Sunday, October 30, 2005

Hukuman (Ringan) Pencabul Anak

Pengadilan Karangasem, Bali, menjatuhkan hukuman penjara dua setengah tahun untuk seorang pedofil. Komitmen para penegak hukum dalam menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak masih lemah?

KABAR vonis dari Bali itu membuat kecewa seorang anggota Komisi Nasional Perlindungan Anak, Seto Mulyadi. "Kami akan melayangkan protes," ujar pria yang akrab dipanggil Kak Seto itu, tampak geram.

Pekan lalu, Pengadilan Negeri Amlapura, Karangasem, Bali, mengganjar Michel Rene Heller, pencabul anak (pedofil) asal Prancis dengan hukuman penjara 2 tahun 6 bulan. Artinya, vonis tadi hanya seperlima dari ancaman pidana penjara yang disediakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Heller diadili lantaran dianggap melakukan pelecehan seksual terhadap tiga anak berumur 16 tahun dari Desa Bunutan Abang, Karangasem. Dalam dakwaan jaksa disebutkan, kasus pencabulan ini terjadi pada 2001, 2002, dan 2003. Namun belakangan kejadian pada 2003 itu diabaikan karena lemahnya saksi-saksi.

Heller ditangkap atas permintaan Kedutaan Besar Prancis di Jakarta, yang menyebut bahwa yang bersangkutan merupakan buron Interpol. Permintaan senada juga diterima polisi Bali dari NCB Interpol di Jakarta. Interpol mengabarkan, Heller adalah buron dan diduga kuat terlibat kasus pedofilia di Prancis dan Amerika Serikat. Polisi pun memburu Heller dan membekuknya. Sekitar 20 hari setelah ditangkap pada 9 Maret 2005 di Villa Meditasi Karangasem, terungkap ulah warga Prancis ini selama di Bali: ia sudah mencabuli sedikitnya tiga bocah lelaki berumur belasan tahun.

Menurut Jaksa Putu Indriati, Heller akrab dengan anak-anak lantaran royal memberikan hadiah uang, pakaian, sepatu, dan sepeda kepada calon korbannya. Ini yang membuat tiga anak korbannya itu terpikat. Mereka, misalnya, jadi tak takut diajak mandi di pantai dan bercengkerama di kamar Heller setiap dia datang ke Karangasem dan menginap di Bungalow Meditasi. Saat di kamar itu, kata jaksa, Heller mencabuli ketiga bocah itu.

Ihwal lolosnya Heller dari jeratan UU Perlindungan Anak, dan hanya dijerat dengan pasal-pasal KUHP, kemungkinan lantaran adanya keraguan jaksa terhadap waktu kejadian. Jaksa Indriati menilai, fakta-fakta di persidangan tak bakal menguatkan ada kejadian pelecehan setelah Oktober 2001, saat Undang-Undang Perlindungan Anak resmi berlaku. "Hanya ada satu saksi korban dari tiga saksi," kata Indriati.

Indriati mengaku tak mau memaksakan penggunaan Undang-Undang Perlindungan Anak karena khawatir akan melanggar asas retroaktif. Kebijakan inilah yang disesalkan Seto Mulyadi. "Meski kasusnya terjadi sebelum Oktober 2002, undang-undang itu harusnya juga tetap menjadi pertimbangan," ujar Seto.

Adapun Heller sendiri menolak dirinya dituding sebagai pedofil. Mukanya tampak masam begitu hakim menyatakan dirinya diganjar 2 tahun 6 bulan penjara. "Saya mengajukan banding terhadap putusan itu," katanya. Menurut pengacaranya, Erwin Siregar, Heller menyatakan dirinya adalah penyayang anak. "Pergaulannya dengan anak-anak yang disebut-sebut sebagai korban itu hanya sebatas canda tawa, karena mereka suka memegang dada dan tangan Heller yang berbulu lebat," kata Erwin.

Vonis yang dinilai ringan oleh sebagian masyarakat ini juga membuat L.K. Suryani, psikiater yang juga pemimpin Committee Against Sexual Abuse, gregetan. "Banyak kelemahan dalam persidangan itu," ujarnya. Pertanyaan yang meminta ketegasan dan ketepatan waktu kejadian pada 2003, menurut dia, sulit dipahami saksi. Sebagaimana orang desa, kata Suryani, para korban memang tak terbiasa mengingat segala hal dalam satuan waktu. Tapi, kata Suryani, dalam wawancara yang ia lakukan, para korban itu umumnya bisa menguraikan kejadian hingga akhir 2002 secara runtut.

Menurut Seto Mulyadi, seharusnya Heller dihukum dengan hukuman maksimal. "Pelaku pedofilia dihukum maksimal untuk memberikan efek jera," katanya. Ia mengingatkan kasus yang menimpa William Stuart Brown, 52 tahun, pada 18 Mei tahun lalu, di pengadilan yang sama. Waktu itu hakim menjatuhkan vonis 13 tahun kepada bekas diplomat Australia yang akrab dipanggil Tony ini.

Vonis ringan kepada pedofil semacam Heller ini, menurut Seto, menunjukkan masih lemahnya komitmen para penegak hukum dalam menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak. "Jika ini terus terjadi, undang-undang ini bisa menjadi sekadar macan kertas," ujar Seto.

