Monday, August 28, 2006

Yang Terakhir di Loket 525

Tangan Komisi Yudisial kini tak bisa menyentuh hakim. Mahkamah Konstitusi memenangkan gugatan hakim agung. Proses amendemen paling cepat enam bulan.
DUA ruangan yang berada dekat pintu masuk kantor Komisi Yudisial itu selalu tak pernah sepi. Yang satu ruang bernomor 526, tempat para wartawan berkumpul, yang lain nomor 525, ruang peng-aduan. Di sinilah, yang biasa disebut ”loket 525”, para pencari keadilan meng-adukan nasib. Biasanya mereka datang sembari menenteng segepok dokumen dan berharap besar komisi mengubah nasib mereka.
Tapi, sejak Jumat lalu, loket 525 yang berada di lantai lima gedung Indonesia Trade, Jakarta Pusat, tempat Komisi Yudisial berkantor, ditutup. Pekan lalu rapat pleno Komisi memutuskan untuk sementara tidak menerima laporan masyarakat soal perilaku hakim. ”Sampai ada Undang-Undang Komisi Yudisial yang baru,” kata anggota Komisi, Soekotjo Soeparto.
Ini memang buntut dari vonis Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pasal-pasal terkait pengawasan hakim dalam Undang-Undang Nomor 22/2004 tentang Komisi Yudisial tak memiliki kekuatan hukum mengikat. Vonis yang diketuk Rabu pekan lalu di Mahkamah Konstitusi mencabut kewenangan pen-ting Komisi Yudisial untuk mengawasi hakim. ”Putusan ini merupakan satu langkah untuk kembali ke rel,” kata Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Perdata Harifin A. Tumpa. Dengan putusan ini, kata Harifin, untuk sementara pengawasan hakim hanya ada di Mahkamah Agung.
Bukan hanya Komisi Yudisial yang ke-cewa dengan putusan ini. Sejumlah pengamat hukum pun menyatakan hal yang sama. ”Ini kemenangan mafia peradilan,” ujar Ketua Transparency International Indonesia Todung Mulya Lubis. Padahal, menurut dia, lembaga peradil-an merupakan lembaga yang antitransparasi dan Komisi Yudisial diharapkan ”membersihkan” lembaga tersebut.
Yang juga membuat kaget anggota Komisi, sebagian putusan Mahkamah Konstitusi sebenarnya tak diminta oleh 31 hakim agung yang mengajukan uji materiil Undang-Undang Komisi Yudi-sial. Dalam gugatannya, para hakim me-minta Mahkamah Konstitusi menyatakan hakim agung dan hakim konstitusi tidak termasuk obyek yang bisa diawasi Komisi Yudisial.
Dalam vonis pekan lalu, hakim konstitusi hanya menerima sebagian gugatan. Permintaan agar hakim konstitusi tak diawasi Komisi Yudisial dikabulkan, tapi untuk hakim agung justru ditolak. Ini pun bukan lantas membuat Komisi- gembira, sebab putusan itu juga menyatakan pasal-pasal yang berhubung-an dengan pengawasan hakim tak berlaku. ”Vonis ini benar-benar di luar du-gaan,” kata Wakil Ketua Komisi Yu-disi-al, -Thahir Saimima.
Saat sidang memasuki pemeriksaan saksi, kata Thahir, Komisi optimistis Mahkamah Konstitusi menolak gugatan hakim agung. Soalnya, keterangan saksi dari DPR dan pemerintah ”condong” ke Komisi. Soekotjo mengaku juga punya firasat sama. ”Gambaran ke arah mana putusan baru terbayang setelah majelis konstitusi mulai membacakan pertimbangan,” kata Soekotjo.
