Sunday, November 17, 1996

Lewat Litsus, Menyapu Caleg

Sebanyak 168 caleg PPP dari Jateng dan Jatim dinyatakan belum mendapat Surat keterangan bebas G30S/PKI. Untuk membersihkan calon-calon vokal?

KEBANGGAAN H. Sofyan Lutfi, sejak namanya terdaftar dalam daftar calon anggota legislatif (caleg) untuk DPRD II Pasuruan, pudar sudah. Hingga batas akhir penyelesaian proses penelitian khusus (litsus), akhir Oktober lalu, belum juga ia dinyatakan lolos saringan yang ketat itu. Penyebabnya adalah karena formulir BB2--salah satu dari 6 formulir yang dipersyaratkan, dan berisi data pendidikan caleg--belum juga ditandatangani Walikota Pasuruan, tanpa alasan yang jelas.

Padahal, Sofyan Lutfi bukan sembarang tokoh. Karena itu, terhambatnya Ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP) cabang Kodya Lamongan itu mengherankan Lajnah Pemenangan dan Pembelaan Pemilu (LP3) Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PPP Jawa Timur. "Itu aneh. Dia kan sebelumnya juga anggota DPRD di situ," kata Fatchurrahman, Ketua LP3 PPP Jatim.

Tak hanya Sofyan Lutfi yang terganjal jalannya sebagai wakil rakyat di Jatim. Dalam rapat koordinasi LP3 PPP se-Jatim, Sabtu, 9 November 1996, terungkap ada 118 caleg tingkat II yang belum mendapatkan Surat Keterangan Tidak Terlibat (SKTT) G30S/PKI dari kepolisian. Alasannya, antara lain seperti yang dialami Sofyan di atas, ada yang tidak lolos litsus, dan karena persoalan teknis, seperti belum menyerahkan foto dan membubuhkan cap jempol.

Yang terbanyak--dan bikin kesal LP3 PPP Jatim--adalah datang dari PPP cabang Ponorogo. Dari 71 caleg yang diajukan, tak satu pun yang berhasil mengantungi SKTT. "Padahal, jika SKTT tidak keluar, caleg tersebut bakal tergusur dari daftar caleg sementara yang akan diterbitkan tanggal 1 Januari 1997. Jadi, waktunya sudah sangat mendesak," ujar Fatchurrahman.

Nasib serupa Sofyan juga menimpa beberapa caleg dari Jawa Tengah. K.H. Moh. Abdul Aziz Ashuri dan K.H. Umar Kholil adalah dua orang ulama yang belum lolos litsus, meski hingga kini mereka masih duduk sebagai anggota dewan. "Hingga kini, masih ada 50 caleg dari 13 kabupaten yang belum menerima SKTT," kata H. Djuhad Mahdja, Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Jateng yang segera melaporkan kejadian itu ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP.

Banyaknya caleg yang tak mendapat SKTT dalam pencalonan kali itu mengherankan DPP PPP. "Aneh karena mereka kan sudah melalui berbagai penyeleksian dari PPP. Tak diberikannya SKTT kan juga berarti caleg itu dianggap terlibat G30S/PKI, padahal banyak yang kiai haji," ujar Ali Hardi Kiai demak, salah seorang Ketua DPP PPP pada Gita F. Lingga dari D&R. Padahal, caleg-caleg itu sudah memenuhi semua kriteria PPP--berakhlak baik, loyal pada partai, berdedikasi tinggi, dan bisa bekerja lama dengan semua pihak--dan syraat yang tercantum dalam Undang-Undang Pemilu Nomor 15/1969. UU itu antara lain mengharuskan calon bependidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang berpengetahuan sederajat, dan berpengalaman di bidang kemasyarakatan atau kenegaraan.

Saking jengkelnya, Ketua Umum DPP PPP, Ismail Hasan Metareum, menyebut litsus itu sebagai kepanjangan dari "mempersulit secara khusus". Mereka segera mengirim surat protes kepada Panglima ABRI, Jenderal Feisal Tandjung, dan Badan Koordinasi Stabilisasi Nasional Daerah (Bakorstanasda). Menurut Ali Hardi, pangab langsung berjanji akan melakukan penyeleksian ulang dan memonitor pengujian litsus. Namun, hingga kini, nasib caleg-caleg tingkat II di Jateng dan Jatim masih terkatung-katung.

