Sunday, October 15, 2006

New Efforts in the Munir Case

Police form a new team of investigators in the Munir case after the Supreme Court acquits Pollycarpus. A number of members of the Fact-Finding Team doubt that the new investigators will be able to advance the case absent any serious support from the President. What new facts are needed to shed new light on Munir’s mysterious death?

From Amsterdam to Tokyo

THE 400 Series Boeing 747 has been used by almost every airline in the world. Garuda Indonesia Airlines has three. However, this plane, manufactured by Boeing Commercial Airplanes in the United States, and which was used on the Jakarta-Singapore-Amsterdam route, has the distinction of being the crime scene in the murder of human rights activist Munir.

Saturday, October 14, 2006

AJI Tak Akan Bela ZA

Jakarta - Wartawan Grup Jawa Pos, ZA, ditetapkan sebagai tersangka karena ulahnya mengintip dan merekam orang sedang mandi. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) pun enggan membela. AJI tidak keberatan polisi memproses ZA. Hal itu dianggap sah-sah saja. Alasannya, ZA dijadikan tersangka bukan karena menjalankan profesinya sebagai wartawan.

Silakan polisi menangani. Ini tidak bisa dikatakan pelanggaran kode etik jurnalistik, ini di luar konteks sebagai wartawan," kata Sekjen AJI Abdul Manan ketika dihubungi detikcom di Jakarta, Sabtu (14/10/2006).

Kasus yang menimpa ZA, imbuh Manan, seperti halnya wartawan tertangkap karena menggunakan shabu-shabu atau terlibat perdagangan mobil curian. Beda halnya jika seorang wartawan tertangkap ketika merekam suatu adegan dengan video untuk kepentingan publik. "Kalau merekam orang sedang mandi
tidak ada kepentingan publiknya," ujar Manan.

Menurut Manan, kasus ini sudah memasuki wilayah pidana dan AJI sulit membela. "Wartawan tidak boleh dipidana kalau dia terkena masalah ketika sedang menjalankan profesinya. Kalau masalah ini dia (ZA) tidak sedang menjalankan profesinya," cetus dia.

ZA ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman pasal 335 KUHP tentang perbuatan yang tidak menyenangkan. Menurut keterangan polisi, ZA mengaku memiliki kegemaran mengintip orang.(mly/umi)

Melly Febrida - detikcom
14/10/2006 17:32 WIB

Thursday, October 12, 2006

Upaya Baru kasus Munir

Polisi membentuk tim penyidik baru kasus Munir setelah Mahkamah Agung membebaskan Pollycarpus. Sejumlah anggota Tim Pencari Fakta meragukan kinerja para penyidik baru tanpa dukungan serius Presiden. Fakta apa saja yang harus dikejar lagi untuk menemukan titik terang dalam misteri kematian Munir?

Dari Amsterdam ke Tokyo

Boeing 747 seri 400 sudah jamak dipakai maskapai penerbangan di mana pun. Garuda Indonesia punya tiga. Tapi, pesawat bikinan Boeing Commercial Airplanes Amerika Serikat, yang pernah melayani rute Jakarta-Singapura-Amsterdam, punya keistimewaan sendiri: menjadi saksi kasus pembunuhan aktivis HAM Munir.

Tuesday, October 10, 2006

Maintaining Dignity

LAST September at the Constitutional Court, Eggy Sudjana spoke up boldly: “I am puzzled. This article can be interpreted in different ways by the government. Pak Effendi regularly criticizes the government on the airwaves through a popular television satire called Republik BBM but he is not charged at all, while I, who merely asked for information from the Corruption Eradication Commission (KPK), am indicted.”

Dark Clouds over the Munir Case

THE murder case of human rights activist Munir ended up obscure. Everything returns to zero. Months were spent on a probe into the ruthless murder of the 39-year-old human rights advocate by poisoning, but now the case is further engulfed in mystery. An appeal decision of the Supreme Court on Pollycarpus Budihari Priyanto, a Garuda pilot, was the cause. Polly was sentenced to 14 years in prison by a district court, which was sustained by the high court. Polly was found guilty of involvement in the premeditated murder of Munir on September 7, 2004, aboard a Garuda airliner flying the Jakarta-Singapore-Amsterdam route.

Monday, October 09, 2006

Melindungi Ratu, Juga Presiden

RUANG sidang Mahkamah Konstitusi, pertengahan September silam. Eggy Sudjana berbicara lantang: “Saya heran, pasal ini bisa diinterpretasikan sesukanya oleh penguasa. Pak Effendi, yang mengkritik melalui Republik BBM, tak dijerat pasal ini. Saya yang minta informasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi kok dicokok.”

Dalang yang Makin Kabur

KASUS pembunuhan aktivis Munir kembali gelap. Semua seakan kembali ke titik nadir. Berbulan waktu dihabiskan untuk meneliti siapa pembunuh keji yang merenggut nyawa pembela hak asasi manusia berusi 39 tahun itu dengan racun, tapi sekarang misteri makin tebal. Putusan kasasi Mahkamah Agung terhadap Pollycarpus Budihari Priyanto, seorang pilot Garuda, adalah penyebabnya. Polly divonis 14 tahun penjara oleh pengadilan negeri, kemudian putusan itu dikuatkan pengadilan tinggi. Polly dinyatakan bersalah ikut dalam pembunuhan Munir secara berencana, pada 7 September 2004, dalam pesawat Garuda rute Jakarta-Singapura-Amsterdam.

