Monday, May 31, 1999

Sengketa Tanah Berujung Tembakan

Bentrokan sengketa tanah meletus di Tanjungmorawa, Cianjur, dan Jember.

TAYANGAN di televisi itu sungguh mengenaskan. Pasukan berseragam dari Brigade Mobil Kepolisian RI itu tampak merang segerombolan massa petani dan mahasiswa yang tengah berunjuk rasa di depan kantor pusat PT Perkebunan Nusantara (PTPN) II, di Tanjungmorawa, Sumatra utara (Sum-Ut). Para polisi itu menendang dan memukulkan popor senjatanya ke setiap orang yang berada di dekatnya.

Sejenak kemudian terdengar bunyi tembakan. Pasukan polisi, yang seharusnya mengayomi rakyat itu, mulai menembakkan senjatanya ke arah massa. Tak hanya menggunakan peluru kosang atau karet, tapi juga peluru tajam. Massa pun langsung kocar-kacir.

Meski massa sudah bubar, para petugas itu terus melakukan penyisiran sampai ke rumah-rumah penduduk dan tempat ibadah di sekitar lokasi bentrokan. Petani atau mahasiswa yang tertangkap segera saja diseret dan dipukuli.

Malah, ada pula yang ditembak dari jarak dekat. Ovredi Harefa, relawan Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia Sum-Ut, misalnya, ditembak betis kirinya hingga hancur. Luka yang dialami Agus Rizal, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sum-Ut, lebih parah lagi. Menurut beberapa saksi mata, Agus ditangkap petugas setelah dikejar-kejar. Lalu, ia diseret ke tengah jalan sambil dipukul dan ditendang. Agus kemudian disuruh tiarap dan ditembak dari jarak dekat di bagian belakang kepalanya. Dalam keadaan berdarah-darah dan nyaris pingsan, tubuh Agus terus saja ditendangi para petugas. Setelah itu, ia dibiarkan tergeletak di tengah jalan selama dua jam lebih.

Dalam insiden itu tercatat 23 orang mengalami luka tembak. Tujuh petani asal Desa Tandem Hulu, Langkat, sampai kini hilang tak ketahuan rimbanya. Akan halnya belasan yang lain, termasuk Ir. Ramses Simbolon (dosen Universitas Santa Thomas Medan dan anggota Presidium Aliansi Gerakan Reformasi Sum-Ut alias Agresu), terpaksa mendekam di tahanan Kepolisian Daerah Sumatra Utara. Mereka dituduh melanggar UndangUndang Unjuk Rasa 1998.

Peristiwa bentrokan berdarah Selasa siang, 25 Mei lalu, itu merupakan puncak sengketa tanah puluhan tahun antara para pctani penggarap dengan PT Perkebunan Nusantara II. Paling tidak, ada 60 kelompok petani yang tersebar di lima kabupaten-Langkat, Deli Serdang, Simalungun, Labuhanbatu, dan Asahan yang tanahnya diserobot perusahaan perkebunan tersebut.

Salah satunya kelompok tani "Melati" di Desa Sungai Musan Air Tenang, Langkat. Kelompok yang beranggotakan 635 kepala keluargaitu mengaku telah menggarap tanah di sekitar desa mereka sejak puluhan tahun lalu. Warga mulai terusik ketika PTPN II mengklaim tanah seluas 1.200 hektare yang mereka garap adalah milik negara. Meski berkali-kali melakukan protes dan menunjukkan surat-surat bukti kepemilikan, pihak perkebunan tak peduli. Malah, direksi PTPN II menyewa aparat keamanan untuk mengawal lahan perkebunan karet tersebut. Akibatnya, para petani tak bisa apa-apa.

Tapi, sejak era reformasi bergulir, semangat perlawanan petani muncul kembali. Bersama Agresi, mereka menggalang barisan bersama dalam Gerakan Rakyat untuk Reformasi Agraria (Gerag). Beberapa kali Gerag melakukan demonstrasi menuntut kembali hak-hak para petani ke kantor Gubernur Sum-Ut, BadanPertanahan Nasional (BPN), dan PTPN II. "Tanah kami jelas berada di luar hak guna usaha (HGU) PTPN II," ujar Abdul Hadi, pengurus kelompok tmi "Melati".

Aksi-aksi cukup memhuahkan hasil. Medio Maret lalu, BPN dan Gerag menandatangani kesepakatan di depan Gubernur Sum-Ut, Rizal Nurdin. Isinya, antara lain, mengeluarkan tanah rakyat dari HGU perkebunan dan menunda perpanjangan HGU sebelum sengketa diselesaikan. Bahkan, gubernur membentuk "Tim Penyelesaian Kasus Tanah" untuk mengklarifikasi tanah-tanah bermasalah di wilayah Sum-Ut. Tim yang diketuai Kolonel Siddik dari bagian pertanahan lantor Gubemur Sum-Ut itu beranggotakan petugas dari berbagai instansi pemerintah, termasuk aparat keamanan, dan beberapa aktivis lembaga swadaya masyarakat.

Kesepakatan itu tentu saja membuat senang petani. Mereka pun segera menyiapkan bukti-bukti tertulis. Tapi, kata Parlin Manihuruk, Sekjen Agresu, justru PTPN yang tak siap. Setiap kali akan berunding, pihak PTPN II selalu berdalih macam-macam. Akibatnya, perundingan tak bi.sa berjalan, dan penyelesaian sengketa terkatung-katung. Kata Posman Nababan, pengacara PTPN II, semua perkara sengketa akan diselesaikan lewat pengadilan saja.

Sementara itu, para petani diusir secara paksa dari lahan sengketa. Ribuan rumah dan pondok petani di areal perkebunan PTPN II dirusak aparat keamanan dan petugas perkebunan. Tanaman penduduk ditebangi. Sejumlah petani sempat melawan. tapi apalah daya mereka menghadapi pasukan brimob bersenjata api.

Perlakuan sewenang-wenang itu membuat para petani berang, lalu melakukan unjuk rasa besar-besaran yang melibatkan tiga ribu orang lebih. Toh, pimpinan PTPN II bergeming. Maka, meletuslah bentrokan berdarah di Tanjungmorawa yang menyebabkan puluhan orang terluka tembak.

* Kasus Jember dan Cianjur

Nasib serupa juga dialami puluhan petani Ketajek, Jember, Jawa Timur. Sama seperti petani di Sumatra Utara, mereka ini terlibat sengketa tanah dengan Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Ketajek. Ceritanya pada 19 April lalu, sekitar 600 orang petmi berkumpul di Gudang Tengah unhlk menduduki semua gedung milik PDP Ketajek. Proses pendudukan itu berjalan lancar karena tak seorang pun saal PDP berada di tempat. Memang ada tiga polisi, tapi mereka ini tak bisa herbuat apa-apa.

Tapi, lua hari kemudian, datang pasukan brigade mobil polisi berkekuatan tiga satuan setingkal peleton, dipimpin Wakil Kepala Polres Jember, Mayor (Pol.) Bambang Trianto. Dalam rombongan itu ikut pula beberapa staf keamanan PDP.

Kedatangan pasukan polisi itu disambut gembira para petani, karena dikira akan membantu mereka menghadapi para penjarah kopi yang dikabarkan akan menyerang Gudang Tengah hari itu. Perintah polisi mengumpulkan senjata tajam pun dituruti petani dengan sukarela.

Entah bagaimana, tiba-tiba Mayor Bambang Trianto meneriakkan aba-aba siap tembak. Lalu, sejurus kemudian terdengar rentetan temhakan ke arah kerumunan petani. Jarak petani paling depan dengan satuan hrimob sap pertama hanya sekitar 5-7 meter. Menghadapi tindakan itu, para petani tak langsung melarikan diri, melainkan mundur ke salah satu pelataran gudang.

Lantas, serempak mereka meneriakkan "Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teriakan ini tak digubris. Beberapa saksi mata yang ditahan menyebutkan bahwa penembakan itu berlangsung cukup lama sekitar sepuluh menit. Para petani, termasuk ibu-ibu dan anak-anak, dan serabutan melintasi sungai dan jurang untuk menghindari tembakan. "Warga yang lari sempat pula ditembaki," kata Poniman, salah seorang petani. Akibat penembakan itu, sedikihlya sebelas orang terluka dan seorang tewas akibat kehabisan darah. Korban tewas itu adalah Anwar Cholili 25 tahun.

Siang itu juga polisi membawa 98 petani ke Markas Polres Jember. Esok harinya, empat rumah semi-permanen milik petani di Gudang Tengah dibakar aparat keamanan. Hingga kini Polres masih menahan 68 petani, dengan stalus tersangka penghasutan melawan petugas.

Bentrokan bentrokan itu merupakan puncak sengketa tanah yang berlangsung puluhan tahun. Perkebunan kopi Ketajek I dan II, seluas 17 hektare, sebenarnya adalah tanah hasil babatan masyarakat pada tahun 1942. Lantas, para petani mengajukan surat permohonan kepemilikan kepada pemerintah. Pada tahun 1964, Kementerian Agraria mengabulkan permohonan itu. Tapi, sepuluh tahun kemudian mereka terusir dari tanahnya karena dijadikan perkebunan kopi oleh Pemda Jember.

Belakangan, para petani bergerak lagi menuntut haknya. Tapi, bagi Pemerintah Daerah Jemher dasar hukum yang dimiliki para petani sudah tak berlaku lagi. Karena itu, Kolonel (Inf.) Winarno Bupati Jember yang juga Komisaris Utama PDP Ketajek menganggap saya petani merebut tanah perkebunan Ketajek merupakan tindakan kriminal.

Agaknya, Pemda Jember ngotot mempertahankan lahan perkebunan kopi tersebut. Maklum, perkebunan Ketajek merupakan salah satu sumber dana pemerintah daerah. Laba bersih per tahun yang didapatkan dari ekspor kopi mecapai Rp 15 miliar.

Sengketa tanah juga terjadi antara PT Perkebunan Nusantara VIII Agrabinta dengan warga enam desa di Kecamatan Agrabinta. Kabupaten Cianjur: Desa Sukajaya, Sukamulya, Sukamanah, Wanasari, Pusakasari, dan Nagasari.

