blog @abdulmanan

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan kembali sikap pemerintah soal opsi bagi penyelesaian konflik di Nanggroe Aceh Darussaalam. "Sudah jelas solusi final untuk Aceh adalah otonomi khusus. Dan saya memberikan kesempatan untuk itu," kata Presiden kepada wartawan, yang ditemui usai menerima dua wartawan Metro TV yang sempat diculik kelompok bersenjata di Irak, Meutya Hafid dan Budiyanto, di Istana Negara, jakarta, Kamis (24/2). Presiden juga yakin, dunia luar mendukung Aceh tetap tetap menjadi bagian dari Indonesia. "Dunia pun tidak ada yang mendukung lepasnya Aceh dari Indonesia," kata Presiden. Menurut Presiden, pertemuan di Helsinki yang berlangsung kali ini adalah pertemuan informal kedua. Pertama, kata Presiden, Indonesia bersedia melanjutkan pertemuan informal itu apabila agendanya jelas, yaitu pengakhiran konflik, berdasarkan otonomi khusus dan hal-hal lain yang berkaitan dengan itu. Kedua, kata Presiden, pemerintah bersedia meneruskan perundin

Kamis, 24 Pebruari 2005 | 05:40 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah dalam waktu dekat akan melakukan standarisasi pelayanan publik yang jumlahnya mencapai 110 jenis. Seperti disampaikan Menteri Pendayagunaan Apaparatur Negara Taufik Efendi, dalam konferensi pers di Istana Presiden, Jakarta, Rabu (23/2), ini merupakan salah satu cara untuk mewujudkan asas pemerintahan yang baik (good governance). Standarisasi itu nantinya meliputi persyaratan, waktu penyelesaian serta pembiayaan dari setiap pelayanan publik. Ini merupakan salah satu topik dalam rapat kabinet lengkap yang membahas Rancangan Aksi Nasional Percepatan Pemberantasan yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono. "Karena pelayanan ini langsung dirasakan masyarakat," kata Taufik. Menurut Taufik, berdasarkan identifikasi yang dilakukan pemerintah, ada lima soal mendasar dan bersifat sistemik yang yang tidak kita miliki selama ini. Pertama, political will atau keinginan politik. Pemerintah menandai ini dengan dengan lah

Kamis, 24 Pebruari 2005 | 06:04 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta:Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh mengatakan, dari 20 data cukong pembalakan kayu yang diterimanya, hanya seperempat dari 20 nama yang bisa ditelusuri. "Yang bisa ditindaklanjuti sementara seperempatnya. Yang lainnya tidak tidak ketemu," kata Rahman yang ditemui di sela-sela pelantikan Ketua Muda Mahkamah Agung di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/2). Menurut Rahman, pihaknya menerima 20 nama cukong kayu dari Menteri Kehutanan MS Ka'ban. Namun, data-data itu tidak detail. Karena itu, pihak intel Kejaksaan Agung melakukan verifikasi atas nama-nama tersebut. "Baru nanti kita tingkatkan ke penyidikan," kata dia. Rahman menambahkan, data-data yang diterimanya sudah dicek. Dari Beberapa alamat itu, sebagian ternyata orangnya sudah tidak ada di situ. Pihaknya memilih mulai dari orangnya. "Kalau orangnya ketemu, bisa ditelusuri. Ternyata beberapa alamat itu sudah tidak ada lagi," kata dia. Ketua Mahkam

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan kembali sikap pemerintah soal opsi bagi penyelesaian konflik di Nanggroe Aceh Darussaalam. "Sudah jelas solusi final untuk Aceh adalah otonomi khusus. Dan saya memberikan kesempatan untuk itu," kata Presiden kepada wartawan, yang ditemui usai menerima dua wartawan Metro TV yang sempat diculik kelompok bersenjata di Irak, Meutya Hafid dan Budiyanto, di Istana Negara, jakarta, Kamis (24/2). Presiden juga yakin, dunia luar mendukung Aceh tetap tetap menjadi bagian dari Indonesia. "Dunia pun tidak ada yang mendukung lepasnya Aceh dari Indonesia," kata Presiden. Menurut Presiden, pertemuan di Helsinki yang berlangsung kali ini adalah pertemuan informal kedua. Pertama, kata Presiden, Indonesia bersedia melanjutkan pertemuan informal itu apabila agendanya jelas, yaitu pengakhiran konflik, berdasarkan otonomi khusus dan hal-hal lain yang berkaitan dengan itu. Kedua, kata Presiden, pemerintah bersedia meneruskan perundin