Dengan munculnya vonis semacam ini, menurut Thahir, terjadi kekosongan hukum di bidang pengawasan. Mahkamah Konstitusi memberi rekomendasi kepada pemerintah dan DPR untuk segera mengamendemen Undang-Undang Komisi Yudisial.
Tapi, inilah masalahnya. Mengubah undang-undang perlu waktu pan-jang. Apalagi jika harus disinkronkan dengan Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Kekuasa-an Ke-hakiman. ”Bisa-bisa lima tahun ke depan belum selesai,” kata pengacara Komisi Yudisial, Trimoelja D. Soerjadi.
Amendemen Undang-Undang Komisi- Yudisial sebenarnya sudah ada dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2004–2009. Menurut Ketua Badan Legislasi DPR, F.X. Soekarno, lamanya waktu membahas amendemen undang-undang tergantung substansinya. Kalau bukan pasal yang prinsip, pembahasannya bisa cepat, sekitar enam bulan. ”Jika akan diamendemen harus diusulkan Oktober nanti, saat penyusunan Prolegnas 2007,” kata Soekarno.
Komisi Yudisial berharap dengan amendemen ini Komisi akan mempunyai kewenangan mengawasi para hakim. Selama ini, pengawasan hakim dan seleksi hakim agung merupa-kan dua -tugas terpenting yang dimiliki Komisi. Sumber daya yang menangani bidang pengawasan ”memakan” sepe-r-empat dari jumlah staf Komisi yang seluruhnya 113 orang. Sejak berdiri setahun lalu, Komisi sudah menerima 833 la-poran yang berkaitan dengan perila-ku hakim. Dari jumlah itu, sekitar 286 peng-aduan sudah ditangani.
Pengaduan Nurmahmudi Ismail soal hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memutus kasus sengketa pemi-lihan Wali Kota Depok pada 9 Agustus 2005 tercatat sebagai kasus pertama yang ditangani Komisi. Ketika itu Komisi memberi rekomendasi agar Ke-tua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Nana Juwana, dinonaktifkan setahun.
Rekomendasi ini tak sepenuhnya dilakukan Mahkamah Agung. Baru tujuh bulan dijadikan hakim tanpa palu, bulan lalu Nana Juwana diangkat se-bagai Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Te-ngah. Adapun pengaduan terakhir yang diterima Komisi adalah perilaku hakim di Pengadilan Negeri Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat. Pengaduan itu masuk di loket 525 pada Rabu pekan lalu, tepat saat Mahkamah Konstitusi memenangkan gugatan hakim agung.
Kendati kecewa, Soekotjo menyata-kan putusan Mahkamah Konstitusi tak lantas membuat fungsi pengawasan yang mereka lakukan berhenti. Mere-ka akan tetap merampungkan peme-riksaan yang sedang berjalan. Hanya, hasilnya kini tak lagi berupa rekomendasi. ”Hanya berbentuk laporan kepada Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung,” kata Soekotjo.
Abdul Manan, Tito Sianipar
Majalah Tempo, Edisi. 27/XXXV/28 Agustus - 03 September 2006