Friday, October 06, 2006

DPR: Permintaan Maaf Bukan Aib bagi Polisi

JAKARTA -- Kepolisian seharusnya melaksanakan putusan kasasi Mahkamah Agung yang menyatakan harusmeminta maaf kepada Aliansi Jurnalis Independen dan para wartawan. "Permohonan maaf tak akan merendahkan derajat dan tak menimbulkan aib bagi kepolisian," ujar Lukman Hakim Saifuddin, anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, di gedung MPR/DPR kemarin.

Lukman mengatakan permohonan maaf itu justru menunjukkan kebesaran jiwa kepolisian. "Ini bisa menjadi bukti penghormatan kepolisian atas hukum," ujar politikus Fraksi Partai Persatuan Pembangunan itu.

Mahkamah Agung mengabulkan gugatan perdata Aliansi Jurnalis terhadap Kepala Kepolisian RI. Majelis kasasi Mahkamah Agung dalam putusannya menyatakan Kepala Kepolisian RI harus meminta maaf kepada wartawan. Gugatan itu berawal dari penyerbuan sekelompok orang ke kantor majalah Tempo pada 8 Maret 2003. Upaya perundingan--setelah penyerbuan itu--dilakukan di kantor polisi Jakarta Pusat. Tapi, di kantor polisi, Pemimpin Redaksi Bambang Harymurti sebagai wartawan mendapat ancaman dan kontak fisik. Pada masa kejadian itu, kepolisian dipimpin Jenderal Da'i Bachtiar.

Bambang gembira dengan putusan itu. Dia berharap polisi melaksanakan putusan tersebut. Bambang, yang kini Direktur Pemberitaan PT Tempo Inti Media, juga meminta polisi mengusut dugaan sumpah palsu pengusaha Tomy Winata atas kasus Tempo, yang sampai saat ini berkasnya di Kepolisian Daerah Jakarta.

Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen Abdul Manan juga mendukung upaya pengusutan tersebut. "Terkesan tidak diurus polisi," ujarnya saat dihubungi. mengenai pelaksanaan putusan kasasi, kata Abdul, Aliansi Jurnalis bersikap menunggu apakah polisi menerimanya atau bakal mengajukan upaya peninjauan kembali.

Kepolisian hingga berita ini diturunkan belum bisa dimintai komentar. Dua hari lalu, juru bicara Kepolisian RI, Brigadir Jenderal Anton Bachrul Alam, memastikan polisi akan merespons setiap putusan Mahkamah Agung.

AGUSLIA HIDAYAH | FANNY FEBIANA

Koran Tempo, 6 Oktober 2006

Thursday, October 05, 2006

Kepala Polisi Harus Minta Maaf

JAKARTA - Mahkamah Agung mengabulkan kasasi gugatan perdata Aliansi Jurnalis Independen terhadap Kepala Kepolisian RI. "Dengan putusan ini, Kepala Kepolisian RI harus meminta maaf kepada Aliansi Jurnalis Independen dan kepada para wartawan," kata Hakim Agung Artidjo Alkostar, saat ditemui di kantornya, kemarin. Putusan itu dibacakan pada 3 Agustus lalu oleh majelis kasasi yang dipimpin Hakim Agung Gunanto Suryono beranggotakan Artidjo dan Mansyur Kartayasa.

Gugatan perdata itu diajukan Rommy Fibri, ketua Aliansi Jurnalis Jakarta. Berawal saat penyerbuan massa, pada 8 Maret 2003 silam, yang merasa dirugikan atas pemberitaan Majalah Tempo berjudul "Ada Tomy di Tenabang?" Upaya perundingan setelah penyerbuan itu dilakukan di kantor polisi Jakarta Pusat.

Menurut Rommy, dalam perundingan itu Pemimpin Redaksi Bambang Harymurti mendapat ancaman dan kontak fisik. Polisi digugat karena membiarkan terjadinya ancaman itu terhadap Bambang. Sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, menurut Rommy, polisi seharusnya melindungi dan tidak membiarkan terjadinya pemukulan terhadap Bambang sebagai wartawan.

Dalam gugatan itu, Aliansi Jurnalis menyertakan bukti berupa rekaman video. Gugatan itu dimenangkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 6 Oktober 2003. Tapi, putusan itu dibatalkan Pengadilan Tinggi Jakarta karena tidak memiliki dasar hukum (legal standing). Walhasil, Aliansi Jurnalis mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Artidjo mengatakan, dalam putusan itu polisi seharusnya berkewajiban melindungi setiap warga dari ancaman dan teror. "Polisi tidak melakukan hal itu ketika penyerangan kantor Tempo," ujarnya.

Aliansi Jurnalis menyambut gembira putusan itu. Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen, Abdul Manan, mengatakan putusan itu membuktikan bahwa polisi seharusnya melindungi dan tidak membiarkan terjadinya penyerangan.

Aliansi Jurnalis, kata Abdul, akan menagih serta mendesak kepolisian untuk melaksanakan putusan itu. "Jika tidak kami akan mengajukan upaya hukum misalnya mengajukan somasi," ujarnya.

Sementara itu juru bicara Markas Besar Kepolisian, Brigadir Jenderal Anton Bachrul Alam, mengaku belum mengetahui putusan itu. Anton pun enggan berkomentar. "Kami akan koordinasi dulu dengan atasan," ujarnya saat dihubungi kemarin. Kendati begitu, Anton memastikan, polisi akan merespons setiap putusan Mahkamah Agung.

