Monday, June 19, 2006

Terpental Karena Bagir

Sidang kasus Harini berjalan kembali setelah hakim ad hoc diganti. Tak semata demi kelancaran sidang.

ADA yang lain dalam sidang Harini Wijoso di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat pekan lalu. Hari itu lima kursi majelis hakim telah penuh diduduki. Sebelumnya, dalam enam kali persidangan terakhir, hanya kursi ketua majelis hakim Kresna Menon dan hakim anggota Sutiyono yang terisi. Tiga kursi hakim lainnya kosong melompong. Pemiliknya, hakim ad hoc Ahmad Linoh, Dudu Duswara, dan I Made Hendra Kusumah memilih walk out.

Linoh, Dudu, dan Made Hendra terpaksa menghentikan aksi mereka karena sejak Senin pekan lalu posisi mereka sudah digantikan hakim ad hoc baru. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cicut Sutiarso menunjuk Slamet Subagio, Sofialdi, dan Ugo sebagai pengganti “trio hakim walk out” itu. “Semoga sidang-sidang selanjutnya berjalan lancar,” kata Kresna Menon kepada Tempo.

Penggantian ini memang sudah diperkirakan. Setelah ketiga hakim itu walk out pada awal Mei lalu, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta segera turun tangan. Kelima hakim itu dipanggil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Ben Suhanda. Dalam pertemuan yang juga diikuti Cicut Sutiarso, Ben hanya menyampaikan satu pesan, “Kalau bisa bersidanglah lagi. Caranya bagaimana, silakan kalian musyawarah.”

Tapi, kubu hakim karier dan hakim ad hoc tetap berseberangan. Pada sidang berikutnya aksi walk out tetap mereka lakukan. Pemicunya sama. Mereka kecewa dengan sikap Kresna Menon yang tak bersedia memanggil Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan sebagai saksi. Padahal, menurut mereka, keterangan Bagir sebagai saksi dalam kasus percobaan penyuapan terhadap hakim agung yang dilakukan Harini penting.

Lantaran tetap menemui jalan buntu, akhirnya Mahkamah Agung turun tangan. Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yusidisal, Mariana Sutadi, pada akhir Mei lalu memanggil kelima hakim ke ruang kerjanya. Pertemuan itu juga dihadiri Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Pengadilan Khusus Iskandar Kamil.

Dalam pertemuan sekitar satu jam tersebut, awalnya Mariana memberi kesempatan kepada tiga hakim ad hoc itu untuk mengeluarkan unek-unek mereka. Setelah itu, Mariana membacakan pendapat-pendapat tiga hakim ad hoc seputar sikap mereka tentang rencana pemanggilan Bagir Manan. “Rasanya waktu itu kami seperti diadili,” ujar salah seorang hakim ad hoc.

Menurut hakim tersebut, argumen mereka disalahkan Mariana. “Satu pun tidak ada benarnya,” ujarnya. Hakim tersebut juga heran bagaimana mungkin materi musyawarah yang mestinya rahasia bisa keluar. Di akhir pertemuan, Mariana meminta sidang tetap dilanjutkan dengan agenda yang ditetapkan ketua majelis. Kamis pekan lalu, saat ditemui Tempo, Mariana emoh bercerita perihal pertemuannya dengan lima hakim tersebut. “Tak ada komentar,” ujarnya pendek.

Pertemuan di Mahkamah Agung itu pun tak membawa hasil. Sidang-sidang kasus Harini tetap saja diwarnai walk out-nya para hakim ad hoc sampai Senin pekan lalu Cicut Sutiarso datang ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Waktu itu Cicut kembali meminta pendapat lima hakim perihal perlunya kesaksian Bagir. Yang pertama ditanya adalah Kresna Menon. Hakim ini tetap pada pendiriannya, menganggap kehadiran Bagir tak perlu. Demikian juga Sutiyono. Giliran Dudu, Linoh, dan Made, jawabannya ketiganya sama: Bagir harus dihadirkan.