Abdul Manan, Rofiqi Hasan

TEMPO Edisi 051030-035/Hal. 136 Rubrik Hukum

Monday, October 24, 2005

Busyro Muqoddas:"If there is any sign of involvement, we will dismiss him"

THE Judicial Commission, which has been tasked with supervising the performance of judges, plans to summon Supreme Court Chief Justice Bagir Manan. Prior to this, commission chairman Busyro Muqoddas, urged Bagir Manan to disband the panel of judges handling the appeal of the Probosutedjo case.
Last week, Busyro met with Tempo reporters L.R. Baskoro, Abdul Manan and L.N. Idayanie for an interview. Excerpts:
Why are you pressing to change the panel of judges in the Probosutedjo appeal case?
The meeting between Pak Bagir and Ibu Harini has not been constructive. No thanks to a statement by Pak Bagir himself. To avoid a conflict of interest, it is best that the panel of judges be replaced. It would be admirable if the initiative came from Pak Bagir himself. It's not that we are suspicious, but this is to ensure that the position of the chief judge and the image of the Supreme Court does not slide down further.

Will the Judicial Commission have Bagir Manan investigated?
Of course. We have met with the Corruption Eradication Commission (KPK). When their investigation is completed, we will have a look at it. Even though we are waiting, we remain active. We have also sent out a letter asking Probosutedjo and Sri Edi Swasono to appear and give us their side of the story.
What will the investigations reveal?
The background and status of the case objectively--why this case happened at all. This case contains a number of very interesting issues. First, the meeting between Ibu Harini and Pak Bagir. Second, Harini and a number of Supreme Court employees said that Rp1 billion went to the employees and Rp5 billion went to Bagir Manan. Third, how is it possible for a successful businessman like Probo to pay up Rp6 billion, and later an additional Rp10 million? A major businessman would not be spending so much money if he wasn't assured of some kind of reward.
If the KPK is to interrogate Bagir Manan and other judges, how binding would be the recommendations?
We asked them to come as judges. Over here, Pak Bagir Manan is not a chief justice. If the study indicates that he is not involved, we will pass on the report to the Supreme Court Chief Justice. But if there is evidence to show guilt, we all agreed to impose the heaviest penalty, which is dismissal from his job. The recommendation would be sent by the Supreme Court, with copies to the president and the House of Representatives (DPR).
In your view, where should we begin if we want to stamp out the 'justice mafia'?
I have seen that practice as far back as 20 years ago. So, most importantly, there should be a strong, moral will from the Supreme Court leadership. This moral will would be number one. Once we have that, others will follow.
Do you believe this case involved Supreme Court employees at the lower level alone?
I have many friends who are lawyers. Among my friends are also activists who monitor issues of justice. I have come to the conclusion that the justice mafia works just like a well-oiled machine, systemic and chronic. It is unlikely that machine works only with the lower level, because essentially, that mafia sells and buys and conveys the judge's verdict. The verdict is reached by the judges and the process of 'tendering' is done at the bottom layers. This is logical because it's unlikely that the senior judges will have direct communication with the person offering the bribe. He must protect himself with a very strong layer.
TEMPO, OCTOBER 24, 2005-007/P. 46 Heading Law

Sunday, October 23, 2005

Ketua Komisi Yudisial: Kalau Terlibat, Kami Akan Mencopotnya

KOMISI Yudisial yang bertugas mengawasi perilaku para hakim rencananya segera memanggil Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan. Sebelumnya, ketua komisi ini, Busyro Muqoddas, mendesak Bagir Manan agar membubarkan majelis hakim kasasi yang menangani kasus Probosutedjo.

Kamis pekan lalu, di kantornya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Ketua Komisi Yudisial ini menerima wartawan Tempo L.R. Baskoro, Abdul Manan, dan L.N. Idayanie untuk sebuah wawancara. Berikut petikannya.

Mengapa Anda mendesak majelis hakim kasus kasasi Probo diganti?

Pertemuan Pak Bagir dengan Bu Harini sudah menjadi opini yang kurang menguntungkan. Penyebabnya statement Pak Bagir sendiri. Agar tidak terjadi conflict of interest, sebaiknya majelis hakimnya diganti. Terpuji sekali kalau Pak Bagir bersedia mengganti dengan majelis hakim yang lain. Bukan karena kami curiga, tetapi justru agar kedudukannya sebagai Ketua Hakim Agung dan institusi MA tidak semakin terpuruk.

Bagir Manan juga anggota majelis itu. Apakah menurut Anda dia juga harus diganti?

Ketua MA itu sebaiknya lebih banyak membenahi aspek manajemen. Manajemen perkara hukum itu sulit. Jadi, seorang ketua yang tidak memegang perkara itu tidak salah. Konsekuensinya, dia harus betul-betul memimpin dan mengontrol lembaganya.

Apakah Komisi Yudisial akan memeriksa Bagir Manan?

Jelas. Kami sudah bertemu Ketua KPK, Pak Taufiequrahman Ruki. Kalau pemeriksaan KPK sudah selesai, kami akan mengakses bahan pemeriksaan ke sana. Meski masih menunggu, kami tetap aktif. Kami juga sudah mengirim undangan ke Probosutedjo dan Sri-Edi Swasono untuk meminta keterangan mereka.

