Presiden: Otonomi Khusus Solusi Final Konflik Aceh
Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan kembali sikap pemerintah soal opsi bagi penyelesaian konflik di Nanggroe Aceh Darussaalam. "Sudah jelas solusi final untuk Aceh adalah otonomi khusus. Dan saya memberikan kesempatan untuk itu," kata Presiden kepada wartawan, yang ditemui usai menerima dua wartawan Metro TV yang sempat diculik kelompok bersenjata di Irak, Meutya Hafid dan Budiyanto, di Istana Negara, jakarta, Kamis (24/2).
Presiden juga yakin, dunia luar mendukung Aceh tetap tetap menjadi bagian dari Indonesia. "Dunia pun tidak ada yang mendukung lepasnya Aceh dari Indonesia," kata Presiden.
Menurut Presiden, pertemuan di Helsinki yang berlangsung kali ini adalah pertemuan informal kedua. Pertama, kata Presiden, Indonesia bersedia melanjutkan pertemuan informal itu apabila agendanya jelas, yaitu pengakhiran konflik, berdasarkan otonomi khusus dan hal-hal lain yang berkaitan dengan itu.
Kedua, kata Presiden, pemerintah bersedia meneruskan perundingan apabila pihak Gerakan Aceh Merdeka menaati agenda yang telah ditetapkan bersama. "Awalnya memang alot. Ini terjadi dimanapun juga. Tidak bisa sekali pertemuan menghasilkan sesuatu yang diharapkan," tambahnya.
Pihaknya mendapat laporan terus menerus bahwa perkembangannya makin positif. Dalam arti, sudah membahas lebih serius makna otonomi khusus, pengakhiran konflik, amnesti dan bagaimana mereka dapat hidup kembali sesuai hak-hak yang dimiliki. "Saya terus terang ingin betul konflik Aceh yang berlangsung 29 tahun ini bisa segera diakhiri," tandasnya.
Abdul Manan
Sumber: Tempo Interaktif/ Kamis, 24 Pebruari 2005 | 20:07 WIB
Presiden juga yakin, dunia luar mendukung Aceh tetap tetap menjadi bagian dari Indonesia. "Dunia pun tidak ada yang mendukung lepasnya Aceh dari Indonesia," kata Presiden.
Menurut Presiden, pertemuan di Helsinki yang berlangsung kali ini adalah pertemuan informal kedua. Pertama, kata Presiden, Indonesia bersedia melanjutkan pertemuan informal itu apabila agendanya jelas, yaitu pengakhiran konflik, berdasarkan otonomi khusus dan hal-hal lain yang berkaitan dengan itu.
Kedua, kata Presiden, pemerintah bersedia meneruskan perundingan apabila pihak Gerakan Aceh Merdeka menaati agenda yang telah ditetapkan bersama. "Awalnya memang alot. Ini terjadi dimanapun juga. Tidak bisa sekali pertemuan menghasilkan sesuatu yang diharapkan," tambahnya.
Pihaknya mendapat laporan terus menerus bahwa perkembangannya makin positif. Dalam arti, sudah membahas lebih serius makna otonomi khusus, pengakhiran konflik, amnesti dan bagaimana mereka dapat hidup kembali sesuai hak-hak yang dimiliki. "Saya terus terang ingin betul konflik Aceh yang berlangsung 29 tahun ini bisa segera diakhiri," tandasnya.
Abdul Manan
Sumber: Tempo Interaktif/ Kamis, 24 Pebruari 2005 | 20:07 WIB
Comments