Bagi DPP, alasan tidak meloloskan para caleg itu dianggap terlalu mengada-ada. Anggapan bahwa litsus itu dipakai untuk membersihkan para caleg PPP yang kritis agar partai tersebut menjadi melempem pun menyebar. Contohnya memang ada. K.H. Moh. Abdul Aziz Ashuri, Kepala Sekolah Sanawiyah Assalam Kabupaten Magelang itu dikenal sebagai orang yang baik. Namun, gagalnya kiai lulusan Pondok Pesantren Gontor tersebut menjadi wakil rakyat tanpa pemberitahuan yang jelas itu diduga, karena selama menjadi anggota dewan, ia dinilai cukup vokal.

Namun, berita itu dibantah Ketua Bakorstanasda Jateng dan DIY, Mayjen Subagyo H.S. "Litsus itu ada kriterianya. Jadi, tidak berkaitan dengan kevokalan. Kalau mereka tidak terlibat dan tidak terpengaruh, mestinya lulus," ujar Mayjen Subagyo yang juga Pangdam Diponegoro itu.

Seberapa susahnya litsus kali ini? Menurut Hussein Umar, mantan aktivis '66 yang sudah lolos litsus, materi pertanyaan sebenarnya hampir sama dengan litsus 5 tahun lulu, "Tapi, kalau tidak teliti dalam membaca dan menjawab, bisa-bisa terjebak karena pertanyaannya yang menjebak," ujarnya pada Rachmat H. Cahyono dari D&R.

Hal itu seperti yang dialami seorang caleg dari Kabupaten Lamongan. Ketika ditanya apakah ia setuju Indonesia sebagai negara Islam, si caleg menjawab "Saya setuju, jika mayoritas bangsa Indonesia menyetujuinya". Dan, karena itu, ia tak lolos litsus. Atau, menurut Kaditsospol Jatim, Soerjadi Setiawan, ada yang menjawab bahwa lebih senang bila Pancasila dihapuskan.

Tapi, itu hanya terjadi pada sebagian caleg yang tak lulus. Caleg lainnya ada yang tak lolos karena alasan yang lebih sepele, misalnya, hanya mempunyai ijazah dari pesantren, bukan dari SLTP. "Padahal, Kaditsospol Jatim sendiri sudah mengatakan bahwa ijazah SLTP bukan syarat mutlak," kata Fatchurrahman. Ada beberapa kiai PPP yang terganjal gara-gara persyaratan tersebut, meskipun sebenarnya dalam UU Pemilu sudah diisyaratkan bahwa caleg tidak hanya yang berijazah SLTP, tetapi juga yang sudah berpengalaman di bidang kemasyarakatan atau kenegaraan.

Yang lebih konyol lagi, ada calon yang tak lolos gara-gara data yang tak akurat. Dua caleg dari Jatim, contohnya, digugurkan karena dianggap terlibat dalam Komando Jihad. "Memang benar sejak tahun 1977-1983 saya pernah ditahan karena dituduh terlibat Komando Jihad. Tapi, tuduhan itu fiktif dan direkayasa karena tak ada saksi lain, selain terdakwa Komando Jihad," ujar Umar Hasan, caleg PPP untuk DPRD I Jatim. Walau tak lolos, mantan Ketua Pemuda Islam Indonesia itu tak kecewa. Dai kondang itu bisa mencurahkan lebih banyak waktunya untuk kegiatan dakwah.

Rekannya, Masyudi Ridwan, mengalami nasib lebih sial. Calon jadi nomor sembilan untuk DPRD II Lamongan itu dituduh terlibat Komando Jihad yang tak pernah terbukti. Menurut mantan Ketua Ikatan Pemuda Muhammadiyah (IPM) itu, ia sedang berada di Jakarta tahun 1977 untuk mengikuti kegiatan IPM. Ketika tahu dicari polisi, ia sengaja pulang. Tapi, ia malah ditahan selama 20 hari di Corps Polisi Militer Lamongan. Masyudi dibebaskan dengan jaminan ayahnya dan mendapat surat keterangan tidak terlibat Komando Jihad dari Komandan Distrik Militer Lamongan.

