Skip to main content

Menahan Laju Golkar dan Habibie

Beberapa partai besar melahirkan komunike bersama. Langka awal ke arah koalisi guna menghadang Golkar dan Habibie.

TIADA jalan lain selain merintis koalisi dari sekarang. Pikiran itulah agaknya yang ada di benak pemimpin partai yang enggan melihat Partai Golkar berjaya lagi dan B.J. Habibie menjadi presiden kembali untuk periode 1999-2004.

Ya, setelah Golkar resmi mengumumkan Habibie sebagai calon presiden tunggalnya pada 14 Mei lalu, garis demarkasi itu jelas sudah. Seperti kata Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) Hayono Isman, sekarang ini di arena politik ada dua kekuatah besar. Yang pertama adalah pendukung Habibie sebagai preiden. Mereka sudah kompak karena calonnya tunggal. Kubu yang lain adalah yang tak mendukung dia sebagai presiden. Mereka belum kompak karena belum punya calon tunggal.

Sebenarnya, meskipun orang dekat Habibie, Jimly Ashshiddiqie, mengklaim jagonya akan mendapat dukungan setidaknya dari 20 partai lain, jalan Habibie kembali ke kursi presiden belum dijamin mulus. Kader-kader Golkar pendukung Akbar Tanjung yang tidak puas dengan keputusan Rapat Pimpinan Golkar, 13-14 Mei lalu, yang mengukuhkan Habibie sebagai calon tunggal, berhitung mengenai kemungkinan membalas kekalahan. Keoknya Akbar dalam rapat itu akan mereka balas dalam sidang umum MPR mendatang. Mereka konon akan melakukan rangkaian interupsi dan memelopori floor untuk tak mempercayai pertanggung jawaban Habibie. Belum lagi kemungkinan koalisi partai-partai besar yang lain, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKI), Partai Demokrasi Indonesia (PDI)-Perjuangan, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai
Persatuan Pembangunan (PPP)

Langkah awal kerja sama untuk meredam kekuatan Golkar dan Habibie sudah dilakukan beberapa partai pada pekan lalu. Selain sibuk menggalang massa, partai juga sibuk menaksir kekuatan sendiri dan menakar kekuatan lawan. Maklum, tak satu pun dari 48 partai peserta pemilihan umum (pemilu) yang berani mengklaim akan tampil sebagai peraih suara terbanyak, yang akan sangat menentukan posisi tawar mereka dalam sidang umum MPR mendatang.

Maka itu, hari Selasa, 18 Mei lalu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama K.H. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, yang juga pendiri PKB, memilih bergandengan tangan dan membua "Komunike Paso" dengan Ketua Umum PAN Amien Rais dan Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Ketiga partai itu sering diramalkan akan masuk dalam lima besar selepas pemilu nanti. Merekalah yang paling potensial untuk meredam Golkar.

* Daripada dengan Megawati

Kalau sekarang mereka mulai bergandengan tangal, meskipun masih jauh untuk bisa disebut koalisi, itu tentulah bukan sekadar upaya menggalang kekuatan bersama guna menghadang kekuatan lama. Lebih daripada itu, komunike bersama itu juga semakin memperjelas posisi pemilu 1999 sebagai ajang pertarungan kekuatan politik massa melawan kekuatan politik lama--yang terkadang juga bisa disebut kekuatan politik uang.

Upaya menghadang Golkar memang tidak bisa dilakukan sendirian. Jumat, 21 Mei, giliran Amien Rais, Ketua Umum PPP Hamzah Haz, dan Ketua Umum Partai Keadilan (PK) Nur Mahmudi Ismail yang bersatu menggalang kekuatan dengan membuat kesepakatan bersama. Tujuannya lagi-lagi untuk menghadang kekuatan anti reformasi.

Perjalanan memang masih jauh. Karena itulah Amien Rais berharap masyarakat idak menafsirkan secara berlebihan komunike bersarma PPP-PAN-PK dan juga Komunike Paso. Menurut Amien, komunike itu tidak ada hubungannya dengan koalisi partai secara konkret.

"Kami tidak bicara masalah koalisi secara konkret, .seperti Who will get what. Kami tidak bicara masalah power sharing. Jangan overestimate terhadap komunike bersama ini, misalnya dengan menyatakan kami telah melakukan konspirasi," Amien mengingatkan.

Begitu pula dengan kemungkinan alasannya untuk menjegal Golkar ditolak, antara lain, oleh Sekretaris Jenderal PKB Muhaimin lskandar. "Ngapain di jegal-jegal, wong enggak diapa-apain saja sudah jatuh sendiri," ujarnya.

Baiklah, mereka boleh merendah soal persepakatan itu. Tapi, mereka bisa bersepakat untuk satu hal: tidak akan mencalonkan Habibie sebagai presiden periode mendatang

Golkar mengaku siap menghadapi koalisi tersebut. "Kalau itu dimaksudkan untuk menghadapi Golkar, kami tentu akan siap," kata Ketua Umum Golkar, Akbar Tanjung.