Sengketa itu dimulai tahun 1981. Kala itu, ratusan petani yang sudah puluhan tahun menggarap tanah Agrabinta diusir paksa para petugas PTP Nusantara VIII. Bahkan ratusan rumah di kawasan itu dibakar dan dirusak. Alasannya, lahan seluas 7 ribu hektare lebih itu merupakan tanah negara.

Warga Agrabinta tentu saja melawan tindakan sewenang-wenang itu. Berbagai cara perlawanan mereka lakukan: surat protes sampai berunjuk rasa ke berbagai instansi terkait. Namun, hasilnya nihil.

Akhir April lalu, ratusan penduduk melakukan aksi balas dendam: menebang pohon-pohon dan membakar 4 pos perkebunan. Mereka juga menuntut pengembalian tanah garapan yang diambil alih perkebunan. Akibat aksi-aksi itu, sejumlah warga ditangkapi aparat keamanan. Di antaranya: Abas (tokoh masyarakat setempat), Karnaen (mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Cianjur), dan Mulyana (aktivis Serikat Petani Jawa Barat). Gelombang penangkapan terus berlangsung. Sedikitnya, menurut data Lembaga Bantuan Hukum Cianjur, 77 orang sempat mendekam di sel Kepolisian Resort Cianjur.

Sebagian dilepaskan, tapi beberapa orang yang dianggap sebagai penggerak sampai saat ini masih menjalani pemeriksaan polisi. Yang paling mengenaskan adalah nasib enam petani yang tak ketahuan rimbanya.

Semua kasus sengketa tanah di atas, kata sosiolog Hotman Siahaan, jelas menunjukkan pola sengketa yang sebangun. Konflik sosial itu memang punya sejarah panjang. Dimulai dari pembukaan perkehunan oleh para pengusaha Belanda. Berdasarkan Agraris Wecht atau Undang-Undang Agraria Belanda, para pengusaha perkebunan itu mendapat hak erpahct (sekarang disebut hak guna usaha): hak menyewa tanah dalam jangka panjang, tapi dilarang membeli.

Nah, pada tahun 1957 pemerintah Indonesia menasionalisasi semua lahan bekas perkebunan Belanda, dan diklaim sebagai tanah negara. Padahal. sebelumnya para pengusaha Belanda itu sudah menyerahkan lahannya untuk digarap penduduk setempat.

Tiga tahun kemudian, tahun 196o pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), yang salah satu amanatnya adalah menginstruksikan landreform alias pembagian tanah secara merata kepada para petani penggarap. Tapi, undang-undang itu tak dilaksanakan secara konsisten. Malah, banyak keputusan presiden dan peraturan menteri yang bertentangan dengan UUPA.

Akibatnya, konflik-konflik tanah perkebunan tak bisa diselesaikan secara tuntas. Dan, para petani hampir selalu berada di pihak yang dikalahkan.

Imran Hasibuan/Laporan Edrin Andriansyah (Medan), Rudianto Pangaribuan (Banndung) dan Hari Nugroho Abdul Manan (Surabaya)

D&R, Edisi 990531-042/Hal. 28 Rubrik Peristiwa & Analisa

Tuesday, May 25, 1999

Menahan Laju Golkar dan Habibie

Beberapa partai besar melahirkan komunike bersama. Langka awal ke arah koalisi guna menghadang Golkar dan Habibie.

TIADA jalan lain selain merintis koalisi dari sekarang. Pikiran itulah agaknya yang ada di benak pemimpin partai yang enggan melihat Partai Golkar berjaya lagi dan B.J. Habibie menjadi presiden kembali untuk periode 1999-2004.

Ya, setelah Golkar resmi mengumumkan Habibie sebagai calon presiden tunggalnya pada 14 Mei lalu, garis demarkasi itu jelas sudah. Seperti kata Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Hayono Isman, sekarang ini di arena politik ada dua kekuatah besar. Yang pertama adalah pendukung Habibie sebagai preiden. Mereka sudah kompak karena calonnya tunggal. Kubu yang lain adalah yang tak mendukung dia sebagai presiden. Mereka belum kompak karena belum punya calon tunggal.

Sebenarnya, meskipun orang dekat Habibie, Jimly Ashshiddiqie, mengklaim jagonya akan mendapat dukungan setidaknya dari 20 partai lain, jalan Habibie kembali ke kursi presiden belum dijamin mulus. Kader-kader Golkar pendukung Akbar Tanjung yang tidak puas dengan keputusan Rapat Pimpinan Golkar, 13-14 Mei lalu, yang mengukuhkan Habibie sebagai calon tunggal, berhitung mengenai kemungkinan membalas kekalahan. Keoknya Akbar dalam rapat itu akan mereka balas dalam sidang umum MPR mendatang. Mereka konon akan melakukan rangkaian interupsi dan memelopori floor untuk tak mempercayai pertanggung jawaban Habibie. Belum lagi kemungkinan koalisi partai-partai besar yang lain, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKI), Partai Demokrasi Indonesia (PDI)-Perjuangan, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai
Persatuan Pembangunan (PPP)

Langkah awal kerja sama untuk meredam kekuatan Golkar dan Habibie sudah dilakukan beberapa partai pada pekan lalu. Selain sibuk menggalang massa, partai juga sibuk menaksir kekuatan sendiri dan menakar kekuatan lawan. Maklum, tak satu pun dari 48 partai peserta pemilihan umum (pemilu) yang berani mengklaim akan tampil sebagai peraih suara terbanyak, yang akan sangat menentukan posisi tawar mereka dalam sidang umum MPR mendatang.

Maka itu, hari Selasa, 18 Mei lalu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama K.H. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, yang juga pendiri PKB, memilih bergandengan tangan dan membua "Komunike Paso" dengan Ketua Umum PAN Amien Rais dan Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Ketiga partai itu sering diramalkan akan masuk dalam lima besar selepas pemilu nanti. Merekalah yang paling potensial untuk meredam Golkar.

* Daripada dengan Megawati

Kalau sekarang mereka mulai bergandengan tangal, meskipun masih jauh untuk bisa disebut koalisi, itu tentulah bukan sekadar upaya menggalang kekuatan bersama guna menghadang kekuatan lama. Lebih daripada itu, komunike bersama itu juga semakin memperjelas posisi pemilu 1999 sebagai ajang pertarungan kekuatan politik massa melawan kekuatan politik lama--yang terkadang juga bisa disebut kekuatan politik uang.

Upaya menghadang Golkar memang tidak bisa dilakukan sendirian. Jumat, 21 Mei, giliran Amien Rais, Ketua Umum PPP Hamzah Haz, dan Ketua Umum Partai Keadilan (PK) Nur Mahmudi Ismail yang bersatu menggalang kekuatan dengan membuat kesepakatan bersama. Tujuannya lagi-lagi untuk menghadang kekuatan anti reformasi.

Perjalanan memang masih jauh. Karena itulah Amien Rais berharap masyarakat idak menafsirkan secara berlebihan komunike bersarma PPP-PAN-PK dan juga Komunike Paso. Menurut Amien, komunike itu tidak ada hubungannya dengan koalisi partai secara konkret.

"Kami tidak bicara masalah koalisi secara konkret, .seperti Who will get what. Kami tidak bicara masalah power sharing. Jangan overestimate terhadap komunike bersama ini, misalnya dengan menyatakan kami telah melakukan konspirasi," Amien mengingatkan.

Begitu pula dengan kemungkinan alasannya untuk menjegal Golkar ditolak, antara lain, oleh Sekretaris Jenderal PKB Muhaimin lskandar. "Ngapain di jegal-jegal, wong enggak diapa-apain saja sudah jatuh sendiri," ujarnya.

Baiklah, mereka boleh merendah soal persepakatan itu. Tapi, mereka bisa bersepakat untuk satu hal: tidak akan mencalonkan Habibie sebagai presiden periode mendatang

Golkar mengaku siap menghadapi koalisi tersebut. "Kalau itu dimaksudkan untuk menghadapi Golkar, kami tentu akan siap," kata Ketua Umum Golkar, Akbar Tanjung.

Lagi pula, kesiapan Golkar, seperti diungkapkan dosen Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik Universitas Airlangga, Hotman Siahaan, memang beralasan. Misalnya, kelompok partai Islam tertentu ada kemungkinan melakukan koalisi dengan Golkar. "Dengan berat, saya melihat partai-partai Islam seperti yang dibilang Ahmad Sumargono (Ketika Komite lndonesia untuk Solidaritas Dunia Islam dan Wakil Ketua Partai Bulan Bintang): dari pada dengan Megawati, mereka lebih memilih Habibie. Kan jelas itu, trennya pasti ke sana (ke pro-status quo)," ucap Hotman.

Karena tidak mungkin menjadi pemenang mayoritas dalam pemilu, partai-partai yang ada sebenarnya jauh-jauh hari sudah mempertimbangkan kemungkinan saling memberikan dukungan. Beberapa partai yang sejak awal sudah menyebut-nyebut kemungkinan kerja sama itu misalnya PKB dengan PDI-Perjuangan, plus PKP. PKP sendiri juga menyebut-nyebut kemungkinan berkoalisi dengan Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan lndonesia. Partai lain yang juga berharap bisa berkoalisi misalnya PPP dengan Partai Nahdlatul Ummat dan Partai Kebangkitan Umat.

* Political Deadlock

Kendati begitu, seperti diingatkan pengamat politik Hermawan Sulistyo dalam kolomnya pada edisi khusus majalah ini beberapa waktu lalu, dengan tidak adanya partai pemenang mayoritas dalam pemilu mendatang, pada tataran negara memang akan dihaluskan adanya koalisi atau aliansi atau bahkan sekadar asosiasi kepentingan antar partai. Ketiga jenis pertautan politik ini derajatnya berbeda. Per definisi,koalisi adalah penyatuan struktural dua partai atau lebih. Aliansi adalah penyatuan sebagian besar kepentingan di antara dua partai atau lebih dalam jangka waktu yang relatif lebih lama. Akan halnya asosiasi adalah persekutuan kepentingan tertentu dalam jangka waktu relatif lebih singkat.