Sayangnya, surat itu diminta Komandan Rayon Militer Pacitan, dan sampai kini, tak pernah dikembalikan padanya. "Karena itu, saya heran mengapa saya dikait-kaitkan dengan perkara yang tidak jelas itu," ujarnya.

Namun, ternyata putusan tak lolos litsus itu pun bukan harga mati. Entah, karena berita banyaknya caleg tak lolos litsus itu dikhawatirkan bisa menyuburkan anggapan bahwa terjadi pembersihan di tubuh PPP, atau memang data yang dipakai kurang akurat, organ litsus kemudian bersedia meninjau putusannya. Berkat lobi yang dilakukan Fatchurrahman pada organ litsus, umpamanya, dari 14 caleg yang tak lolos litsus di Kabupaten Lamongan, kini tinggal 4 orang saja yang masih tertinggal. Saat ini, di seluruh Jatim, menurut Kahumas Bakorstanasda Jatim Letkol Subagio caleg PPP yang masih belum memunuhi syarat tinggal sekitar 30 orang.

DPP maupun DPW PPP di Jateng dan Jatim dengan tegas menyatakan akan terus berupaya untuk memperjuangkan caleg-calegnya untuk masuk ke gedung wakil rakyat. Kalau tak lolos juga? Seorang caleg asal Boyolali siap mengadukan nasibnya ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. "Pengaduan itu bersifat pribadi karena keputusan tersebut telah menyudutkan, dan menghilangkan hak saya sebagai calon wakil rakyat dari PPP Boyolali," ujar dia.

LN Idayanie, Abdul Manan, dan Zed Abidien

D&R, Edisi 961116-014/Hal. 62 Rubrik Peristiwa & Analisa

Sunday, November 10, 1996

Masih Belum Titik, Baru Koma

Penduduk Desa Wedoroanom merasa tertipu karena harga pembebasan tanah mereka jauh di bawah yang sudah ditetapkan. Bantuan Rp 450 juta pun tak kunjung datang. Mereka terus memprotes ke berbagai instansi.

KESUNYIAN pagi masih melingkupi Desa Wedoroanom, Kamis dua pekan lalu, ketika sayup-sayup terdengar suara buldoser sedang bekerja. Tiga buah buldoser terlihat dijalankan maju-mundur, bukan untuk meratakan jalan, melainkan sawah milik penduduk. Pekerjaan yang dimulai pada pukul 04.00 itu sempat terhenti sejenak, tapi diteruskan lagi ketika matahari mulai meninggi.

Melihat sawahnya diratakan, pukul 09.00, warga bersama anak-anaknya berbondong-bondong mendatangi lokasi. Poster besar dari triplek berbunyi "Gubernur kan ngomong, tanah ini masih bermasalah" dan "ABRI dari rakyat dan rakyat tidak akan melawan militer" dibawa. Tindakan itu mereka lakukan karena menganggap proses pembebasan 240 hektare tanah mereka, untuk dijadikan pangkalan Kodam V/Brawijaya, belum tuntas.

Namun, aksi itu tak sampai ke lokasi. Pasukan anti-huru-hara, yang sudah ada di desa itu sehari sebelumnya, menghadang mereka. Tak ketinggalan pula pasukan dari Yon Zipur V Malang, yang sejak seminggu lalu berkemah di lokasi. Penduduk terus berupaya menuju ke lokasi melalui jalan lain, sementara itu petugas mengejarnya dengan trailer. Tentu saja mereka kalah. Beberapa warga sempat dipukuli sebelum diangkut ke Kodim Gresik.

Tiga belas penduduk yang dibawa itu baru kembali keesokan harinya. Diterima lurah, Danramil Driyorejo, dan bintara pembina desa (babinsa), mereka dipesan agar tidak bicara kepada siapa pun. "Tapi, kami tidak bisa mengelak ketika warga desa menanyakan kondisi tubuh dan wajah kami," kata Juwaini, 21 tahun. Wajah sebelah kiri mahasiswi semester III Universitas Sunan Giri, Surabaya, itu memang bengkak, yang menyebabkannya sulit makan.

