Skip to main content

Mengukur Batas Logistik

GEDUNG berhalaman jembar di Jalan R.M. Harsono 54, Ragunan, Jakarta Selatan, itu bukan ruang pamer mobil. Tapi, Rabu pekan lalu, 35 mobil Mitsubishi Strada Triton mengkilap terparkir rapi di sana. Logo elang dan angka “5? tampak menyolok di semua badan mobil, meski sekitar separuhnya belum punya nomor polisi.

Elang merupakan logo Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan angka “5? nomor urutnya dalam Pemilihan Umum 2009. “Katanya mau dikirim untuk Dewan Pimpinan Daerah,” kata Ian, penjaga gedung.

Dalam pekan-pekan ini, 34 partai politik peserta Pemilu 2009 sedang berhibuk. Daftar calon sementara sudah harus disetor paling lambat 19 Agustus ke Komisi Pemilihan Umum. Masa kampanye sudah dimulai sejak pertengahan Juli.

Puluhan mobil di Ragunan itu merupakan “logistik” Partai Gerindra, yang mengusung bekas Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat Letnan Jenderal (Purnawirawan) Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Sudah sejak satu setengah bulan lalu mobil-mobil itu datang bertahap.

Tiba di gedung yang sebelumnya kantor International Timber Corp Indonesia, mobil seharga Rp 260 juta itu segera ditempeli stiker “Kembalikan Indonesia menjadi macan Asia bersama Prabowo Subianto”, logo Gerindra, dan angka “5?.

Mengenai mobil ini, “Kami tidak beli, tapi sewa,” kata Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani. Sewanya rata-rata Rp 5 juta per mobil per bulan. Ia membenarkan, sebagian mobil akan dikirim ke daerah. “Terutama daerah yang punya potensi suara besar.”

Sebaliknya, pengurus daerah mengaku belum mendengar rencana itu. “Itu kebijakan Dewan Pimpinan Pusat, kami belum tahu,” kata Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerindra Jawa Timur Imron Rosadi. Dalam proses verifikasi Komisi Pemilihan Umum, Dewan Pimpinan Pusat memberikan bantuan seperangkat komputer untuk 38 Dewan Pimpinan Partai di tingkat kabupaten.

Tak semua partai baru seberuntung Gerindra. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), yang mengusung bekas Panglima TNI Jenderal (Purnawirawan) Wiranto sebagai calon presiden, tak mengalokasikan logistik kampanye untuk tingkat daerah. “Semua logistik disediakan masing-masing pengurus daerah serta calon anggota legislatif yang akan maju,” kata Sekretaris Jenderal Partai Hanura Yus Usman Sumanegara.

Kebijakan ini belajar dari pengalaman partai politik pada pemilu sebelumnya: sumbangan ke daerah membuat ketergantungan kepada Dewan Pimpinan Pusat. Ketika ditanya apakah sumbangan terbesar partai ini dari Wiranto, Usman mengatakan, “Dari kader lain juga banyak.”

Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch Ibrahim Fahmi Badoh mengatakan partai-partai kini bisa lebih merdeka menggali dana dibanding pemilu sebelumnya. Pada 2004, sumbangan individu kepada partai politik dibatasi maksimal Rp 150 juta, dari perusahaan Rp 750 juta.

Untuk sumbangan kampanye, individu dibatasi Rp 250 juta, perusahaan Rp 800 juta. Akibatnya, kata Fahmi, banyak sekali kader partai yang menyumbang dengan menggunakan nama orang lain untuk menyiasati aturan itu.

Kini, kata Fahmi, sumbangan dari kader, pengurus, dan kandidat tak lagi dibatasi. Undang-undang hanya membatasi aliran dana dari luar partai. Sumbangan individu dibatasi Rp 1 miliar, perusahaan Rp 5 miliar. “Bisa jadi posisi di partai dan nomor urut pencalonan bukan ditentukan oleh kemampuan, melainkan oleh besar sumbangan,” katanya.

Gerindra dan Hanura menampik kekhawatiran ini. Menurut Usman, tak mungkin posisi di partai semata ditentukan oleh besar setoran. “Kemampuan sampai senioritas juga jadi pertimbangan,” ujar Usman. Soal sumbangan dari kader partai yang tak terbatas juga disanggahnya. “Batasnya adalah kemampuan keuangannya,” katanya, sembari tertawa.

Abdul Manan, Iqbal Muhtarom

Majalah Tempo, 11 Agustus 2008

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.