Seberapa rumit sebenarnya persoalan koalisi yang akan dibangun bersama ini? Menurut Hermawan, pada level elite dapat diperkirakan akan terjadi political deadlock dalam penyusunan pemerintahan yang baru melalui parlemen. Dalam hitung-hitungan sederhana, partai yang memenangkan pemilu sebesar 35 persen (perkiraan maksimum perolehan partai besar) hanya akan dapat sekitar 160 kursi. Padahal, untuk mengamankan kursi kepresidenan harus diperoleh sekurangnya 351 kursi (setengah dari seluruh anggota MPR ditambah satu).

Sebagai contoh, koalisi antara PDI Perjuangan, PAN, dan PKB saja diperkirakan tidak akan mampu mencapai mayoritas kursi di MPR. Masalahnya, masih ada 200 angota MPR yang diangkat dari utusan daerah, utusan golongan, dan kursi Fraksi ABRI. Dikhawatirkan, suara;mereka seperti yang terjadi selama ini: lebih dekat ke Golkar.

Koalisi yang akan terjadi nanti pada akhirnya lebih tepat dikategorikan sebagai sekadar aliansi, cetus praktisi politik yang juga anggoa Komisi VIII DPR lchsanuddin Noorsy. Celakanya, tambah Ichsanuddin, program partai di Indonesia belum terlampau banyak memengaruhi perilaku pemilih. Yang banyak memengaruhi pemilih adalah derajat kelokohan.

Memang, barangkali terlalu dini jika langkah partai-partai itu disebut koalisi. Persyaratannya tidak sederhana, misalnya urusan calon presiden. Riswandha Imawan dari Fakultas llmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada dan Hayono Isman mengkhawatirkan rencana kerjasama itu agak terlambat. Mereka
khawatir koalisi itu tidak diikuti dengan menurunnya derajat intensitas setiap partai untuk mencalonkan tokohnya menjadi presiden. "Koalisi enggak akan terjadi kalau semua ingin jadi presiden," Riswandha mengingatkan.

Ya, pertarungan tampaknya belum selesai. Dan rakyat, yang melihat dengan mata hati, akan jadi hakim sekaligus jaksa bagi seluruh partai: layakkah mereka menjadi saluran aspirasi politik rakyat.

Rachmat H. Cahyono/Laporan Ahmad Nur Sobirin, Budi Nugroho, Eko Y.A.F, Ondy A. Saputra, Ria Satriani Budi, Tiara Simboro (Jakarta), Prasetya (Yokyakarta) dan Abdul Manan (Surabaya)

D&R, Edisi 990524-041/Hal. 20 Rubrik Liputan Utama

Akar Konflik Massa NU Ja-Tim

APAKAH NU punya anak kandung berupa partai politik? Kalau punya, apa? PKB semata wayangkah? Jika ya, bagaimana status partai lain yang juga berpanjikan NU? Itulah sederet pertanyaan yang kalau salahsalah menjawab berpotensi mengobarkan pergesekan keras dalam musim kampanye sekarang.

Di Jawa Timur (Ja-Tim) sendiri, yang selama ini merupakan basis utama NU, gesekan itu semakin terasa. Dan yang paling tampak adalah atara PKB dan PPP. Persoalan utama antara PKB dan PPP di Ja-Tim adalah adanya upaya PKB untuk menarik kembali umat NU yang sejak penyederhanaan partai pada tahun 1973 bergabung dengan partai yang kini dipimpin Hamzah Haz itu. Adapun pangkal masalah PKB dengan tiga partai lain yang berbasiskan massa NU juga--PNU, PKU, dan Partai SUNI--kurang lebih serupa.

Klaim sebagai representasi tunggal ini menurut kubu PKB sangat berdasar. Seperti kata Hasyim Muzadi, Ketua Pengurus Wilayah NU Ja-Tim, yang mendukung kelahiran PKB banyak dari pengurus NU. Selain itu, PKB dilahirkan oleh struktur NU dari pengurus besar sampai ranting bawah. "Dengan demikian, amat wajar jika pengurus mendukung. Akan halnya partaiyang lain, mereka lahir sendiri, tanpa membicarakan dengan NU, serta tak jelas visinya," katanya.

Klaim tadi tak jadi masalah besar seandainya perlakuan pengurus NU tetap adil terhadap semua partai yang merangkul umat mereka. Kenyataannya yang terjadi kemudian, menurut Sekretaris PKU Ja-Tim Muhammad Dong, adalah penganakemasan dan penganaktirian. Yang menjadi anak emas PKB. Padahal, ucap dia, klaim PKB sebagai wadah orang NU salah. Karena, itu bukan kepuusan muktamar, tapi keputusan Pengurus Besar NU.

Pada saat pembentukan PKB, kata Muhammad Dong, orang yang sekarang mendirikan PKU dan PNU juga hadir dan menyetujui rencana pendirian partai haru. Hanya, setelah mereka menyampaikan agar akidah organisasi PKB adalah Islam menurut ahlussunah waljamaah, mereka yang di PKB tidak mau. Ini menimbulkan ketidak puasan. Karena itu, lahirlah PNU, PKU, dan sebagainya. "Itu untuk menampung aspirasi umat yang tidak setuju dengan PKB," ucap Muhammad Dong.

Muhammad Dong menilai, Pengurus Besar NU sudah dieksploitasi oleh PKB. Padahal, Khitah 1926 menegaskan NU tidak akan menjadi partai politik. "Ini kan keputusan muktamar," tutur dia sembari mengingatkan bahwa perpecahan sekarang sangat prinsipiil atau ideologis.

Syumili Sadli, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPP Ja-Tim, juga menyebut mestinya NU tidak mendukung satu partai tertentu. Sebab, sejak tahun 1984, NU sudah kembali ke Khitah 1926. Syumili mengingatkan, kembali ke khitah-lah yang kemudian memunculkan slogan"NU itu tidak ke mana-mana, tapi ada di mana-mana."

Syumili tak mengingkari PKB dibidani NU. "Kalau membidani, itu bisa siapa saja. Beda dengan yang melahirkan. Kalau dilahirkan, itu ada hubungan nasab (darah). Dengan begitu, sebenarnya, tidak boleh orang NU diarahkan ke PKB," ujarnya.

Lalu, apa jawaban PKB terhadap sekeranjang kritik tadi? Fuad Amin Imron, Wakil Ketua PKB, mengatakan partai selain PKB tidak pantas merasa dianaktirik;. "Bukan anaknya, kok, merasa dianaktirikan?" ucap Fuad Amin. Dia juga tidak setuju kalau dikatakan NU melakukan politik belah bambu: yang satu diangkat, yang lain diinjak. "Mereka keluar sendiri, menyebal," ujarnya.

Soal itu bukan keputusan muktamar, Fuad Amin mengatakan, jika menunggu muktamar, pasti tidak bisa ikut pemilihan umum sebab muktamar lima tahun sekali. Konflik ini, kata Fuad, kembali ke soal pribadi. "Masalahnya bukan perbedaan akidah. Mereka hanya ingin menjadi sopir, sekalipun kudanya--maaf--enggak benar," katanya. Jadi, tegas Fuad, ini hanya kepentingan gengsi: ingin jadi sopir.

Has/Laporan Abdul Manan (Surabaya)

D&R, Edisi 990524-041/Hal. 22 Rubrik Liputan Utama

Adakah Tarekat Pemicunya

Tarekat Khalidiyh yang konon diikuti masyrakat Madura di Sambas dituding sebagai pemicu konflik.

TENTU bukan salah tarekat Naqsyabandiyyah Khalidiyah jika nama tarekat ini tiba-tiba muncul akhir-akhir ini. Ini berawal dari analisis Prof.Dr.Parsudi Suparlan, antropolog Universitas Indonesia, yang diminta meneliti soal kerusuhan di Sambas oleh Mabes Polri dua bulan lalu. Konflik yang telah menewaskan ratusan orang yang terdiri dari etnis Madura, Melayu, dan Dayak itu sangat kuat dipicu dari eksklusifisme masyarakat Madura yang sebagian besar menganut tarekal Khalidiyah.

Ini memang temuan Parsudi yang memang harus diteliti lebih lanjut. "Karena, orang Madura pemeluk tarekat ini kan merasa bahwa dirinya paling istimewa. Mereka memperoleh perlindungan dari kalifah dan mursyid-nya," katanya. Memang, kata Parsudi, tarekat Naqsyabandiyyah Khalidiyah membuat mereka beradab. "Tapi, dilihat dari kacamata hubungannya dengan orang Melayu, mereka menjadi eksklusif. Nah, akhirnya, semua itu kan menjadi semacam pisau bermata dua."

Pendekatan Parsudi ini memang memerlukan penelitian lebih saksama lagi. Sehab, antropolog yang lain, yang juga termasuk dalam tim Mabes Polri itu juga, Prof.Dr.Syarif Ibrahim Alqadri, tidak melihat pengaruh tarekat Khalidiyah itu dalam memicu konflik etnis. Ia memang melihat ada kecenderungan eksklusif orang Madura di Sambas, misalnya dengan membangun surau sendiri.
"Dalam lima atau enam keluarga mereka membangun surau sendiri," kata Syarif. Dari sudut keagamaan, baik orang Madura maupun Melayu tak ada beda. Jika orang Madura mayoritas Nahdlatul Ulama. orang Melayu sebagian juga Nahdlatul Ulama. "Perbedaan antara Melayu dan Madura tidak akan muncul jika tidak ada peran premanisme," kata Syarif. Kelemahan orang Madura, katanya, hanya soal hablun minan nas-nya. "Hablun minanah-nya sudah tinggi," tukasnya.

lni juga mengagetkan antropolog dan pengamat Islam Dr. Muslim Abdurrahman. Seingat dia, tarekat yang palhlg eksklusif sekalipun tak meng.ajarkan ekslusif bersosial. Misalnya tarekat Tijaniyah, yang melarang pengikutnya memadukan dengan tarekat lain "Tapi, itu pun tidak eksklusi: Adapun syahandiyah itu terbuka," katanya. Berbeda jika kemudian tarekat itu menjadi semacam "topeng budaya". "Jadi, orang-orang Madur. kemudian di sana menjadikan tarekat itu sebagai suatu persaudaraan yang kemudian menjadi sangat kuat. Itu menciptakansolidaritas orang Madura yang ditopengi dengan identitas tarekat itu." Bukan jiwa tarekat itu sendiri yang mengajaknya eksklusif. .

