Rabu, 16 Pebruari 2005 | 14:19 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta:Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah meminta proses merger bank-bank pemerintah, dilakukan secara cermat. Seperti diketahui, PT Bank Nasional Indonesia Tbk (BNI) dengan PT Bank Tabungan Negara (BTN) dikabarkan akan merger.
Bank-bank yang akan merger itu, kata Burhanuddin, harus mempersiapkan langkah-langkah yang benar. “Merger antara suatu bank dengan bank lain itu bukan semata soal teknis saja, tapi juga menyangkut budaya kerja antarunit bank. Ini tidak mudah dan butuh waktu,” katanya di Jakarta hari ini, usai bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden.
Karena itu, menurut dia, proses bank harus dipelajari dan dilakukan secara hati-hati. Selain itu, bank-bank yang akan merger juga harus meningkatkan teknologi informasi.
Burhanuddin mengaku, Bank Indonesia sama sekali tidak punya keinginan sama sekali untuk menghambat proses merger bank-bank pemerintah tersebut. Apalagi, proses merger itu adalah wewenang pemilik bank.
“Kami sangat pro kepada bank-bank yang akan merger, karena BI dari segi pengawasan, justru akan makin mudah dan secara kelembagaan bank hasil merger itu juga akan lebih kuat,” katanya.
Sementara itu, Asisten Deputi Urusan Usaha Restrukturisasi dan Privatisasi Usaha Jasa Keuangan Kementerian BUMN Parikesit Suprapto sebelumnya mengatakan, rencana penggabungan bank-bank milik pemerintah masih sebatas ide. Hingga kini, belum ada kajian apapun.
Terkait dengan kabar bakal digabungkannya BNI dengan BTN, menurut Parikesit, sepenuhnya merupakan kewenangan masing-masing bank. Namun, untuk melakukan merger, bank-bank yang sudah menjadi perusahaan public harus terlebih dulu meminta persetujuan rapat umum pemegang saham.
Saat ini saham BNI mayoritas dimiliki pemerintah (99,13 persen) dan publik 0,87 persen. Sedangkan mayoritas kepemilikan BTN adalah pemerintah.
Abdul Manan - Tempo
TEMPO Interaktif, Jakarta:Gubernur Bank Indonesia Burhanuddin Abdullah meminta proses merger bank-bank pemerintah, dilakukan secara cermat. Seperti diketahui, PT Bank Nasional Indonesia Tbk (BNI) dengan PT Bank Tabungan Negara (BTN) dikabarkan akan merger.
Bank-bank yang akan merger itu, kata Burhanuddin, harus mempersiapkan langkah-langkah yang benar. “Merger antara suatu bank dengan bank lain itu bukan semata soal teknis saja, tapi juga menyangkut budaya kerja antarunit bank. Ini tidak mudah dan butuh waktu,” katanya di Jakarta hari ini, usai bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wakil Presiden.
Karena itu, menurut dia, proses bank harus dipelajari dan dilakukan secara hati-hati. Selain itu, bank-bank yang akan merger juga harus meningkatkan teknologi informasi.
Burhanuddin mengaku, Bank Indonesia sama sekali tidak punya keinginan sama sekali untuk menghambat proses merger bank-bank pemerintah tersebut. Apalagi, proses merger itu adalah wewenang pemilik bank.
“Kami sangat pro kepada bank-bank yang akan merger, karena BI dari segi pengawasan, justru akan makin mudah dan secara kelembagaan bank hasil merger itu juga akan lebih kuat,” katanya.
Sementara itu, Asisten Deputi Urusan Usaha Restrukturisasi dan Privatisasi Usaha Jasa Keuangan Kementerian BUMN Parikesit Suprapto sebelumnya mengatakan, rencana penggabungan bank-bank milik pemerintah masih sebatas ide. Hingga kini, belum ada kajian apapun.
Terkait dengan kabar bakal digabungkannya BNI dengan BTN, menurut Parikesit, sepenuhnya merupakan kewenangan masing-masing bank. Namun, untuk melakukan merger, bank-bank yang sudah menjadi perusahaan public harus terlebih dulu meminta persetujuan rapat umum pemegang saham.
Saat ini saham BNI mayoritas dimiliki pemerintah (99,13 persen) dan publik 0,87 persen. Sedangkan mayoritas kepemilikan BTN adalah pemerintah.
Abdul Manan - Tempo
Comments