Rabu, 23 Pebruari 2005 | 22:37 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah terkesan lama untuk mengumumkan kenaikan BBM karena presiden ingin memastikan bahwa program-program kompensasinya itu akan membawa dampak positif bagi pengurangan kemiskinan. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator bidang Keuangan dan Industri Aburizal Bakrie di Istana Presiden, Rabu (23/2). Menurut Ical, panggilan akrab Aburizal Bakrie, pemerintah telah menghitung secara matematis dampak positif itu. "Maka beliau (Presiden) mengatakan bahwa segera dapat dilaksanakan hal (kenaikan BBM) itu," kata Ical, mengutip pernyataan presiden. Keputusan waktu pengumuman kenaikan ini dibahas dalam sidang kabinet. Saat ditanya kapan waktunya, kata Ical, "Insya Allah secepatnya." Berdasarkan kalkulasi pemerintah, program subsidi akibat kenaikan BBM ini akan menekan angka kemiskinan sampai 16,47 persen. Kata Ical, ini juga bisa dijelaskan secara sederhana. Misalnya, tiap kepala keluarga harus mengeluarkan bia

Rabu, 23 Pebruari 2005 | 20:15 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra berpendapat, anggota DPR tak bisa meminta presiden mengganti menteri kabinet. "Karena itu kewenangan presiden yang tidak bisa dicampuri siapapun," kata Yusril menjawab pertanyaan wartawan di sela-sela pelantikan ketua muda Mahkamah Agung di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/2). Pernyataan ini menanggapi ketegangan antara Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh dan Komisi III DPR yang berbuntut adanya surat dari DPR yang meminta Rahman diganti. Menurut Yusril, dua lembaga ini masing-masing memiliki batas kewenangan yang sama-sama harus dihormati. "Pemerintah juga tidak bisa juga minta kepada partai politik untuk mengganti anggota DPR," kata dia, sembari meminta agar hubungan keduanya tetap proporsional. Hingga saat ini, kata Yusril, pemerintah belum membahas surat dari DPR tersebut. "Kami akan pelajari. Kami akan melihat apa konteksnya dan permasalahannya, secara p

Rabu, 23 Pebruari 2005 | 20:15 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra berpendapat, anggota DPR tak bisa meminta presiden mengganti menteri kabinet. "Karena itu kewenangan presiden yang tidak bisa dicampuri siapapun," kata Yusril menjawab pertanyaan wartawan di sela-sela pelantikan ketua muda Mahkamah Agung di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/2). Pernyataan ini menanggapi ketegangan antara Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh dan Komisi III DPR yang berbuntut adanya surat dari DPR yang meminta Rahman diganti. Menurut Yusril, dua lembaga ini masing-masing memiliki batas kewenangan yang sama-sama harus dihormati. "Pemerintah juga tidak bisa juga minta kepada partai politik untuk mengganti anggota DPR," kata dia, sembari meminta agar hubungan keduanya tetap proporsional. Hingga saat ini, kata Yusril, pemerintah belum membahas surat dari DPR tersebut. "Kami akan pelajari. Kami akan melihat apa konteksnya dan permasalahannya, secara p

Selasa, 22 Pebruari 2005 | 02:30 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta: Komisi Hukum Nasional (KHN) mengusulkan kepada Presiden agar menggunakan cara lain untuk mempercepat pemberantasan korupsi, bukan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) percepatan pemberantasan korupsi. Soal ini disampaikan Ketua KHN JE Sahetapy kepada wartawan usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Presiden Jakarta, Senin (21/2). Menurut Sahetapy, aspek politik dari Perpu sangat besar karena ada sifat darurat dari peraturan tersebut. "KHN menyampaikan, dari pada Perpu yang pencatatannya nanti terlalu politis, bagaimana kalau Presiden mempertimbangkan hanya pasal-pasal tertentu, baik dari hukum acara maupun hukum materiil, itu saja yang digarap," kata Sahetapy. Kalau rancangannya seperti itu, dia yakin pihak legislatif tidak terlalu dipusingkan dengan aspek politisnya. Anggota KHN lainnya, Fajrul Falaakh menambahkan pihaknya mempertanyakan soal ini mengingat adan

