Skip to main content

Hukuman (Ringan) Pencabul Anak

Pengadilan Karangasem, Bali, menjatuhkan hukuman penjara dua setengah tahun untuk seorang pedofil. Komitmen para penegak hukum dalam menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak masih lemah?

KABAR vonis dari Bali itu membuat kecewa seorang anggota Komisi Nasional Perlindungan Anak, Seto Mulyadi. "Kami akan melayangkan protes," ujar pria yang akrab dipanggil Kak Seto itu, tampak geram.

Pekan lalu, Pengadilan Negeri Amlapura, Karangasem, Bali, mengganjar Michel Rene Heller, pencabul anak (pedofil) asal Prancis dengan hukuman penjara 2 tahun 6 bulan. Artinya, vonis tadi hanya seperlima dari ancaman pidana penjara yang disediakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Heller diadili lantaran dianggap melakukan pelecehan seksual terhadap tiga anak berumur 16 tahun dari Desa Bunutan Abang, Karangasem. Dalam dakwaan jaksa disebutkan, kasus pencabulan ini terjadi pada 2001, 2002, dan 2003. Namun belakangan kejadian pada 2003 itu diabaikan karena lemahnya saksi-saksi.

Heller ditangkap atas permintaan Kedutaan Besar Prancis di Jakarta, yang menyebut bahwa yang bersangkutan merupakan buron Interpol. Permintaan senada juga diterima polisi Bali dari NCB Interpol di Jakarta. Interpol mengabarkan, Heller adalah buron dan diduga kuat terlibat kasus pedofilia di Prancis dan Amerika Serikat. Polisi pun memburu Heller dan membekuknya. Sekitar 20 hari setelah ditangkap pada 9 Maret 2005 di Villa Meditasi Karangasem, terungkap ulah warga Prancis ini selama di Bali: ia sudah mencabuli sedikitnya tiga bocah lelaki berumur belasan tahun.

Menurut Jaksa Putu Indriati, Heller akrab dengan anak-anak lantaran royal memberikan hadiah uang, pakaian, sepatu, dan sepeda kepada calon korbannya. Ini yang membuat tiga anak korbannya itu terpikat. Mereka, misalnya, jadi tak takut diajak mandi di pantai dan bercengkerama di kamar Heller setiap dia datang ke Karangasem dan menginap di Bungalow Meditasi. Saat di kamar itu, kata jaksa, Heller mencabuli ketiga bocah itu.

Ihwal lolosnya Heller dari jeratan UU Perlindungan Anak, dan hanya dijerat dengan pasal-pasal KUHP, kemungkinan lantaran adanya keraguan jaksa terhadap waktu kejadian. Jaksa Indriati menilai, fakta-fakta di persidangan tak bakal menguatkan ada kejadian pelecehan setelah Oktober 2001, saat Undang-Undang Perlindungan Anak resmi berlaku. "Hanya ada satu saksi korban dari tiga saksi," kata Indriati.

Indriati mengaku tak mau memaksakan penggunaan Undang-Undang Perlindungan Anak karena khawatir akan melanggar asas retroaktif. Kebijakan inilah yang disesalkan Seto Mulyadi. "Meski kasusnya terjadi sebelum Oktober 2002, undang-undang itu harusnya juga tetap menjadi pertimbangan," ujar Seto.

Adapun Heller sendiri menolak dirinya dituding sebagai pedofil. Mukanya tampak masam begitu hakim menyatakan dirinya diganjar 2 tahun 6 bulan penjara. "Saya mengajukan banding terhadap putusan itu," katanya. Menurut pengacaranya, Erwin Siregar, Heller menyatakan dirinya adalah penyayang anak. "Pergaulannya dengan anak-anak yang disebut-sebut sebagai korban itu hanya sebatas canda tawa, karena mereka suka memegang dada dan tangan Heller yang berbulu lebat," kata Erwin.

Vonis yang dinilai ringan oleh sebagian masyarakat ini juga membuat L.K. Suryani, psikiater yang juga pemimpin Committee Against Sexual Abuse, gregetan. "Banyak kelemahan dalam persidangan itu," ujarnya. Pertanyaan yang meminta ketegasan dan ketepatan waktu kejadian pada 2003, menurut dia, sulit dipahami saksi. Sebagaimana orang desa, kata Suryani, para korban memang tak terbiasa mengingat segala hal dalam satuan waktu. Tapi, kata Suryani, dalam wawancara yang ia lakukan, para korban itu umumnya bisa menguraikan kejadian hingga akhir 2002 secara runtut.

Menurut Seto Mulyadi, seharusnya Heller dihukum dengan hukuman maksimal. "Pelaku pedofilia dihukum maksimal untuk memberikan efek jera," katanya. Ia mengingatkan kasus yang menimpa William Stuart Brown, 52 tahun, pada 18 Mei tahun lalu, di pengadilan yang sama. Waktu itu hakim menjatuhkan vonis 13 tahun kepada bekas diplomat Australia yang akrab dipanggil Tony ini.

Vonis ringan kepada pedofil semacam Heller ini, menurut Seto, menunjukkan masih lemahnya komitmen para penegak hukum dalam menerapkan Undang-Undang Perlindungan Anak. "Jika ini terus terjadi, undang-undang ini bisa menjadi sekadar macan kertas," ujar Seto.

Abdul Manan, Rofiqi Hasan

TEMPO Edisi 051030-035/Hal. 136 Rubrik Hukum

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.