Skip to main content

Pengungsi Madura, Nasibmu Kini...

Survei Pemda Bangkalan menunjukkan, sebagian besar pengungsi Madura dari Kal-Bar memilih tinggal di Pulau Garam dan menolak relokasi.

BUPATI Bangkalan M. Fatah kelabakan akibat banjir pengungsi Madura korban keru suhan etnis di Sambas, Kalimantan Barat (Kal-Bar). Hingga kini, pengungsi yang kondisinya sangat memperihatinkan itu jumlahnya sudah 12.373 jiwa.

Repotnya, ada di antara mereka yang mengalami depresi berat akibat pengalaman yang traumatis itu. Dan, kebanyakan dari mereka memilih menghindar jika didekati petugas Pemerintah Daerah (Pemda) Bangkalan atau aparat keamanan setempat. "Kalau didekati petugas, mereka langsung sembunyi dan berteriak-teriak histeris, "Jangan tembak..., jangan tembak!" Akibat stres berat itu, mereka banyak yang tidak mau makan," ujar M. Fatah dalam diskusi "Mencari Solusi Pengungsi Sambas di Madura", Kamis, 29 April lalu di Surabaya.

Di Bangkalan dan Sampang, Madura (Jawa Timur), para pengungsi menempati rumah-rumah penduduk. Satu rumah bisa menampung sampai 20 jiwa. Minimal menampung delapan jiwa. Akibatnya, banyak di antara mereka yang terpaksa tidur di halaman atau di kandang sapi. Akibat keadaan yang mengenaskan itu tercatat lima orang pengungsi meninggal dan belasan orang membutuhkan perawatan intensif.

Berdasarkan survei yang dilakukan Pemda Bangkalan beberapa waktu lalu diketahui, para pengungsi itu menuntut pemerintah mengembalikan tanah, rumah, sawah, ternak, dan harta-benda yang pernah mereka miliki selama menetap di Sambas. Mereka juga menuntut adanya rumah hunian baru di Madura sebagai tempat mengungsi untuk menyelamatkan jiwanya yang terancam. Survei itu menyebutkan, 75 persen pengungsi memilih tinggal di Madura, 5 persen siap ditransmigrasikan, dan 15 persen ingin kembali ke kampung lamanya di Sambas.

Dengan begitu, sebagian besar pengungsi menolak rencana relokasi di Pulau Padangtikar dan Desa Tebangkacang, Kabupaten Pontianak, seperti yang diputuskan Gubemur Kal-Bar Aspar Aswin. Padahal, Aswin mengatakan penempatan itu telah dipertimbangkan dari berbagai aspek agar tidak menimbulkan masalah di masa datang. Pemda Kal-Bar merasa khawatir pengungsi Madura yang kini jumlahnya mencapai 33 ribu jiwa dan menempati beberapa tempat penampungan di Kal-Bar itu akan menimbulkan masalah sosial baru nantinya. Dan, Pemda Kal-Bar menjamin dua lokasi itu merupakan lahan subur bagi pertanian dan berjarak hanya sekitar 25 kilometer dari Kotamadya Pontianak, berdekatan dengan wilayah transmigrasi Rasaujaya. "Kami tidak akan menganaktirikan mereka. Malah, mereka mendapatkan perlakukan khusus," kata Aspar Aswin.

* Tidak Sanggup

Sungguhpun begitu, K.H. Fuad Amin Imron dari Madura menolak mentah-mentah rencana relokasi itu. "Martabat etnis Madura sudah terinjak satu langkah. Dengan menerima itu berarti menyetujui pengusiran orang Madura dari Sambas dan melegitimasi kerusuhan itu," ujarnya bersemangat. Dan, salah satu tokoh masyarakat Madura yang mantan Gubernur Jawa Timur, M. Noer, menegaskan, tidak ada unsur pemaksaan bagi pengungsi untuk ikut dalam program relokasi. "Silakan saja pengungsi ikut program tersebut, tidak pun tidak apa-apa," katanya. M. Noer mengungkapkan, dalam pertemuan tokoh Madura dengan Presiden B.J. Habibie di Surabaya beberapa waktu lalu, kepala negara menyetujui relokasi nantinya bukan di sebuah pulau, melainkan di suatu wilayah di Kal-Bar. "Kalau di pulau, apa kami ini PKI (Partai Komunis Indonesia)?" kata sesepuh Madura itu.

Jika para pengungsi tetap ngotot tinggal di Madura atau kembali ke Sambas, niscaya itu bukan perkara mudah bagi pemerintah. "Kalau mereka ingin tinggal di Madura, Pemda Bangkalan tidak sanggup menanggung bebannya," kata M. Fatah. Setidaknya, Pemda Bangkalan memerlukan dana Rp 92 miliar untuk mengatasi para pengungsi, yang kemungkinan jumlahnya akan terus membengkak. Dana itu untuk biaya perbaikan jalan yang rusak sebesar Rp 50 miliar, untuk rehabilitasi sekolah dasar Rp 6 miliar, dan biaya pembuatan 2.400 unit rumah hunian sebesar Rp 36 miliar. Sementara itu, anggaran Pemda Bangkalan hanya Rp 1 miliar tiap tahun.

Besarnya biaya perbaikan jalan karena jarak antardesa di Bangkalan sekitar lima kilometer; sedangkan biaya perbaikan per meter perseginya mencapai Rp 50 ribu untuk lebar jalan empat meter. Terdapat 50 desa di Bangkalan yang menjadi lokasi pengungsi dari Sambas. Lalu, soal pendidikan, umumnya bangunan fisik sekolah dasar di Bangkalan memprihatinkan. Di Bangkalan terdapat 600 sekolah dasar dan yang baru direhabilitasi hanya 20 unit sekolah dasar. "Kondisi yang lain sangat memprihatinkan, sehingga kalau pengungsi itu membutuhkan pendidikan diperlukan pula biaya rehabilitasi untuk sekolah dasar sebesar Rp 6 miliar," kata M. Fatah.

Akan halnya Pemda Kal-Bar agaknya trauma jika mereka kembali ketempat semula, khawatir memicu konflik lagi. Apalagi, hingga kini, keadaan di sana belum sepenuhnya aman. Aparat keamanan masih tampak berjagajaga di sejumlah tempat di Sambas, Pontianak, dan Singkawang. Dan, sesekali gerombolan etnis Dayak dan Melayu bergerombol di sekitar lokasi penampungan pengungsi.

I.W.L./Laporan Abdul Manan (Surabaya)

D&R, Edisi 990503-038/Hal. 26 Rubrik Peristiwa & Analisa

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.