Apa yang akan digali dari Ketua MA?

Latar belakang dan duduk masalahnya secara obyektif--mengapa muncul kasus ini. Sesungguhnya kasus ini ditandai dengan hal-hal yang menarik. Pertama, pertemuan antara Ibu Harini dan Pak Bagir. Kedua, Bu Harini dan beberapa pegawai MA mengatakan, uang Rp 1 miliar untuk pegawai dan Rp 5 miliar untuk Pak Bagir. Ketiga, seorang Probo yang pengusaha besar dan senior mengeluarkan uang Rp 6 miliar dan belakangan ditambah Rp 10 miliar. Seorang pebisnis besar tidak akan mau mengeluarkan uang sebesar itu kalau tidak ada perhitungan imbalannya.

Jika komisi Anda memeriksa Bagir Manan dan hakim agung lainnya, sejauh mana kekuatan rekomendasi itu?

Kami memanggil mereka sebagai hakim agung. Di sini Pak Bagir Manan bukan sebagai Ketua MA. Kalau hasil temuannya (menyatakan) tidak terlibat, kami mengirim laporan hasil pemeriksaan ke Ketua MA. Tapi kalau ada bukti terlibat, kami sepakat untuk menerapkan sanksi tertinggi dan terberat, yaitu pemberhentian. Artinya dicopot. Rekomendasi itu nanti dikirim ke MA dengan tembusan kepada Presiden dan DPR RI.

Menurut Anda, dari mana harus dimulai pemberantasan mafia perkara di MA?

Saya melihat praktek itu sudah ada sejak puluhan tahun lalu dan sudah menggurita. Maka, yang terpenting adalah ada-tidaknya kemauan moral pimpinan MA. Kemauan moral ini yang nomor satu. Kalau itu sudah ada, yang lain bisa mengikuti.

Anda percaya kasus ini hanya melibatkan pegawai MA level bawah saja?

Saya punya banyak teman pengacara, termasuk saya sendiri. Juga banyak teman aktivis pemantau peradilan. Saya sampai pada kesimpulan, mafia peradilan itu bekerjanya sudah seperti mesin yang sistemis, kronis, dan menggurita. Tidak mungkin kalau mesin mafia itu hanya bekerja di level bawah, karena inti mafia peradilan itu memperjualbelikan, mentransaksikan putusan hakim. Putusan hakim dibuat oleh hakim dan proses pencaloannya lewat bawah. Itu logis karena tidak mungkin hakim agung berhubungan langsung dengan penyuap. Dia harus melindungi dirinya dengan lapisan yang sangat banyak.

TEMPO Edisi 051023-034/Hal. 112 Rubrik Hukum

Direksi dalam Segepok Dakwaan

Mantan direksi Bank Mandiri diadili. Jaksa penuntut umum menjerat ketiga bankir itu dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

DUDUK di kursi terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin pekan lalu, Edward Cornelis William Neloe, I Wayan Pugeg, dan M. Sholeh Tasripan tampil necis sebagaimana lazimnya para bankir. Berkemeja putih plus dasi dengan setelan celana warna gelap.

Inilah sidang pertama yang mengadili mantan Direktur Utama Bank Mandiri dan dua teman sejawatnya. Mereka didakwa melakukan korupsi dalam kasus pemberian kredit Bank Mandiri senilai Rp 160 miliar kepada PT Cipta Graha Nusantara.

Jaksa penuntut umum Baringin Sianturi menjerat ketiga bankir itu dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Pasal yang dipakai adalah perihal memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Ancaman bagi pelanggar pasal ini bisa penjara seumur hidup dan denda Rp 1 miliar.

Jaksa Baringin menilai, ketiga direksi melakukan sejumlah kesalahan dalam memberikan persetujuan dana talangan (bridging loan) kepada PT Cipta Graha Nusantara, yang lantas memakainya untuk membeli aset PT Tahta Medan. Kesalahan direksi tersebut di antaranya tidak prudent alias hati-hati, tak melakukan penilaian atas kelayakan permohonan kredit dengan proyek yang dibiayai, tidak mendasarkan persetujuan mereka pada penilaian yang cermat, serta tak mengindahkan Ketentuan Pedoman Pelaksanaan Kredit Bank Mandiri.

Dalam perihal tak melakukan penilaian atas kelayakan permohonan kredit, misalnya, menurut jaksa, aset kredit PT Tahta Medan ternyata hanya dibeli Rp 97 miliar oleh PT Trimanunggal Mandiri Persada dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). "Jadi, dana yang dibutuhkan untuk membelinya tak perlu sebesar Rp 160 miliar," kata Baringin.

Jaksa juga menuding ketiga bankir ini tak melakukan penilaian cermat lantaran nota analisis kredit pada 23 Oktober 2003 dibuat hanya dalam waktu sehari oleh Analis Kredit Bank Mandiri. Padahal, menurut jaksa, pembuatan nota analisis biasanya membutuhkan waktu seminggu sampai sebulan.

Adapun pelanggaran terhadap Ketentuan Pedoman Pelaksanaan Kredit PT Bank Mandiri ialah dengan ditemukannya bukti bahwa PT Cipta Graha Nusantara ternyata baru berdiri pada 23 April 2002 atau enam bulan sebelum pengajuan kredit. Padahal, menurut ketentuan Kredit Bank Mandiri, untuk mendapatkan kredit, debitor harus mempunyai neraca laba rugi tiga tahun terakhir dan neraca tahun yang sedang berjalan atau neraca pembukaan bagi perusahaan baru berdiri.