SUKMA LOPPIES | AGOENG WIJAYA

Koran Tempo, 5 Oktober 2006

Monday, October 02, 2006

Petani Disambar Kapal Terbang

Sejumlah petani di Magetan, Kediri, dan Nganjuk dihukum karena menjual benih tanpa label. Perusahaan produsen benih menganggap para petani menjiplak benih mereka.

KEMURUNGAN menyelimuti sebuah rumah di Desa Gadungan, Kecamatan Kuncu, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Sejak dua pekan lalu, Lina, 35 tahun, melewati hari-hari puasanya tanpa Burhana, suaminya. Sementara ia berbuka dan menyantap hidangan sahur di rumahnya, sang suami melakukannya di penjara. ”Saya dan suami pasrah saja,” ujar ibu dua anak itu kepada Tempo.
Burhana Juwita Mochamad Alidemikian nama lengkap suaminya ituKamis dua pekan lalu divonis lima bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Magetan, Jawa Timur. ”Terdakwa terbukti mengedarkan benih jagung tanpa label,” ujar ketua majelis hakim Zubaidi Rahman. Zubaidi menjerat Burhana dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
Kasus yang membuat Burhana masuk bui itu bermula dari laporan PT Benih Inti Subur Intani, produsen benih jagung hibrida cap Kapal Terbang, ke polisi. Pabrik benih yang berpusat di Kediri ini menuduh Burhana memalsukan benih jagung mereka yang sudah dipatenkan. Selama ini Kapal Terbang memang sudah ”terbang” ke seantero Jawa Timur dan dipakai petani.
Burhana, 37 tahun, ditangkap dengan dijebak. April silam, Seto Adi Mustiko, karyawan PT Tanindo Subur Prima, distributor PT Benih, berpura-pura memesan benih jagung dari Maman Norahman. Maman ini tak lain adalah agen yang memasarkan benih jagung ”made in Burhana” di Magetan. Ketika Maman mengirim 250 kilogram pesanan Seto ke Magetan, ia dicokok polisi. Maman mengaku benih itu diambil dari Blora, tempat Burhana. Polisi pun menangkap Burhana.
September lalu Pengadilan Negeri Magetan sudah terlebih dulu menghukum Maman. Dia diganjar empat setengah bulan penjara. Maman dinyatakan bersalah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena memasarkan benih tanpa label.
Burhana lain lagi. Polisi menuduhnya melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang mewajibkan produsen memasang label, dan Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman. Di persidangan, hakim memvonis Burhana hanya melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tapi Burhana menolak dirinya dianggap melanggar undang-undang itu. ”Tidak ada konsumen yang dirugikan,” katanya. ”Petani juga lebih diuntungkan dengan benih yang saya buat.”
Saat persidangan, sejumlah saksi memang mendukung Burhana. Suhirno, petani dari Desa Panekan, Magetan, misalnya, mengakui benih Burhana lebih sip ketimbang benih PT Benih. Harganya juga murah. Benih Burhana Rp 15 ribu per kilogram, sedangkan benih dari Benih Inti Rp 27 ribu. Panen yang dihasilkannya pun lebih ”lebat”. Dari lahannya seluas 1.700 meter persegi, misalnya, ia bisa meraup 1,3 ton jagung. ”Dengan benih Benih Inti cuma 930 kilogram,” ujar Suhirno.
Tapi, semua alasan itu tak menolong Burhana. Menurut Zubaidi, lantaran pasal-pasal dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen delik formal, Burhana tetap bisa dipidana meski tak ada yang melapor. ”Jadi, tak perlu ada konsumen yang dirugikan agar kasus ini diproses,” katanya.
Staf bagian hukum PT Benih Inti, Dwi Wibowo, menyatakan pihaknya memang melaporkan Burhana dan Maman ke polisi karena mereka memakai benih perusahaannya untuk membuat benih baru. Hasil persilangan yang dilakukan Burhana, kata Dwi, memiliki DNA sama dengan Bisi-2, benih mereka. ”Itu kami buktikan dari hasil laboratorium,” kata Dwi.
Burhana bukan satu-satunya korban PT Benih. Setidaknya sudah enam petani yang mengalami nasib sama: masuk bui gara-gara ”disambar” Kapal Terbang. Mereka dijerat dengan tuduhan sama: memalsukan benih jagung PT Benih Inti. Bedanya dengan Burhana, mereka dijerat dengan Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman.
Ini, misalnya, dialami Tukirin dan Suprapto, warga Desa Ngrongot, Nganjuk. Pada Februari 2005 Pengadilan Negeri Nganjuk mengganjar keduanya dengan hukuman satu tahun percobaan. Lima bulan kemudian, nasib serupa menimpa Dawam, Slamet, Kusen, dan Jumidi. Para petani dari Desa Jobong, Kediri, itu divonis satu hingga tiga bulan penjara lantaran memakai dan menjual benih jagung ”mirip” benih Kapal Terbang.
Menurut Burhana, PT Benih Inti sengaja menjebloskannya ke penjara karena menganggap dirinya sebagai ancaman. Burhana memang pernah bekerja di PT Benih. Pada 2004 ia mengundurkan diri dan berbisnis benih jagung di Blora, Jawa Tengah. Benih itu ia kembangkan dengan sistem persilangan. Benih Burhana sebenarnya tak sama dengan benih PT Benih. Warna benih miliknya merah muda, sedangkan benih PT Benih merah tua. Benih Burhana ini ternyata disambut para petani.
Tapi, diam-diam PT Benih memantau ”perkembangan” benih Burhana sampai kemudian terjadilah peristiwa ”pemesanan” benih oleh Seto. Sejak itu, Burhana ditahan di kantor polisi. Bisnisnya mandek, anak-istrinya pulang ke Kediri. Menurut pengacaranya, Jarwoto, Burhana menyatakan menerima hukumannya. ”Saya ingin kumpul keluarga saat Lebaran,” kata Jarwoto, menirukan alasan Burhana. Menurut Jarwoto, karena ditahan sejak 25 April, maka pada 13 Oktober ini kliennya akan bebas.
Kendati para petani itu dihukum ringan, menurut Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jawa Timur, Ridlo Saiful Ashadi, kasus ini berdampak besar bagi para petani. Para petani akan takut melakukan persilangan benih sehingga mereka pun lalu bergantung pada produk Benih Inti. ”Jadi, ini lebih karena persaingan bisnis,” ujar Ridlo.
Tapi, tuduhan Walhi dibantah PT Benih. Menurut Dwi, tak ada maksud pihaknya membuat para petani bergantung pada benih jagung PT Benih. Ia mempersilakan petani mengembangkan benih sesuai dengan kreativitas mereka. ”Tapi, mereka harus memperhatikan hak paten,” kata Dwi.
Bagi petani, yang kebanyakan ”buta hukum”, jelas bukan perkara mudah ”mencerna” rambu-rambu yang diberikan Dwi. Yang pasti, akibat kasus ini, para petani yang pernah berurusan dengan ”Kapal Terbang” kini menjadi jera. Bahkan ada yang mengaku trauma. Saat Tempo menyambangi rumah Jumidi di Desa Jobong, Kediri, istri Jumidi meminta suaminya tak ditanyai lagi soal benih itu. ”Meski hanya sebulan di penjara, peristiwa itu membuat keluarga saya trauma,” katanya.
Jumidi kini tak lagi menanam jagung. Selepas dari penjara Agustus lalu, lelaki 55 tahun ini memilih menanami ladangnya dengan tebu.
Abdul Manan, Zed Abidien, Dwijo U. Maksum (Kediri)
Majalah Tempo, Edisi. 32/XXXV/02 - 8 Oktober 2006