Kondisi yang sama menimpa Fasihin, 15 tahun, siswa madrasah sanawiah kelas II. Hingga sekarang, ia kerap merasa pusing. Bahkan, ketika baru datang, mulut dan hidungnya masih mengeluarkan darah. Anak muda tersebut dianggap terlibat dalam aksi itu dengan mengatapel petugas. Padahal, katapel itu selalu dibawanya untuk mencari burung.

Kondisi Fasihin yang harus dibawa ke dokter itu menyulitkan ibunya, Homsatun, seorang buruh tani. Sehari-hari saja, ibu dari tiga anak itu sering menunggak uang sekolah Fasihin, kadang sampai tiga bulan, meskipun ia hanya diharuskan membayar setengah dari yang seharusnya. Kini, mereka terpaksa mengungsi ke rumah salah seorang saudaranya karena rumah mereka sudah mau ambruk.

Peristiwa yang menimpa ketiga belas warga Desa Wedoroanom itu adalah buntut dari pembebasan tanah yang sudah berlangsung sejak tahun 1989. Tanah seluas 240 hektare akan dijadikan pangkalan Kodam V/Brawijaya. Urutan kejadian sejak tujuh tahun lalu sebagai berikut.

* Tahun 1989

Desa Wedoroanom yang terdiri dari lima dusun dan berjarak 40 kilometer dari Surabaya dipilih oleh Kodam V/Brawijaya untuk dijadikan pangkalannya. Hanya 240 hektare dari 600 hektare, luas Wedoroanom seluruhnya, yang akan dibebaskan. Penduduk tidak keberatan, dengan harga pembebasan Rp 2.250 per meter persegi. Apalagi, orang yang membebaskan tanah berjanji dihadapan warga dan aparat keamanan untuk memberi bantuan pembangunan sarana desa dan masjid, sebesar Rp 450 juta. Panitia pembebasan tanah ditunjuk langsung oleh kodam, tanpa perundingan lebih dulu dengan warga.

* Tahun 1991

Sudah 160 hektare lahan yang dibebaskan. Tapi, janji bantuan Rp 450 juta tak kunjung datang.

* 27 Februari 1996

Sekitar 300 warga berunjuk rasa di DPRD II Gresik karena mereka sudah bosan dengan janji pemberian uang tambahan Rp 450 juta. Mereka juga mempersoalkan harga tanah yang cuma Rp 2.250 per meter persegi. Rupanya, warga sudah mendapat bocoran harga yang ditetapkan untuk tanah mereka. Menurut SK Dirjen Material, Fasilitas, dan Jasa Departemen Pertahanan dan Keamanan (Dephankam) No. 44 Tanggal 11 Desember 1989, taksiran harga di Wedoroanom sebesar Rp 4.660 per meter persegi. Itu membuat warga merasa tertipu.

* 7 Maret 1996

Diadakan dialog antara warga, Bupati Gresik Soewarso, dan pihak kodam. Selain menuntut soal uang Rp 450 juta, warga meminta kepastian harga tanah, ganti rugi tanaman, dan keinginan mereka untuk bertemu investor. Keinginan yang terakhir itu muncul karena warga yakin bahwa tanah Wedoroanom dibebaskan oleh investor yang me-ruislag tanah kodam seluas 60 hektare di Gunungsari.

Siapa investor tersebut, menurut warga, dalam SK Dephankam tahun 1989 itu dinyatakan bahwa tanah di Wedoroanom merupakan tanah pengganti dari PT Ari Daka Perwira. Keyakinan warga makin bertambah ketika, 1 Maret lalu, Pangdam V/Brawijaya Mayjen Imam Utomo mengatakan bahwa, dalam rangka ruislag tanah di Gunungsari, kodam diberi tanah pengganti oleh investor seluas 240 hektare di Wedoroanom. Untuk merealisasinya, kodam mempercayakannya ke PT Ari Daka Perwira.

Bupati Soewarso mencoba menjelaskan bahwa harga tanah mengalami perubahan setiap tahun, sesuai dengan yang ditetapkan DPRD. Untuk tahun 1992/1993, harga dasarnya Rp 2.250 per meter persegi. Tapi, warga tetap berpegang pada taksiran harga dalam SK Dephankam itu. Akhirnya, hanya tuntutan pembangunan sarana desa yang dipenuhi. Itu pun dengan catatan: warga ikut membantu menyelesaikan 90 hektare tanah yang masih belum dibebaskan. Tuntutan warga lainnya dijanjikan akan dibahas pada pertemuan berikutnya.

