Skip to main content

Ada 449 TKI yang Kena Razia di Malaysia

Kamis, 03 Maret 2005 | 18:33 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Hingga Kamis (3/3) pukul 8 pagi, ada 6400 pekerja ilegal di Malaysia yang kena razia karena dianggap tak memiliki dokumen yang dibutuhkan. Dari jumlah itu, kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Fahmi Idris di Istana Presiden, di Jakarta, Kamis (3/3), sebanyak 449 adalah tenaga kerja Indonesia.

Menurut Fahmi, sesuai ketentuan, Malaysia butuh waktu 14 hari untuk memeriksa 449 orang itu. Mana dari mereka yang memiliki dokumen, mana yang tidak. Kalau memiliki paspor, tapi tak punya exit permit, over stay dan sebagainya, mereka ini yang akan dideportasi. "Tapi yang tidak memiliki surat-surat apapun juga, bahkan KTP tidak punya, ini yang akan diproses hukum," tambahnya.

Saat ini, kata Fahmi, KBRI sudah membentuk tim untuk memberikan pembelaan terhadap mereka. Tim yang beranggotakan 26 orang itu itu disebar ke berbagai wilayah. "Tim ini untuk memantau dan mendata bentuk pembelaan apa yang patut diberikan kepada mereka," kata Fahmi. Pihaknya belum menyampaikan bentuk bantuan hukumnya seperti apa karena TKI itu masih diperiksa.

Fahmi menambahkan, soal gaji TKI yang belum dibayarkan kepada mereka, pemerintah akan membantunya saat mereka kembali ke Malaysia. "Kita akan bantu secara hukum tuntutan atas tidak dibayarkannya gaji yang selama ini mereka alami," tambahnya.

Pemeritah Malaysia, kata Fahmi, udah mengimbau agar para pengusaha membayar gaji para TKI itu. "Tapi banyak juga di antara pengusaha itu yang nakal, yang memanfaatkan situasi dan kondisi saat terakhir untuk tidak bayar," tambah Fahmi. Ditambahkannya, pemerintah telah membentuk tim pengacara pada 8 Februari lalu. "Tim ini yang akan bertugas menyelesaikan soal itu," kata dia.

Abdul Manan - Tempo

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.