Ini yang juga dipertegas K.H. Abdullah Schal, pengasuh Pesantren Syaihona Khalil, Bangkalan, Madura, yang banyak memiliki murid di Sambas. "Banyaknya orang Madura ikut tarekat Naqsabandiyah itu hanya urusan mendekatkan diri kepada Allah." Tarekat itu artinya jalan, yang dipakai seseorang untuk menapak tingkatan kedekatan di sisi Allah. Cara itu dilalui melalui zikir. "Sehingga, semua tidak ada harganya selain Allah."

Tarekat juga berfungsi mengekang hawa nafsu. "Tarekat itu mengajarkan manusia agar melatih nafsu supaya tunduk kepada akal. Jadi, kalau akal kalah, manusia di kuasai nafsu. Kalau itu yang terjadi, apa yang dilakukannya tidak masuk akal," kata ulama besar Madura ini. Jadi, intinya, tidak mungkin tarekat mengajarkan kebencian, kekerasan, bahkan juga termasuk eksklusifisme. Jika ada, itu hanya dalam tataran amalan tarekat, saat melakukan zikir.

Seperti diungkapkan Prof.Dr.K.H.Muhibbuddin Waly, mursyid tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah asal Blang Poroh, Labuhanhaji, Aceh Selatan, itu bahwa dalam tarekat Khalidiyah memang ada keharusan untuk berkhalwat (menyepi dengan meninggalkan pekerjaan, anak, dan istri untuk mendekatkan diri kepada Allah). Pada bulan Ramadan, misalnya, dilakukan sejak hari kesepuluh bulan suci itu hingga Lebaran. Bahkan ada yang hingga 40 hari. Begitu juga pada bulan Rabiul Awwal (maulud). Mereka juga diharuskan melaksanakan salat berjamaah selama berkhalwat. Mereka berzikir dengan hati. "Ini dalam upaya untuk mengekang hawa nafsu dan mendekatkan diri kepada Allah," kata guru besar fikih perbandingan lulusan UniversitasAlazhar, Mesir, ini.

Ini juga yang disampaikan K.H. Nuruddin Umar, sekretaris Badan Silaturrahmi Ulama Se-Madura (Basra), yang tanggal 12-14 April lalu sempat datang ke Sambas. "Tidak ada hubungannya sama sekali antara tarekat yang diamalkan orang Madura dan kerusuhan. Malah, adanya tarekat itu bisa memberi kesejukan bagi pemeluknya." Malah Nuruddin menduga orang Madura yang dianggap arogan itu tidak tergabung dalam tarekat. Tarekat juga tidak mengajarkan kekebalan.

Sambas sendiri sebenamya pernah menjadi daya tarik tarekat. Bahkan, kedatangan orang-orang Madurake Sambas semula juga karena adanya ulama besar di Sambas dalam tarekat. Misalnya, mereka berguru kepada Syaikh Ahmad Khatib bin Abdul Ghaffar. Ulama besar ini kemudian meninggal di Makkah. Syaikh Ahmad Khatib Assambasi termasuk tokoh yang memberi warna dalam tarekat Qadiriyah wan Naqsyabandiyah (TQN), gabungan dua tarekat. Bahkan, menurut Dr. Martin van Bruinessen, Khatib justru yang menciptakan tareka gabungan itu. "Ahmad Khatib memaparkan berbagai muraqabah lebih jelas dari pada yang saya lihat pada risalah Khalidiyah dari masa yang sama," tulis Dr. Martin van Bruinessen dalam buku Tarekat Nasqsyabandiyah di Indonesia.

* Sudah Ada di Sambas

Artinya, Sambas bukan baru saja mengenal tarekat. Ahmad Khatib diperkirakan wafat tahun ] 87. Jahatan Khatib di Sambas kemudian ditangani Syaikh Abdul Latief bin Abdul Qadir Al Sarawaki. Khatib juga memiliki murid antara lain SyaikhAbdul Karim (Banten), Syaikh Tolhah (Cirebon), Syaikh Ismail bin Abdurrahim (Bali), dan juga K.H. Ahmad Hasbullah bin Muhammad (Madura). Tokoh TQN yang kini dikenal banyak masyarakat antara lain Abah Anom, Suryalaya, Tasikmalaya, Jawa Barat, dan Prof. Kadirun Yahya dari Medan. Malah, tulis Martin, jika soal kedekatan pada kekerasan, TQN yang justru memiliki sejarah gerakan pemberontakan, seperti yang dilakukan Syaikh Abdul Karim dan Haji Marzuji dari Banten, Kiai Hasan Tafsir dari Krapyak, dan Guru Bangkol yang mengobarkan anti-Bali di Lombok.

Sementara itu, pada tarekat Naqsyabandiyah, baik yang aliran Khalidiyah maupun Mazhariyah, tak pernah terlihat kekerasan dan pemberontakan. Menurut Martin, masalahnya Naqsyabandiyah selama ini memasuki suatu wilayah dengan mencari pengaruh lewat kalangan elitenya. Muhibbuddin Waiy juga menjelaskan keluwesan Nalsyabandiyah sehingga lebih mudah diterima di mana-mana.

Namun, bukan berarti Naqsyabandiyah tak masuk Kalimantan Barat. Tarekat dengan panji Mazhariyah ini telah masuk Pontia melalui SayyidJa'farbin MuhammadA . gaf, Sayyid Ja'far bin Abdrrahman Alqadri (putra seorang pangeran Pontianak), Haji Abdul Aziz, yang memiliki pengiku langan Melayu. Dan sekitar tahun 1950 ,datang Syaikh Fathul Bari dari Madura ya kemudian menetap di Kalimantan Barat. Bariaktif menyebarkan tarekat Mazhariyah di kalangan warga Madura di Kalimantan Barat. Dalam catatan Martin, mereka menguasai sekitar 300 masjid dan memiliki puluh; ribu pengikut.

Lalu, dari mana datangnya Khalidiyah? Tak jelas. Sebab, tarekat ini banyak dipeluk kaum muslimin di Aceh dan Sumatra Barat, yang dulu dinaungi kibaran bendera partai politik Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Tengku Waly Alkhalidi termasuk tokoh yang membesarkan Khalidiyah. Karena itu, Muhibbudin Waly, anak tertua Tengku Waly, dibuat kaget dengan munculnya Khalidiyah di Sambas. "Ini tidak ada kaitannya," kata Muhibuddin.

M.H./Laporan Jaya Putra (Pontianak), Noer Faisal (Banda Aceh), Josephus Primus (Jakarta), dan Abdul Manan (Surabaya)

D&R, Edisi 990524-041/Hal. 72 Rubrik Agama

Monday, May 17, 1999

Caleg: Wakil Rakyat Pilihan Partai

Konon, partai-partai kesulitan mencari caleg. Dan, kaum perempuan belum terwakili dalam caleg dari sisi kuantitas.

MAKHLUK apakah gerangan yang disebut caleg atau calon anggota legislatif itu? Yang terang, mencari caleg ternyata tak mudah, apalagi buat partai politik yang baru pertama kali ikut pemilihan umum. Sampai-sampai, Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) memasang iklan lowongan caleg di harian Terbit, Jakarta, akhir April lalu. Ketua umum partai itu, H. Rasyidi, mengaku kesulitan mencari kader. Hasil iklan itu? Ia tak bercerita.

Terkesan SPSI tak mau sembarangan memilih caleg. Sebab, "makhluk" inilah nanti yang bakal menentukari apakah sistem demokrasi tegak di Indonesia atau tidak, apakah caleg loyal kepada partai atau kepada rakyat; apakah caleg berani mendamprat pemerintah atau menunggu gaji naik dengan aktivitas datang, duduk, dengar, diam?

Karena itu, mau tak mau, kualitas DPR nanti tergantung pada kualitas caleg partai-partai. Bila ada partai sampai bingung mencari caleg, mungkin pendukung partai itu memang kurang atau waktu persiapan pemilihan umum kali ini memang relatif pendek.

Menurut pemantauan D&R, di beberapa daerah pemilihan, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, dan Surabaya, partai-partai gurem memang kesulitan mencari caleg untuk DPRD I dan II, apalagi untuk DPR Pusat. Untuk daerah pemilihan Jawa Tengah misalnya, Partai Umat Muslim Indonesia hanya mendaftarkan tiga calegnya. Partai Bhinneka Tunggal Ika pun hanya lima caleg. Partai SPSI dan Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia masing-masing hanya memasukkan tujuh caleg.

Partai Rakyat Demokratik (PRD) mengajukan 31 nama untuk 12 provinsi. Tapi, di antara nama-nama itu terselip nama aktivis PRD yang meninggal dunia atau hilang. Misalnya Gilang, pengamen di Solo yang ditemukan meninggal karena penganiayaan di dekat Gunung Lawu, menjelang Soeharto mengundurkan diri tahun lalu. Lalu Petrus Bimo Anugrah, Herman Hendrawan, dan Suyat adalah caleg PRD yang kini entah di mana karena diculik. Beberapa pentolan PRD yang juga masuk dalam daftar caleg, seperti Budiman Sudjatmiko dan Dita Indah Sari, ada, tapi di dalam penjara.

Bila DPR seharusnya mencerminkan masyarakat secara proporsional, jumlal caleg perempuan belumlah memadai, jauh dari jumlah perempuan peserta pemilihan umum yang 57 persen itu. Beberapa partai yang tergolong besar, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN), kurang dari 20 persen dari seluruh calcgnya yang perempuan. Malah, 27 caleg DPRD I Jawa Timur dari Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB) tak satu pun perempuan. Alasannya, "Mereka tidak berani," kata Ketua PDKB Jawa Timur, Sudiro Gunawan.

* Kotak Suara Rakyat

Ada kesan, partai-partai memilih caleg terutama untuk menarik pendukung. Itu sebabnya ada kaum selebritas, ada juga orang kecil tapi populer. Tarsan, pelawak Srimulat. kabarnya menjadi caleg Golkar untuk Jawa Timur. Tapi, ia menolak memberi keterangan dan cuma bilang "itu urusan pusat."

