Skip to main content

Busyro Muqoddas:"If there is any sign of involvement, we will dismiss him"

THE Judicial Commission, which has been tasked with supervising the performance of judges, plans to summon Supreme Court Chief Justice Bagir Manan. Prior to this, commission chairman Busyro Muqoddas, urged Bagir Manan to disband the panel of judges handling the appeal of the Probosutedjo case.
Last week, Busyro met with Tempo reporters L.R. Baskoro, Abdul Manan and L.N. Idayanie for an interview. Excerpts:
Why are you pressing to change the panel of judges in the Probosutedjo appeal case?
The meeting between Pak Bagir and Ibu Harini has not been constructive. No thanks to a statement by Pak Bagir himself. To avoid a conflict of interest, it is best that the panel of judges be replaced. It would be admirable if the initiative came from Pak Bagir himself. It's not that we are suspicious, but this is to ensure that the position of the chief judge and the image of the Supreme Court does not slide down further.

Will the Judicial Commission have Bagir Manan investigated?
Of course. We have met with the Corruption Eradication Commission (KPK). When their investigation is completed, we will have a look at it. Even though we are waiting, we remain active. We have also sent out a letter asking Probosutedjo and Sri Edi Swasono to appear and give us their side of the story.
What will the investigations reveal?
The background and status of the case objectively--why this case happened at all. This case contains a number of very interesting issues. First, the meeting between Ibu Harini and Pak Bagir. Second, Harini and a number of Supreme Court employees said that Rp1 billion went to the employees and Rp5 billion went to Bagir Manan. Third, how is it possible for a successful businessman like Probo to pay up Rp6 billion, and later an additional Rp10 million? A major businessman would not be spending so much money if he wasn't assured of some kind of reward.
If the KPK is to interrogate Bagir Manan and other judges, how binding would be the recommendations?
We asked them to come as judges. Over here, Pak Bagir Manan is not a chief justice. If the study indicates that he is not involved, we will pass on the report to the Supreme Court Chief Justice. But if there is evidence to show guilt, we all agreed to impose the heaviest penalty, which is dismissal from his job. The recommendation would be sent by the Supreme Court, with copies to the president and the House of Representatives (DPR).
In your view, where should we begin if we want to stamp out the 'justice mafia'?
I have seen that practice as far back as 20 years ago. So, most importantly, there should be a strong, moral will from the Supreme Court leadership. This moral will would be number one. Once we have that, others will follow.
Do you believe this case involved Supreme Court employees at the lower level alone?
I have many friends who are lawyers. Among my friends are also activists who monitor issues of justice. I have come to the conclusion that the justice mafia works just like a well-oiled machine, systemic and chronic. It is unlikely that machine works only with the lower level, because essentially, that mafia sells and buys and conveys the judge's verdict. The verdict is reached by the judges and the process of 'tendering' is done at the bottom layers. This is logical because it's unlikely that the senior judges will have direct communication with the person offering the bribe. He must protect himself with a very strong layer.
TEMPO, OCTOBER 24, 2005-007/P. 46 Heading Law

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.