Skip to main content

Akar Konflik Massa NU Ja-Tim

APAKAH NU punya anak kandung berupa partai politik? Kalau punya, apa? PKB semata wayangkah? Jika ya, bagaimana status partai lain yang juga berpanjikan NU? Itulah sederet pertanyaan yang kalau salahsalah menjawab berpotensi mengobarkan pergesekan keras dalam musim kampanye sekarang.

Di Jawa Timur (Ja-Tim) sendiri, yang selama ini merupakan basis utama NU, gesekan itu semakin terasa. Dan yang paling tampak adalah atara PKB dan PPP. Persoalan utama antara PKB dan PPP di Ja-Tim adalah adanya upaya PKB untuk menarik kembali umat NU yang sejak penyederhanaan partai pada tahun 1973 bergabung dengan partai yang kini dipimpin Hamzah Haz itu. Adapun pangkal masalah PKB dengan tiga partai lain yang berbasiskan massa NU juga--PNU, PKU, dan Partai SUNI--kurang lebih serupa.

Klaim sebagai representasi tunggal ini menurut kubu PKB sangat berdasar. Seperti kata Hasyim Muzadi, Ketua Pengurus Wilayah NU Ja-Tim, yang mendukung kelahiran PKB banyak dari pengurus NU. Selain itu, PKB dilahirkan oleh struktur NU dari pengurus besar sampai ranting bawah. "Dengan demikian, amat wajar jika pengurus mendukung. Akan halnya partaiyang lain, mereka lahir sendiri, tanpa membicarakan dengan NU, serta tak jelas visinya," katanya.

Klaim tadi tak jadi masalah besar seandainya perlakuan pengurus NU tetap adil terhadap semua partai yang merangkul umat mereka. Kenyataannya yang terjadi kemudian, menurut Sekretaris PKU Ja-Tim Muhammad Dong, adalah penganakemasan dan penganaktirian. Yang menjadi anak emas PKB. Padahal, ucap dia, klaim PKB sebagai wadah orang NU salah. Karena, itu bukan kepuusan muktamar, tapi keputusan Pengurus Besar NU.

Pada saat pembentukan PKB, kata Muhammad Dong, orang yang sekarang mendirikan PKU dan PNU juga hadir dan menyetujui rencana pendirian partai haru. Hanya, setelah mereka menyampaikan agar akidah organisasi PKB adalah Islam menurut ahlussunah waljamaah, mereka yang di PKB tidak mau. Ini menimbulkan ketidak puasan. Karena itu, lahirlah PNU, PKU, dan sebagainya. "Itu untuk menampung aspirasi umat yang tidak setuju dengan PKB," ucap Muhammad Dong.

Muhammad Dong menilai, Pengurus Besar NU sudah dieksploitasi oleh PKB. Padahal, Khitah 1926 menegaskan NU tidak akan menjadi partai politik. "Ini kan keputusan muktamar," tutur dia sembari mengingatkan bahwa perpecahan sekarang sangat prinsipiil atau ideologis.

Syumili Sadli, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPP Ja-Tim, juga menyebut mestinya NU tidak mendukung satu partai tertentu. Sebab, sejak tahun 1984, NU sudah kembali ke Khitah 1926. Syumili mengingatkan, kembali ke khitah-lah yang kemudian memunculkan slogan"NU itu tidak ke mana-mana, tapi ada di mana-mana."

Syumili tak mengingkari PKB dibidani NU. "Kalau membidani, itu bisa siapa saja. Beda dengan yang melahirkan. Kalau dilahirkan, itu ada hubungan nasab (darah). Dengan begitu, sebenarnya, tidak boleh orang NU diarahkan ke PKB," ujarnya.

Lalu, apa jawaban PKB terhadap sekeranjang kritik tadi? Fuad Amin Imron, Wakil Ketua PKB, mengatakan partai selain PKB tidak pantas merasa dianaktirik;. "Bukan anaknya, kok, merasa dianaktirikan?" ucap Fuad Amin. Dia juga tidak setuju kalau dikatakan NU melakukan politik belah bambu: yang satu diangkat, yang lain diinjak. "Mereka keluar sendiri, menyebal," ujarnya.

Soal itu bukan keputusan muktamar, Fuad Amin mengatakan, jika menunggu muktamar, pasti tidak bisa ikut pemilihan umum sebab muktamar lima tahun sekali. Konflik ini, kata Fuad, kembali ke soal pribadi. "Masalahnya bukan perbedaan akidah. Mereka hanya ingin menjadi sopir, sekalipun kudanya--maaf--enggak benar," katanya. Jadi, tegas Fuad, ini hanya kepentingan gengsi: ingin jadi sopir.

Has/Laporan Abdul Manan (Surabaya)

D&R, Edisi 990524-041/Hal. 22 Rubrik Liputan Utama

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.