Merasa tak ada titik temu, Cicut pun mengeluarkan sinyal adanya perombakan majelis hakim kasus Harini. “Kalaupun nanti ada pergantian, ini bukan berarti hukuman,” katanya. Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang juga merangkap Ketua Pengadilan Tipikor ini juga tak menyebut-nyebut jumlah dan siapa saja hakim yang akan diganti. “Mungkin nanti konsideransnya adalah Pasal 198,” kata Cicut.

Tapi, mendengar pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang disebut Cicut itu, para hakim ad hoc mafhum siapa yang akan diganti. Pasal itu menyatakan ketua pengadilan berhak mengganti hakim yang berhalangan. “Kami tahu, kami yang kena,” kata salah satu hakim ad hoc.

Selang tiga jam, tebakan itu menjadi kenyataan. Lewat juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Ridwan Mansur, Cicut mengumumkan pergantian hakim kasus Harini. Nama Linoh, Dudu dan Made dicoret, digantikan Slamet Subagio, Sofialdi, dan Ugo. Adapun Kresna dan Sutiyono tetap dipertahankan.

Kepada Tempo yang Jumat pekan lalu menemuinya di Tabanan, Bali, Cicut membenarkan bahwa Senin pekan lalu ia menggelar pertemuan dengan lima hakim tindak pidana korupsi. Menurut Cicut, saat itu ia meminta para hakim melanjutkan sidang kasus Harini. “Tapi, karena tidak bisa, maka harus diganti,”
katanya.

Penggantian majelis hakim kasus Harini ini mendapat kritik dari Koalisi Pemantau Peradilan. Menurut juru bicara Koalisi, Firmansyah, mestinya yang diganti ketua majelis hakimnya. Apalagi, kata Firmansyah, Komisi Yudisial sebelumnya juga sudah mengeluarkan rekomendasi agar Kresna Menon diberhentikan sebagai hakim selama setahun.

Firmansyah menilai, usaha mencegah Bagir Manan dihadirkan sebagai saksi bisa jadi karena ada kekhawatiran Ketua MA ini bakal “diadili” karena menerima Harini Wijoso di ruang kerjanya. Jika ini terjadi, maka akan merembet ke mana-mana. “Sebab, di Mahkamah Agung banyak tertulis: Mahkamah Agung
tidak menerima tamu yang berhubungan dengan perkara,” katanya. ***

Abdul Manan, Rofiqi Hasan (Tabanan)

Majalah Tempo, 19 Juni 2006

Trio Baru Kasus Harini

PADA 12 Juni lalu, sekitar pukul 14.00, telepon genggam Ugo berdering. Peneleponnya Cicut Sutiarso, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Cicut memintanya segera ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. “Mungkin untuk silaturahmi,” pikir alumnus Fakultas Hukum Universitas Nasional Jakarta ini. Maklumlah, ia baru dilantik sebagai hakim tiga hari sebelumnya.

Saat di ruangan Cicut, barulah Ugo mengerti mengapa ia dipanggil. Bersama Slamet Subagio dan Sofialdi ia ditunjuk menjadi hakim kasus Harini. Mereka bertiga menggantikan Ahmad Linoh, Dudu Duswara, dan I Made Hendra Kusumah.

Bagi Ugo, soal hukum bukan hal baru dalam hidupnya. Sebelumnya ia berpraktek sebagai konsultan hukum. “Tapi, saya tak menyangka akan diterima sebagai hakim ad hoc tipikor,” kata pria 41 tahun kelahiran Bogor ini.

Sofialdi juga ditelepon Cicut, Senin pekan lalu. Setibanya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pria kelahiran Bukittinggi 46 tahun lalu baru tahu namanya sudah dimasukkan Cicut dalam daftar majelis hakim baru kasus Harini.