* 18 Maret 1996

Janji yang dilontarkan dalam dialog tak kunjung terealisasi. Maka, sekitar 200 warga berunjuk rasa ke kantor gubernur. Warga hanya ditemui Samijat dari Direktorat Sosial Politik Jawa Timur. Rencananya, mereka akan dipertemukan dengan Wakil Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Abdul Hamid Mahmud, tapi beberapa wakil saja. Penduduk tak bersedia, wakil gubernur pun tak mau turun dari lantai delapan. Sekitar tiga jam, warga lesehan di depan kantor gubernur.

Karena gagal bertemu wakil gubernur, warga hanya bisa menyampaikan tuntutannya yang tertuang dalam "Sadhumuk Bathuk, Sanyari Bumi, Ditotohi Pati" (Menolak Tunduk, Menuntut Tanggung Jawab). Warga kemudian melakukan long march selama dua jam, sampai di wisma PLN.

* 26 Maret 1996

Tuntutan warga untuk mendapat tambahan dana dipenuhi sebesar Rp 100 juta. Diserahkan oleh Wakil Ketua DPRD Gresik Kahfan Arifin kepada Kepala Desa Wedoroanom Abdul Qodir Yasin. Tapi, warga menganggap masalah belum selesai.

* 15 Mei 1996

Sembilan wakil warga bertemu dengan bupati, Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan pihak kodam. Rapat itu tidak membuahkan hasil karena tuntutan ganti rugi sama sekali tak dibicarakan. Namun, Bupati Soewarso menganggap itu bukan jalan buntu, cuma perlu diadakan pertemuan lagi agar titik temu dicapai. Dalam acara itu, bupati menyatakan bahwa investor proyek itu adalah Kodam V/Brawijaya, maka segala masalah pembebasan tanah akan ditangani instansi tersebut, bukan oleh investor.

* 24 Juni 1996

Dengan empat truk, warga berniat ke DPRD, tapi diblokade oleh dua mobil polisi dan motor trail pasukan anti-huru-hara, sekitar empat kilometer dari desa. Warga ingin melanjutkan perjalanan, tapi kepala seksi intelijen kodim mengatakan cara-cara warga itu sudah seperti yang dilakukan PKI. Karena tak membuahkan hasil, mereka membuat mimbar bebas. Setelah Dandim Gresik datang dan berjanji di atas kertas bermeterai akan mengantar warga dengan enam truk ke kantor gubernur, barulah mereka bubar.

* 26 Juni 1996

Janji Dandim Gresik dipenuhi. Tapi, mereka malah diantar ke DPRD. Maka, 300 warga itu berjalan kaki ke kantor gubernur dan segera menggelar mimbar bebas. Kepala Humas Pemda Jawa Timur Tonny Soenarto menjelaskan bahwa Gubernur Basofi Sudirman sedang mengikuti kunjungan Pangab ke Malang. Warga tak peduli. Sambil menungggu, mereka menggelar upacara bendera, pembacaan puisi, dan pembacaan "Sumpah Warga Wedoroanom". Spanduk Paguyuban Penderitaan Warga Wedoroanom pun dibentangkan. Akhirnya, mereka dipertemukan dengan sekretaris wilayah daerah, yang menjanjikan akan mempertemukan dengan gubernur pada tanggal 12 Juli.

* 12 Juli 1996

Warga memang bertemu dengan Gubernur Basofi, tapi gubernur hanya mengucapkan salam dan meninggalkan ruangan karena ada acara di Gresik. Acara dilanjutkan dengan biro humas, yang membacakan jawaban tertulis gubernur. Pertanyaan warga tentang investor di Wedoroanom dijawab oleh gubernur bahwa yang melakukan pembebasan tanah adalah Kodam V/Brawijaya, sedangkan PT Ari Daka Perwira hanya sebatas mitra kerja.

Gagal bertemu gubernur, 16 wakil warga akhirnya berdoa bersama di Makam Sunan Ampel di Masjid Ampel Surabaya. "Karena sulit bertemu dengan penguasa daerah yang masih hidup, ya, kami menemui makam Sunan Ampel," kata salah seorang wakil warga.

