Blog @abdulmanan

BERUNTUNG nian koruptor di negeri ini. Walau divonis bersalah oleh pengadilan, mereka masih berhak dicalonkan menjadi anggota legislatif pada Pemilihan Umum 2004. Meski divonis bersalah di pengadilan negeri, bahkan lalu dikukuhkan pengadilan tinggi, bergegaslah naik banding ke Mahkamah Agung. Sebelum putusan hukum tetap itu tiba, Anda masih berpeluang manggung di Senayan sampai mulut berbuih-buih. Kembali menjadi ketua Dewan terhormat pun silakan. Para konco setabiat (garong, pemerkosa, pengedar narkoba, pembunuh)--asalkan belum berkekuatan hukum tetap--silahken melangkah ke Senayan. "Kalau masih status terdakwa dan belum memiliki kekuatan hukum tetap, boleh dicalonkan," kata Rully Chairul Azwar, anggota Panitia Khusus Undang-Undang Pemilu dari Golkar. Kalau tidak, bos besarnya, Akbar Tandjung, bisa terjegal. Bukankah Ketua Umum Golkar itu telah divonis tiga tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah terbukti mengkorupsi dana Badan Urusan Logistik (Bulog)? Dan

Nilai korupsi temuan BPKP di Departemen Keuangan Rp 2,09 triliun--tertinggi di antara semua instansi. Tapi, mereka tak percaya. BELUM lagi hilang penat di badan, dan mungkin masih mengalami jet lag, juru bicara Kejaksaan Agung, Antasari Azhar, harus menjawab banyak pertanyaan. "Padahal saya baru hari ini masuk kantor setelah naik haji," katanya, Jumat pekan lalu. Temuan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang dilansir sebelumnya memang tinggal menanti jawaban sang Pejabat Humas Gedung Bundar. Release temuan tindak pidana khusus atau korupsi di 26 lembaga negara untuk triwulan III/2002 yang disampaikan BPKP dua pekan lalu memang "bom Bali" yang lain. Dilaporkan, ada 734 kasus korupsi bernilai kerugian Rp 3,1 triliun dan US$ 205,4 juta. Jumlah ini melebihi anggaran untuk penyelenggaraan pemilu serta pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung pada 2004, yang Rp 3,609 triliun. Kejaksaan Agung mengaku sudah bergerak menangani berbagai temuan yang