Sebelum terpilih menjadi hakim ad hoc, Sofialdi pernah menjadi panitera pengganti di Pengadilan Tinggi Padang dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Tahun silam ia memilih mengundurkan diri untuk mendaftar menjadi hakim ad hoc. “Saya memperbanyak fotokopi surat pengunduran diri saya sebagai panitera. Berjaga-jaga kalau ditanya orang,” katanya.

Adapun Slamet sebelumnya berkarier di kejaksaan. Ia pernah menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Baturaja, Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar, dan kepala seksi penuntutan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus. Sebelum pensiun pada 2003, jabatan terakhirnya asisten pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Menurut Ugo dan Sofialdi, perbedaan pendapat yang terjadi pada majelis hakim kasus Harini sebelumnya adalah sesuatu yang wajar. “Nanti kalau saya ikut walk out juga, akhirnya kan juga tetap begini,” kata Sofialdi. Keduanya menjamin tak ada pesan sponsor dari Mahkamah Agung dalam menangani kasus Harini yang sejak Jumat pekan lalu mereka pegang itu.

Yang pasti, berkat mereka, sidang Jumat pekan lalu berjalan mulus. Tak ada walk out lagi dan mungkin juga tak akan muncul Bagir Manan di ruang sidang mereka. ***

Abdul Manan, Poernomo G. Ridho

Majalah Tempo, 19 Juni 2006

Monday, June 05, 2006

An investigator’s extortion

AsiaViews, Edition: 21/III/Jun/2006
For the first time a KPK investigator is prosecuted for extortion. An independent investigation for the commission is proposed.
ADJUNCT Police Commissioner Suparman seemed emotional after the prosecution finished reading its indictment at the Corruption Crimes Court, last Tuesday. The former Corruption Eradication Commission (KPK) investigating officer could not hold back. “Tintin should be the suspect. I will prove who the real corruptor is and who the hero is!” Suparman erupted.
Suparman could not hide his anger at Tintin Surtini, a witness in the corruption case of the sale of PT Industri Sandang Nusantara assets in Patal Cipadung, Bandung. Surtini’s testimony before the KPK was the grounds for Suparman’s indictment. Suparman had been assigned to investigate the “Sandang scandal.” Suparman has been charged with extorting Surtini, the notary who handled the PT Industry Sandang asset sale.
This is the first time that a KPK investigator has been prosecuted in the courts for abusing their position. Pursuant to the Laws on Corruption Eradication, the charge carries a maximum penalty of 20 years in prison. However, since Suparman was working for the KPK, the indictment called for an additional penalty of one-third of the maximum penalty under law. “This is in accordance with the Laws on the KPK,” said KPK Deputy Chairperson of Action, Tumpak Hatorangan Panggabean.
Suparman has been charged with committing extortion since June 14, 2005. At that time, Suparman allegedly asked Surtini to purchase him a Nokia 9500 mobile phone. On July 22, Suparman again called Surtini saying: “Meet me in Bandung with Rp50 million operational funds for my colleagues.” According to Prosecutor Firdaus, Surtini gave Suparman Rp40 million at the Rasa Bakery & CafĂ© in Bandung.
Suparman’s extortion of Surtini continued, including demands for payment for investigation processes. According to the prosecution, Suparman received Rp413 million and US$300 in addition to three Nokia 9500 mobile phones, 24 sets of prayer beads, and a Kia Atoz car worth Rp100 million. The extortion only ended on March 13, 2006.
Evidently, Suparman had begun to suspect that the KPK was on to him. Suparman even returned Rp100 million of the money to Surtini. However, he was too late. Shortly after the money had been returned, KPK officers arrested Suparman at his house in the Nuansa Mas Housing Complex in Bandung. Suparman was taken to Indonesian Police Headquarters in Jakarta with the Rp100 million as evidence.
Suparman’s attorney, Herman Barus, has rejected claims that Suparman extorted Surtini. “The prosecutor’s indictment is false,” said Barus, claiming that Suparman had been coerced to corroborate the prosecutor’s version of events. “Suparman never confronted that version of events,” said Barus.
According to Indonesia Corruption Watch (ICW) member, Adnan Topan Husodo, Suparman’s case shows that the KPK is not a fully clean institution. “The KPK needs to strengthen its internal monitoring,” said Adnan.
According to Adnan, all processes at the KPK are actually vulnerable to abuse of power. At the investigation level, KPK investigating officers can tamper with evidence or postpone investigations. “At the prosecution level, KPK investigators can play with the legal stipulations to ensure that a defendant be exonerated,” he added.
Former member of the Special Committee deliberating the KPK bill at the House of Representatives (DPR), Firman Djaja Daeli confirmed the need for a stronger internal monitoring mechanism within the KPK. “Such a mechanism is absolutely necessary to prevent similar cases from occurring,” he said. Firman admitted that the DPR had not accounted for how the KPK would monitor its investigators. According to Firman, the DPR had decided that it was within the powers of the KPK to decide upon such a system.
Adnan also emphasized that internal supervisors should maintain an independent position, separate from KPK leadership. According to him, the existing supervising system is only effective for mid- and low-ranking officers. “The effectiveness of this system is clearly questionable with regards to KPK leaders,” he said.
In the meantime, Tumpak Hatorangan Panggabean denied that the KPK lacked an effective internal monitoring system. “We have a multitude of regulations to prevent everyone, including KPK leaders, from abusing their powers,” he said. According to Tumpak, these regulations are contained not only within the KPK Laws, but also within KPK internal regulations, including the investigator’s code of ethics.
This code of ethics prohibits investigators from receiving payment for any activities carried out in connection with their KPK duties, receiving assistance from anyone that may result in a conflict of interests, and even playing golf with any person that might directly or indirectly result in a conflict of interests. “So, if any investigator violates these regulations, they should be fired,” said Panggabean.
By LRB, Abdul Manan, Endang Purwanti
Tempo, No. 40/VI/June 6-12, 2006