Kalau Sersan Melawan Jenderal

Lahan seluas 10 hektare yang di atasnya kini bertengger markas Brigade Mobil dipersoalkan. Lima jenderal digugat dalam kasus ini.

JAUH-JAUH datang dari Lhokseumawe, Aceh Utara, Saiful Syamsuddin, 42 tahun, kini terdampar di sebuah ruko di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Sudah empat purnama ia menempati sebuah kamar di rumah-toko itu dengan gratis. Seorang sahabatnya memberikan fasilitasprodeoitu setelah Saiful ditemukan terpurukkehabisan uang. Ia sedang mengurus kasusnya yang sudah sepuluh tahun tak kunjung selesai.
Kasus yang diurusnya memang tak ringan. Saiful menuntut pertanggungjawaban lima jenderal polisi dan gantirugi atas lahan keluarganya seluas 10 hektare yang di atasnya kini ”tumbuh” markas Brigade Mobil (Brimob). Lima jenderal yang dikejarnya juga bukan jenderal sembarangan. Mereka: mantan­Kapolri Jenderal (Purn.) Bimantoro dan Da’i Bachtiar, Kapolda Nanggroe Aceh Darussalam Inspektur Jenderal Bahrumsyah Kasman, Wakil Kapolda Aceh Brigadir Jenderal Rismawan, dan Deputi Logistik Mabes Polri Inspektur Jenderal Heru Susanto. ”Mereka merekayasa hukum sehingga keluarga saya di­rugikan,” ujar Saiful.
Tuntutan mantan anggota Polri ini berawal dari pe­nandatanganan perjanjian hibah atas lahan milik PT Banda Kersa, perusahaan milik mertuanya, H.T. Hamzah Risjad, pada 11 Desember 1996. Di situ dinyatakan, Hamzah menyerahkan lahan miliknya untuk pembangunan markas Kompi Brimob di Lhokseumawe. Perjanjian juga menyebutkan, jika markas itu dibangun, Banda Kersa sebagai kontraktornya. Adapun jika pihak lain yang membangun, Polda Aceh harus membayar ganti rugi lahan itu.
Kapolda Aceh, waktu itu Kolonel Suwahyu, menyetujui perjanjian itu. Bersama Kepala Direktorat Logistik Polda Aceh, Letkol M. Ramli Arsjad, Suwahyu menandatangani perjanjian tersebut. Hamzah ikut meneken perjanjian itu sebagai Direktur Utama Banda Kersa.
Polda Aceh dan Banda Kersa juga meninjau lokasi lahan. Semuanya oke. Status lahan Hamzah tak dipersoalkankarena ia memiliki bukti kepemilikanlahan: Hak Guna Usaha Nomor 1. Dokumenini diterbitkan Badan PertanahanKabupaten Aceh Utara pada 8 November 1984. Letak lahan itu di Desa Blang Ado dan Jeulikat, Kecamatan Kuta Makmur dan Blang Mangat, Aceh Utara.
Janji Polda ini, ujar Saiful, ternyatahanya manis di bibir. Diam-diam PoldaAceh menggandeng empat perusahaanyang namanya tak pernah secuil pun muncul pada perjanjian 11 Desember1996. Mereka: CV Kenari Indah, CV Paramitra, CV Young Star, dan CV PutraKalit.
Dari sinilah masalah mengalir. PoldaAceh, belakangan, justru mempersoalkan kepemilikan lahan itu. Polda menganggap lahan itu bukan milik BandaKersa, tapi tanah adat yang dikuasai masyarakat. Empat perusahaan yang menjadi kontraktor itu lantas ”berbaik hati” pada polisi. Mereka membeli lahan itu dan menghibahkan ke Polda. Luas lahan yang dibeli sekitar 31 hektare. Lahan yang dibeli itu tak lain, ya, lahan milik Banda Kersa.
Tak hanya meninggalkan Banda Kersa,belakangan tim Mabes Polri yang turun ke Aceh menyatakan perjanjian Polda Aceh dengan Banda Kersatidak sah secara hukum. Pihak Saiful kecewa.”Padahal, sebelum tim Mabes turun,Kapolri Jenderal Bimantoro mengakui lahan itu milik Banda Kersa,” ujar Saiful, yang saat perjanjian antara mertuanya dan Polda Aceh diteken berstatus sebagai anggota Polisi Resor Aceh Utara berpangkat brigadir kepala, dulu setingkat sersan mayor.
Sejak itu, pembangunan markas Brimob pun dimulai. Adapun Saiful mulai bergerak menuntut keadilan. Tidak hanya di Aceh, tapi ”menyeberang” hinggake Jakarta, dari Dewan Perwakilan Rakyat hingga Komisi Pemberantasan Korupsi.