Lagi pula, kesiapan Golkar, seperti diungkapkan dosen Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik Universitas Airlangga, Hotman Siahaan, memang beralasan. Misalnya, kelompok partai Islam tertentu ada kemungkinan melakukan koalisi dengan Golkar. "Dengan berat, saya melihat partai-partai Islam seperti yang dibilang Ahmad Sumargono (Ketika Komite lndonesia untuk Solidaritas Dunia Islam dan Wakil Ketua Partai Bulan Bintang): dari pada dengan Megawati, mereka lebih memilih Habibie. Kan jelas itu, trennya pasti ke sana (ke pro-status quo)," ucap Hotman.

Karena tidak mungkin menjadi pemenang mayoritas dalam pemilu, partai-partai yang ada sebenarnya jauh-jauh hari sudah mempertimbangkan kemungkinan saling memberikan dukungan. Beberapa partai yang sejak awal sudah menyebut-nyebut kemungkinan kerja sama itu misalnya PKB dengan PDI-Perjuangan, plus PKP. PKP sendiri juga menyebut-nyebut kemungkinan berkoalisi dengan Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong dan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan lndonesia. Partai lain yang juga berharap bisa berkoalisi misalnya PPP dengan Partai Nahdlatul Ummat dan Partai Kebangkitan Umat.

* Political Deadlock

Kendati begitu, seperti diingatkan pengamat politik Hermawan Sulistyo dalam kolomnya pada edisi khusus majalah ini beberapa waktu lalu, dengan tidak adanya partai pemenang mayoritas dalam pemilu mendatang, pada tataran negara memang akan dihaluskan adanya koalisi atau aliansi atau bahkan sekadar asosiasi kepentingan antar partai. Ketiga jenis pertautan politik ini derajatnya berbeda. Per definisi,koalisi adalah penyatuan struktural dua partai atau lebih. Aliansi adalah penyatuan sebagian besar kepentingan di antara dua partai atau lebih dalam jangka waktu yang relatif lebih lama. Akan halnya asosiasi adalah persekutuan kepentingan tertentu dalam jangka waktu relatif lebih singkat.

Seberapa rumit sebenarnya persoalan koalisi yang akan dibangun bersama ini? Menurut Hermawan, pada level elite dapat diperkirakan akan terjadi political deadlock dalam penyusunan pemerintahan yang baru melalui parlemen. Dalam hitung-hitungan sederhana, partai yang memenangkan pemilu sebesar 35 persen (perkiraan maksimum perolehan partai besar) hanya akan dapat sekitar 160 kursi. Padahal, untuk mengamankan kursi kepresidenan harus diperoleh sekurangnya 351 kursi (setengah dari seluruh anggota MPR ditambah satu).

Sebagai contoh, koalisi antara PDI Perjuangan, PAN, dan PKB saja diperkirakan tidak akan mampu mencapai mayoritas kursi di MPR. Masalahnya, masih ada 200 angota MPR yang diangkat dari utusan daerah, utusan golongan, dan kursi Fraksi ABRI. Dikhawatirkan, suara;mereka seperti yang terjadi selama ini: lebih dekat ke Golkar.

Koalisi yang akan terjadi nanti pada akhirnya lebih tepat dikategorikan sebagai sekadar aliansi, cetus praktisi politik yang juga anggoa Komisi VIII DPR lchsanuddin Noorsy. Celakanya, tambah Ichsanuddin, program partai di Indonesia belum terlampau banyak memengaruhi perilaku pemilih. Yang banyak memengaruhi pemilih adalah derajat kelokohan.

Memang, barangkali terlalu dini jika langkah partai-partai itu disebut koalisi. Persyaratannya tidak sederhana, misalnya urusan calon presiden. Riswandha Imawan dari Fakultas llmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada dan Hayono Isman mengkhawatirkan rencana kerjasama itu agak terlambat. Mereka
khawatir koalisi itu tidak diikuti dengan menurunnya derajat intensitas setiap partai untuk mencalonkan tokohnya menjadi presiden. "Koalisi enggak akan terjadi kalau semua ingin jadi presiden," Riswandha mengingatkan.

Ya, pertarungan tampaknya belum selesai. Dan rakyat, yang melihat dengan mata hati, akan jadi hakim sekaligus jaksa bagi seluruh partai: layakkah mereka menjadi saluran aspirasi politik rakyat.

Rachmat H. Cahyono/Laporan Ahmad Nur Sobirin, Budi Nugroho, Eko Y.A.F, Ondy A. Saputra, Ria Satriani Budi, Tiara Simboro (Jakarta), Prasetya (Yokyakarta) dan Abdul Manan (Surabaya)

D&R, Edisi 990524-041/Hal. 20 Rubrik Liputan Utama

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.