Pemerasan Seorang Penyidik

Untuk pertama kalinya seorang penyidik Komisi Pemberantas Korupsi diadili dengan tuduhan melakukan pemerasan. Diusulkan ada pengawas independen KPK.

AJUN Komisaris Polisi Suparman terlihat emosional. Begitu jaksa selesai membacakan dakwaannya pada sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Selasa pekan lalu, bekas penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini berteriak, “Tintin itu layak dijadikan tersangka. Saya akan buktikan siapa pahlawan, siapa yang koruptor!” katanya lantang.

Suparman tak bisa menutupi kegeramannya terhadap Tintin Surtini, saksi kasus korupsi penjualan aset PT Industri Sandang Nusantara di Patal Cipadung, Bandung. Kesaksian Tintin di depan KPK itulah yang menyeret pria 47 tahun yang sebelumnya mendapat tugas menyelidiki “kasus Sandang” ini ke kursi terdakwa. Ia dituduh melakukan pemerasan terhadap Tintin, notaris yang menangani penjualan aset PT Industri Sandang.

Inilah kasus pertama seorang penyidik KPK diseret ke meja hijau dengan tuduhan menyalahgunakan jabatan. Ancaman hukuman untuk Suparman tak main-main. Berdasarkan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ia bisa dihukum hingga 20 tahun penjara. Tapi, karena ia penyidik KPK, hukumannya diperberat: ditambah sepertiga dari ancaman hukuman pokok. “Itu sesuai dengan UU tentang KPK,” kata Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan, Tumpak Hatorangan Panggabean.

Suparman didakwa melakukan pemerasan sejak 14 Juni 2005. Saat itu, Suparman meminta Tintin membelikan telepon genggam Nokia 9500 untuknya. Pada 22 Juli, ia kembali menelepon Tintin. “Bu, ketemu di Bandung, siapkan dana operasional untuk teman-teman, biasa Rp 50 juta.” Menurut jaksa Firdaus, Tintin lantas memberi Suparman Rp 40 juta. Pemberian itu dilakukan di Toko Rasa Bakery & Cafe, Bandung.

