Skip to main content

Caleg: Wakil Rakyat Pilihan Partai

Konon, partai-partai kesulitan mencari caleg. Dan, kaum perempuan belum terwakili dalam caleg dari sisi kuantitas.

MAKHLUK apakah gerangan yang disebut caleg atau calon anggota legislatif itu? Yang terang, mencari caleg ternyata tak mudah, apalagi buat partai politik yang baru pertama kali ikut pemilihan umum. Sampai-sampai, Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) memasang iklan lowongan caleg di harian Terbit, Jakarta, akhir April lalu. Ketua umum partai itu, H. Rasyidi, mengaku kesulitan mencari kader. Hasil iklan itu? Ia tak bercerita.

Terkesan SPSI tak mau sembarangan memilih caleg. Sebab, "makhluk" inilah nanti yang bakal menentukari apakah sistem demokrasi tegak di Indonesia atau tidak, apakah caleg loyal kepada partai atau kepada rakyat; apakah caleg berani mendamprat pemerintah atau menunggu gaji naik dengan aktivitas datang, duduk, dengar, diam?

Karena itu, mau tak mau, kualitas DPR nanti tergantung pada kualitas caleg partai-partai. Bila ada partai sampai bingung mencari caleg, mungkin pendukung partai itu memang kurang atau waktu persiapan pemilihan umum kali ini memang relatif pendek.

Menurut pemantauan D&R, di beberapa daerah pemilihan, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, dan Surabaya, partai-partai gurem memang kesulitan mencari caleg untuk DPRD I dan II, apalagi untuk DPR Pusat. Untuk daerah pemilihan Jawa Tengah misalnya, Partai Umat Muslim Indonesia hanya mendaftarkan tiga calegnya. Partai Bhinneka Tunggal Ika pun hanya lima caleg. Partai SPSI dan Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia masing-masing hanya memasukkan tujuh caleg.

Partai Rakyat Demokratik (PRD) mengajukan 31 nama untuk 12 provinsi. Tapi, di antara nama-nama itu terselip nama aktivis PRD yang meninggal dunia atau hilang. Misalnya Gilang, pengamen di Solo yang ditemukan meninggal karena penganiayaan di dekat Gunung Lawu, menjelang Soeharto mengundurkan diri tahun lalu. Lalu Petrus Bimo Anugrah, Herman Hendrawan, dan Suyat adalah caleg PRD yang kini entah di mana karena diculik. Beberapa pentolan PRD yang juga masuk dalam daftar caleg, seperti Budiman Sudjatmiko dan Dita Indah Sari, ada, tapi di dalam penjara.

Bila DPR seharusnya mencerminkan masyarakat secara proporsional, jumlal caleg perempuan belumlah memadai, jauh dari jumlah perempuan peserta pemilihan umum yang 57 persen itu. Beberapa partai yang tergolong besar, seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Amanat Nasional (PAN), kurang dari 20 persen dari seluruh calcgnya yang perempuan. Malah, 27 caleg DPRD I Jawa Timur dari Partai Demokrasi Kasih Bangsa (PDKB) tak satu pun perempuan. Alasannya, "Mereka tidak berani," kata Ketua PDKB Jawa Timur, Sudiro Gunawan.

* Kotak Suara Rakyat

Ada kesan, partai-partai memilih caleg terutama untuk menarik pendukung. Itu sebabnya ada kaum selebritas, ada juga orang kecil tapi populer. Tarsan, pelawak Srimulat. kabarnya menjadi caleg Golkar untuk Jawa Timur. Tapi, ia menolak memberi keterangan dan cuma bilang "itu urusan pusat."

Tentu saja, "politik mencari pendukung" itu sah-sah saja. Yang penting, secara keseluruhan DPR nanti bukanlah dewan tukang stempel. Perlu ada anggota-anggota yang bisa saja tak populer tapi punya kemampuan dan punya karakter. Tanpa DPR yang berani omong dan berani adu argumentasi serta adu fakta dan data dengan eksekutif, peluang munculnya pemerintahan yang tak terkontrol besar. Dengan kata lain, sebuah sistem demokrasi dalam masyarakat madani seperti dicitakan setelah 30-an tahun berada di bawah penguasa otoriter bisa tinggal Gita-cita bila DPR-nya melempem. Dari pemerintah transisi sekarang, pegangan keberanian sudah diberikan kepada anggota DPR: kini undang-undang tidak lagi membolehkan adanya mekanisme recalling.

Maka, menurut Ahmad Ruba'i, Pembantu Rektor III Universitas Muhammadiyah Malang, yang tercatat sebagai caleg PAN dari Jawa Timur caleg memiliki dua mandat sekaligus: sebagai wakil rakyat dan sebagai wakil partai. Tapi, karena partai dibentuk oleh rakyat, caleg itu 100 persen harus berjuang untuk kepentingan rakyat. Karena itu, jika terpilih nanti, ia berniat membuat kotak suara atau kotak usul untuk rakyat yang ia wakili. Mereka boleh menyampaikan aspirasi apa saja. Ia berharap cara itu bisa membantu memformulasikan aspirasi rakyat.

Pada akhirnya, memang, terpulang ke caleg masing-masing. Begitu menjadi anggota dewan, jaket partai harus dilepas. "Loyalitas saya terhadap partai berakhir ketika posisi sebagai wakil rakyat dimulai," kata salah seorang Bapak Bangsa, M. Natsir, dulu Jelas, ini sebuah teladan yang perlu diikuti

Rachmat H. Cahyono/Laporan Andreas A. Purwanto, Eko Y.A.F, (Jakarta), Aendra H.M, (Bandung), Abdul Manan (Surabaya), Koresponden Semarang, Ahmad Solikhan, Prasetya (Yogyakarta), Blontank Poer, D. Ria Utari, dan Yuliandi Kusuma (Solo)

D&R, Edisi 990517-040/Hal. 22 Rubrik Liputan Utama

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.