Tuesday, August 22, 2006

Up close and personal

AsiaViews, Edition: 32/III/Aug/2006
In addition to being discharged from his post as Southeast Sulawesi Police Chief, Edhi Susilo is in danger of being fired from the police force.

A NUMBER of policemen at the Southeast Sulawesi Police Headquarters were surprised at seeing Ertin's (not her real name) angry face. This woman police officer had just stepped out of the office of Brig. Gen. Edhi Susilo, Chief of Police of Southeast Sulawesi, on the third floor. “Ill-mannered! A superior should not have done that,” said Ertin angrily.
She reported the matter to her colleagues who sought an explanation. After a few moments in Edhi's office, he approached her when she was leaving the room. Apparently Edhi had groped her. “I could only stare hard at him,” Ertin told Tempo.
According to a Tempo source, Edhi started by holding the name badge pinned to the 40-year-old's left breast. Edhi's fingers, said the source, not only held the badge but also touched the sensitive part of her body. Ertin was incensed but helpless.
The incident in early August became quite a story among police officers at the Southeast Sulawesi Police Department. According to another Tempo source, Ertin's husband—also a police officer assigned to the same place—punched out a window from anger at the inappropriate treatment of his wife.
A number of police officials secretly called a meeting to discuss the case. It transpired that it was not only Ertin who had been groped by Edhi. The police officials agreed to report Edhi's behavior to National Police Chief, General Sutanto, and sent a classified letter early in August to Sutanto, complete with signatures and testimony of a number of policewomen who had suffered sexual harassment by Edhi.
According to the Tempo source, the harassment by Edhi usually began by summoning his subordinates to his office. This was also experienced by, for example, Kirana (also not her real name) who was assigned to the secretariat. Kirana's case “leaked out” after her colleagues noticed a change in her. “She was hugged by Edhi,” said the source. But she claimed to Tempo she was only patted on the shoulder. She said she did not report Edhi for his misbehavior. “I'm only a low-ranking officer. How could I win in my fight against a senior officer?” explained Kirana.
Although none of the female officers has reported forced sexual intercourse, according to Deputy Sr. Comr. Hamidah, head of Southeast Sulawesi Regional Police Career & Development Department, what Edhi did was tantamount to sexual harassment. “Touching, fingering or patting part of the body also constitute sexual harassment,” she said. On Wednesday a fortnight ago, at the Southeast Sulawesi HQ, Hamidah read out the all-Southeast Sulawesi Police female officers' demand that Edhi be fired. “Actually we were afraid, but as the general public knew about this, we became emboldened,” said Hamidah.
National Police HQ promptly looked into the case. The National Police Professional and Security Division instantly questioned Edhi upon receipt of the report from the Southeast Sulawesi Police. Some 12 witnesses were also summoned. Tuesday two weeks ago, General Sutanto fired Edhi and named Brig. Gen. Anang Juwono to replace him.
To date Edhi could not be reached for confirmation. A text message sent by Tempo to his cell phone was not answered. According to National Police Professional and Security Division head, Insp. Gen. Gordon Mogot, Edhi did not admit to the accusations. “But all the witnesses aggravated the case against him,” said Mogot. Two recommendations were made to the National Police Chief in regard to the misbehavior of the 1973 Police Academy graduate. First, he should be dishonorably discharged. Second, the case should be brought to court.
Nevertheless, it appears that Edhi's case will end in a hearing on the violation of the police’s ethical code rather than in a general court. According to Mogot, if brought to a public court, Edhi will likely be punished lightly; the reason being insufficient evidence. “The statement of the 12 victims is just one evidence,” said Mogot. Therefore, according to him, it is more fitting to have the case heard in the ethics tribunal. “He might be fired from the police corps,” he said.
By Abdul Manan, Dedy Kurniawan, Erwin Dariyanto
Tempo, No. 51/VI/22-28 August 2006

Monday, August 21, 2006

Tangan Kapolda Terlalu ’Ramah’

Selain diberhentikan sebagai Kepala Polisi Daerah Sulawesi Tenggara, Edhi Susilo terancam dipecat sebagai anggota polisi. Akan diadili dalam sidang kode etik.

SEJUMLAH polisi di Markas Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara terkejut melihat wajah Ertin—ini bukan nama sebenarnya—yang merah menahan amarah. Polisi wanita berpangkat perwira ini baru saja keluar dari ruang kerja Brigadir Jenderal Edhi Susilo, Kepala Polisi Daerah Sulawesi Tenggara, di lantai tiga. ”Kurang ajar! Tak sepantasnya atasan begitu,” ujar Ertin mengumpat.

Ertin lalu dikerumuni rekan-rekan-nya. Ia pun bercerita. Setelah beberapa- saat di ruang Kapolda, kala ia akan ke luar, tiba-tiba Edhi mendekatinya.- Tangan Kapolda menjadi ”ramah”, akro-nim- anak muda yang artinya ”rajin menjamah”. Selain ”ramah”, tangan Kapolda itu pun menepuk-nepuk bahu Ertin. ”Saya hanya bisa menatapnya tajam,” kata Ertin kepada Tempo.
Menurut sumber Tempo, Edhi memegang-megang tanda nama yang tersemat- di dada kiri Ertin, polisi wanita yang usianya 40 tahun itu. Tak cuma memegang, kata sumber itu, jemari Edhi menyentuh bagian sensitif tubuh polisi wa-nita ini. Ertin marah, tapi tak berdaya. Yang dilakukan hanya segera ke luar ru-angan sembari memaki-maki.