Tentu saja, "politik mencari pendukung" itu sah-sah saja. Yang penting, secara keseluruhan DPR nanti bukanlah dewan tukang stempel. Perlu ada anggota-anggota yang bisa saja tak populer tapi punya kemampuan dan punya karakter. Tanpa DPR yang berani omong dan berani adu argumentasi serta adu fakta dan data dengan eksekutif, peluang munculnya pemerintahan yang tak terkontrol besar. Dengan kata lain, sebuah sistem demokrasi dalam masyarakat madani seperti dicitakan setelah 30-an tahun berada di bawah penguasa otoriter bisa tinggal Gita-cita bila DPR-nya melempem. Dari pemerintah transisi sekarang, pegangan keberanian sudah diberikan kepada anggota DPR: kini undang-undang tidak lagi membolehkan adanya mekanisme recalling.

Maka, menurut Ahmad Ruba'i, Pembantu Rektor III Universitas Muhammadiyah Malang, yang tercatat sebagai caleg PAN dari Jawa Timur caleg memiliki dua mandat sekaligus: sebagai wakil rakyat dan sebagai wakil partai. Tapi, karena partai dibentuk oleh rakyat, caleg itu 100 persen harus berjuang untuk kepentingan rakyat. Karena itu, jika terpilih nanti, ia berniat membuat kotak suara atau kotak usul untuk rakyat yang ia wakili. Mereka boleh menyampaikan aspirasi apa saja. Ia berharap cara itu bisa membantu memformulasikan aspirasi rakyat.

Pada akhirnya, memang, terpulang ke caleg masing-masing. Begitu menjadi anggota dewan, jaket partai harus dilepas. "Loyalitas saya terhadap partai berakhir ketika posisi sebagai wakil rakyat dimulai," kata salah seorang Bapak Bangsa, M. Natsir, dulu Jelas, ini sebuah teladan yang perlu diikuti

Rachmat H. Cahyono/Laporan Andreas A. Purwanto, Eko Y.A.F, (Jakarta), Aendra H.M, (Bandung), Abdul Manan (Surabaya), Koresponden Semarang, Ahmad Solikhan, Prasetya (Yogyakarta), Blontank Poer, D. Ria Utari, dan Yuliandi Kusuma (Solo)

D&R, Edisi 990517-040/Hal. 22 Rubrik Liputan Utama

Jacob Menipu Lagi

Mantan Ketua Tim Konsultasi Cendana, Johanes Jacob, menjadi tersangka kasus penipuan.

BAGAIMANA kabar Johanes Jacob? Dari Surabaya terdengar kabar tak enak: mantan Ke tua Tim Konsultasi Cendana (TKC) itu menjadi tersangka dalam kasus penipuan. "Memang ia (Johanes) diperiksa di sini, sebagai tersarigka. Tapi belum ada penahanan," kata Kolonel (Pol.) R.M. Ediana, Kepala Direktorat Serse Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur.

Menurut sumber D&R di Polda Jawa Timur, pemeriksaan Johanes berawal dari pengaduan seorang bernama Fery sekitar dua bulan lalu. Dalam pengaduan itu, Fery mengaku dirugikan Johanes dalam transaksi jual-beli kuda. Uang pembelian sudah disetor, tapi kuda tak kunjung dikirim.

Maka, polisi pun memanggil Johanes. Saat diperiksa, pria kelahiran Rote, Nusa Tenggara Timur, menceritakan soal jual-beli kuda tersebut. Johanes mengaku membuat perjanjian jual-beli dengan Kuo Chu San, pria asal Taiwan. Mengenai orang bernama Fery, ia mengaku tak kenal sama sekali.

Anehnya, perjanjian bisnis itu hanya lisan. "Karena dasarnya saling percaya," ujar Johanes kepada polisi. Rencananya, Johanes menyiapkan seratusan kuda untuk diekspor ke Filipina, dan sebagai imbalannya Kuo Chu San membayar Rp 273 juta. Tapi, uang sudah diterima, kuda-kuda tak dikirim.

Rupanya, Johanes kesulitan memenuhi persyaratan ekspor ternak: mulai dari izin sampai kewajiban mengarantina terlebih dahulu. "Semua itu perlu biaya besar," kata Johanes. Akibatnya, ratusan kuda yang sudah dikumpulkannya dibiarkan terbengkalai di sebuah desa di Wangiapu, Sumba, Nusa Tenggara Timur.

Belum lagi urusan kuda itu selesai, datang lagi pengaduan Seniwati. Perempuan asal Surabaya itu diduga istri Kuo Chu San, hasil pernikahan bawah tangan. Kali ini pengaduan menyangkut kontrak dengan perusahaan penerbangan Bouraq. Menurut Seniwati, Johanes melanggar kesepakatan dengan suaminya.

Ceritanya, Kuo Chu San dan Johanes bersepakat mencarter pesawat Bouraq untuk penerbangan ke Nusa Tenggara Barat. Johanes akan bertindak mewakili Kuo Chu San meneken kontrak dengan pihak Bouraq. Lalu, kepada Johanes diserahkan uang US$ 60 ribu plus Rp 54 juta, untuk biaya carter pesawat.

Rencananya, pesawat carteran itu akan dipakai pada 15 Maret lalu. Ternyata penerbangan itu dibatalkan. Namun, kata Seniwati, uang carter pesawat tadi tak dikembalikan Johanes. Benar begitu? Kepada polisi, Johanes mengatakan uang itu sudah dikembalikan kepada Kuo Chu San.

* Penipu Ulung

Siapa yang betul? Polisi sendiri masih bingung menghadapi perkara ini. Soalnya, perjanjian yang dilakukan Johanes dan mitra bisnisnya, Kuo Chu San, selalu tanpa bukti tertulis, hanya lisan. Dengan begitu, polisi tak bisa langsung membuktikan kesalahan Johanes.

Perkara ini juga tak cukup kuat menyeret Johanes ke sel tahanan. Dalam kasus jual beli kuda, misalnya, Fery yang melaporkan ternyata bukanlah korban langsung penipuan Johanes. Begitu pula Seniwati, yang melaporkan kasus pesawat carteran Bouraq. Kalau begitu, satu-satunya cara adalah mempertemukan Johanes dan Kuo Chu San, agar duduk soalnya menjadi terang.

Apa pun, perkara-perkara itu menambah daftar kasus penipuan yang diduga pernah dilakukan Johanes Jacob. Cerita-cerita miring itu sempat beredar luas saat ia ditunjuk sebagai Ketua TKC sekaligus kuasa hukum Soeharto, medio Juni 1998. Menurut cerita-cerita itu, sejak remaja Johanes memang dikenal sebagai penipu ulung.

Seorang wanita yang mengaku kakak kelas Johanes di SMA Wangiapu, misalnya, pernah bercerita bahwa sejak remaja Johanes dikenal suka membuat. Saat tinggal di Surabaya, akhir 1960-an, Johanes dikabarkan punya banyak masalah. Konon, kata perempuan sumber D&R tadi, Johanes pernah pula berkongsi bisnis perjalanan dengan Nyonya Eltari, istri Gubernur Nusa Tenggara Timur saat itu. Namun, usaha yang berdomisili di Denpasar itu pun amblas dengan meninggalkan banyak utang. Johanes pun kabur dari Denpasar.

Sejak itu nama Johanes jarang terdengar di kalangan keluarga besar Wangiapu. Entah bagaimana, di pertengahan tabun 1980-an terdengar selentingan kabar Johanes berhasil masuk pergaulan keluarga Cendana. Lalu, Johanes pun mulai sering datang ke NTT, mendatangi para bupati untuk minta sumbangan macam-macam. Karena selalu membawa nama Cendana, para bupati pun segan kepadanya. Belakangan, ia memang diangkat menjadi Ketua TKC. Tugasnya, antara lain, menangkis berbagai hujatan kepada Soeharto dan anggota keluarga Cendana.

Benarkah semua cerita itu? Kepada D&R, Johanes pernah membantah dengan tegas. "Itu sudah risiko. Memang, banyak orang yang tidak suka saya membela Pak Harto," ujarnya saat itu. Namun, jabatan itu pun tak berlangsung lama. Entah apa pasalnya, Johanes tak dipakai lagi oleh keluarga Cendana. Buktinya, dalam tim pembela Soeharto, nama Johanes tak tercantum lagi.

Eh, belakangan, Johanes malah dikabarkan tersangkut perkara penipuan.

Imran Hasibuan/Laporan abdul Manan (Surabaya)

D&R, Edisi 990517-040/Hal. 59 Rubrik Hukum

Pahitnya Nasib Petani Tebu

Pembebasan bea impor gula mencekik petani tebu dan pabrik-pabrik gula. Indonesia tidak akan mampu swasmbada gula.

GULA pasir Impor membanjiri Tanah Air belakangan ini. Harganya pun lebih murah dari harga gula domestik. Lo, ada apa? Jelas, ini karena kebijakan pemerintah, menuruti saran Dana Moneter International (IMF), membebaskan tata niaga gula dan menghapus tarif bea masuk impor gula sejak Januari 199#. Kebijakan yang dibuat lebih dari setahun lalu itu baru terasa sekarang. Ketika kurs rupiah di atas Rp 10 ribu per dolar, belum ada pengusaha berani mengimpor gula. Ketika itu, petani tebu Indonesia sempat menikmati keuntungan karena harga gula naik jadi sekitar Rp 3.600 sekilo di pasar eceran dan Rp 3.100 sekilo di tangan produsen, sampai awal tahun 1999.

Namun, kini setelah nilai rupiah menguat, gula impor membanjiri pasaran Indonesia, karena hargnya relatif murah. Banjir gula ini membuat harga gula lokal anjlok jadi Rp 2.950 (21,6 persen) di pasar eceran dan di tingkat produsen anjlok jadi Rp 1950 (37,1 persen). Akibatnya, sekitar 1,43 juta petani tebu yang panen raya Mei ini rugi besar. Jatuhnya harga ini mendorong pemerintah menyanggupi membeli gula hasil bagi milik petani seharga Rp 2.500 sekilo. Artinya ada subsidi sebesar Rp 600 sekilonya. Subsidi ini pun rawan.

