Skip to main content

Perpres Badan Pelaksana Aceh Segera Diteken Presiden

Senin, 21 Maret 2005 | 20:44 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Draft Peraturan Presiden tentang Pembentukan Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh sudah rampung. "Sudah di saya. Nanti saya teken. Saya tidak terlalu birokratis kok," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, seperti ditirukan Menteri Pekerjaan Umum Joko Kirmanto, saat ditemui wartawan di Istana Presiden, Jakarta, Senin (21/3).

Kirmanto mengatakan, saat bertemu Presiden tadi pagi, soal ini juga sudah disampaikan. Pembentukan badan pelaksana ini memang sangat ditunggu, termasuk negara donor. "Apalagi kan masa darurat kan selesai akhir bulan. Jadi kegiatan-kegiatan di sana nanti akan ditangai badan pelaksana ini," kata Kirmanto.

Rencananya, pengesahan badan pelaksana ini akan disahkan dalam bentuk peraturan presiden, bukan peraturan pemeritah. "Sementara dengan peraturan presiden dulu. Tidak menutup kemungkinan nanti kalau ditingkatkan," tambahnya.

Dalam draft final yang sudah ditangan presiden, pelaksana ini terdiri dari tiga bagian. Pertama, badan pelaksana. Badan ini bertugas sebagai pelaksana rehabilitasi dan rekoonstruksi. Kepala badan ini akan ditunjuk langsung presiden. Yang mengisi jabatan ini, kata Kirmanto, "Bukan menteri. Tapi akan dihargai setingkat itu."

Kedua, badan pengawas. Badan ini bertugas mengawasi pelaksanaan progran agar tak menyimpang, tak dikorupsi. Rencananya Presiden juga akan menunjuk pengawas dari luar negeri, dari lembaga swadaya masyarakat yang sangat kredibel, untuk ikut mengawasi. "Jadi kita sangat transparan," kata dia.

Ketiga, steering comitte atau badan pengarah. Badan ini akan diisi menteri-menteri agar mereka memberikan arahan apa saja yang akan dikerjakan serta memberi masukan. Tentu saja agar badan pelaksana berjalan sesuai rencana strategi departemen atau sektor. Posisi ketiga badan ini bersifat sejajar.

Badan pelaksana nantinya akan menjalankan blue print atau master plan yang sudah dibuat bersama dengan wakil dari masyarakat Aceh. Kirmanto berharap badan pelaksana ini mulai bekerja bulan depan. "Saya kemarin dari Manila bersama Alwi Sihab. Harapannya dari sana juga segera ada badan pelaksana itu," kata dia.

Abdul Manan - Tempo

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.