Peristiwa yang terjadi awal Agustus- lalu itu membuat geger para perwira di Markas Polda Sulawesi Tenggara. Menurut sumber Tempo lainnya, suami Ertin, yang juga perwira polisi dan bertugas di tempat yang sama, saat itu langsung meninju jendela kaca hingga pecah lantaran geram mendengar istrinya diperlakukan tidak senonoh.
Sejumlah perwira polisi, diam-diam, menggelar pertemuan membahas kasus ini. Ternyata bukan hanya Ertin yang bagian tubuhnya pernah disenggol tangan Edhi. Para perwira itu pun sepakat- melaporkan Edhi ke Kapolri Jenderal Su-tanto. Awal Agustus lalu, surat berkate-gori rahasia mereka kirim ke Sutanto. Lengkap dengan tanda tangan dan peng-akuan sejumlah polisi wanita yang dile-cehkan Edhi.
Pelecehan yang dilakukan Edhi ini,- menurut sumber Tempo itu, biasa-nya -berawal dengan memanggil ba-wahannya- ke ruang kerjanya. Ini, mi-salnya, juga dialami Kirana—ini juga bukan nama sebenarnya—yang bertugas di bagian- se-kretariat. Kasus Kirana ”bocor” setelah rekan-rekannya melihat perubahan pada diri polisi wanita itu. ”Ia dipeluk Edhi,” ujar sumber itu. Tapi, kepada Tempo, Kirana mengaku ha-nya ditepuk-tepuk pun-daknya. Ia meng-aku tak melaporkan perbuatan Edhi itu. ”Saya ini peja-bat rendahan. Mana bisa saya menang melawan pejabat yang pangkatnya lebih tinggi,” begitu alasan Kirana.

Kendati para polisi wanita itu belum ada yang mengaku dipaksa berhubung-an badan, menurut Ajun Komisaris Besar Polisi Hamidah, Kepala Bagian Pembinaan dan Karier Polda Sulawesi Tenggara, yang dilakukan Edhi sudah pelecehan seksual. ”Menyentuh, menyen-til, atau menepuk salah satu anggota tubuh juga merupakan pelecehan seksual,” ujarnya. Rabu dua pekan lalu, di Markas Polda Sulawesi Tenggara, Hamidah- membacakan tuntutan polisi wanita se-Sulawesi Tenggara yang meminta Edhi dipecat. ”Sebenarnya kami takut, tapi karena publik tahu soal ini, kami jadi berani,” kata Hamidah.

Mabes Polri bertindak ce-pat mengusut kasus ini. Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri langsung me-meriksa Edhi begitu menerima ”laporan rahasia” dari para polisi Sulawesi- Teng-gara. Sekitar 12 saksi juga dipanggil. Selasa dua pekan lalu, Jenderal Sutan-to memecat Edhi dan menunjuk Brigjen Anang Juwono sebagai Kapolda Sulawesi Tenggara.

Edhi sampai kini tak bisa diminta konfirmasi. Pesan pendek yang dikirim Tempo ke telepon genggamnya- tak dijawab. Menurut Kepala Divisi Profesi dan Peng-amanan Polri, Inspektur Jenderal Gordon Mogot, Edhi tak mengakui perbuat-annya. ”Tapi, semua saksi memberatkan dia,” kata Gor-don. Ada dua rekomendasi yang diberikan Divisi Profesi kepada Kapolri atas ulah alumnus Akademi Kepolisian 1973 ini. Pertama, di-pecat dengan tidak hormat dan, kedua, kasus ini dibawa ke peradilan umum.

Tapi, tampaknya, kasus Edhi akan ber-akhir di sidang pelanggaran kode etik kepolisian ketimbang peradilan umum. Menurut Gordon, jika dibawa ke peradil-an umum, ada kemungkinan Edhi akan dihukum ringan. Alasannya, barang buk-tinya minim. ”Keterangan 12 saksi korban itu baru satu bukti,” ujar Gordon. Karena itu, menurut Gordon, le-bih tepat kasus ini dibawa ke sidang kode etik. ”Ia bisa dipecat sebagai anggota polisi,” ujarnya.

