Skip to main content

Dari KPPU untuk KPK

MAJELIS hakim Mahkamah Agung memenangkan kasasi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 29 November lalu. Putusan tersebut menguatkan putusan KPPU yang menilai ada persekongkolan antara PT Pertamina, Goldman Sachs Pte., PT Frontline Line Ltd., dan PT Perusahaan Pelayaran Equinok.

Dengan begitu, jalan lempang kini terbuka bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut dugaan korupsi penjualan dua tanker Pertamina. "Alhamdulillah, pintu akan menjadi kembali terbuka buat kami (untuk menyelidiki)," kata Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, Selasa pekan lalu.

Sebelumnya, komisi tersebut sudah menyelidiki kasus ini. Sejumlah anggota direksi Pertamina sudah didengar keterangannya. Juniver Girsang, pengacara Pertamina, mengatakan KPK mulai mengusut kasus ini setelah soal penjualan tanker ini ramai dibicarakan. "Klien kami pernah diperiksa, jauh sebelum ada putusan dari KPPU," tuturnya.

Sampai akhirnya, 3 Maret lalu KPPU mengeluarkan keputusan yang menyatakan ada persekongkolan dalam tender penjualan tanker. KPK menunda penyidikan setelah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima gugatan Pertamina dkk., 25 Mei lalu, dan membatalkan keputusan KPPU.

Direktur Keuangan PT Pertamina, Alfred Rohimone, mengaku siap jika Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa kasus itu. Alfred, yang saat kasus ini terjadi menjabat direktur keuangan, merasa tidak ada kesalahan dalam proses penjualan. "Kita akan hadapi dengan data-data saja," kata Alfred di DPR, Kamis pekan lalu.

Tak hanya kasus tanker Pertamina yang dilimpahkan kepada KPK. Pertengahan September lalu KPPU juga mengirimkan dokumen kasus dugaan korupsi pada proyek infrastruktur di Riau senilai Rp 1,7 triliun. Menurut ketua majelis pemeriksa persekongkolan tender infrastruktur di Riau, Muhammad Iqbal, estimasi uang negara yang dikorupsi bisa berkisar 20-30 persen dari total nilai proyek.

Wakil Ketua KPK, Erry Riyana Hardjapamekas, membenarkan adanya laporan dari KPPU perihal kasus persekongkolan tender dalam proyek infrastruktur di Riau. "Hanya, kami belum membahasnya," ujarnya kepada Tempo.

KPPU berharap KPK dapat menindaklanjuti temuan KPPU secara lebih detail, termasuk mengungkap orang-orang yang diduga kuat terlibat. Sebab, menurut Iqbal, "KPPU tak punya wewenang sampai ke sana."

Sekretaris Menteri Badan Usaha Milik Negara, Muhammad Said Didu, mendukung upaya pengungkapan korupsi di proyek ini. "Kalau memang melanggar, usut saja," ujarnya tegas.

Kini, beberapa bola berada di tangan KPK.

Abdul Manan, Maria Hasugian

TEMPO Edisi 051218-042/Hal. 46 Rubrik Hukum

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.