Skip to main content

Bank Indonesia Minta Merger Bank Dilakukan Secara Cermat

Rabu, 16 Pebruari 2005 | 14:19 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah meminta proses merger bank-bank pemerintah, dilakukan secara cermat. Seperti diketahui, PT Bank Nasional Indonesia Tbk (BNI) dengan PT Bank Tabungan Negara (BTN) dikabarkan akan merger.

Bank-bank yang akan merger itu, kata Burhanuddin, harus mempersiapkan langkah-langkah yang benar. “Merger antara suatu bank dengan bank lain itu bukan semata soal teknis saja, tapi juga menyangkut budaya kerja antarunit bank. Ini tidak mudah dan butuh waktu,” katanya di Jakarta hari ini, usai bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden.

Karena itu, menurut dia, proses bank harus dipelajari dan dilakukan secara hati-hati. Selain itu, bank-bank yang akan merger juga harus meningkatkan teknologi informasi.

Burhanuddin mengaku, Bank Indonesia sama sekali tidak punya keinginan sama sekali untuk menghambat proses merger bank-bank pemerintah tersebut. Apalagi, proses merger itu adalah wewenang pemilik bank.

“Kami sangat pro kepada bank-bank yang akan merger, karena BI dari segi pengawasan, justru akan makin mudah dan secara kelembagaan bank hasil merger itu juga akan lebih kuat,” katanya.

Sementara itu, Asisten Deputi Urusan Usaha Restrukturisasi dan Privatisasi Usaha Jasa Keuangan Kementerian BUMN Parikesit Suprapto sebelumnya mengatakan, rencana penggabungan bank-bank milik pemerintah masih sebatas ide. Hingga kini, belum ada kajian apapun.

Terkait dengan kabar bakal digabungkannya BNI dengan BTN, menurut Parikesit, sepenuhnya merupakan kewenangan masing-masing bank. Namun, untuk melakukan merger, bank-bank yang sudah menjadi perusahaan public harus terlebih dulu meminta persetujuan rapat umum pemegang saham.

Saat ini saham BNI mayoritas dimiliki pemerintah (99,13 persen) dan publik 0,87 persen. Sedangkan mayoritas kepemilikan BTN adalah pemerintah.

Abdul Manan - Tempo

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.