Skip to main content

Ketua Komisi Yudisial: Kalau Terlibat, Kami Akan Mencopotnya

KOMISI Yudisial yang bertugas mengawasi perilaku para hakim rencananya segera memanggil Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan. Sebelumnya, ketua komisi ini, Busyro Muqoddas, mendesak Bagir Manan agar membubarkan majelis hakim kasasi yang menangani kasus Probosutedjo.

Kamis pekan lalu, di kantornya di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Ketua Komisi Yudisial ini menerima wartawan Tempo L.R. Baskoro, Abdul Manan, dan L.N. Idayanie untuk sebuah wawancara. Berikut petikannya.

Mengapa Anda mendesak majelis hakim kasus kasasi Probo diganti?

Pertemuan Pak Bagir dengan Bu Harini sudah menjadi opini yang kurang menguntungkan. Penyebabnya statement Pak Bagir sendiri. Agar tidak terjadi conflict of interest, sebaiknya majelis hakimnya diganti. Terpuji sekali kalau Pak Bagir bersedia mengganti dengan majelis hakim yang lain. Bukan karena kami curiga, tetapi justru agar kedudukannya sebagai Ketua Hakim Agung dan institusi MA tidak semakin terpuruk.

Bagir Manan juga anggota majelis itu. Apakah menurut Anda dia juga harus diganti?

Ketua MA itu sebaiknya lebih banyak membenahi aspek manajemen. Manajemen perkara hukum itu sulit. Jadi, seorang ketua yang tidak memegang perkara itu tidak salah. Konsekuensinya, dia harus betul-betul memimpin dan mengontrol lembaganya.

Apakah Komisi Yudisial akan memeriksa Bagir Manan?

Jelas. Kami sudah bertemu Ketua KPK, Pak Taufiequrahman Ruki. Kalau pemeriksaan KPK sudah selesai, kami akan mengakses bahan pemeriksaan ke sana. Meski masih menunggu, kami tetap aktif. Kami juga sudah mengirim undangan ke Probosutedjo dan Sri-Edi Swasono untuk meminta keterangan mereka.

Apa yang akan digali dari Ketua MA?

Latar belakang dan duduk masalahnya secara obyektif--mengapa muncul kasus ini. Sesungguhnya kasus ini ditandai dengan hal-hal yang menarik. Pertama, pertemuan antara Ibu Harini dan Pak Bagir. Kedua, Bu Harini dan beberapa pegawai MA mengatakan, uang Rp 1 miliar untuk pegawai dan Rp 5 miliar untuk Pak Bagir. Ketiga, seorang Probo yang pengusaha besar dan senior mengeluarkan uang Rp 6 miliar dan belakangan ditambah Rp 10 miliar. Seorang pebisnis besar tidak akan mau mengeluarkan uang sebesar itu kalau tidak ada perhitungan imbalannya.

Jika komisi Anda memeriksa Bagir Manan dan hakim agung lainnya, sejauh mana kekuatan rekomendasi itu?

Kami memanggil mereka sebagai hakim agung. Di sini Pak Bagir Manan bukan sebagai Ketua MA. Kalau hasil temuannya (menyatakan) tidak terlibat, kami mengirim laporan hasil pemeriksaan ke Ketua MA. Tapi kalau ada bukti terlibat, kami sepakat untuk menerapkan sanksi tertinggi dan terberat, yaitu pemberhentian. Artinya dicopot. Rekomendasi itu nanti dikirim ke MA dengan tembusan kepada Presiden dan DPR RI.

Menurut Anda, dari mana harus dimulai pemberantasan mafia perkara di MA?

Saya melihat praktek itu sudah ada sejak puluhan tahun lalu dan sudah menggurita. Maka, yang terpenting adalah ada-tidaknya kemauan moral pimpinan MA. Kemauan moral ini yang nomor satu. Kalau itu sudah ada, yang lain bisa mengikuti.

Anda percaya kasus ini hanya melibatkan pegawai MA level bawah saja?

Saya punya banyak teman pengacara, termasuk saya sendiri. Juga banyak teman aktivis pemantau peradilan. Saya sampai pada kesimpulan, mafia peradilan itu bekerjanya sudah seperti mesin yang sistemis, kronis, dan menggurita. Tidak mungkin kalau mesin mafia itu hanya bekerja di level bawah, karena inti mafia peradilan itu memperjualbelikan, mentransaksikan putusan hakim. Putusan hakim dibuat oleh hakim dan proses pencaloannya lewat bawah. Itu logis karena tidak mungkin hakim agung berhubungan langsung dengan penyuap. Dia harus melindungi dirinya dengan lapisan yang sangat banyak.

TEMPO Edisi 051023-034/Hal. 112 Rubrik Hukum

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.