Skip to main content

Presiden Minta Calon Kepala Daerah Tidak Melakukan Politik Uang

Kamis, 17 Pebruari 2005 | 20:45 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar calon yang akan ikut dalam pemilihan kepala daerah tidak menggunakan politik uang. Ini disampaikan presiden saat membuka rapat kerja gubernur seluruh Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Kamis (17/2). Rapat ini diikut sekitar 300 pejabat yang terdiri dari gubernur, bupati/walikota, ketua DPRD, Kapolda, dan ketua KPU Daerah.

Agenda rapat adalah untuk mempersiapkan aspek teknis dan administrasi pemilihan kepala daerah. Menurut rencana, pada Juni 2005, akan ada pemilihan 181 kepala daerah secara langsung. Untuk Juli sampai Desember 2005 ada 45 pemilihan kepada daerah. Rinciannya 11 provinsi yang akan melakukan pemilihan gubernur adalah Nanggroe Aceh Darussalam, Jambi, Bengkulu, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Papua, dan Irian Jaya Barat.

"Kepada calon maupun bakal calon, saya minta agar tidak terlibat dalam politik uang. Kita bertekad untuk menghapus pratek KKN. Karena itu jangan ulangi praktek-praktek demikian pada pilkada," ujar presiden. Untuk itu, Presiden meminta Kapolri, Jaksa Agung, dan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan pengawasan. Presiden juga mengharapkan kerja sama Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menjalankan kewenangannya mengawasi tanpa perlu menunggu
terjadi pelanggaran. "Saya sampaikan penghargaan yang tinggi kepada mereka yang mampu mencegah. Jangan menunggu sampai terjadi," kata Presiden.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengingatkan kepada calon agar siap menang dan siap kalah saat maju dalam pemilihan. "Kita biasanya siap untuk menang dan sering tidak siap untuk kalah. Demokrasi yang makin matang, kita harus siap kedua-duanya," ujarnya. Dia merujuk pada kekalahannya sebagai calon wakil presiden dalam pemilihan tahun 2001. Pada waktu itu, sehari setelah dinyatakan kalah, Yudhoyono langsung menggelar konferensi pers. "Kalau saya mencari kambing hitam, banyak alasan. Tapi untuk apa?," kata Presiden. Saat itu, Yudhoyono menyatakan sikap bahwa pihaknya menghormati hasil pemilihan dan menyatakan minta maaf pada pendukungnya atas kekalahannya tersebut.

Kepada pelaksana pemilihan kepala daerah, Presiden minta agar sosialisasi pemilihan ini disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Presiden memuji sosialisasi yang dilakukan KPU pada pemilu 2004 yang dinilainya cukup gamblang karena menggunakan gambar-gambar yang jelas dan bahasa yang pendek-pendek. "Jangan terlalu ilmiah. Karena bisa salah tafsir," ujarnya.

Menteri Dalam Negeri M Ma'ruf dalam jumpa pers menyatakan pihaknya juga menenkakan agar calon kepala daerah benar-benar menghindari politik uang. "Kita himbau para calon kepala daerah untuk menghindari politik uang," ujarnya. Jika ada calon yang melakukannya, akan diproses secara hukum. Rencananya, Depdagri akan membuat desk hukum dimasing-masing daerah yang melakukan pemilihan. Desk yang beranggotakan kepolisian, kejaksaan dan KPU Daerah ini akan menampung laporan pelanggaran pemilihan kepala daerah. Desk juga bertugas melakukan evaluasi dan penilaian atas pelanggaran yang dilakukan calon untuk diselesaikan secara hukum.

Abdul Manan-Tempo

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.