Kepada DPR, Kapolri Jenderal Bimantoro membantah lahan itu milik Banda Kersa. Kendati demikian, dalam surat tertanggal 28 September 2001 yang ditujukan ke pimpinan Fraksi TNI/Polri, Bimantoro mengakui ada perjanjian antara polisi dan PT Banda Kersa. Bimantoro menyebut perjanjian itu terjadi 11 November 1996sesuatu yang keliru karena yang benar 11 Desember 1996. Pengganti Bimantoro, Jenderal Da’i Bachtiar, dalam kasus Saiful, juga memberi jawaban yang sama ke DPR. Lahan itu milik masyarakat. Surat penjelasan Da’i itu dikirim ke pimpinan DPR pada 27 Desember 2002.
Berbeda dengan Kapolri, Kepala Polda Aceh Bahrumsyah menyatakan tidakmengetahui adanya perjanjian pada 11 Desember 1996. Kepada Tempo, yang mewawancarainya Jumat pekan lalu, Bahrumsyah bercerita, saat ia ditunjuk sebagai Kapolda Aceh pada 1999, Wakil Kapolri Nana Permana memerintahkan dirinya menyelesaikan sengketa lahanmarkas Kompi Brimob di Lhokseumawe, Aceh Utara.
Menurut Bahrumsyah, untuk mempercepat penyelesaian kasus itu, ia memanggil Saiful ke kantornya. Bahrumsyah memberi Saiful kompensasi, menjadi kontraktor pada dua proyek Polri yang sebelumnya gagal. Proyek itu membangun rumah polisi di Lancang Garam, Lhokseumawe, Aceh Utara, dan asrama polisi di Polisi Sektor Blang Keujren, Aceh Tenggara. ”Saya pikir maksud perintah itu karena Saiful dulu tidak kebagian proyek, makanya dia saya kasih proyek,” ujar Bahrumsyah.
Supaya pekerjaan dua proyek itu berjalan lancar, ujar Bahrumsyah, ia lantasmengirim memo kepada Kepala Polres­Aceh Utara, atasan Saiful. ”Biarkan Saiful selesaikan proyek itu dulu.” Belakangan, ternyata Saiful justru ditangkap karena dianggap desersi.
Menurut Saiful, sebelum penangkapan itu, pada Maret 2000, sebenarnya ia telah dipecat. Tapi ia tidak tahu lantaran, saat surat pemecatan keluar, ia sedang mengerjakan proyek yang diberikan Bahrumsyah. Kepada Tempo, Bahrumsyah menyatakan tak tahu adanyapemecatan Saiful karena kala itu sudah dipindahkan ke Kalimantan Timur. ”Saya tahu soal itu setelah jadi Kapolda Aceh kembali,” ujarnya.
Pemecatan ini pun dipertanyakan Saiful karena tanpa melalui proses di Mahkamah Militer. ”Pemecatan ini sepihak,” ujarnya. Surat pemecatan Saiful ditandatangani Kapolri Jenderal Bimantoro. ”Ini tidak biasa, karena pemecatan seorang brigadir kepala biasanya cukup oleh Kapolres atau Kapolda,” katanya. Anehnya, empat bulan setelah dipecat, ia dimutasikan ke Polres Aceh Besar. Di sana tak jelas apa posisinya. ”Gaji saya langsung berhenti setelah dimutasi,” ujarnya. Saiful menduga kariernya sebagai polisi sengaja ”dimatikan” lantaran bersuara keras tentang kasus lahan mertuanya.
Saiful bertekad akan terus berjuang untuk mendapatkan hak-hak keluarganya yang dirampas Polri. Ia menyatakan tak akan pulang ke Aceh sebelum tuntutannya dikabulkan. ”Saya akan menggugat lima jenderal itu ke pengadilan,” ujarnya.
Jenderal Sutanto sudah turun tanganmengusut kasus Saiful. Sebuah tim sudahdibentuk dan diterbangkan ke Lhokseumawe. Hasil kerja tim itu 9 Juli lalu sudah diterima Sutanto. Cuma, isinya tak jauh beda dengan kesimpulan Kapolri sebelumnya. Lahan yang disebut Saiful itu bukan milik Banda Kersa.Adapun juru bicara Polri, Inspektur Jenderal Paulus Purwoko, membantah cerita Saiful yang menyebut di­rinya dipecat karena memperjuangkanlahankeluarganya. ”Saiful memang prajurit yang tidak disiplin,” ujar Paulus.
Maria Hasugian, Erwin Dariyanto, Abdul Manan
Lain Dulu, Lain Kini
Jenderal (Purn.) Bimantoro
Kapolri, September 2000-November 2001
Dulu: Sempat mengakui PT Banda Kersa sebagai pemilik lahan markas Kompi Brimob Lhokseumawe. Belakangan ia membantah pengakuan tersebut dan memecat Brigadir Kepala Saiful Syamsuddin yang juga Direktur PT Banda Kersa.
Kini: ”Tugas Kapolri itu legalisasi saja. Bagian teken saja. Seperti apa kasusnya, silakan tanya Polda. Dan banyak sekali sersan yang dipecat, kan? Kalau yang dipecat mayor jenderal, pasti saya ingat betul.”
Inspektur Jenderal Polisi Bahrumsyah Kasman