Abdul Manan, Dedy Kurniawan, Erwin Dariyanto
Majalah Tempo, Edisi. 26/XXXV/21 - 27 Agustus 2006

Friday, August 11, 2006

Anugerah Suardi Tasrif 2006

Mantan Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan aktivis perempuan Gadis Arivia ditetapkan sebagai pemenang Anugerah Suardi Tasrif 2006 yang diberikan dalam rangka Ulang Tahun Ke-12 Aliansi Jurnalis Independen (AJI). Pengumuman pemenang Anugerah Suardi Tasrif itu disampaikan Sekretaris Jenderal AJI Abdul Manan dan Koordinator Juri Willy Pramudya di Jakarta, Kamis (10/8). Gur Dur dinilai sebagai tokoh yang konsisten dalam memperjuangkan kebebasan berekspresi. Demikian pula halnya dengan Gadis. Ia dinilai sebagai tokoh yang penting dalam aksi penolakan terhadap RUU Antipornografi. (wis)

Kompas, Jumat, 11 Agustus 2006
Kilas Politik dan Hukum
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0608/11/Politikhukum/2873601.htm 

Gus Dur, Gadis honored with press award

The Jakarta Post, Jakarta
August 11, 2006

A controversial religious leader and a feminist writer were named winners of an award for freedom of expression Thursday. They are former president Abdurrahman "Gus Dur" Wahid and Gadis Arivia who founded Jurnal Perempuan, a woman's journal.

A member of the jury, Endy M. Bayuni, said the decision to present them the Suardi Tasrif award, named after a noted journalist, was because "they succeeded in opening the public's perspective in the controversial debate of the pornography bill, that more was at stake beyond the bill itself."

Gadis and Gus Dur were among many who raised concerns of the threat to the country's pluralism, freedom of expression and womens' rights should the bill take effect.

The presentation will take place Friday in conjunction with the 12th anniversary of the press organization issuing the annual award, the Alliance of Independent Journalists (AJI).

Although many others had raised similar concerns over the bill, Endy added they had been the most consistent among nominees regarding plurality, equal rights and freedom of expression.

The jury members shared "admiration for their spirit, vision and commitment in their struggle for freedom of expression, equal rights, their spirit for diversity and democracy in Indonesia," said Endy, also chief editor of The Jakarta Post.

Secretary general of AJI, Abdul Manan, said the pornography bill was not the actual focus of this year's award, "although we realize the risk of attracting controversy" over the decision."

Gadis founded the Aliansi Mawar Putih (White Rose Alliance) which urged people to express opposition against the bill and to jointly fund the placements of ads announcing their stand in the media.

Gus Dur, former chairman of the largest Muslim organization Nahdlatul Ulama, was once quoted as saying that the bill violated the Constitution on the protection of freedom of expression. If it was passed, he said, "I will start and lead efforts to amend the law because it violates the Constitution."

No one was named this year for AJI's annual Udin Award presented to journalists who were victims of violence. Endy said the jury did not have enough evidence regarding a number of nominees that they were killed or injured physically or psychologically in relation to their work.

Monday, August 07, 2006

Repotnya Membuat Pedoman Hakim

Komisi Yudisial membuat pedoman etika hakim. Lebih tegas ketimbang versi Mahkamah Agung.

----

LANGKAH Komisi Yudisial mengegolkan Pedoman Etika dan Perilaku Hakim bisa jadi tak bakal mulus. Tanda-tanda “perlawanan” sudah dilancarkan oleh Mahkamah Agung, lembaga yang selama ini kerap berseberangan dengan komisi itu. Mahkamah Agung, yang lebih dulu memiliki Pedoman Perilaku Hakim, menyatakan lebih berhak mengatur para hakim. “Mereka bisa membikin pedoman, tapi apa itu berlaku untuk hakim?” ujar Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Perdata, Harifin A. Tumpa.

