Skip to main content

Rebutan Kursi Pasca-pemilu

Di berbagai daerah terjadi perebutan kursi ketua dan wakil ketua DPRD. Umumnya antara Golkar dan ABRI, tapi ada juga yang dengan PPP.

KURSI ketua dewan rupanya begitu nyaman untuk diduduki, sampai-sampai membuat beberapa pihak "berebut" untuk mendapatkannya. Maka, tak usah heran mendengar berita tentang "perebutan" kursi Ketua DPR/MPR antara mantan Kepala Staf Sosial-Politik ABRI Letjen Syarwan Hamid dan Ketua Umum DPP Golkar Harmoko, beberapa waktu lalu. Persaingan lewat media-media massa yang meruncingkan suasana itu akhirnya dicoba dinetralkan oleh Menteri Sekretaris Negara Moerdiono, yang mengatakan bahwa kursi Ketua DPR/MPR pasti akan diberikan kepada ketua organisasi peserta pemilihan umum yang terbesar. Spekulasi baru benar-benar teredam ketika pihak ABRI--dilakukan sendiri oleh Panglima ABRI Jenderal Feisal Tanjung--mengucapkan kalimat yang senada dengan omongan Moerdiono.

Namun, sementara kursi Ketua DPR/MPR sudah aman di bawah genggaman Golkar, tak demikian halnya dengan bangku ketua DPRD di berbagai daerah. Perebutan di antara jabatan ketua, juga wakil-wakil ketua, melalui mekanisme tiga jalur (A = ABRI, B = birokrasi, dan G = Golkar) berjalan cukup alot dan hingga awal pekan ini belum berhasil mengambil keputusan. Itu misalnya terjadi di DPRD I Jawa Timur (Ja-Tim). Sudah beberapa kali diadakan rapat tiga jalur, namun jalur A tetap mempertahankan calonnya, Kolonel Sutarmas, begitu juga jalur G yang punya gacoan Hudan Dardiri. Sutarmas, Wakil Ketua DPRD I Ja-Tim periode lalu, didukung penuh oleh Pangdam V/Brawijaya Mayjen Imam Utomo. "Sebagai anggota ABRI, saya urutkan menurut yang tua. Siapa lagi jago saya, ya, Pak Tarmas," ujar Imam Utomo.

Dukungan kepada mantan Wakil Asisten Operasi Kodam V/Brawijaya itu secara samar-samar juga diberikan oleh Gubernur Ja-Tim Basofi Sudirman. Namun, Golkar tampaknya tak begitu saja melepaskan calonnya yang kini menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Ja-Tim itu sampai rapat pleno pada Rabu pekan ini, 23 Juli. Cuma, angin tampaknya lebih condong ke Sutarmas, apalagi PDI dan PPP tampaknya hanya menurut ke mana angin berembus.

Kalau di Ja-Tim--hingga tulisan ini diturunkan--belum jelas siapa yang bakal naik di pucuk pimpinan, tak demikian halnya dengan di Bali. Padahal, problem yang dihadapi hampir sama: ada dua calon dari Fraksi Karya Pembangunan (F-KP) dan F-ABRI. Calon ABRI, Brigjen I Nyoman Kada, semula tampaknya akan memperpanjang jabatannya sebagai Ketua DPRD Bali, dengan mengikuti pembekalan yang diadakan untuk para calon anggota legislatif. Tapi, oleh beberapa pengamat, mantan Wakil Asisten Pengamanan Kepala Staf Angkatan Darat itu dinilai punya cacat karena mengusir warga Pura Dasar Kerandan Culik yang menginap di gedung DPRD pada 21 April lalu. Akibatnya, dua warga menggugatnya ke pengadilan untuk membayar ganti rugi Rp 500 juta.

Entah karena sebab itu atau alasan lain, Kada batal naik. Untuk menghindari "perpecahan" atau sekadar menutup rasa malu, ia kemudian ditarik ke Jakarta. "Tidak ada kalah menang dalam soal ini. Dan, saya bukan mundur, tapi ditarik kembali ke induk kesatuan," ujarnya. Dengan begitu, jalan Ketut Sundria ke pucuk pimpinan sudah lempang.