Kapolda Nanggroe Aceh Darussalam
Dulu: Memberi Saiful dua proyek rehabilitasi rumah dan asrama polisi di Aceh Utara dan Aceh Tenggara sebagai kompensasi atas tuntutan ganti rugi lahan PT Banda Kersa.
Kini: ”Saya tidak tahu ada perjanjian antara PT Banda Kersa dan Kapolda Aceh pada 11 Desember 1996. Saya hanya mematuhi perintah Wakapolri Bapak Nana Permana untuk menyelesaikan masalah kepemilikan tanah Markas Kompi Brimob di Lhokseumawe. Lalu, saya kasih Saiful membangun dua proyek yang dulu gagal, sebagai kompensasi masalah itu. Saya kira masalah sudah selesai.”
Jenderal (Purn.) Da’i Bachtiar
Kapolri, November 2001- Juli 2005
Dulu: Mendukung pemecatan Saiful dan tidak pernah mengakui kepemilikan lahan atas nama PT Banda Kersa.
Kini: ”Saya sudah tidak ingat, tapi tolong cek ke bagian logistik. Saya juga sudah hubungi Pak Anton Bahrul Alam. Anda ketemu Pak Anton saja.”
Letjen (Purn.) Polisi Posma Lumban Tobing
Wakil Pemimpin Fraksi TNI/Polri DPR 2001
Dulu: Menerima pengaduan Saiful dan mendesak Mabes Polri segera menyelesaikan masalah ini.
Kini: ”Dua kali kami surati Mabes Polri agar segera menyelesaikan kasus itu dengan baik. Tapi sampai tugas kami berakhir di DPR, kasusnya ternyata belum selesai.”
Maria Hasugian, Abdul Manan
Sumber: Wawancara dan investigasi Tempo
Sengketa Panjang Itu
Sudah 10 tahun markas Kompi Brimob di Lhokseumawe, Aceh Utara, berdiri, tapi lahannya masih menjadi pokok perseteruan antara Polri dan warga yang menghibahkan tanah.
8 November 1984
Kantor Agraria Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, menerbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan bagi PT Banda Kersa, perusahaan milik HT Hamzah Risjad. Sertifikat jatuh tempo pada 31 Desember 2005.
11 Desember 1996
Kapolda Aceh Kolonel Polisi Suwahyu bersama Kepala Direktorat Logistik Polda Aceh M. Ramli Arsjad menandatangani perjanjian penyerahan 10 hektare lahan milik H.T. Hamzah Risjad. Lahan digunakan untuk membangun markas Kompi Brimob di Lhokseumawe.
5 Januari 1997
Polda Aceh dan PT Banda Kersa meninjau lokasi.
30 September 1997
PT Banda Kersa memprotes Polda Aceh karena melanggar perjanjian 11 Desember 1996. Perjanjian itu menyebutkan, jika PT Banda Kersa menghibahkan lahan 10 hektare ke Polda Aceh, maka perusahaan itu yang menjadi kontraktornya.
27 November 1998
Terbit delapan akta hibah di atas lahan yang menjadi lokasi pembangunan markas Kompi Brimob Lhokseumawe.
26 Oktober 1999
Atas perintah tertulis Kapolda Aceh Bahrumsyah, Brigadir Kepala Saiful Syamsuddin, Direktur PT Banda Kersa, membangun kembali rumah-rumah dan asrama polisi di Aceh Utara dan Aceh Tenggara yang sudah tidak layak huni.
30 Maret 2000
Saiful diberhentikan dengan tidak hormat dari kepolisian. Saat itu ia masih menyelesaikan pembangunan rumah dan asrama polisi di Aceh Utara dan Aceh Tenggara.
15 Mei 2000
Saiful dimutasi dari Polres Aceh Utara ke Polres Aceh Besar. Padahal, 30 Maret 2000 ia sudah dipecat.
6 Maret 2000
Polres Aceh Utara memasukkan Saiful dalam daftar pencarian orang.
29 Agustus 2001
Pimpinan Fraksi TNI/Polri DPR menyurati Kapolri untuk segera menyelesaikan masalah ini karena sudah berlarut-larut.
17 September 2001
Rapat penyelesaian masalah antara pihak Polri dengan PT Banda Kersa di Mabes Polri.
10 September 2002
Komisi Hukum DPR menyurati Kapolri untuk segera menyelesaikan masalah ini.
12 Januari 2006
Kapolri Jenderal Sutanto menerbitkan surat perintah Nomor Pol: Sprin/43/I/2006 tentang penunjukan tim terpadu untuk meneliti masalah lahan yang dipermasalahkan PT Banda Kersa.
9 Juli 2006
Tim terpadu melaporkan hasil penelitiannya kepada Kapolri Jenderal Sutanto. Intisari laporan, PT Banda Kersa bukanlah pemilik lahan yang disengketakan.
Maria Hasugian
Sumber: Majalah Tempo, Edisi. 32/XXXV/02 - 8 Oktober 2006