Akibat pelanggaran itu, kata Baringin, negara dirugikan dan memang terbukti debitor tak bisa membayar angsuran pokoknya. Dalam catatan jaksa, sejak triwulan IV 2003 sampai triwulan II 2005, angsuran pokok yang seharusnya dibayar US$ 6.300.000. Kenyataannya, hingga 23 Juni 2005 baru dibayar US$ 150.000. "Jadi, yang belum dibayar US$ 6.150.000 atau Rp 58,425 miliar."

Dakwaan jaksa yang ditulis setebal 82 halaman itu mendapat tanggapan dari tim penasihat hukum Neloe dkk yang dipimpin pengacara O.C. Kaligis. Tim Kaligis ini bahkan langsung menyampaikan nota keberatan atas dakwaan tadi. Menurut Rocky Amondatu, salah satu anggota dari tim pengacara, nota itu telah disiapkan seminggu setelah pihaknya menerima salinan dakwaan jaksa.

Sejumlah keberatan yang disampaikan tim pembela Neloe, pertama, masalah yang terkait dengan pertanggungjawaban. Menurut Kaligis, sesuai dengan Ketentuan Perkreditan Bank Mandiri, kesalahan dan atau kelalaian dari pejabat atau bagian organisasi yang berada di bawah Neloe merupakan tanggung jawab individu masing-masing. "Karena mereka juga memiliki kewenangan memutuskan," kata Kaligis.

Kaligis lantas menunjuk Choirul Anwar, Susana Indah Kris Indriati, dan Sucipto, yang dalam dakwaan jaksa disebut pembuat nota analisis kredit, tapi tidak dimintai pertanggungjawaban. "Ada diskriminasi. Padahal, tanpa nota analisa tidak bisa membuat keputusan pemberian kredit," kata pengacara itu.

Kedua, soal penggunaan Undang-Undang Tindak Pidana korupsi. Menurut Kaligis, yang seharusnya dipakai dalam menyidangkan kasus ini adalah Undang-Undang Nomor 10/1998 tentang Perbankan, yang di sana pun terdapat pasal yang mengatur pidana dan sanksi administratif jika terjadi kasus semacam ini. Menurut Kaligis, dipakainya UU Nomor 10/1998 itu sesuai dengan Pasal 63 ayat 2 KUHP, pasal yang menjadi dasar prinsip lex specialis derogat legi generali, hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum.

Jaksa, menurut Kaligis, juga telah melakukan praktek kriminalisasi perbankan, karena kasus ini sebenarnya merupakan perdata. "Selain itu, dakwaan jaksa juga tidak cermat dan tidak lengkap karena tak ada unsur kerugian negara dalam kasus ini," kata Kaligis. Tak adanya kerugian, menurut dia, karena masa jatuh tempo pengucuran kredit ini baru pada September 2007.

Pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Rudy Satriyo Mukantardjo, agaknya juga melihat dakwaan jaksa banyak yang bolong. Tentang pertanggungjawaban pidana, misalnya, menurut Rudy, pada Bank Mandiri tentu ada level di bawah direksi yang secara teknis bertanggung jawab. "Itulah yang pertama kali harus diminta pertanggungjawaban pidana." Rudy juga menilai penggunaan Undang-Undang Korupsi dalam kasus ini tidak tepat. "Seharusnya memakai Undang-Undang Perbankan," katanya.

Tidak demikian pendapat Koordinator Indonesia Corruption Watch, Teten Masduki. Dia tak sepaham dengan pandangan Rudy. Menurut Teten, Neloe dan dua terdakwa lainnya tak bisa menghindar dari pertanggungjawaban dalam kasus ini karena telah melakukan intervensi. Dalam dakwaan jaksa, kata Teten, Neloe memerintahkan agar kredit ini diproses meski analisis kredit belum selesai. "Itu kan bentuk intervensi," kata Teten.

Kasus ini juga tidak bisa dilihat semata-mata sebagai soal kerugian negara dalam arti fisik. Menurut Teten, ada unsur kredit macet di sana sehingga diperlukan penjadwalan utang kembali. "Kalau kredit itu tidak macet, uang itu bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan perekonomian," kata dia. Teten lalu mengingatkan penyimpangan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia beberapa tahun silam yang akhirnya ditanggung rakyat hingga kini.

Baringin sendiri tampaknya tenang-tenang saja dengan beragam argumen hukum yang dilancarkan pengacara Neloe. Menurut keyakinan jaksa, yang dilakukan Neloe jelas korupsi. "Yang saya dakwakan tidak diatur dalam UU Perbankan," katanya. Ia juga menegaskan, dalam kasus ini tak perlu ada kerugian negara dalam pengertian konkret. Saat direksi menyetujui fasilitas kredit yang bertentangan dengan ketentuan perkreditan atau prinsip kehati-hatian, kata Baringin, itu sudah dapat merugikan keuangan negara.