Selasa, 22 Pebruari 2005 | 16:09 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta:Presiden Susilo Bambang Yudhoyono secara mendadak memanggil lima pejabat sore ini, yakni Menteri Kehutanan M.S. Kaban, Menteri Dalam Negeri M. Ma'ruf, Kapolri Jenderal Da'i Bachtiar, Panglima TNI Jenderal TNI Endriartono Sutarto, dan Dirjen Imigrasi Iman Santosa. Rapat soal illegal logging ini dilaksanakan mulai pukul 15.00 WIB. Rapat ini menunjukan keseriusan Presiden menangani masalah tersebut. "Sebab salah satu agenda utama Presiden adalah pemberantasan ilegal logging," kata juru bicara Andi Malarangeng dalam jumpa pers di Istana Presiden Jakarta hari ini. Presiden akan menindak siapa saja yang terlibat dalam pembalakan liar (illegal logging) di Papua. "Tidak ada satu pun dinegeri ini yang kebal hokum, terutama jika melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti illegal logging," kata Presiden, seperti disampaikan Andi. Presiden hari ini juga sudah mencatatkan laporan secara lengkap kasus tersebut

Senin, 21 Pebruari 2005 | 17:25 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah menyambut gembira kabar pembebasan dua wartawan Indonesia, Meutya Hafid dan Budiyanto, di Irak. Informasi tersebut akan dikonfirmasi lebih lanjut oleh pemerintah. "Sampai detik ini, kami belum memperoleh kepastian dimana dan kepada siapa dua warga negara itu diserahkan," kata Menteri Luar Negeri, Nur Hassan Wirajuda, kepada wartawan usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Kepresidenan di Jakarta, Senin (21/2). Menurut Menteri Luar Negeri, pihaknya menerima informasi pembebasan ini melalui beberapa media. Salah satunya adalah berita dari Associated Press (AP) dan Televisi Qatar Al-Zajerah. Namun pemerintah masih akan melakukan konfirmasi lebih lanjut atas berita tersebut. Menteri Luar Negeri menambahkan, tim penanggulangan krisis departemennya yang di Jakarta dan Aman, Yordania kemarin mendapatkan informasi bahwa kedua warga negara Indonesia itu akan diserahkan kepada organisasi Al Hayat

Senin, 21 Pebruari 2005 | 20:08 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta: Ali Sadikin, mantan Gubernur DKI Jakarta periode 1966-1977 mengusulkan agar membentuk konsep kota Metropolitan, yang meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Hal ini disampaikan Ali Sadikin yang didampingi Gubernur Sutiyoso, dalam jumpa pers usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Presiden Jakarta, Senin (21/2). Menurut Ali, konsep ini disampaikan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi kota Jakarta dan sekitarnya. Baik itu soal pencemaran lingkungan, urbanisasi, air minum, dan sebagainya. Sebab, selama ini masalah yang dihadapi ibu kota tak sepenuhnya masalah sendiri, tapi juga akibat daerah di sekitarnya, yaitu Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Menurut Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, konsep ini diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah yang terjadi di Jakarta. Salah satunya adalah masalah urbanisasi. Dengan pertumbuhan setiap tahun, sekitar 200-250 ribu jiwa dan kemampuan yang mini

18 February 2005 TEMPO Interaktif, Jakarta: Kepala Staf TNI Angkatan Darat Letnan Jenderal Joko Santoso mengatakan, salah satu agenda yang akan dilakukannya adalah menjadikan TNI Angkatan Darat sebagai tentara profesional. Hal ini disampaikan Joko saat ditanya wartawan seusai pelantikan dirinya oleh Presiden sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat di Istana Negara Jakarta, Jumat (18/2). Agenda TNI adalah mewujudkan TNI Angkatan Darat yang solid, profesional, berwawasan kebangsaan, dan dicintai rakyat, kata Joko. Karena itu, salah satu fokus programnya ke depan adalah pengembangan sumber daya manusia dengan pendekatan profesionalisme. Selain itu, katanya, tentu saja kerja sama dengan negara-negara lain dalam bidang militer. Misalnya, dengan negara-negara ASEAN. Dengan ASEAN kita sudah puluhan tahun melakukan kerja sama militer, katanya. Begitu juga dengan militer negara lain. Ia menyebut kerja sama dengan militer Australia, Jerman, dan Amerika Serikat dalam program kemanusiaan di Aceh. S

Kamis, 17 Pebruari 2005 | 20:45 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar calon yang akan ikut dalam pemilihan kepala daerah tidak menggunakan politik uang. Ini disampaikan presiden saat membuka rapat kerja gubernur seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Kamis (17/2). Rapat ini diikut sekitar 300 pejabat yang terdiri dari gubernur, bupati/walikota, ketua DPRD, Kapolda, dan ketua KPU Daerah. Agenda rapat adalah untuk mempersiapkan aspek teknis dan administrasi pemilihan kepala daerah. Menurut rencana, pada Juni 2005, akan ada pemilihan 181 kepala daerah secara langsung. Untuk Juli sampai Desember 2005 ada 45 pemilihan kepada daerah. Rinciannya 11 provinsi yang akan melakukan pemilihan gubernur adalah Nanggroe Aceh Darussalam, Jambi, Bengkulu, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Papua, dan Irian Jaya Barat. "Kepada calon maupun bakal calon, saya minta agar tidak terlibat dala