When a Sergeant Fights Generals

Ten hectares of land now occupied by a Mobile Brigade Headquarters is under dispute. Five generals are being sued over the case.

FAR from his home in Lhokseumawe, North Aceh, former Aceh District Police Sergeant Saiful Syamsuddin, 42, has now gone to ground in the Kebon Sirih area of Central Jakarta. For the last four months he has lived in a room in a boarding house for free. A friend provided the facilities without cost after he found Saiful destitute and without money. He is currently in the process of taking care of a land dispute case that has been going on for 10 long years.

The case he is dealing with is indeed a difficult one. Saiful is suing five police generals and seeking compensation for 10 hectares of his family’s land upon which now stands a Mobile Police (Brimob) headquarters. The five generals that he is pursuing are not just any old generals. They are former National Police Chiefs Gen. (ret) Suruga Bimantoro and Gen. Da’i Bachtiar, Aceh Regional Police Chief Insp. Gen. Bahrumsyah Kasman, Aceh Deputy Regional Police Chief Brig. Gen. Rismawan, and National Police Headquarters Deputy for Logistics, Insp. Gen. Heru Susanto. “They manipulated the law and as a result my family has lost money,” said Saiful.

Saiful’s lawsuit started with the signing of an agreement pertaining to land belonging to PT Banda Kersa, a company owned by his father-in-law, H.T. Hamzah Risjad, on December 11, 1996. The agreement stated that Hamzah was to hand over the land for the construction of a Brimob Company headquarters in Lhokseumawe. The agreement also said that when the headquarters were built, Banda Kersa would be the contractor. If it turns out that a different party does the construction work, the Aceh Regional Police have to pay compensation for the land.

Chief of the Aceh Regional Police at the time, Col. Suwahyu, accepted the deal. Together with the head of the Aceh Regional Police Logistics Directorate, Lt. Col. M. Ramli Arsjad, Suwahyu signed the agreement. Hamzah signed the agreement as the CEO of Banda Kersa.

The Aceh Regional Police and Banda Kersa also reconnoitered the site beforehand and everything was fine. The status of Hamzah’s land did not become an issue because he had proof of ownership: Business Permit No. 1. The permit was issued by the North Aceh Regency Land Agency on November 8, 1984, for land located at the villages of Blang Ado and Jeulikat in the subdistricts of Kuta Makmur and Blang Mangat, North Aceh.

Saiful says that the Regional Police’s promise was just sweet talk. Secretly the Aceh Regional Police had brought in four companies whose names had never once appeared in the December 11 agreement: CV Kenari Indah, CV Paramitra, CV Young Star, and CV Putra Kalit.

This was the source of the problem because it was precisely this, the ownership of the land, which the Aceh Regional Police later questioned. The Regional Police deemed that Banda Kersa did not own the land but that it was traditional land controlled by the community. The four companies that had been contracted then “got on good terms” with the police and bought the land and bequeathed it to the Regional Police. The 31 hectares of land that was purchased was none other than the land owned by Banda Kersa.

Not only was Banda Kersa abandoned, later a National Police HQ team that was sent to Aceh declared that the agreement between the Aceh Regional Police and Banda Kersa was legally invalid. Saiful was understandably annoyed. “Whereas, before the headquarters team arrived, National Police Chief Gen. Bimantoro had acknowledged that the land was owned by Banda Kersa,” said Saiful, who at the time when the agreement between his father-in-law and the Aceh Regional Police was signed held the rank of private first class which was then equivalent to a sergeant major.

Following this, the construction of the Brimob headquarters was started and Saiful set in motion the process of seeking justice. Not just in Aceh, but also “crossing over” to Jakarta to seek help from the House of Representatives (DPR) and the Corruption Eradication Commission (KPK).