Abdul Manan

TEMPO Edisi 051023-034/Hal. 116 Rubrik Hukum

Sunday, October 16, 2005

Uang Haji di Meja Hijau

Kasus dugaan korupsi yang dilakukan Said Agil al-Munawar mulai disidangkan. Mantan Menteri Agama itu terancam penjara seumur hidup.

SIANG itu, di selasar Pengadilan Negeri Jakarta pusat, Said Agil Husin al-Munawar memilih diam. Di tengah kawalan ketat aparat kepolisian dan kejaksaan, mantan Menteri Agama era pemerintahan Megawati ini hanya mengumbar senyum ketika diberondong pertanyaan para wartawan yang terus merangsek ke arahnya saat memasuki ruang sidang pengadilan.

Kamis pekan lalu itu, untuk pertama kalinya Said menghadapi meja hijau. Pria berumur 51 tahun ini diadili dalam kasus dugaan korupsi dana pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU) Departemen Agama. Jaksa penuntut umum pimpinan Ranu Mihardja menjerat Said dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Said didakwa melakukan korupsi dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi.

Perbuatan Said ini, kata jaksa penuntut, membuat duit negara hilang sekitar Rp 67 miliar. Jaksa Ranu juga mendakwa Said merugikan negara Rp 8,4 miliar. Hanya yang terakhir ini ia lakukan bersama Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Taufik Kamil, dan Enin Yusuf Suparta selaku bendahara.

Lenyapnya uang negara itu, menurut Jaksa, antara lain lantaran uang DAU tersebut dipergunakan untuk biaya anggota Komisi VI DPR memantau pelaksanaan ibadah haji. Dana umat tersebut ada pula yang dipakai memberi insentif kepada pejabat Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) dan auditor Badan Pemeriksa Keuangan. Semua pengeluaran tersebut tercatat dalam laporan keuangan dana (BPIH) periode 2002-2004.

Soal memperkaya diri, Jaksa mengajukan bukti berbagai dana yang diterima Said selama 2002 sampai 2004. Misalnya, tunjangan fungsional Rp 300 juta, dana ke Arab Saudi yang mencapai Rp 13 miliar, serta sejumlah dana yang disebut "dana taktis" yang nilainya mencapai Rp 175 juta.

Tak hanya itu, menurut Jaksa, Said juga menguasai rekening DAU yang dananya untuk kepentingan dirinya sendiri. Jumlah yang dipergunakan Said secara pribadi itu, kata Jaksa, mencapai sekitar Rp 8 miliar, termasuk di antaranya dipakai untuk bepergian bersama keluarganya ke luar negeri.

Menurut Jaksa, akibat penyalahgunaan duit DAU ini, negara dirugikan hingga Rp 665 miliar. Selain Said dan Taufik Kamil, kata Jaksa, yang ikut bertanggung jawab atas pengeluaran duit DAU itu adalah bendahara DAU, Moch. Abdul Rosjad.

Jaksa juga menyoroti aliran duit haji ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Jaksa, setiap tahun selalu ada dana BPIH yang mengalir ke rekening BPK. Tahun 2002, misalnya, sebesar Rp 633 juta, tahun 2003 senilai Rp 472 juta, dan tahun 2004 sebesar Rp 968 juta.

Jaksa juga mempersoalkan keputusan Said selaku Menteri Agama yang menyetujui pengalihan sebagian dana hasil efisiensi haji ke rekening di luar DAU pada 2001. Pada 2002, kata Jaksa, Said juga mengeluarkan keputusan yang menetapkan alokasi biaya pengelolaan dana BPIH untuk operasional penyelenggaraan haji sebesar 10 persen dari hasil efisiensi. "Padahal seharusnya dana itu masuk ke rekening DAU," kata Ranu. Dengan bukti-bukti semacam, menurut Ranu, Said bisa diancam hukuman penjara seumur hidup.

Pengacara Said, M. Assegaf, menolak jika kliennya dituding melakukan korupsi. Menurut Assegaf, semua pengeluaran dana itu sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu melalui keputusan Menteri Agama. Kalaupun penggunaannya tak sesuai dengan undang-undang, kata Assegaf, ada penjelasan rasionalnya. "Menurut peraturannya, di samping untuk kemaslahatan umat, Dana Abadi Umat juga digunakan untuk kebutuhan lain-lain. Itulah yang dilakukan Said Agil," kata Assegaf.

Ropaun Rambe, pengacara yang lain dari Said, menilai Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Timtas Tipikor), tim yang menyidik Said, melakukan pilih kasih dalam mengusut kasus dana haji ini. Ia, misalnya, menunjuk tidak diperiksanya para penerima Dana Abadi Umat yang namanya tertera dalam dakwaan jaksa.

"Mestinya yang menikmati itu juga dijadikan tersangka, termasuk para pejabat BPK," ujarnya. Hingga kini memang baru Said Agil dan Taufik Kamil yang diajukan ke pengadilan dalam kasus DAU ini. Taufik didakwa dengan kasus sama, hanya berkas pemeriksaannya terpisah.

Wakil Kepala Tim Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Brigjen Indarto, menepis jika disebut timnya berlaku diskriminatif dalam menangani kasus ini. Kepada Tempo, Indarto menyatakan Said memang menjadi prioritas utama yang diperiksa dalam kasus ini. "Pekan ini tim kami akan rapat lagi dan tak tertutup kemungkinan ada tersangka baru dari luar Departemen Agama dalam kasus ini," katanya.