Aksi Suparman memeras Tintin terus berlanjut. Alasannya macam-macam, antara lain untuk kepentingan penyidikan. Menurut jaksa, uang dan barang yang dikumpulkan Suparman dari Tintin di antaranya duit sebanyak Rp 413 juta dan US$ 300, tiga telepon genggam Nokia 9500, 24 buah tasbih, serta mobil Kia Atoz senilai Rp 100 juta. Aksi yang dilakukan Suparman baru berakhir pada 13 Maret 2006.

Saat itu rupanya Suparman merasa aksinya sudah diendus KPK. Ia bahkan sempat mengembalikan uang Rp 100 juta ke Tintin, tapi terlambat. Beberapa saat setelah pengembalian uang itu, petugas KPK menangkapnya di rumahnya di Perumahan Nuansa Mas, Bandung. Beserta barang bukti Rp 100 juta yang sempat diserahkan ke Tintin, Suparman diangkut ke Jakarta dan dijebloskan ke tahanan Mabes Polri.

Pengacara Suparman, Herman Barus, membantah jika kliennya melakukan pemerasan. “Dakwaan jaksa itu tidak benar,” katanya. Menurut Herman, Suparman dipaksa untuk mengakui keterangan versi Tintin. “Keterangan ini juga tidak pernah dikonfrontir dengan Suparman,” ujarnya.

Menurut anggota Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch (ICW), Adnan Topan Husodo, kasus Suparman menunjukkan KPK bukan lembaga yang sepenuhnya steril. “Selain tindakan represi, KPK perlu lebih memperkuat pengawasan internal,” kata dia.

Menurut Adnan, semua proses di KPK sebenarnya sarat celah penyalahgunaan. Di tingkat penyelidikan, misalnya, penyelidik bisa memperlemah alat bukti sehingga kasusnya tak diteruskan. Atau juga memperlambat pemeriksaan atau mengurangi barang bukti. “Lalu, di tingkat penuntutan, penyidik KPK bisa memainkan pasal-pasal agar tersangka bebas,” ujarnya.

Mantan anggota Panitia Khusus RUU Komisi Pemberantasan Korupsi DPR, Firman Djaja Daeli, setuju pentingnya pengawasan internal KPK ini. “Pengawasan seperti ini sangat diperlukan agar kasus serupa tak terulang,” katanya. Firman mengakui, DPR dulu memang tidak membahas detail bagaimana seharusnya KPK menjaga integritas penyidiknya. “Sebab, kami menilai itu kewenangan KPK,” kata Firman.

Adnan menegaskan, pengawas internal itu idealnya memiliki posisi independen, tidak di bawah pimpinan KPK. Dengan format pengawasan seperti sekarang, kata Adnan, pengawasan hanya efektif untuk pegawai menengah ke bawah saja. “Efektivitasnya diragukan kalau justru pimpinan KPK yang melakukan penyimpangan,” kata dia.

Tumpak Hatorangan Panggabean tak setuju jika komisinya dituding tak memiliki sistem pengawasan hingga ke pucuk pimpinan. “Kami memiliki banyak aturan untuk mencegah siapa pun, termasuk pimpinan KPK, menyalahgunakan kekuasaannya,” ujarnya. Aturan itu, menurut Tumpak, tak hanya diatur dalam UU KPK, tapi juga aturan internal KPK, termasuk kode etik penyidik.

