Skip to main content

Ali Sadikin Usul Pembentukan Konsep Megapolitan

Senin, 21 Pebruari 2005 | 20:08 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Ali Sadikin, mantan Gubernur DKI Jakarta periode 1966-1977 mengusulkan agar membentuk konsep kota Metropolitan, yang meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Hal ini disampaikan Ali Sadikin yang didampingi Gubernur Sutiyoso, dalam jumpa pers usai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Presiden Jakarta, Senin (21/2).

Menurut Ali, konsep ini disampaikan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi kota Jakarta dan sekitarnya. Baik itu soal pencemaran lingkungan, urbanisasi, air minum, dan sebagainya. Sebab, selama ini masalah yang dihadapi ibu kota tak sepenuhnya masalah sendiri, tapi juga akibat daerah di sekitarnya, yaitu Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Menurut Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, konsep ini diharapkan dapat mengatasi berbagai masalah yang terjadi di Jakarta. Salah satunya adalah masalah urbanisasi. Dengan pertumbuhan setiap tahun, sekitar 200-250 ribu jiwa dan kemampuan yang minim, kata Sutiyoso, itu tak mungkin bisa ditanggulangi dengan baik tanpa ada kerja sama dengan daerah di luar Jakarta. Khususnya dari aspek perumahan.

Dalam kesempatan itu, Sutiyoso juga menyampaikan kepada Presiden, tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur. Rencana ini sudah diserahkan kepada Presiden Megawati, namun belum sempat ditandatangani menjadi Keputusan Presiden. "Kalau Keppres itu ditandatangani, Jakarta dan daerah sekitarnya terikat pembangunannya pada RTRW yang ditandatangani Presiden," kata Sutiyoso.

Namun, Sutiyoso tak hanya meminta soal itu yang diharapkan segera diteken keputusan presidennya. Yang juga disampaikan adalah mengenai koordinasi megapolitan yang semestinya dibawah satu tangan. Dia memberi contoh lembaga-lembaga serupa yang tidak bisa berjalan efektif karena tidak adanya satu organisasi. Diantaranya, badan koordinasi pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. "Badan-badan semacam ini tidak efektif karena adanya benturan kepentingan masing-masing kota," kata Sutiyoso.

"Presiden sangat merespon dengan baik. Beliau berjanji untuk mengaktualisasikan dengan cara mengkaji lebih dalam dengan menteri-menteri terkait, melibatkan pasar dan pihak yang berkompeten," kata Sutiyoso mengutip pernyataan Presiden. Jika ini bisa diterapkan, Sutiyoso yakin hal tersebut dapat menekan kekhawatiran munculnya dampak sosial yang diakibatkan oleh berbagai masalah di Jakarta, yang kini dihuni 9 juta jiwa di malam hari dan sekitar 12 juta pada siang dan sore hari.

Menurut Sutiyoso, dalam usulan yang disampaikan Ali Sadikin, memang harus ada satu manajemen yang mengatur pembangunan di megapolitan tersebut. "Bisa saja menunjuk salah satu menteri menangani atau dibebankan kepada Gubernur DKI sebagai koordinator. Tapi harus ada payung hukum," tambah Sutiyoso.

Abdul Manan-Tempo

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.