Abdul Manan

TEMPO Edisi 051016-033/Hal. 114 Rubrik Hukum

Monday, October 10, 2005

Hunting Corruptors' Money

Two bank accounts in the names of Indonesian corruptors are known to be with banks in Switzerland and Hong Kong. Similar information has also come from Portugal and Australia.

IT all began with a letter from Switzerland addressed to the Attorney General of Indonesia. It bore notice about a bank account owned by an Indonesian citizen containing an extremely large sum suspected of originating from corrupt activities. In acting on the information, the attorney general asked that the account be blocked and promptly dispatched a team to take care of it.

Thus, from September 14 through 18, the Corruptors' Assets Hunting Team, usually referred to as the Corruptors Hunting Team, hurried to Switzerland and Hong Kong, where the information originated. Indeed, the team found the accounts of two known Indonesian corruptors in the two countries.

However, although the places where the treasures were being kept had been found, Basrief Arief, the team's chairman, has not been able yet to determine the amounts of cash deposited in the two banks. "What is clear is that they run into the millions of US dollars," he told Tempo.

The Basrief team was formed by Coordinating Minister for Political, Legal, & Security Affairs, Widodo A.S., on December 9, 2004, coinciding with World Anti-Corruption Day. Its members have been sourced from various government departments.

The Financial Transactions Report & Analysis Center (PPATK) is one of those institutions that have contributed a great deal to the success of the Corruptors Hunting Team. The PPATK has established links with institutions of the same kind in more than 100 countries to trace assets of corruptors being hunted by the Basrief Arief team. According to PPATK Chairman Yunus Husen, it was from those foreign institutions that the existence of accounts in the name of corruptors cited in the AGO's wanted list came to be known.

Zulkarnaen Yunus, one of the team's members, confided to Tempo that information about the existence of one of the accounts had also been received from the Australian government. Zulkarnaen said Australia reported that assets of Hendra Rahardja, former owner of Bank Harapan Sentosa, had been transferred to Hong Kong in the name of his son. Australia has asked that the assets be frozen. "Australia can ask for the accounts to be frozen, because that country has a mutual legal assistance treaty with Hong Kong," said Zulkarnaen.

In Hong Kong, the Basrief Arief team met with police and prosecution officials as well as with the Minister of Justice. Hong Kong is prepared to provide legal advice for the repatriation of Rahardja's assets, which are worth US$9.3 million. "However, they ask Indonesia to submit an official request to that effect along the lines of the Hong Kong administration's system for tracing corruptors' assets," said Basrief.

The Corruptors Hunting Team also used its presence in Hong Kong to continue testing the ground for a possible mutual legal assistance treaty. Thus far, Indonesia and Hong Kong have only signed off on an extradition treaty, which was finalized in 2001. An extradition treaty concerns repatriating people. It is different from a mutual legal assistance agreement in that the latter also covers issues about gains obtained from crimes as well as ways to return assets.

Hong Kong has already forwarded a draft for a treaty on mutual legal assistance to Indonesia. "We hope that the discussion of the draft can be started soon, with a view to speeding up the repatriation of Hendra's assets which already have been frozen there," said Zulkarnaen.

From Hong Kong, Basrief's team went to Switzerland. There they found accounts in the name of two corruptors who had come from Indonesia. "The accounts have been blocked since July," said Basrief. One of those accounts is believed to be the property of Global Bank President Director, Irawan Salim, worth Rp500 billion.

The Swiss government has stated its readiness to help Indonesia retrieve the assets of corruptors. "They will help us in gaining back the assets on the basis of the principle of good mutual relations between the two countries," said Zulkarnaen.

While ready to assist, Zulkarnen said, both Hong Kong and Switzerland set a number of conditions. The Hong Kong Police, for one, ask a share of 20 percent to defray administrative costs. "We object to that request as we reason that those are not assets gained from narcotics, but state assets obtained through corrupt acts," explained Basrief. The Hong Kong Police thereupon said that they would discuss the matter with their Department of Justice.

In the view of international law expert Hikmananto Juwana, a request such as the one made by the Hong Kong Police is common. "There is a stipulation that the country of origin will also get a share," he noted. A lecturer at University of Indonesia's law faculty, Juwana explained that such matters are laid down in the 2003 United Nations Convention on Combating Corruption.

Abdul Manan, Dian Yuliastuti, L.R. Baskoro

TEMPO, OCTOBER 10, 2005-005/P. 45 Heading Law

Sunday, October 09, 2005

Kisah Perburuan Duit Koruptor

Dua rekening milik koruptor Indonesia diketahui berada di sebuah bank di Swiss dan Hong Kong. Informasi juga datang dari Portugal, Australia, dan lain-lain.

MULANYA sepucuk surat datang dari Swiss yang ditujukan kepada Jaksa Agung. Isinya pemberitahuan perihal adanya rekening milik seorang warga negara Indonesia yang diduga hasil korupsi dalam jumlah sangat besar. Kemudian Jaksa Agung minta agar rekening itu diblokir dan segera mengirim tim untuk mengurusnya.

Itulah sebabnya, pada 14 hingga 18 September lalu, Tim Pemburu Aset Koruptor--biasa disebut Tim Pemburu Koruptor--bergegas menuju Swiss dan Hong Kong, tempat informasi itu berasal. Dan benar, tim tersebut berhasil mendapati dua rekening koruptor Indonesia berada di dua negara tadi.