Tak heran bila Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Siswono Yudohusodo menilai kebijakan pemerintah ini sebagai. tindakan bunuh diri dan tidak profesional. "Untuk jangka panjang, kebijakan itu membuat kita terus tergantung pada produksi pertanian luar negeri," ungkapnya kesal. Tak kalah geramnya adalah Haubrinderjit Singh Dillon, Direktur Centre for Agriculture Policy Studies dan mantan staf ahli Menteri Pertanian. "Kebijakan bea masuk nol persen itu sangat menyedihkan. Mestinya, setelah depresiasi yang begitu tinggi pun, pemerintah perlu memberikan proteksi untuk melindungi petani," desaknya.

* Kerbau Dicocok Hidungnya

Apalagi World Trade Organization mengizinkan proteksi berupa tarif sampai sebesar 110persen. Sebagai perbandingan, India mengenakan tarif lebih dari 100 persen, Brasil 60 persen, dan negara-negua Uni Eropa memasang tarif sebesar 250 persen. Hanya Australia sebagai negara penghasil gula paling kompetitif yang memasang bea masuk nol persen. Anehnya, hak kerbau dicocok
hidungnya, Indonesia mengikuti kemauan IMF itu. Padahal, "Sistem tarif ini tidak bertentangan dengan sistem perdgangan dunia dan berlaku berangsur-angsur turun sampai tahun 2004," ujar Maswar, staf senior pada Asosiasi Gula Indonesia.

Jadi, tak usah kaget bila musim panen periode Mei-September 1999 hasilnya jeblok. Bisa dipastikan produksi gula Indonesia akan terus merosot (lihat tabel). Tingkat produksi gula nasional maksimal hanya mampu berproduksi sebesar 2,5 juta ton gula per tahun, tapi realisasinya pada tahun 1998 hanya mencapai 1,46 juta ton. Konsumsi gula nasional sekitar 3,3 juta ton, maka Indonesia tergantung pada gula impor sekitar 1,9 juta ton atau lebih dari 60 persen. Padahal hampir dua dekade lalu ketergantungan itu hanya sekitar 40 persen.

Bagaimanapun, kebijakan pemerintah yang membebaskan tarif impor benar-benar "membunuh" petani dan pabrik gula. Pengurus pabrik gula di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta yang diwakili Imam Supangkat, Kepala Biro Sekretariat PT Perkebunan Nusantara X Jawa Timur, mengatakan prospek industri gula tergantung pada kebijakan pemerintah. "Misalnya pada bea masuk, mestinya, ya, tidak betul kebijakan ke masuk nol persen itu," ujarnya. Imam pun menyurati Menteri Perindustnan dan Perdagangan agar membatasi impor gula karena berpengaruh pada harga gula dalam negeri. * Tergantung pada Pasokan Petani

Pasokan yang kurang karena petani enggan menanam tebu membuat pabrik-pahrik gula di Jawa kelabakan karena tidak mempunyai lahan sendiri seperti pabrik gula di luar Jawa. Pabrik-pabrik gula di Jawa tergantung 70 persen pada pasokan tebu dari petani.

Sukata, petani tebu yang memiliki lahan seluas satu hektare di Kragilan, Sleman, Yogyakarta, merasa rugi menanam tebu. Misalnya, ongkos sewa dari pabrik gula sebeal Rp 2 juta untuk sehektare lahan miliknya selama 18 bulan sama sekali tidak memadai. Sebab, ongkos sewa itu habis untuk mengolah kembali lahan itu setelah ditanami tebu.

Padahal menanam tebu itu tak gampang. Kalau musim tanam ataupun musim panennya tidak tepat waktu, misalnya akan mempengaruhi rendemen (zat manis gula). Unluk pabrik-pabrik gula di Jawa sering kandungan gula dalam tananam tebu hanya mencapai 7,65 persen. Padahal, menurut Soeparno, Administratur PG Tasikmadu dan Colomadu, Karanganyar, Surakarta, kandungan ratarata yang bernilai ekonomis setidaknya mencapai 10 persen-12 persen dari angka tertinggi 14 persen.

Menurut Hotman Siahaan, sosiolog dari Universitas Airlangga Surabaya, yang meneliti perlawanan petani terhadap program Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) unluk disertasinya, mengungkapkan, petani tak pernah diuntungkan dalam sejarah bisnis tebu di Indonesia. Ini terutama sejak Inpres No. 9 Tahun 1975 tentang TRI.

Asumsinya, menurut Hotman, TRI menempatkan petani sebagai tuan di lahannya sendiri. Bila pabrik menyewa lahan petani dalam satu musim tanam ( 16-18 bulan), petani mendapat biaya tanam untuk pembelian bibit tebu, pemeliharaan, waktu tebang, dan mengangkut hasil panen. Singkatnya petani terlibat dalam proses produksi. Tapi, praktiknya tidak demikian. Petani dieksploitasi. Baru setelah reformasi banyak petani TRI berani menolak menanam tebu. Dulu mereka takut karena akan berhadapan dengan aparat keamanan dan dicap PKI.

Itu sebabnya, Dillon terus ngotot membela petani. "Kalau seorang petani hanya memiliki 0,3 hektare dan harus bersaing dengan orang yang menguasai lahan empat hektare apalagi masih disubsidi, ya. ibarat kelas bulu melawan kelas berat," ujar Dillon. Jadi, hayo tebak kebijakan pemerintah ini menguntungkan siapa? Yang jelas bukan petani.

Fadjar Harijanto/Laporan Mohamad Subroto, Ondy A. Saputra, Reko Alum (Jakarta), Abdul Manan, Hari Nugroho (Surabaya), Ahmad Solikhan (Yogyakarta), dan Blontank Poer (Solo)

D&R, Edisi 990517-040/Hal. 54 Rubrik Bisnis & Ekonomi

Monday, May 10, 1999

Triliunan Dana KUT Bocor

Pengalihan kredit usaha tani dari perbankan ke Departemen Koperasi membuat plafon kredit membubung dan bocor di beberapa tempat. Pelaksanaannya pun ditunggangi sejumlah partai.

TAK hanya jaring pengaman sosial yang bocor dan di klaim oleh sejumlah partai, salah satunya Partai Golkar, sebagai program partai bersangkutan. Bocor dan klaim sejumlah partai juga terjadi di sektor kredit usaha tani (KUT) yang menyalurkan kredit sebesar Rp 6,5 triliun.

Sejak Desember 1998, KUT ini dimassalkan dan pelaksanaannya dialihkan dari Bank Indonesia ke Departemen Koperasi/Pengusaha Kecil dan Menengah (Depkop). Sesuai dengan hasil sidang kabinet terbatas bidang ekonomi, keuangan, dan industri, Direksi Bank Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 31/164/Kep/Dir yang mengalihkan pelaksana KUT dari bank pemerintah ke Depkop. Bank yang ditunjuk pemerintah tidak lagi bertindak sebagai pelaksana (executing agent) melainkan hanya bertindak sebagai penyalur (channeling agent). Alasan pemerintah, disamping memperlancar penyaluran KUT, mekanisme penyaluran KUT selama ini perlu diperbaiki.

Sebagai bank pelaksana, bank yang di tunjuk mengelola KUT berwenang memproses kredit sejak awal dan bertanggung jawab atas risiko kerugian akibat kredit macet. Nah, sebagai bank penyalur, bank hanya sebagai penyalur dan tak berwenang melakukan seleksi permohonan KUT. Sejak Desember itu. Depkop yang berwenang penuh sebagai "bank pelaksana". Di bawah Depkop, plafon KUT yang dibiayai dari Kredit Likuiditas Bank Indonesia tahun penyediaan 1998/99 secara cepat tersalur. Hingga 7 Mei 1999, sudah tersalur 75 persen atau sebesar Rp 4,9 triliun. Namun, massalnya penyaluran KUT ini membuahkan banyak penyimpangan.

Dari sisi melode yang dipakai saja menurut Krisna Widjaya, pengamat dan praktisi perbankan, kecenderungan penyelewengan sudah tampak. Karena terhuka kemungkinan penyelewengan, risiko macet hanya menunggu waktu. "Terbuka kemungkinan dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak berhak menerima kredit itu," tuturnya.

Tentang kekhawatiran macet itu, Adi Sasono, Menteri Koperasi/Pengusaha Kecil dan Menengah (Menkop), menepisnya. "Hingga saat ini tingkat pengembalian sudah di atas rata-rata 50 persen. Padahal, masa akhir pengembalian kredit sampai September," katanya.

* Petani dan Lahan Fiktif

Adi boleh saja optimistis. Namun, penyelewengan toh telah terjadi. Di Sulawesi Utara (Sul-Ut) telah terjadi penyaluran KUT fiktif karena diberikan kepada petani fiktif yang memiliki lahan fiktif. Ini misalnya terjadi di Tondano, Kabupaten Minahasa. Ketua Koperasi Rerer dilaporkan telah merekrut para karyawannya menjadi anggota kelompok tani. Akan halnya lahan pertanian yang diajukan adalah lahan milik pengurus koperasi. Status kependudukan petani fiktif ini direkayasa, berkolusi dengan para lurah setempat. Pura "petani palsu" itu hanya mendapat sebagian kecil dana dari kredit yang cair sebagai uang tutup mulut. Sebagian besar diambil para pengurus koperasi.

Masih di Minahasa, Lexy Pongoh, ketua KUD setempat, mempraktikkan cara kerja yang mirip di wilayah Kawangkoan. Setelah kredit cair, dananya disunat dengan alasan sebagai kompensasi biaya pengurusan administrasi. Kejadian seperti ini bukan hal aneh lagi di Sul-Ut. Untuk masa tanam 1998/1999 Pemda Minahasa siap mengucurkan dana sebesar Rp 45 miliar ke sekitar 33 KUD dari 170 yang sudah mengajukan Rincian Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Lebih mencengangkan kejadian di Bolaang Mongondow (Bolmong), permintaan KUT mencapai Rp 1,2 triliun. APBD Bolmong tahun anggaran 1998/1999 sendiri sebesar Rp 66 miliar, maka kalau dana KUT itu cair, bisa membiayai APBD daerah itu selama 17 tahun. Salah satu yang di-markup di Bolmong adalah areal pertanian. Dalam RDKK disebutkan luas pertanian di wilayah itu mencapai 330 ribu hektare, padahal kenyataannya hanya 169 ribu hektare.

