Skip to main content

DPR Tak Bisa Minta Presiden Ganti Menteri

Rabu, 23 Pebruari 2005 | 20:15 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra berpendapat, anggota DPR tak bisa meminta presiden mengganti menteri kabinet. "Karena itu kewenangan presiden yang tidak bisa dicampuri siapapun," kata Yusril menjawab pertanyaan wartawan di sela-sela pelantikan ketua muda Mahkamah Agung di Istana Negara, Jakarta, Rabu (23/2).

Pernyataan ini menanggapi ketegangan antara Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh dan Komisi III DPR yang berbuntut adanya surat dari DPR yang meminta Rahman diganti. Menurut Yusril, dua lembaga ini masing-masing memiliki batas kewenangan yang sama-sama harus dihormati. "Pemerintah juga tidak bisa juga minta kepada partai politik untuk mengganti anggota DPR," kata dia, sembari meminta agar hubungan keduanya tetap proporsional.

Hingga saat ini, kata Yusril, pemerintah belum membahas surat dari DPR tersebut. "Kami akan pelajari. Kami akan melihat apa konteksnya dan permasalahannya, secara proporsional. Kita akan cari solusi yang baik," katanya. Dia meminta agar hubungan antara kedua lembaga ini harus tetap proporsional.

Dia memberi contoh adanya pendapat dari anggota DPR yang akan memanggil menteri tertentu dan meminta pertanggungjawabannya. Dia menilai, itu pendapat yang kurang proporsional dan out of control. "Saya berpendapat, sebaiknya semua pihak dengan jiwa beasr memahami betul sistem konstitusi kita dan melihat hubungan pemerintah dan DPR itu secara proporsional," tandasnya.

Yusril mempertanyakan jika tindakan Jaksa Agung dalam rapat Komisi III sebagai countempt of parliament (penghinaan terhadap parlemen). Menurut dia, untuk sampai pada kesimpulan seperti itu perlu ada penilaian pihak ketiga yang bersikap netral. Kalau memang ada penghinaan terhadap parlemen, kata Yusril, "Perlu dipikirkan countempt of government. Supaya adil."

Abdul Manan - Tempo

Comments

Popular posts from this blog

Melacak Akar Terorisme di Indonesia

Judul: The Roots of Terrorism in Indonesia: From Darul Islam to Jemaah Islamiyah Penulis: Solahudin Penerbit: University of New South Wales, Australia Cetakan: Juli 2013 Halaman: 236

Kronologis Penyerbuan Tomy Winata ke TEMPO

Oleh: Ahmad Taufik, Wartawan Majalah TEMPO Prolog Peristiwa yang terjadi pada hari Sabtu, 8 Maret 2003, telah menodai kemanusiaan dan kehidupan yang beradab di negeri ini. Sekelompok orang dengan uang yang dimilikinya mengerahkan massa, menteror dan berbuat sewenang-wenang. Aparat keamanan (polisi) juga tidak berdaya, dan dipermalukan di depan masyarakat (minimal saksi mata dan saksi korban). Apa yang akan saya ceritakan disini adalah kronologi penyerbuan yang tak beradab dan penyelesaian akhir yang terputus. Saya sebagai saksi mata, saksi pelaku sekaligus saksi korban (yang mendengar, melihat dan merasakan kejadian). Saya akan klasifikasikan secara terbuka dalam laporan ini: apa itu informasi, yang saya lihat, saya dengar, saya rasakan, analisa atau kesimpulan. Soal kata akhir terserah masing-masing pihak yang tersangkut disini, karena saya tidak bisa terima dan sekaligus tertekan secara psikis. Inilah laporan lengkapnya: Rabu, 5 Maret 2003 Saya ditelepon oleh Desmon J.Mahesa, kuasa h