Kendati sudah menemukan tempat penyimpanan harta itu, Basrief Arief, ketua tim, belum bisa memastikan berapa jumlah uang yang ditanam di kedua bank. "Yang jelas, ada jutaan dolar AS,'' kata dia kepada Tempo.

Tim Basrief ini dibentuk oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Widodo A.S. pada 9 Desember 2004, bertepatan dengan Hari Antikorupsi Sedunia. Anggotanya diambil dari berbagai departemen.

PPATK merupakan salah satu lembaga yang memberi kontribusi besar bagi keberhasilan kerja Tim Pemburu Koruptor. Lembaga ini telah menjalin kerja sama dengan lembaga sejenis pada lebih seratus negara untuk melacak aset-aset para koruptor yang diburu tim Basrief Arief. "Dari mereka (lembaga-lembaga di luar negeri--Red.) ini pula kami tahu ada rekening atas nama-nama koruptor yang selama ini masuk daftar buron kejaksaan," kata Yunus Husen, Ketua PPATK.

Kepada Tempo, Zulkarnaen Yunus, salah seorang anggota tim, berkisah, informasi mengenai adanya rekening itu sebenarnya juga didapat dari pemerintah Australia. Negeri itu, kata Zulkarnaen, mengabarkan ada aset Hendra Rahardja, bekas pemilik Bank Harapan Santosa, yang ditransfer ke Hong Kong atas nama anaknya. Australia sendiri meminta aset itu dibekukan. "Australia bisa meminta pembekuan karena mereka memiliki perjanjian mutual legal assistance (bantuan timbal balik) dengan Hong Kong," kata Zulkarnaen.

Di Hong Kong, tim Basrief Arief bertemu pejabat kepolisian, kejaksaan, dan Menteri Kehakiman. Hong Kong bersedia memberikan legal advice untuk pengembalian aset Hendra Rahardja senilai US$ 9,3 juta. "Tapi, mereka meminta Indonesia menyerahkan permintaan resmi yang disesuaikan dengan sistem administrasi Hong Kong untuk melacak aset koruptor," kata Basrief.

Kedatangan ke Hong Kong sekaligus dimanfaatkan Tim Pemburu Koruptor untuk meneruskan penjajakan perjanjian timbal balik dengan negeri itu. Indonesia dan Hong Kong selama ini memang baru mengikat perjanjian ekstradisi yang ditandatangani pada 2001. Dalam perjanjian ekstradisi, yang dibicarakan adalah pengembalian orang. Ini berbeda dengan mutual legal assistance, yang juga mengatur soal hasil kejahatan serta bagaimana pengembalian aset-asetnya.

Hong Kong sudah menyampaikan draft perjanjian bantuan timbal balik itu ke Indonesia. "Kita mengharapkan dalam waktu dekat pembahasan draf itu bisa dimulai sekaligus untuk mempercepat penyerahan aset Hendra yang sudah dibekukan di sana," kata Zulkarnaen.

Dari Hong Kong, tim Basrief bertolak ke Swiss. Di negeri ini, mereka menemukan rekening atas nama dua koruptor asal Indonesia. "Rekening itu diblokir sejak Juli," kata Basrief. Salah satu rekening tersebut diduga milik Direktur Utama Bank Global Irawan Salim, yang nilainya mencapai Rp 500 miliar.

Pemerintah Swiss sendiri menyatakan akan membantu Indonesia untuk mengambil kembali aset para koruptor itu. "Mereka akan bantu kita dalam mengembalikan aset didasarkan pada prinsip hubungan baik kedua negara dan timbal balik," kata Zulkarnaen.

Kendati akan membantu, Hong Kong dan Swiss, kata Zulkarnaen, mengajukan sejumlah syarat. Polisi Hong Kong, misalnya, meminta bagian 20 persen untuk biaya administrasi. "Kami keberatan terhadap pengajuan itu, kami beralasan itu bukan aset narkotik, tapi aset negara dari tindak pidana korupsi,'' kata Basrief.
Polisi Hong Kong menyatakan akan membicarakan masalah ini terlebih dulu dengan Departemen Kehakiman mereka.

Menurut pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana, permintaan seperti yang dilakukan polisi Hong Kong memang lazim. "Ada aturan bahwa negara asal juga mendapat bagian," kata dia. Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini menyatakan, soal seperti ini diatur dalam konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang melawan korupsi pada 2003.

Abdul Manan, Dian Yuliastuti, L.R. Baskoro

TEMPO Edisi 051009-032/Hal. 112 Rubrik Hukum

Sunday, October 02, 2005

Peluang Terakhir Sang Buron

Pengacara Direktur Utama PT Dirgantara mempertanyakan upaya hukum peninjauan kembali kliennya yang tersendat di pengadilan. Masih ada peluang dari Mahkamah Agung.

SEBUAH surat berkop Dhaniswara Harjono & Partners, Kamis pekan lalu, melayang ke meja Ketua Pengadilan Negeri Bandung. Isinya, meminta pengadilan segera mengirim berkas peninjauan kembali (PK) atas nama Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia, Edwin Soedarmo, ke Mahkamah Agung. "Soalnya, sudah sebulan tak ada kabar tentang PK itu," kata Dhaniswara, pengacara Edwin.

