Blog @abdulmanan

Koran Tempo, 17 November 2008 Rekomendasi yang tak tunggal itu di luar perkiraan, meski tak terlalu mengejutkan. Dalam jumpa pers pada 4 November lalu, Ketua Tim Pelaksana Pengalihan Bisnis TNI Erry Riyana Hardjapamekas mengumumkan tiga rekomendasi soal pengambilalihan bisnis militer. Salah satu rekomendasinya malah tetap mempertahankan primer koperasi demi memenuhi kebutuhan pokok anggota. Meski soal ini Erry lantas mengatakan, "Alternatif ini muncul atas arahan dari Tim Pengarah."

Tak ada interupsi, apalagi voting, dalam Sidang Paripurna DPR, Selasa pekan lalu. Pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menjadi undang-undang, yang semula diprediksi bakal alot dan berakhir voting, berjalan tanpa "insiden". Satu-satunya hal yang membuat pengesahan itu tak bisa disebut diterima secara bulat adalah adanya nota keberatan dari tiga fraksi, yaitu Fraksi Keadilan Sejahtera, Fraksi Amanat Nasional, dan Fraksi Kebangkitan Bangsa. Mulusnya pengesahan dalam sidang 29 Oktober 2008 itu memang sudah bisa diduga. Partai-partai sudah memberi persetujuan--yang tidak bulat--sehari sebelumnya dalam forum lobi di Hotel Santika, Jakarta. Pertemuan yang berakhir menjelang tengah malam itu akhirnya menyepakati dua masalah krusial dari undang-undang ini, yaitu soal larangan presiden merangkap jabatan ketua umum partai politik dan syarat minimal partai untuk bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden. Dua soal ini pula yang membuat rencana p