Kamis, 17 Pebruari 2005 | 15:23 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta:Gubernur DKI Sutiyoso optimis indeks persepsi korupsi di Jakarta akan membaik tahun depan. "Insya Allah. Kami bekerja sama dengan KPK. Saya juga sudah membuat ombudsman daerah," kata Sutiyoso merespons survei Transparency International Indonesia yang memposisikan Jakarta terkorup di antara 21 kota di Republik. Pernyataan Sutiyoso yang dikemukakan di Istana Negara Kamis (17/2). Bekas Panglima Kodam Jaya ini berkilah, survei itu adalah indeks Kota Jakarta, bukan DKI Jakarta. Menurutnya, di Kota Jakarta ada pemerintah pusat, legislatif, dan yudikatif. "Pemerintah DKI termasuk didalamnya," katanya. Aktivitas Ibu Kota, kata Gubernur, harus dipahami sebagai pusat bisnis di mana sekitar 70 persen kegiatan ekonomi negera berada di sini. "Tentu persentasenya jauh dibanding Wonosobo (kota paling bersih dalam kasus korupsi)," katanya. Sutiyoso menilai, hasil survei itu sangat positif. "Ini bisa menjad

Rabu, 16 Pebruari 2005 | 18:24 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah akan mengumumkan tender dua proyek infrastruktur pada Maret-April 2005, yakni proyek pengembangan infrastruktur Bandara Soekarno Hatta, Cengkareng dan pembangunan pelabuhan baru Jakarta (Jakarta New Port). Menurut Menteri Perhubungan Hatta Rajasa, dua proyek besar ini memang sudah siap ditenderkan. Proyek ekspansi Bandara Soekarno Hatta dengan nilai investasi Rp 1 triliun, termasuk pembangunan jalur kereta api ke bandara. “Proyek pelabuhan baru di Jakarta membutuhkan dana Rp 7 triliun yang akan dibangun dalam beberapa tahap,” kata Hatta di Jakarta hari ini, setelah bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden. Hatta menambahkan, khusus untuk proyek pelabuhan baru di Jakarta, pemerintah akan membicarakannya dengan pemerintah daerah DKI Jakarta dan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) yang memang memiliki rencana mengembangkan kawasan tersebut. Menurut dia, hingga saat ini ada beberapa investor yan

Rabu, 16 Pebruari 2005 | 14:19 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta:Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah meminta proses merger bank-bank pemerintah, dilakukan secara cermat. Seperti diketahui, PT Bank Nasional Indonesia Tbk (BNI) dengan PT Bank Tabungan Negara (BTN) dikabarkan akan merger. Bank-bank yang akan merger itu, kata Burhanuddin, harus mempersiapkan langkah-langkah yang benar. “Merger antara suatu bank dengan bank lain itu bukan semata soal teknis saja, tapi juga menyangkut budaya kerja antarunit bank. Ini tidak mudah dan butuh waktu,” katanya di Jakarta hari ini, usai bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden. Karena itu, menurut dia, proses bank harus dipelajari dan dilakukan secara hati-hati. Selain itu, bank-bank yang akan merger juga harus meningkatkan teknologi informasi. Burhanuddin mengaku, Bank Indonesia sama sekali tidak punya keinginan sama sekali untuk menghambat proses merger bank-bank pemerintah tersebut. Apalagi, proses merger itu adala

Rabu, 16 Pebruari 2005 | 18:43 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta: Peredaran uang palsu pada tahun 2004 meningkat 100 persen dibanding tahun 2003. Menurut data Bank Indonesia, uang palsu yang ditemukan tahun 2004 ini sebanyak 24 ribu lembar. Padahal, tahun sebelumnya hanya 12 ribu lembar. Soal ini disampaikan Direktur Pengedaran Uang Bank Indonesia, Lucky Fathul Hadibrata, saat ditanya wartawan usai bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (16/2). Menurut Lucky, hal yang menarik dalam pengedaran uang palsu pada tahun ini adalah adanya pergeseran jenis uang yang dipalsukan. Pada tahun 2003, uang yang cenderung dipalsukan adalah pecahan Rp 20 ribu dan Rp 50 ribu. Tahun 2004, bergeser ke pecahan Rp 100 ribu dan Rp 50 ribu. Saat ini, kata Lucky, ditemukan tujuh lembar uang palsu dari setiap satu juta lembar uang yang diedarkan. "Dari segi jumlah, jauh lebih rendah dari uang dollar AS yang dipalsukan," kata Lucky. Berdasarkan data yang dimilikinya, dit