* 9 Agustus 1996

Akhirnya, niat warga bertemu gubernur kesampaian. Atas undangan gubernur, 17 wakil warga berdialog dengan Basofi. Setelah mendengarkan penjelasan warga, gubernur minta Bupati Gresik, yang mendampingi, agar masalah itu cepat-cepat ditelusuri. "Dan, kata-kata gubernur waktu itu adalah 'tanah masih belum titik, tapi koma'," ujar Kamali, warga Wedoroanom. Kata-kata itulah yang dijadikan poster dalam aksi di atas.

* 17 Oktober 1996

Perkembangan yang diharapkan penduduk tak kunjung terjadi. Malah, beberapa orang dari Yon Zipur V Malang mendirikan tenda di lokasi yang sudah dan akan dibebaskan. Esok harinya, warga menemui kepala desa dan meminta agar dandim datang ke Wedoroanom, untuk mencegah bentrok dengan warga, namun dandim mengatakan tak bisa datang. Permohonan bertemu dengan komandan lapangan pun tak bisa dipenuhi. Yang hadir dalam pertemuan tanggal 21 Oktober hanya Danramil Driyorejo, yang sejak awal mengatakan tak punya wewenang untuk bicara soal itu.

* 22 Oktober 1996

Karena tak memperoleh jawaban, warga mendatangi DPRD I Jawa Timur untuk menemui Fraksi ABRI di Komisi A. Anggota DPRD minta agar warga membawa bukti-bukti otentik tentang kasus itu dan dijanjikan akan dibawa pada tanggal 25 Oktober. Mereka juga mengatakan jangan sampai terjadi bentrokan antara aparat keamanan dan warga. Itu berarti tanah tersebut jangan digusur dulu.

* 23 Oktober 1996

Pasukan militer malah makin bertambah, dengan datangnya pasukan anti-huru-hara yang diangkut dengan empat buah truk dan 15 motor trail. Warga mulai bertanya-tanya.

* 24 Oktober 1996

Tanda tanya penduduk terjawab dengan didatangkannya tiga buldoser ke Wedoroanom pada dini hari. Mereka langsung bekerja dan terjadilah peristiwa seperti telah disebut di atas.

Tuntutan warga itu dianggap aneh oleh Pangdam V/Brawijaya Mayjen Imam Utomo, karena penduduk menuntut tanahnya dibeli dengan harga saat ini. Padahal, tuntutan warga sebesar Rp 450 juta sudah diberikan. Soal taksiran harga dalam SK Dephankam tahun 1989 itu, seperti yang diminta warga, Pangdam Imam Utomo mengatakan, "Maksimal kan boleh. Tapi, kami kan bisa menawar harganya dan memang uangnya tidak mencukupi untuk itu."

Soal ruislag? "Namanya ruislag, ya, jual-beli: tukar ganti dengan harga," ujarnya. Menurut dia, tanah itu dibeli dengan uang Angkatan Darat yang menjual lahan di Gunungsari untuk dibuat lahan yasan (real estate). "Kami minta tanah dengan harga keuangan yang dicukupkan," katanya.

Lokasi itu, menurut Pangdam Imam, dibutuhkan agar asrama prajurit tidak berpencar-pencar. Saat ini, mereka punya asrama prajurit di Mojokerto (60 hektare), Madiun (70 hektare), dan ada lagi di Malang. Karena sudah membayar sebagian tanah yang dibebaskan, Pangdam Imam menganggap tak mungkin lagi warga menuntutnya. "Masak, di tanah saya, saya buat lapangan tembak, nggak boleh," ujarnya, membantah kemungkinan bahwa tanah itu dijual ke para pengembang, untuk mencari untung.

Pangdam Imam juga membantah telah terjadi bentrok dengan warga pada hari Kamis dua pekan lalu. "Ada yang mengendalikan kasus ini. Ada mahasiswa ikut demonstrasi, menghasut-hasut untuk minta tambahan ganti rugi, seperti pahlawan kesiangan," katanya.

Laporan Abdul Manan (Surabaya)

D&R, Edisi 961109-013/Hal. 20 Rubrik Peristiwa & Analisa