Blog @abdulmanan

Rabu, 22 Desember 2004 | 01:26 WIB TEMPO Interaktif, Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen mengecam sikap Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang mengalokasikan anggaran sebesar Rp 3,15 miliar untuk wartawan dan media massa yang meliput dan memberitakan kebijakannya. Sikap ini disampaikan dalam siaran pers AJI Indonesia yang diterima Tempo, Selasa (21/12). AJI dengan tegas mengecam penggunaan dana negara yang antara lain diambil dari pajak rakyat untuk kepentingan di luar pelayanan publik. ?Alokasi dana untuk wartawan dan media massa dalam RAPBD harus dibaca sebagai upaya penyuapan sistematis yang dilembagakan dan dilegalkan oleh negara,? kata Koordinator Divisi Etik dan Profesi AJI Indonesia, Heru Hendratmoko, seperti tertuang dalam siaran pers. Heru menilai, alokasi ini sebagai upaya pelembagaan suap dan bentuk pembusukan profesionalisme wartawan. Padahal, dalam Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) secara jelas disebutkan bahwa wartawan Indonesia tidak menerima suap dan tidak menyalahgunaka