Mark-up luas lahan ini tak hanya terjadi di Bolmong, tapi juga di Kabupaten Gorontalo dan Manado. Luas Manado sendiri hanya 15 ribu hektare. Namun dalam permohonan KUT disebutkan luas lahan pertanian di Kota Manado mencapai luas 11,5 ribu hektare. Ini keterlaluan. Soalnya dengan data itu 80 persen Kota Manado merupakan areal pertanian.

Tidak perlu heran, bila kemudian realisasi penyaluran KUT di Sul-Ut melampaui target yang ditetapkan. Hingga 7 Mei lalu realisasi penyaluran untuk musim tanam (MT) 1998/1999 telah mencapai Rp 410,7 miliar, melampaui 574,5 persen dari plafon yang hanya Rp 71,5 miliar.

KUT tak hanya dianggap rezeki nomplok yang jadi rebutan banyak pihak dan memancing penyelewengan, namun juga diklaim sebagai program partai tertentu. Di Manado Parti Golkar (partai pemerintah), Partai Daulat Rakyat (partai yang dekat dengan Depkop), dan PDI Perjuangan sempat mengklaim KUT adalah program partai mereka.

Penyelewengan dana KUT bukan monopoli Sul-Ut saja. Di Jawa Barat dan Jawa Timur bisa juga ditemui manipulasi RDKK dengan motif yang sama. Di Jawa Barat misalnya, pihak kepolisian berhasil memergoki kelompok tani yang mengajukan RDKK dengan data fiktif di Desa Bunikasih, Kecamatan Warungkondang, Kabupaten Cianjur. Diduga kasus ini melibatkan petugas penyuluh lapangan, ketua kelompok tani, ataupun kepala desanya.

Pernyataan Sudarto ini mengomentari munculnya kasus kelompok tani Bunikasih. Kelompok yang terdiri dari 30 orang ini mengajukan permohonan KUT sebesar Rp 600 juta lebih untuk penanaman jahe di atas areal seluas 60 ribu hektare. Namun, setelah dicek di lapangan, ternyata, sebagian nama-nama petaninya fiktif dan merasa tidak ikut dalam program itu. Kakanwil Depkop Jawa Barat Sudarto mengatakan, banyak kabupaten dan kota madya memasukkan RDKK fiktif.

Berdasarkan data MT 1998/1999 sampai 1 April 1999, di Jawa Barat terdapat hampir 511 ribu hektare areal untuk penyaluran KUT dengan nilai hampir Rp 785 miliar, namun baru terealisasi hampir 60 persen. Kendati demikian, Kodya Bandung sudah terealisasi mencapai 215 persen, Kodya Bogor 206 persen, dan Kabupaten Bandung 144,5 persen. Sudarto mengakui tingginya realisasi KUT di beberapa daerah di Jawa Barat ini boleh jadi karena penyaluran kredit yang tidak sesuai dengan peruntukan dan adanya tumpang tindih lahan, sehingga terjadi kredit ganda.

* Petani Asli Dirugikan

Mengenai munculnya kecenderungan penyelewengan KUT, Hotman Siahaan, sosiolog Universitas Airlangga Surabaya yang banyak meneliti masalah KUT mengatakan, karena semangat KUT lebih bersifat top down maka kecenderungan aspirasi lokal tidak diperhatikan walau bukan berarti tak ada manfaatnya. Cuma, kata Hotman, "Orang-orang yang lebih dekat dengan kekuasaan, orang yang lebih kaya atau lebih kuat lebih memungkinkan memanfaatkan KUT," ujarnya.

Krisna, pengamat perbankan tadi, tidak bisa menilai apakah Depkop selektif atau tidak. Sayang, Menkop tidak mau berkomentar soal penyelewengan-penyelewengan dan klaim sejumlah partai ini, ketika dicegat D&R beberapa kali.

Menyinggung timbulnya kredit macet pada KUT, Krisna mengatakan, "Alasan paling gampang karena kriteria penyaluran kredit tidak didasarkan pada standar bank teknis." Memang, selama ini tidak semua lapisan masyarakat, khususnya petani, dapat memenuhi syarat bank teknis di antaranya memiliki tanah pertanian. Dan, persoalannya kemudian bisa terbukti seberapa efektif unsur seleksi dan pengawasan serta iktikad baik instansi terkait dalam penyaluran KUT.

Dengan perubahan fungsi bank sebagai channeling, bank-bank penyalur KUT hanya mempercayai rekomendasi kantor wilayah (kanwil) depkop atau dinas koperasi setempat untuk mencairkan dana sesuai dengan proposal RDKK. Pemberian wewenang cukup luas kepada kanwil depkop dan dinas koperasi setempat untuk memberi rekomendasi RDKK yang diajukan kelompok petani membuka peluang terciptanya kolusi. Kolusi inilah yang menimbulkan kebocoran dan penyelewengan itu.

Bagi Krisna, pengalihan pelaksana penyaluran KUT dari perbankan ke Depkop bukan masalah asalkan manajemen Depkop sebagus perbankan. Namun, bagi Hotman, kemampuan koperasi belum memadai untuk menerima wewenang yang cukup besar itu. Karena, banyaknya penyelewengan ini dan karena Depkop tak mampu mengganti peran bank, ada rencana Bank Indonesia akan menghentikan KUT bersama 16 skema kredit lainnya. Yang dirugikan tentu saja petani asli yang memang sangat membutuhkan.

Fadjar Harijanto/Lporan Ondy A. Saputra dan Sivester Keda (Jakrta), Abdul Manan, Hari Nugroho (Surabay), Patria Pombengi
(Manado), Rudianto Pangaribuan (Bandung)

D&R, Edisi 990510-039/Hal. 58 Rubrik Bisnis & Ekonomi

Tuesday, May 04, 1999

Melawan Setan di Bromo

Lia Aminudin yakin telah memerangi setan di Bromo atas petunjuk Jibril. Lalu?

LIA AMINUDIN yang mengaku menjadi Bunda Maria dan Imam Mahdi itu pada hari Sabtu. 24 April lalu, datang ke puncak Gunung Bromo, Jawa Timur, tanpa diketahui banyak orang. Rombongan Lia yang terdiri sekitar 47 orang, termasuk Pendeta Damar Musa Saleh dari Majelis Gereja Penghayatan dan Pengambangan Firman Allah, Bekasi, Jawa Barat, bemiat menaklukkan setan-setan yang berpusat di Bromo.

Bromo? Menurut Lia, semua informasi tentang setan itu diketahui melalui sabda Jibril, yang ia sebut dengan gelar syekh (guru). Tak hanya puncak Bromo, yang terkenal dengan acara Kasada (Hindu) serta kawahnya yang bisa dihampiri pengunjung. Berdasarkan info Jibril, Lia juga akan mendatangi Gunung Kawi, Candi Prambanan. Candi Borobudur, dan pantai selatan. Tempat-tempat itu diyakini Lia-sebagai tempat bersemayam para setan dengan aman.

Karena melawan setan, Lia tak membutuhkan badik, parang, ataupun senapan angin. Acara perang itu dilakukan dengan doa secara khusyuk usai subuh pada Sabtu itu juga. Sekitar pukul 02.30, rombongan Salamullah yang berpakaian serbaputih itu sudah melakukan salat berjamaah dan berdoa di hotel agar disucikan hati, agar diikhlaskan niat bahwa ini semata-mata menjalankan amanat Allah untuk kepentingan umat dan bangsa.

Lalu, rombongan berangkat menuju kawah Gunung Bromo dengan naik jip sewaan. Setelah sekitar satu jam perjalanan mereka tiba di anak tangga menuju kawah Gunung Bromo. Rombongan segera naik tangga menuju puncak kawah. Sesampainya di puncak kawah, Jibril datang dan memerintahkan mereka untuk mengambil posisi di sebelah kiri tangga. "Sebab, di situlah bersemayam Iblis," kata Lia.

Sekitar pukul 05.00, rombongan langsung melakukan salat subuh berjamaah. Cuaca dingin yang menusuk sumsum itu membuat mereka semakin khusyuk berdoa: "Hancurkan kekuatan Iblis dan Dajjal di Bumi serta jadikan kami semua musuh-musuh dan seteru Iblis dan Dajjal." Doa itu, kini salah seorang peserta, langsung dikabulkan Allah. Tandanya? Tak jelas. Hanya, Allah kemudian memerintahkan mereka agar menyucikan diri. Setelah itu, mereka juga mcngaku mendapatkan perintah agar membaca takbir (Allahu Akbar), tahlil (Lailahailallah) dan tahmid (alhamdulillah). Saat berlangsungnya doa mengusir Iblis dan Dajjal itu tak ada kejadian yang luar biasa. "Semuanya berlangsung wajar," ucap seorang peserta rombongan. Sementara itu, Pendeta Damar melakukan kebaktian sendiri di tempat yang tidakjauh. Baru pada pukul 08.00, rombongan Salamullah kembali ke hotel.

"Kami memang mendapat amanah ke tempat-tempat yang sering dipakai acara ritual, yang ada tumbal dan segala macam, seperti pantai selatan, Candi Prambanan Parangtritis. Karena di situ jadi tempat pemukiman Lucifer," kata Lia Aminudin saat ditemui setelah dari kawah Bromo.

* Melihat Lucifer

Malaikat Jibril menyampaikan itu semua ketika masalah Gereja Setan (GS) sedang hangat di media massa. Wahyu Jibril memang tidak sembarangan turun. Ia selalu terkait dengan peristiwa. Saat Lia membaca kasus GS itu di majalah, turunlah wahyu: "Pergilah kamu ke Gunung Bromo. Bersihkan sepanjang pantai dan gunung-gunung," demikian bunyi wahyu itu. Lia berserta pengikutnya tak pernah berani menunda tugas Jibril. Kata Lia, dari beberapa info mantan pengikut GS juga dikatakan bahwa pusat mereka di Bromo.

Keberadaan GS di Bromo sendiri sepengetahuan Lia sudah ada sekitar enam bulan lalu. Lia merujuk ke salah satu tulisannya dalam Buletin Salamullah, yang berjudul "Bencana Dajjal di Indonesia", terbit 28 November 1998. Dalam artikel itu dia mengatakan, "Telah datang kerajaan Dajjal di Indonesia dan telah rusak seluruh urusan kemaslahatan umat oleh nafsu amarah.

