Skip to main content

Presiden Yudhoyono Bantah Pernyataan Megawati

Selasa, 29 Maret 2005 | 21:39 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membantah pernyataan mantan Presiden Megawati dalam suatu kesempatan yang menyatakan bahwa Yudhoyono mengingkari janjinya saat kampanye untuk tidak menaikkan harga BBM. Hal ini disampaikan Presiden saat ditanya wartawan dalam jumpa pers soal langkah-langkah penanganan pemerintah menanganai gempa di Nias dan Simeleu, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/3).

"Tidak pernah ada pernyataan apapun yang saya sampaikan bahwa apabila saya terpilih lantas tidakakan menaikkan BBM. Tidak pernah ada ucapan satu kalipun bahwa saya tidak akan menaikkan haga BBM. Saya kira yang disebut ingkar janji itu tidak tepat dan karena tidak pernah ada, tidak terbukti," kata Presiden.

Presiden mengaku tak ingin menanggapi soal-soal semacam ini karena menghormati mantan Presiden Megawati dan mantan presiden lainnya. Selain itu, dia berpendapat, tugas yang diembannya kini sangat banyak. "Tugas saya banyak. Di hadaan saya kini bagaimana saya melaksanakan langkah-langkah segera untuk mengatasi bencana Nias, Simeleu dan lain-lain," kata Presiden.

Jika memang ada pernyataan seperti itu, Yudhoyono tegas menyatakan bahwa tak pernah ada pernyataan seperti itu. Dia mengaku tak ingin mewarnai proses demokrasi dengan adanya tudingan-tudingan seperti itu dan berharap kematangan berpolitik semakin tinggi seperti harapan rakyat.

Usai pernyataan pers dari Presiden, staf kantor presiden tampak memberikan fotokopi pidato kenegaraan Presiden Megawati Soekarnoputri dan keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2005 serta Nota Keuangannya. Dalam fotokopi yang ditandai dengan stabilo, disebukan bahwa kalau diperlukan penyesuaian atas bidang strategis, termasuk subsidi BBM, diserahkan kepada pemerintah yang akan datang.

"Sekiranya diperlukan penyesuaian yang menyangkut kebijakan strategis seperti dibidang belanja pegawai, subsidi BBM dan belanja daerah, serta beberapa prioritas sektoral lainnya, hal itu diserahkan kepada pemerintah yang akan datang untuk melakukannya dalam bentuk revisi APBN," kata Megawati, dalam pidato yang dibacakan pada 16 Agustus 2004 itu.

Abdul Manan - Tempo

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.