Jum'at, 11 Pebruari 2005 | 14:18 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta: Presiden akan mencanangkan program pemberantasan sarang nyamuk secara nasdional, pekan depan. Hal ini disampaikan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari dalam jumpa pers usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Kepresidenan, Jumat (10/2) pagi. Menurut Saparinah, pencanangan ini mengantisipasi makin meningkatnya jumlah penderita penyakit demam berdarah di Indonesia. "Meski jumlahnya tak sebesar pada bulan yang sama tahun lalu," kata Supari. Berdasarkan data yang dimilikinya, hingga kini jumlah penderita demam berdarah sebanyak 5.064 orang, sekitar 117 di antaranya meninggal. Pada bulan yang sama tahun lalu, jumlah penderita sebanyak 20 ribu dan 284 penderita meninggal. Presiden, kata Supari, dalam kesempatan itu meminta agar Menteri Kesehatan mempersiapkan rencana pencanangan tersebut. Dalam benak Supari, kemungkinan pencangaan itu akan berbentuk aksi nyata Presiden dan Menteri Kesehatan untuk m

Senin, 07 Pebruari 2005 | 20:51 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta: Juru Bicara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Andi Malarangeng, memastikan bahwa Yudhoyono lebih berkonsentrasi untuk menjalankan pemerintahan. Hal ini disampaikan Andi menjawab pertanyaan Tempo di Istana Negara, Senin (7/2), tentang adanya usulan Partai Demokrat Sumatera Selatan yang mencalonkan Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Menurut Andi, sikap Presiden sudah jelas dalam soal itu. "Presiden sudah jelas sejak awal bahwa beliau akan konsentrasi pada pemerintahan. Presiden mengatakan begitu," kata Andi. Saat ditanya kenapa Yudhoyono mau jadi Ketua Dewan Pengarah Kongres? Andi mengatakan, itu untuk mempersatukan adanya perselisihan atau miss comunication di dalam Partai Demokrat. Karena itulah, kata Andi, Yudhoyono lantas mempertemukan kedua kelompok di Cikeas, akhir pekan lalu. Dalam pertemuan itu, kata Andi, akhirnya disepakati untuk menggelar kongres, pada Maret 2005. Dalam pertemuan di Ciekas ter

Revisions of the Criminal Code have finally been completed. Some legal experts argue that the revised bill encroaches upon the private rights of individuals. THE enormous task of revising the Criminal Code (KUHP) is approaching its end. Last January, the revised KUHP was submitted to the Minister of Justice & Human Rights, Hamid Awaluddin. And the House of Representatives (DPR) is slated to commence deliberations over the bill shortly. The bill will be submitted to the president in the coming weeks. "Then it will pass to the DPR," said Andi Hamzah, criminal law professor at Trisakti University and member of the team in charge of formulating the bill. Indonesia's legislators have long sought to amend the KUHP to meet Indonesia's changing legal environment. As far back as 1983, a number of legal experts such as Roeslan Saleh, Muljatno, and Kadarusman called for the enactment of a new Criminal Code during a seminar at the faculty of medicine at the University of Indo

Akhirnya, draf RUU KUHP baru selesai. Ada pasal porno-aksi dan porno-grafi yang memasuki wilayah pribadi. KERJA besar dan melelahkan itu kini mendekati akhir. Jika semuanya lancar, bisa jadi tak berapa lama lagi DPR akan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang telah diserahkan tim perumus kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Hamid Awaluddin, awal Januari lalu. Menurut rencana, pekan-pekan ini draf KUHP itu akan diserahkan ke Presiden. "Selanjutnya diteruskan ke DPR," kata Andi Hamzah, anggota tim perumus KUHP baru. Agaknya, berakhirlah mimpi memiliki KUHP yang sesuai dengan "iklim" Indonesia, yang dipendam lama. Pada sebuah seminar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada 1963, misalnya, sejumlah pakar hokum seperti Roeslan Saleh, Muljatno, dan Kadarusman sudah menyatakan perlunya KUHP baru. Para empu hokum Indonesia itu menganggap KUHP yang dipakai saat itu, yang lahir pada 1886, banyak bolongnya, sudah uz