Skip to main content

TNI Asks For IMET Program Without Conditions

Friday, 04 March, 2005 | 21:08 WIB

TEMPO Interactive, Jakarta:Indonesian Military (TNI) Commander General Endriartono Sutarto has welcomed the resumption of the International Military Education Training (IMET) program by the US government.

However, Sutarto requested the US government not to burden the program with conditions that would “disturb the national dignity” of Indonesia.

“We are grateful that this program has been resumed as the IMET program was a manifestation of the relations between the US and Indonesian militaries,” Sutarto said following a working meeting with the House of Representatives (DPR) defense commission in Jakarta on Monday (28/02).

According to the TNI Commander, the IMET program must be based on equality
and respect as regards military relations between the two countries. Sutarto said that the TNI would first study the condition related to the program, which has been halted since 1992. If the requirements tend to be political and disturb the dignity of Indonesia, he said “We will have to review the matter.”

Sutarto added that the TNI has implemented many changes in order to persuade the US government into resuming this military program with Indonesia. All these changes, he said, were for “the interest of the nation.”

“We are very glad to see that the US government has been pleased with these changes and resumed the IMET program,” stated Sutarto.

In addition to the IMET program, Sutarto said that the TNI would make use of the US offer regarding the US$50 million intra-government purchase facility of Hercules transportation plane spare parts.

With this purchase system, Sutarto said, the price of Hercules plane spare-parts would be much cheaper than a purchase made by a third-party.

Indonesian Defense Minister Juwono Sudarsono also welcomed the resumption
of the IMET program. However, Sudarsono claimed that he was yet to receive any official information regarding this matter.

According to the Defense Minister, the TNI really needs the resumption of the IMET program, particularly in relation to TNI management, which be compared with other countries. “The opportunity for further education in the USA shall provide our young officers with the opportunity to learn from other countries’ experience,” stated Sudarsono.

He went on to say that he expected the resumption of the IMET program could consolidate professionalism within the TNI and democracy in Indonesia.

In addition, Sudarsono said,” The most important thing for me at the Defense Ministry is our defense management cababilities, including transparency and efficiency in supervising funds for defense purposes.”

The Defense Minister said that he had no idea why the US government will resume the IMET program as from this September. “I think it believes that Indonesian President Yudhoyono will continue TNI reforms,” stated Sudarsono.

Golkar Party member Afifuddin Thaib said that the resumption of the IMET program should not allow Indonesia to be dictated to by the US government.

According to National Awakening Party (PKB) member AS Hikam, the government must carry out efforts so that the US military embargo on the TNI be revoked.

Dimas Adityo/Abdul Manan-Tempo News Room

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.