Speaking before the DPR, Bimantoro denied that Banda Kersa owned the land. This is despite the fact that in a letter dated September 28, 2001, which was submitted to the leaders of the Indonesian Military (TNI)/National Police faction, Bimantoro admitted that there had been an agreement between the police and Banda Kersa. Bimantoro said that the agreement took place on November 11, 1996—which was wrong, because the correct date was December 11, 1996. In responding to questions about the Saiful case, Bimantoro’s replacement, Gen. Da’i Bachtiar, gave the DPR the same answer. The community owned the land. An explanatory letter by Da’i to this effect was sent to DPR leaders on December 27, 2002.

In contrast to the Chief of Police, Bahrumsyah has stated that he was unaware of the existence of an agreement on December 11, 1996. Speaking with Tempo, who interviewed him on Friday last week, Bahrumsyah related how when he was appointed as the Aceh Regional Chief of Police in 1999, the National Deputy Chief of Police, Nana Permana, ordered him to resolve the dispute over the Brimob HQ land in Lhokseumawe.

According to Bahrumsyah, in order to speed up the resolution of the case, he summoned Saiful to his office and offered to compensate him by giving him contracts for two National Police projects that had earlier stalled. The projects were to build housing for police in Lancang Garam, Lhokseumawe, North Aceh, and a police barracks for the Blang Keujren Sectoral Police in Southeast Aceh. “I
thought the intent of the order was because Saiful had not received any projects, so I gave him the projects,” said Bahrumsyah.

In order that work on the two projects would proceed smoothly said Bahrumsyah, he then sent a memo to the North Aceh District Chief of Police, Saiful’s immediate superior. “Let Saiful finish the projects first,” he asked. Later on as it turned out, Saiful was in fact arrested for desertion.

According to Saiful, prior to being arrested in March 2000, he had already been dismissed. But he was unaware of it because when the letter of dismissal was issued, he was working on the projects given to him by Bahrumsyah. Speaking with Tempo, Bahrumsyah stated he did not know that Saiful had been dismissed because at the time he had already been transferred to East Kalimantan. “I knew about the issue after I became the Aceh Regional Police Chief again,” he said.

The dismissal was even questioned by Saiful because it was done without it being heard by a military court. “The dismissal was done unilaterally,” he said. The letter of dismissal was signed by Bimantoro. “That was unusual, because for the dismissal of a sergeant it’s usually enough [for it to be signed] by the District or Regional Chief of Police,” he said. Strangely, four months after being dismissed, Saiful was transferred to the Greater Aceh District Police but exactly what his position there was, was unclear. “My salary stopped immediately after being transferred,” he said. Saiful suspects that his career as a police officer was intentionally “assassinated” because of his loud protests about his father-in-law’s land case.

Saiful is determined to continue to fight for the rights of his family that were denied by the National Police. He has declared that he will not return home to Aceh until his demands are granted. “I will challenge the five generals in court,” he said.

National Police Chief Gen. Sutanto has already got involved in investigating Saiful’s case. A team was formed and flown to Lhokseumawe and Sutanto has already received the results of the team’s investigation that was completed on July 9. But the contents of the report are not very different from the conclusions drawn by Sutanto’s predecessor. The land referred to by Saiful is not owned by Banda Kersa. As it happens National Police spokesperson Insp. Gen. Paulus Purwoko has refuted Saiful’s story that he was dismissed because he fought for his family’s land. “Saiful was in fact an officer that was undisciplined,” said Paulus.

Maria Hasugian, Erwinda Dariyanto, Abdul Manan


BOKS
Different Then... Different Now

Gen. (ret) Bimantoro
National Chief of Police, September 2000-November 2001

Then: Admitted that PT Banda Kersa is the owner of the land to be used for the construction of the Lhokseumawe Mobile Brigade HQ. Later on he refutes the admission and dismisses Sergeant Saiful Syamsuddin, who is also the director of Banda Kersa.

Now: “The duty of the National Chief of Police is just legalization. Not signing [agreements]. As to what kind of case it is, feel free to ask the regional police. And lots of sergeants get dismissed, right? If it had been a major-general, of course I would have remembered exactly.”

Insp. Gen. Bahrumsyah Kasman
Aceh Regional Chief of Police

Then: Gave Saiful two projects to rehabilitate police homes and barracks in North and Southeast Aceh as compensation for Banda Kersa’s land.

Now: “I didn’t know there was an agreement between PT Banda Kersa and Chief of Aceh Regional Police on December 11, 1996. I only obeyed the orders of the National Deputy Chief of Police, Nana Permana, to resolve the issue of the ownership of the Brimob Company HQ land in Lhokseumawe. Then, I gave Saiful two construction projects that had stalled, as compensation for the problem. I thought the issue had already been resolved.”

Gen. (ret) Da’i Bachtiar
National Chief of Police, November 2001-July 2005

Then: Supported Saiful’s dismissal and never acknowledged that the ownership of the land was in the name of Banda Kersa.

Now: “I don’t recall it, but please check with the logistics section. I have also contacted Anton Bahrul Alam. You can meet with Anton if you want.”

Police Lt. Gen. (ret) Posma Lumban Tobing
Deputy Head of the TNI/National Police faction in the DPR, 2001

Then: Accepted Saiful’s complaint and urged National Police HQ to immediately resolve the problem.

Now: “We have twice sent letters to the National Police HQ in order to resolve this case quickly and properly. But up until our term in the DPR ended, it was apparent that the case had not yet been resolved.”


Maria Hasugian, Abdul Manan
Sources: Interviews and Tempo investigation.


Aceh Today
Tempo MaGAZINE, No. 05/VII/Oct 03 - 09, 2006