Skip to main content

Presiden Belum Perintahkan Penarikan Kekuatan

Rabu, 09/3/2005, 2:00:58 PM WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum memberikan perintah untuk mengurangi kekuatan yang disiagakan di kawasan Ambalat. Hal ini disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Sutarto kepada wartawan usai rapat membahas soal Ambalat di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (8/3).

Menurut Sutarto, pasukan yang menjaga perbatasan tetap tak berubah. Namun, pihaknya tak ingin dianggap ketakutan hanya karena megirimkan pasukan dalam jumlah besar sementara Malaysia mengirimkan dalam jumlah kecil. "Yang hadir di tempat itu akan kami samakan dengan yang dipunyai Malaysia," kata dia.

Sutarto tak bersedia menyebutkan kekuatan personel TNI yang ada di sekitar daerah yang sedang dipersengketakan tersebut. "Kami menyiapkan kalau suatu saat diperlukan untuk melindungi kedaulatan," tambahnya.

Pemerintah juga akan meneruskan pembangunan mercusuar. "Itu kewajiban internasional agar tempat itu tak menyebabkan terjadinya kecelakaan dalam pelayaran," kata Sutarto. Kawasan tersebut tak hanya akan dijaga marinir, kata Sutarto, tapi juga dijaga oleh semuua kekuatan.

Sutarto menambahkan, selama pertemuan membahas agenda yang akan dibawa dalam rapat dengan Menteri Luar Negeri Indonesia dan Malaysia, Rabu ini. Perteman itu diikuti Presiden, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Widodo AS., Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, Menteri Luar Negeri Nur Hassan Wirajuda, Panglima TNI, serta Kepala Staf TNI AL Laksamana Madya Slamet Subiyanto.

Sutarto tidak bersedia menjelaskan apa yang akan dibahas dalam pertemuan nanti. Menteri Luar Negeri, saat dihubungi secara terpisah mengatakan, Indonesia akan tetap pada sikap semula.

"Saya kira kita akan memperteguh posisi posisi kita dengan tidak akan surut dari itu," katanya. Ditambahkannya, pertemuan ini adalah yang pertama. "Bagaimana tepatnya, nanti malam," kata dia, saat ditanya apa saja yang akan dibawa dalam perundingan.

Abdul Manan - Tempo

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.