Pada 18 Agustus silam, Pengadilan Negeri Bandung memang menyatakan memori PK kliennya dinyatakan gugur. Alasannya, permohonan kasasi disampaikan pengacaranya, bukan oleh Edwin. Pengadilan merujuk kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1988 yang mewajibkan memori PK untuk tidak diwakilkan. "Karena secara formal sudah tidak memenuhi syarat, maka permohonan PK dinyatakan gugur," kata juru bicara Pengadilan Negeri Bandung, Handoko Kristiyoso. Untuk itu, pengadilan merasa tak perlu mengirimnya ke Mahkamah Agung.

Nah, perihal peraturan inilah yang jadi soal. Menurut pengacara Dhaniswara, Pasal 265 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) jelas menyatakan ketua pengadilan negeri berkewajiban mengirimkan permohonan PK kepada Mahkamah Agung. "Pasal 28 Undang-Undang Mahkamah Agung bahkan menyatakan hanya MA yang mempunyai kewenangan memutus perkara semacam ini," kata Dhaniswara.

Perkara yang menyeret Edwin ke meja hijau ini memang buntut dari krisis PT Dirgantara. Pemicu awalnya, keputusan direksi memberhentikan 6.561 karyawan perusahaan itu. Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat (P4P) memang memberi izin. Sebagai kompensasi, perusahaan wajib membayar pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang pengganti perumahan dan pengobatan, tunjangan hari raya, uang pengganti cuti tahunan, juga kompensasi pensiun.

Tak semua karyawan menyetujui putusan P4P itu. Sejumlah karyawan melakukan gugatan class action. Upaya ini kandas di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada 21 Oktober 2004. Sebagai buntut kekalahan ini, karyawan yang menolak PHK makin berkurang. "Yang tersisa 120 orang," kata Ketua Serikat Pekerja Forum Komunikasi Karyawan PT Dirgantara, Arif Minardi. Arif termasuk mereka yang terus melakukan perlawanan.

Karyawan yang tidak mengajukan banding menerima putusan PHK beserta segenap kompensasinya. Namun, menurut para karyawan, ada perbedaan penghitungan duit pensiun. Menurut perusahaan, uang itu sudah dibayarkan dalam pesangon, tapi serikat pekerja berpendapat ada uang pensiun yang belum dibayarkan. Arif menaksir besarnya sekitar Rp 350 miliar. Ihwal dana inilah yang menyeret Edwin ke pengadilan.

Dalam sidang 14 Januari lalu, Pengadilan Negeri Bandung menyatakan Edwin bersalah tak melaksanakan putusan P4P. Edwin dihukum dua bulan kurungan. Edwin naik banding, tapi Pengadilan Tinggi Bandung pada 20 April 2005 menguatkan keputusan pengadilan di bawahnya. Pengadilan Negeri menganggap kasus ini sudah berkekuatan hukum tetap. "Sesuai Pasal 45A ayat (2a) UU Mahkamah Agung, pidana penjara kurang dari satu tahun tidak bisa diajukan kasasi," kata Ketua Pengadilan Negeri Bandung, Marni Emmy Mustafa. Kasasi yang diajukan Edwin praktis ditolak.

Edwin tetap mengajukan PK. Ia menunjuk Pasal 67 huruf (f) UU Mahkamah Agung sebagai dasar hukumnya. Menurut pasal itu, kata Dhaniswara, PK bisa diajukan bila terdapat suatu kekhilafan pada hakim dalam membuat putusan. Dhaniswara menyebutkan, Edwin memiliki dua amunisi untuk mengajukan PK. Pertama, sidang pembacaan putusan yang terus berjalan meski tanpa dihadiri terdakwa. Kedua, kliennya dituntut dan dipidana atas kasus yang belum berkekuatan hukum tetap.

Pakar hukum pidana, Rudy Satryo Mukantardjo, tak melihat sesuatu yang salah pada alasan pertama. "Untuk kasus tindak pidana ringan, memang diperbolehkan pembacaan putusan tanpa kehadiran terdakwa," ujarnya. Sedangkan mengenai yang kedua, ia menilai ada kekeliruan. Menurut pengajar Fakultas Hukum Pidana, Universitas Indonesia, ini, hukum acara tak membenarkan seseorang dituntut dan diadili dalam kasus yang belum berkekuatan hukum tetap. "Ini melanggar hukum acara," kata Rudy.

Dua "peluru" inilah yang akan dibawa Dhaniswara ke sidang PK. "Edwin bisa bebas," katanya. Hanya saja, langkah itu, kata Rudy, ini bisa jadi bak membentur tembok, karena PN Bandung sudah menyatakan permohonan PK-nya gugur. "Pengadilan Negeri adalah meja pertama dalam birokrasi PK sebelum masuk MA," ujar Rudy. Benar? Tidak juga. Setitik harapan datang dari Direktur Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Suparno, yang mengatakan, "Kalau dia merasa dirugikan, dia bisa menanyakan dan minta petunjuk ke Mahkamah Agung."

Abdul Manan, Ahmad Fikri, Rofiqi Hasan

TEMPO Edisi 051002-031/Hal. 52 Rubrik Hukum