hamka bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tentang keterlibatan Paskah, Jusuf Kalla mengatakan tak akan melindungi anak buahnya itu. “Apa pun hasilnya, kami akan menerima,” katanya. Adapun Agung Laksono mengaku pasrah atas nasib koleganya itu.

Budi Setyarso, Abdul Manan

Majalah Tempo, 3 Agustus 2008

Adu Penalti Kaum Nahdliyin

Pipa melekat di bibir Soekarwo, Rabu siang pekan lalu. Asap rokok A-mild tak berhenti mengepul. "Bagaimana perkembangannya? Kita masih menang, kan?" kata calon Gubernur Jawa Timur ini kepada tim suksesnya. Ia memantau siaran langsung hasil penghitungan cepat pemilihan gubernur di televisi di garasi rumahnya, Jalan Kertajaya Indah Timur, Surabaya.

Semua tak mengalihkan pandangan dari televisi. Sesekali terdengar teriakan anggota tim yang memantau suara. "Madura aman. Kita juga menang di Tapal Kuda!" Sekitar pukul 14.00, hampir semua televisi menunjukkan Soekarwo unggul. "Semoga hasilnya terus memuaskan," kata Pakde, begitu calon Partai Amanat Nasional, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera ini sering disapa.

Tamu mulai berdatangan menjelang sore. Calon wakil gubernurnya, Saifullah Yusuf, pertama datang. Lalu Suyoyo, Bupati Bojonegoro yang juga Ketua Partai Amanat Nasional Jawa Timur. Mereka pun meriung di depan televisi. Soekarwo memindah-mindah saluran dan baru berhenti ketika Saifullah nyeletuk, "Jangan terus diganti, Pakde. Nanti kelihatan bingungnya." Semua tertawa.

Suasana riang juga terasa di markas kandidat lain, Khofifah-Mudjiono, di Perumahan Deltasari, Sidoarjo. Awalnya anggota tim sukses calon Partai Persatuan Pembangunan ini tak bergairah. Perolehan suara mereka kalah dari pasangan Soekarwo-Saifullah. "Durung kalah. Jik sak persen (Belum kalah. Perhitungannya baru satu persen)," kata seorang pendukung.

Ketika teks berjalan di televisi menyatakan Khofifah unggul, anggota timnya yang duduk langsung berdiri. "Allahu Akbar. Menang!" Ketika kemudian Soekarwo kembali di atas, mereka berteriak: "Masya Allah". Anggota tim sukses Khofifah sebagian besar anggota Fatayat dan Muslimat, tempat ia menjadi ketua umum badan otonom Nahdlatul Ulama ini.

Menurut penghitungan cepat, dua kandidat itu mengalahkan tiga calon lainnya. Mereka adalah Soetjipto-Ridwan Hisjam (calon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), Soenarjo-Ali Maschan Moesa (Partai Golkar), dan Achmady-Suhartono (Partai Kebangkitan Bangsa). Namun perolehan Soekarwo dan Khofifah diperkirakan di bawah 30 persen, sehingga mereka harus bersaing di putaran kedua.

Ana Lutfi, wakil ketua tim sukses Soekarwo-Saifullah, yakin perolehan suara dua kandidat terkuat merupakan buah popularitas. "Kedua tokoh itu sangat populer di masyarakat," katanya.

Soekarwo sudah cukup akrab dengan birokrasi Jawa Timur. Pada 1983, pria kelahiran Madiun 16 Juni 1950 ini menjadi Kepala Dinas Pendapatan Surabaya. Setelah itu, kariernya merambat, sampai akhirnya menjadi Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur sejak 2003.

Saifullah Yusuf menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat 1999 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ia keluar dari partai itu dan bergabung ke Partai Kebangkitan Bangsa dalam Pemilihan Umum 2004. Pada tahun yang sama, Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor ini ditunjuk menjadi Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal. Ia dicopot tahun lalu, dan digantikan Lukman Edy.

Menurut hasil exit poll Pusat Studi Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Surabaya, Soekarwo cukup besar mendulang suara warga nahdliyin: 25 persen. Ini jauh melebihi suara yang didapat Ali Maschan Moesa, mantan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, yang hanya 15 persen.

Saifullah giat mendekat ke beberapa kiai berpengaruh. Antara lain pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafiiyah Situbondo Kiai Kholil As'ad dan pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri, Kiai Idris Marzuki. Kholil memberikan dukungan terbuka kepada Soekarwo-Saifullah ketika kampanye belum mulai. Ia menyampaikannya dalam berbagai acara, dari acara pernikahan sampai pengajian.