Sebenarnya, persaingan tak hanya terjadi di antara ketiga jalur tersebut, tapi juga antarfraksi lain. Misalnya, bursa Ketua DPRD II Surakarta kini diperebutkan Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) dan F-KP. "Kami perlu calon ketua yang akomodatif dan bisa mengembalikan citra legislatif," begitu alasan ketua DPC PPP Solo Habib Hasan Mulachela ketika mencalonkan sekretarisnya, Zaenal Ma'arif. Pencalonan yang katanya sudah didukung oleh 22 anggota dewan lainnya itu segera saja bikin panas kubu F-KP dan F-ABRI. Soalnya, kursi F-PP sendiri hanya ada 15, berarti ada tambahan tujuh suara dari luar fraksi. "Fraksi kami sangat solid. Jadi, tak mungkin kebobolan," kata Wakil Ketua F-KP Maryanto. Penegasan senada diucapkan Ketua F-ABRI Soeprapto.

* Pencalonan Malu-Malu

Memang, tak semua kursi ketua DPRD diperebutkan terang-terangan seperti di atas. Ada juga model orang Yogya yang malu-malu kucing. Sultan Hamengku Buwono X, Ketua DPD Golkar Yogya, misalnya, tak mau mengaku dirinya punya jago untuk ketua dewan, padahal sudah jadi rahasia umum bahwa Golkar mencalonkan Suprastowo, mantan Sekretaris Wilayah Daerah Yogya. "Hingga saat ini, Golkar belum memutuskan siapa anggota dewan yang akan dipilih," katanya. Ucapan senada dikeluarkan Komandan Korem 072 Pamungkas Kolonel A.R. Gaffar, meskipun--lagi-lagi--orang sudah tahu bahwa ia mendukung Kolonel Subagyo, Kepala Direktrorat Sosial-Politik Yogya, untuk kursi puncak itu.

Adapun di DPRD Jakarta malah terkesan tak ada persaingan sama sekali. Calon yang disiapkan dari atas, Brigjen Edi Waluyo, melenggang tanpa saingan karena disetujui semua fraksi, termasuk F-KP. "Kami sudah commit mencalonkan Pak Edi. Ini adalah hasil konsensus antarkita dan sudah dibahas dalam setiap pertemuan," kata H.M.U. Fatommy Assari, Ketua F-KP. Edi Waluyo--mantan Asisten Sosial-Politik Kodam Jaya, Komandan Korem Sumatra Barat, dan terakhir sebagai Wakil Ketua Badan Pembinaan Kekaryaan ABRI--adalah satu-satunya brigadir jenderal di F-ABRI DPRD Jakarta.

Namun, tampaknya, F-KP meminta upah atas "pengorbanan" itu. Untuk jabatan wakil ketua, mereka mengajukan dua nama: Sugeng Suprijatna dan Ade Surapriatna. Alasannya, dengan menduduki kursi mayoritas (39 dari 75 anggota), mereka berhak mengambil jatah Fraksi Partai Demokrasi Indonesia yang kali ini tak bisa menempatkan seorang wakil ketua karena hanya punya seorang wakil. Aksi F-KP itu tentu saja ditentang habis-habisan oleh semua fraksi lainnya.

Pengajuan dua calon itu juga terjadi di F-PP DPRD II Kodya Surabaya. Aksi itu terjadi karena terjadi perpecahan dua kubu dalam fraksi tersebut. Rupanya, perebutan kursi dewan tak lantas selesai dengan berakhirnya pemilu.

Laporan Puji Sumedi (Jakarta), L.N. Idayanie (Yogya), Dwi Arjanto (Solo), Abdul Manan, Zed Abidien (Surabaya), dan Gebeh
Paramartha (Bali)

D&R, Edisi 970726-049/Hal. 33 Rubrik Peristiwa & Analisa

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.