Kemunculan Dajjal diyakini Liam Aminudin sebagai salah satu usaha untuk menggagalkan kebangkitan Nabi Isa (Yesus). "Ini soalnya dalam rangka kebangkitan Nabi Isa. Maka itu, Dajjal berusaha menggagalkan kebangkitan itu dengan menguasai orang Kristen," ujar Lia.

Lia juga mengaku bisa melihat bentuk Lucifer-nama setan sebelum diusir dari surga dalam konsep Kristen-di Bromo. "Saya sudah pernah melihat fisiknya secara batin. Fisiknya seperti ular naga yang besar dan berlendir terus. Kepalanya seperti bertanduk dan bisa terbang," kata Lia. Tapi, Lucifer tak bisa berbuat apa-apa kepada dia karena Lia bersama Jibril, yang juga dikenal sebagai Roh Kudus. "Saya hanya bisa melihat. Lucifer juga tidak memperlakukan apa-apa kepada saya," ujarnya. Lia melihat, GS memiliki bahaya yang bisa menyebar karena memakai hipnotis. Cara itu bisa membikin orang tetap melakukan apa saja sekalipun dia tahu itu sesat. Dan juga, Dajjal mempunyai kekuatan yang sangat besar. Ia menyebar dengan iming-iming materi. "Maka itu, kami saat ini hanya bisa mengatasi masalah metafisikanya. Kalau masalah fisik, kembali ke manusianya," kata Lia. Maksudnya, jika mereka kesurupan, Lia bisa membantu pengobatannya. Tapi, jika sudah pengembangan iman, itu tergantung pilihan masing-masing orang. Penanganan selanjutnya juga tergantung pada gereja.

* Lintas Wilayah Agama

Tapi, kenapa harus GS? Bukankah itu wilayah agama lain? Lia menjawab: "Saya kan hanya menawarkan jasa. Masalah masyarakat Kristen dan Islam kan sama saja. Kebangkitan Isa itu ada pada kami. Jadi, kami kerasa bertanggung jawab menyelesaikan masalah ini. Harapannya: bukan hanya untuk umat Kristen. Bangsa ini harus diselamatkan dari kekuasaan Dajjal. Sebab, yang terkena itu hangsa kita." Ini dibuktikan dengan semakin seringnya kerusuhan, pertikaian etnis, dan sebagainya. Lia menyatakan perang dengan Dajjal.

Menurut Lia, setan menyukai Bromo karena tempat itu sering dipakai untuk acara ritual dengan pengorbanan. Lia menunjuk acara Kasada, yang oleh umat Hindu dianggap sebagai penghormatan kepada leluhur. Suja'i, pemuka masyarakat Tengger yang dikenal sebagai pemimpin Hindu di wilayah itu, menampik keras. Sesaji yang diberikan adalah sebagian dari hasil Bumi yang diperoleh penduduk. Bukan binatang, apalagi manusia. "Lagi pula, itu adalah bagian dari sejarah daerah. Upacara Kasada untuk menghormati nenek moyang, bukan mempercayai Gunung Bromo," kata Suja'i. Tentu, upacara-upacara Hindu itu dipercaya memiliki kekuatan untuk mengusir setan pula. Tidak bisa ukuran agama tertentu diterapkan pada agama lain.

Karena itu, Suja'i juga menolak adanya GS. "Gereja saja tak ada. Dari 1.400 warga Desa Ngadisari, Sukapura, hampir 99,9 persen penduduknya beragama Hindu. Selebihnya beragama Islam, yang dipeluk oleh para pendatang," katanya.

Yah, kalau sudah begini, memang hanya Lia yang tahu.

Laporan Abdul Manan (Surabaya) dan Ondy A. Saputra (Jakarta)

D&R, Edisi 990503-038/Hal. 72 Rubrik Agama

Monday, May 03, 1999

Pengungsi Madura, Nasibmu Kini...

Survei Pemda Bangkalan menunjukkan, sebagian besar pengungsi Madura dari Kal-Bar memilih tinggal di Pulau Garam dan menolak relokasi.

BUPATI Bangkalan M. Fatah kelabakan akibat banjir pengungsi Madura korban keru suhan etnis di Sambas, Kalimantan Barat (Kal-Bar). Hingga kini, pengungsi yang kondisinya sangat memperihatinkan itu jumlahnya sudah 12.373 jiwa.

Repotnya, ada di antara mereka yang mengalami depresi berat akibat pengalaman yang traumatis itu. Dan, kebanyakan dari mereka memilih menghindar jika didekati petugas Pemerintah Daerah (Pemda) Bangkalan atau aparat keamanan setempat. "Kalau didekati petugas, mereka langsung sembunyi dan berteriak-teriak histeris, "Jangan tembak..., jangan tembak!" Akibat stres berat itu, mereka banyak yang tidak mau makan," ujar M. Fatah dalam diskusi "Mencari Solusi Pengungsi Sambas di Madura", Kamis, 29 April lalu di Surabaya.

Di Bangkalan dan Sampang, Madura (Jawa Timur), para pengungsi menempati rumah-rumah penduduk. Satu rumah bisa menampung sampai 20 jiwa. Minimal menampung delapan jiwa. Akibatnya, banyak di antara mereka yang terpaksa tidur di halaman atau di kandang sapi. Akibat keadaan yang mengenaskan itu tercatat lima orang pengungsi meninggal dan belasan orang membutuhkan perawatan intensif.

Berdasarkan survei yang dilakukan Pemda Bangkalan beberapa waktu lalu diketahui, para pengungsi itu menuntut pemerintah mengembalikan tanah, rumah, sawah, ternak, dan harta-benda yang pernah mereka miliki selama menetap di Sambas. Mereka juga menuntut adanya rumah hunian baru di Madura sebagai tempat mengungsi untuk menyelamatkan jiwanya yang terancam. Survei itu menyebutkan, 75 persen pengungsi memilih tinggal di Madura, 5 persen siap ditransmigrasikan, dan 15 persen ingin kembali ke kampung lamanya di Sambas.

Dengan begitu, sebagian besar pengungsi menolak rencana relokasi di Pulau Padangtikar dan Desa Tebangkacang, Kabupaten Pontianak, seperti yang diputuskan Gubemur Kal-Bar Aspar Aswin. Padahal, Aswin mengatakan penempatan itu telah dipertimbangkan dari berbagai aspek agar tidak menimbulkan masalah di masa datang. Pemda Kal-Bar merasa khawatir pengungsi Madura yang kini jumlahnya mencapai 33 ribu jiwa dan menempati beberapa tempat penampungan di Kal-Bar itu akan menimbulkan masalah sosial baru nantinya. Dan, Pemda Kal-Bar menjamin dua lokasi itu merupakan lahan subur bagi pertanian dan berjarak hanya sekitar 25 kilometer dari Kotamadya Pontianak, berdekatan dengan wilayah transmigrasi Rasaujaya. "Kami tidak akan menganaktirikan mereka. Malah, mereka mendapatkan perlakukan khusus," kata Aspar Aswin.

* Tidak Sanggup

Sungguhpun begitu, K.H. Fuad Amin Imron dari Madura menolak mentah-mentah rencana relokasi itu. "Martabat etnis Madura sudah terinjak satu langkah. Dengan menerima itu berarti menyetujui pengusiran orang Madura dari Sambas dan melegitimasi kerusuhan itu," ujarnya bersemangat. Dan, salah satu tokoh masyarakat Madura yang mantan Gubernur Jawa Timur, M. Noer, menegaskan, tidak ada unsur pemaksaan bagi pengungsi untuk ikut dalam program relokasi. "Silakan saja pengungsi ikut program tersebut, tidak pun tidak apa-apa," katanya. M. Noer mengungkapkan, dalam pertemuan tokoh Madura dengan Presiden B.J. Habibie di Surabaya beberapa waktu lalu, kepala negara menyetujui relokasi nantinya bukan di sebuah pulau, melainkan di suatu wilayah di Kal-Bar. "Kalau di pulau, apa kami ini PKI (Partai Komunis Indonesia)?" kata sesepuh Madura itu.

Jika para pengungsi tetap ngotot tinggal di Madura atau kembali ke Sambas, niscaya itu bukan perkara mudah bagi pemerintah. "Kalau mereka ingin tinggal di Madura, Pemda Bangkalan tidak sanggup menanggung bebannya," kata M. Fatah. Setidaknya, Pemda Bangkalan memerlukan dana Rp 92 miliar untuk mengatasi para pengungsi, yang kemungkinan jumlahnya akan terus membengkak. Dana itu untuk biaya perbaikan jalan yang rusak sebesar Rp 50 miliar, untuk rehabilitasi sekolah dasar Rp 6 miliar, dan biaya pembuatan 2.400 unit rumah hunian sebesar Rp 36 miliar. Sementara itu, anggaran Pemda Bangkalan hanya Rp 1 miliar tiap tahun.

Besarnya biaya perbaikan jalan karena jarak antardesa di Bangkalan sekitar lima kilometer; sedangkan biaya perbaikan per meter perseginya mencapai Rp 50 ribu untuk lebar jalan empat meter. Terdapat 50 desa di Bangkalan yang menjadi lokasi pengungsi dari Sambas. Lalu, soal pendidikan, umumnya bangunan fisik sekolah dasar di Bangkalan memprihatinkan. Di Bangkalan terdapat 600 sekolah dasar dan yang baru direhabilitasi hanya 20 unit sekolah dasar. "Kondisi yang lain sangat memprihatinkan, sehingga kalau pengungsi itu membutuhkan pendidikan diperlukan pula biaya rehabilitasi untuk sekolah dasar sebesar Rp 6 miliar," kata M. Fatah.

Akan halnya Pemda Kal-Bar agaknya trauma jika mereka kembali ketempat semula, khawatir memicu konflik lagi. Apalagi, hingga kini, keadaan di sana belum sepenuhnya aman. Aparat keamanan masih tampak berjagajaga di sejumlah tempat di Sambas, Pontianak, dan Singkawang. Dan, sesekali gerombolan etnis Dayak dan Melayu bergerombol di sekitar lokasi penampungan pengungsi.

I.W.L./Laporan Abdul Manan (Surabaya)

D&R, Edisi 990503-038/Hal. 26 Rubrik Peristiwa & Analisa