Ini tentu bukan sinyal bagus untuk komisi itu, yang Rabu pekan lalu memperingati setahun usianya. Dua hari sebelumnya, Komisi Yudisial sudah menggelar acara konsultasi publik atas Rancangan Pedoman Etika dan Perilaku Hakim yang mereka ciptakan. Ini bukan yang pertama. Sejak Juli, acara serupa sudah mereka usung ke tujuh kota di Indonesia. “Komunitas hakim di sejumlah daerah juga ikut memberi masukan,” kata Ketua Komisi Yudisial, Busyro Muqodas.

Mahkamah Agung memang sudah punya pedoman lebih dulu. Aturan bernama “Pedoman Perilaku Hakim” setebal 36 halaman itu diteken Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan akhir Mei lalu. Pedoman yang sudah dirintis penyusunannya sejak 2002 ini mengundang kontroversi karena memberi sejumlah kelonggaran kepada hakim untuk menerima pemberian.

Ketua Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Hasril Hertanto, melihat rancangan yang disusun Komisi Yudisial lebih tegas dalam pengaturan hadiah. Dalam draf setebal 25 halaman itu hakim dengan tegas dilarang menerima pemberian dan semacamnya. “Sedangkan dalam pedoman Mahkamah Agung, lebih permisif,” kata Hasril.

Menurut Busyro, pedoman yang dibuat lembaganya dan Mahkamah Agung sebenarnya punya banyak kesamaan. “Tapi, perbedaannya juga ada,” katanya. Yang paling prinsip larangan hakim untuk menerima hadiah. “Kalau mau memberantas tradisi upeti, jangan setengah-setengah,” kata Busyro. “Kalaupun ada kebiasaan di masyarakat untuk memberikan hadiah sebagai ucapan terima kasih, itu tak bisa dijadikan alasan pembenar.”

Komisi Yudisial juga lebih tegas melarang hakim menerima dana dari pemerintah daerah. Ini berbeda dengan pedoman Mahkamah Agung yang masih memberi celah menerima bantuan dana dengan pertimbangan minimnya anggaran pengadilan.

Hal lainnya yang diatur dalam pedoman versi Komisi adalah ketentuan bagi hakim agar aktif melapor jika menemukan pelanggaran etika. Menurut Hasril, ini ide bagus meski sulit dalam prakteknya. “Kita tahu semangat membela korps di kalangan hakim kan sangat kuat,” katanya. Tapi, menurut Busyro, justru itu yang ingin dibenahi Komisi. “Semangat melindungi korps yang sempit itulah yang ingin kita kikis,” kata Busyro.

Masalahnya kemudian, apakah akan ada dua pedoman untuk hakim yang jumlahnya sekitar 6.000 orang itu. Menurut Hasril cukup satu pedoman. “Kalau ada dua, apalagi isinya bertolak belakang, tentu merepotkan,” ujarnya. Anggota Komisi Hukum Nasional, Frans Hendra Winarta, menyatakan tidak lazim ada lebih dari satu pedoman untuk seorang hakim. Dia mendesak Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial duduk dan merumuskan pedoman bersama. “Ini ujian kedewasaan dan kenegarawanan bagi keduanya.”

Menurut anggota DPR Benny K. Harman, masalah pengawasan hakim sebenarnya cukup jelas. Yang lebih memiliki otoritas, ujarnya, Komisi Yudisial. Alasannya, lembaga inilah yang diberi mandat melakukan pengawasan perilaku hakim. “Jadi, kalaupun ada dua, pedoman yang harus dipatuhi hakim adalah yang dibuat Komisi Yudisial,” katanya.

Kendati demikian, dia mengakui kelemahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Itu, katanya, karena tugas pengawasan yang diberikan kepada Komisi tak dibarengi fungsi penindakan. “Itu kelemahannya, sehingga banyak rekomendasinya yang diabaikan Mahkamah Agung,” kata anggota Komisi Hukum dan Perundang-undangan DPR ini.

Tapi, Harifin A. Tumpa punya pendapat berbeda. Menurut dia, kewenangan untuk membuat pedoman etik dan perilaku itu ada di Mahkamah Agung. Undang-Undang Mahkamah Agung memberi kewenangan kepada Mahkamah melakukan pengawasan internal. “Kami hanya mengakui pedoman yang dibuat Mahkamah Agung, tidak yang lain,” ujarnya. “Dan hakim-hakim ikut induknya, dong.”