Dalam sebuah acara perpisahan siswa Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum di Kendit, Situbondo, pada 19 Juni lalu, Kholil diundang untuk memberikan ceramah. Entah bagaimana, tema pembicaraan mengarah pada calon pemimpin masa depan. "Pakde Karwo dan Gus Ipul itu baik," kata Kholil, berpromosi. Ia mengutip hadis yang menyebut soal risiko dari sebuah negara yang dipimpin perempuan. Tanpa menyebut nama, orang tahu ia menunjuk Khofifah.

Di daerah ini, Soekarwo-Saifullah menang besar. Berdasarkan hasil penghitungan cepat Komisi Pemilihan Umum Situbondo sampai Jumat pekan lalu, pasangan ini meraup suara 45,87 persen. Adapun Khofifah-Mudjiono 34,96 persen.

Idris Marzuki juga terang-terangan menggadang-gadang pasangan Soekarwo-Saifullah. Pada 6 Mei lalu, Idris menemani dua orang itu ke Pesantren Mahiyatul Qurra wal Khuffat di Wonodadi, Kabupaten Blitar, pimpinan Kiai Masdain Rifai. Di depan sekitar seribu orang, Idris mengatakan, puluhan ulama di Jawa Timur mendukung pasangan ini karena mereka dekat.

"Alasan itu yang membuat para ulama ikhlas turun gunung mendampingi Pakde Karwo dan Gus Ipul," kata Idris Marzuqi. Saat itu, Soekarwo dan Saifullah hanya menyatakan, keduanya berani mencalonkan karena restu kiai. "Apa yang dikatakan kiai, ya itu yang kami lakukan," kata Saifullah. Berdasarkan penghitungan suara cepat Lingkaran Survei Indonesia, Soekarwo mendapat suara 20 persen di Kediri.

Lain Soekarwo, lain Khofifah-Mudjiono. Dalam masa-masa awal, popularitasnya masih berada di peringkat bawah. Survei Institut Survei Publik bulan Mei mencatat popularitasnya hanya 8 persen. Menjelang pencoblosan, trennya terus naik. Dalam survei 20 Juli silam, Institut Survei mencatat peningkatan drastis Khofifah menjadi 16,6 persen. Hasil penghitungan cepat malah memprediksi mereka akan memperoleh 24 sampai 25 persen suara.

Tim sukses Khofifah, Fauzi, mengatakan bahwa popularitas Khofifah menguat pada Mei lalu. Ini tentu saja karena dukungan kuat badan otonom Nahdlatul Ulama, yaitu Fatayat dan Muslimat. Dukungan ini memang tak sepenuhnya gratis. Pada 2 Juli silam, Khofifah menyumbang Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dan pengurus cabang se-Jawa Timur uang Rp 1 miliar plus 50 unit mobil Suzuki APV. Penyerahan disaksikan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Hasyim Muzadi. Hasyim tak menampik ini sebagai upaya mencuri hati nahdliyin. "Biarkan warga NU tahu, siapa calon yang memberikan manfaat," kata Hasyim ketika itu.

Berbekal dukungan itu, tim sukses Khofifah yakin bisa meraup dukungan besar. Sekitar 80 persen penduduk Jawa Timur merupakan warga nahdliyin. "Selain itu, hasil pembicaraan pengurus Partai Persatuan Pembangunan dan Nahdlatul Ulama sepakat, idealnya Jawa Timur dipimpin kader Nahdlatul," kata Fauzi. Dalam exit poll, Khofifah mendapat dukungan paling besar dari nahdliyin: 28 persen.

Fauzi mengakui, suara Khofifah tertinggal dari Soekarwo di Madura dan beberapa daerah Tapal Kuda. Itu karena ada kampanye buruk terhadapnya berupa selebaran bergambar pasangan nomor urut 1 dengan tanda salib di dalamnya. Selebaran semacam ini di basis-basis Islam jelas merupakan kampanye buruk. Menurut hasil perhitungan cepat Lingkaran Survei Indonesia, Soekarwo menang di Madura dengan 39,34 persen suara, sedangkan Khofifah 26,99 persen.

Penghitungan suara resmi KPU akan dilakukan pekan ini. Namun, dalam penghitungan cepat sampai pekan lalu, belum ada calon yang mendapat suara melebihi 30 persen. Itu artinya, besar kemungkinan akan ada putaran kedua. Kata Saifullah Yusuf, "Ibarat main bola, ini babak adu penalti."

Abdul Manan, Rohman Taufik, Yekti HM, Mahbub Djunaidi, Dwidjo Maksum, Adi Mawardi

Majalah Tempo, 3 Agustus 2008