Kode etik itu, misalnya, larangan menerima imbalan untuk kegiatan yang berkaitan dengan fungsi KPK, menerima bantuan dari siapa pun yang memiliki potensi benturan kepentingan dengan KPK, hingga larangan bermain golf dengan pihak yang langsung atau tidak langsung bisa menimbulkan benturan kepentingan. “Jadi, kalau ada yang melanggar, memang itu berpulang pada mentalnya, lebih baik dipecat,” kata Tumpak. ***

LRB, Abdul Manan, Endang Purwanti

Majalah Tempo, 5 Juni 2006

Wakil Ketua KPK: Kami Melakukan Zero Tolerance

TERUNGKAPNYA kasus Suparman membuktikan Komisi Pemberantasan Korupsi pun rawan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan anggotanya. Bagaimana KPK mengatasi masalah ini? Berikut wawancara wartawan Tempo L.R. Baskoro dan Abdul Manan dengan Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan, Tumpak Hatorangan Panggabean.

Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, pimpinan KPK memiliki kode etik. Bagaimana dengan penyidik KPK?
Mereka juga memiliki kode etik. Bahkan bukan hanya penyidik, semua pegawai yang kerja pada KPK punya kode etik.

Apa yang paling prinsip dari kode etik itu?
Banyak, antara lain pegawai tidak boleh berhubungan dengan tersangka atau saksi tanpa alasan sah. Ini juga ada dalam Undang-Undang KPK. Jadi, dia dilarang berhubungan dengan orang yang beperkara tanpa alasan yang sah. Itu yang dilakukan Suparman ini, dia berhubungan dengan saksi dalam suatu perkara yang sedang disidik KPK.

Jadi, dia juga melanggar kode etik?
Ya. Untuk menyikapi masalah ini, sudah banyak ketentuan yang dibuat KPK. Kepada setiap orang yang diperiksa, termasuk saksi dan pengacaranya, misalnya, penyidik KPK akan membacakan surat edaran KPK. Isinya, mereka tidak boleh memberi sesuatu kepada penyidik atau siapa pun pegawai KPK, atau kepada seseorang yang mengatasnamakan KPK. Selesai membaca, dia harus menandatangani surat itu.

Sejak kapan hal ini diterapkan?
Sejak dulu. Kekuasaan KPK kan luar biasa. Kekuasaan itu kan cenderung korup, kami takut. Karena itu, kami membuat aturan supaya jangan terjadi penyimpangan. Di sini, dinding ini pun bersuara (Tumpak menunjuk dinding kiri-kanan ruang kerjanya). Misalnya, sekarang ada pemeriksaan di lantai atas, saya tak perlu naik. Cukup dari sini saya tahu apa isi berita acara pemeriksaannya. Dari komputer saya, saya tahu penyidik bertanya apa.

Siapa saja yang mempunyai otoritas semacam itu?
Orang-orang tertentu. Setiap penyidikan yang dilakukan selalu diawasi dan penyidik tidak tahu siapa yang mengawasi mereka. Dengan cara inilah kasus Suparman terungkap.

Ada yang mengatakan, “kasus Suparman” ini terjadi karena penyidik yang ditugaskan ke KPK bukan penyidik “kelas satu”. Benar?
Tidak seluruhnya benar. Masalah penyidik yang seperti itu tergantung mental, tergantung lingkungan. Tapi, memang, sampai sekarang kami masih bergantung pada kepolisian maupun kejaksaan untuk merekrut penyidik dan penuntut umum.

Idealnya, soal penyidik KPK seperti apa?
Kami ingin KPK diberi kewenangan mengangkat penyidiknya sendiri. Kami sudah ada pemikiran untuk melakukan amendemen terhadap UU KPK. Kalau saya baca rancangan KUHAP yang baru, di situ sudah disebut penyidik KPK untuk perkara tindak pidana korupsi.

Apakah KPK serius menangani kasus-kasus semacam Suparman?
Ya, faktanya KPK menyidangkan anak buahnya sendiri. KPK zero tolerance (tidak ada toleransi). Siapa pun melakukan pelanggaran, kami tindak. ***

Majalah Tempo, 5 Juni 2006