Busyro agaknya tak ingin “berperang” dengan Mahkamah Agung. Setelah konsultasi publik selesai, kata Busyro, paling lambat Agustus ini naskah final pedoman hakim versi komisinya akan diserahkan kepada Ketua Mahkamah. “Untuk menyinkronkan substansi versi Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung,” kata Busyro.

Para hakim tampaknya memang mengharap pedoman itu hanya satu. Ini, misalnya, dilontarkan hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, I Made Hendra. “Kalau nanti ada dua pedoman, apalagi tak sama, kami yang bingung,” ujarnya. Kalau tak ada titik temu? “Soal perilaku, tunduk pada Komisi Yudisial. Soal yudisial, ikut Mahkamah Agung,” katanya.

Direktur Lembaga Advokasi Independensi Peradilan (Leip), Rifqi Assegaf, memberi jalan keluar jika kedua lembaga ini kelak saling ngotot menyatakan paling berwenang membuat pedoman hakim. Menurut Rifqi, salah satu caranya adalah merumuskan pedoman itu dalam undang-undang. “Kalau ingin lebih cepat, bisa dengan surat keputusan bersama,” katanya. ***

Abdul Manan, Agoeng Wijaya


BOKS:
Lain Komisi, Lain Mahkamah

Inilah sejumlah perbedaan antar kode etik yang dirancang Komisi Yudisial dan yang dibuat Mahkamah Agung.

Nama:
1. Pedoman Etika dan Perilaku Hakim (Komisi Yudisial)
2. Pedoman Perilaku Hakim (Mahkamah Agung)

Sistematika:
1. Terdiri dari 11 prinsip, disertai penerapan. Prinsip: adil, menjunjung tinggi kesetaraan di hadapan hukum, jujur, arif dan bijaksana, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berintegritas tinggi, berdisiplin tinggi, rendah hati, mandiri, profesional
2. Terdiri dari 10 prinsip, disertai penerapan dan penjelasan. Prinsip: adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, rendah hati, profesional.

Pemberian Hadiah:
1. Hakim, termasuk keluarganya, dilarang meminta atau menerima pemberian dari advokat, penuntut umum, orang yang sedang diadili atau orang yang punya kepentingan langsung ataupun tidak langsung dengan perkara.
2. Hakim, termasuk keluarganya, dilarang meminta atau menerima pemberian dari advokat, penuntut umum, orang yang sedang diadili atau orang yang punya kepentingan langsung ataupun tidak langsung dengan perkara. Pengecualian untuk pemberian dari saudara, teman, atau pihak lain dalam perkawinan, ulang tahun, hari besar keagamaan, upacara adat, dalam jumlah wajar dan tidak dimaksudkan untuk mempengaruhi hakim.

Ketentuan Gratifikasi:
1. Hakim wajib melaporkan secara tertulis gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung, dan Ketua Komisi Yudisial.
2. Hakim wajib melaporkan secara tertulis gratifikasi yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung.

Bantuan Pemerintah Daerah
1. Hakim seharusnya dilarang menerima pemberian, khususnya yang bersifat rutin dan terus-menerus, dari pemerintah daerah, walau pemberian tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas peradilan.

2. Hakim sebaiknya tidak boleh menerima pemberian, khususnya yang rutin dan terus-menerus, dari pemerintah daerah, walau pemberian tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas peradilan.

Aktivitas Masa Pensiun
1. Pensiunan hakim tidak boleh berprofesi sebagai advokat yang berpraktek di pengadilan tempat ia terakhir menjabat, setidak-tidaknya selama 2 tahun.
2. Pensiunan hakim sebaiknya tidak berprofesi sebagai advokat yang berpraktek di pengadilan tempat ia terakhir menjabat, setidak-tidaknya selama 2 tahun setelah ia pensiun.

Sumber: Pedoman Perilaku Hakim 2006 dan Rancangan Pedoman Etika dan Perilaku Hakim

Majalah Tempo, 7 Agustus 2006