SRI Mulyani Indrawati berbusana serba kuning. Kamis siang awal Desember 2005 itu, ia menyerahkan jabatan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional kepada penggantinya, Paskah Suzetta. Ani, begitu Sri akrab dipanggil, segera beralih pos ke Menteri Keuangan.
“Saya sengaja pake kuning dalam acara ini,” kata Ani siang itu, “untuk meminta Pak Paskah tidak menguningkan Bappenas.” Hadirin tertawa lebar, termasuk J.B. Sumarlin dan Ginandjar Kartasasmita, yang memimpin lembaga itu pada zaman Orde Baru. Paskah hanya mesem.
Kuning merupakan warna Partai Golkar, tempat Paskah berkiprah. Menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari partai itu sejak 1992, ia masuk Kabinet Indonesia Bersatu pada akhir 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pertama kali melakukan reshuffle. Pengumuman perombakan kabinet ini dilakukan di Gedung Agung, Yogyakarta.
Jalur Paskah masuk kabinet dibuka oleh Agung Laksono, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Menurut politikus Beringin, Yuddy Chrisnandi, Agung awalnya mendengar Presiden hendak mencopot Jusuf Anwar, Menteri Keuangan yang lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat. “Pak Agung berpendapat: kalau yang keluar kabinet orang Sunda, penggantinya semestinya juga orang Sunda,” tuturnya.
Usul serupa disampaikan para tokoh Jawa Barat, termasuk Ginandjar Kartasasmita, kini Ketua Dewan Perwakilan Daerah. Paskah memenuhi “syarat” orang Sunda itu: ia lahir di Bandung, 6 April 1953. Jadilah ia calon menteri dari “jalur barat”. Agung menyebut namanya ketika bertemu dengan Yudhoyono di Cikeas, Bogor, pertengahan November 2005. Awalnya Paskah diusulkan menjadi Menteri Perindustrian. Belakangan, pos itu diberikan kepada Fahmi Idris. Paskah ditunjuk menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.
Banyak yang mencibir masuknya Paskah, lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bandung 1990, ke lembaga perencanaan ini. Ia dianggap “salah kamar”. Namun ia berpendapat pengalamannya memimpin Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat cukup menjadi bekal menduduki jabatan barunya. “Presiden telah melihat track record saya,” katanya ketika itu.
Paskah merintis bisnis dan politik sejak usia muda. Ia memiliki sejumlah perusahaan properti dan pernah menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Real Estate Indonesia Provinsi Jawa Barat. Karier politiknya diawali di Kosgoro, yang juga merupakan basis organisasi Agung Laksono. Ia memimpin organisasi yang berafiliasi ke Golkar ini di Jawa Barat pada 1992-1997. Kosgoro pula yang mengantarnya ke Senayan, sebagai anggota Dewan.
Menjadi anggota Dewan tak berarti Paskah langsung masuk lingkaran elite partai. Pada periode pertamanya, 1992-1997, ia bergabung ke Komisi Pertanian dan Pangan. Pada periode selanjutnya, ia beralih ke Komisi Pertambangan dan Energi. Hanya dua tahun dia di situ, karena pada 1999 digelar pemilihan umum setelah jatuhnya rezim Soeharto.
Terpilih kembali menjadi anggota Dewan, ia masuk ke Komisi Keuangan dan Perbankan pada 1999-2004. Ia bahkan menjadi wakil ketua komisi itu. Pada periode inilah Rp 31 miliar dana Bank Indonesia mengalir ke para anggota komisi. Menurut Hamka Yandhu, anggota Partai Golkar di komisi yang sama, semua koleganya mendapatkan bagian dengan jumlah bervariasi.
Paskah memimpin Komisi Keuangan, setelah terpilih kembali menjadi anggota Dewan untuk periode keempat pada 2004. Karena pengalamannya di Senayan, ia dianggap para anggota komisi sebagai “kepala suku”. Pada periode ini, ia mulai masuk lingkaran elite partai: menjadi Wakil Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat. Agung Laksono juga yang mengusulkan namanya dalam Musyawarah Nasional Partai Golkar 2005 di Bali. Menurut seorang pengurus pusat, Paskah juga diusulkan Uu Rukmana, Ketua Partai Golkar Jawa Barat.
Kedekatan dengan Agung membuat Paskah dianggap merupakan bagian dari faksi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu. Ada beberapa faksi di Partai Beringin: faksi Ketua Umum Jusuf Kalla yang anggotanya banyak berasal dari Sulawesi Selatan, faksi Surya Paloh yang menguasai beberapa posisi strategis, faksi Agung yang berasal dari Kosgoro dan Jawa Barat, serta faksi Aburizal Bakrie. Faksi terakhir banyak beririsan dengan faksi Jusuf Kalla.
Karena masuk kepengurusan dari jalur Agung Laksono, menurut sumber Tempo, Jusuf Kalla tak memiliki kedekatan emosional dengan Paskah. “Pak Jusuf Kalla bahkan baru mengenal dekat Paskah setelah ia masuk kabinet,” kata seorang pengurus Golkar.
Ketika skandal aliran dana Bank Indonesia ke Dewan Perwakilan Rakyat mulai terkuak, menurut anggota pengurus lainnya, Paskah dipanggil Jusuf Kalla. Sang Menteri diminta memberikan klarifikasi soal tuduhan-tuduhan bahwa ia berperan banyak dalam kucuran dana itu.
Kepada Jusuf Kalla, menurut sumber itu, Paskah meyakinkan bahwa bukan ia yang mengatur pengucuran duit dari bank sentral. Sebagai ketua komisi, ia mengatakan terlibat tapi tidak aktif. “Paskah bilang tidak dalam posisi mengatur skenario dan Pak Jusuf Kalla percaya,” kata politikus senior itu.
Paskah membantah informasi itu. Ia mengatakan belum pernah ditanya secara spesifik oleh Jusuf Kalla. “Bahwa Bapak Presiden dan Wakil Presiden punya saluran-saluran untuk mengecek, itu pastilah. Saya yakin,” ia menjelaskan. Ia pun memastikan partainya akan menyerahkan masalah ini ke proses hukum.
Ketika skandal ini kemudian semakin terbuka, rapat harian pengurus Golkar yang dipimpin Jusuf Kalla kemudian membahasnya. Tapi Paskah tak datang. Selama rapat, beberapa pengurus berpendapat semua kolega mereka pasti terlibat, walau ada yang aktif dan ada yang pasif. Rapat tak membahas lebih lanjut soal ini. Alasannya, kasus terjadi sebelum Golkar dipimpin Jusuf Kalla.
Setelah Hamka bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tentang keterlibatan Paskah, Jusuf Kalla mengatakan tak akan melindungi anak buahnya itu. “Apa pun hasilnya, kami akan menerima,” katanya. Adapun Agung Laksono mengaku pasrah atas nasib koleganya itu.
Budi Setyarso, Abdul Manan
Majalah Tempo, 3 Agustus 2008
“Saya sengaja pake kuning dalam acara ini,” kata Ani siang itu, “untuk meminta Pak Paskah tidak menguningkan Bappenas.” Hadirin tertawa lebar, termasuk J.B. Sumarlin dan Ginandjar Kartasasmita, yang memimpin lembaga itu pada zaman Orde Baru. Paskah hanya mesem.
Kuning merupakan warna Partai Golkar, tempat Paskah berkiprah. Menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari partai itu sejak 1992, ia masuk Kabinet Indonesia Bersatu pada akhir 2005, ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pertama kali melakukan reshuffle. Pengumuman perombakan kabinet ini dilakukan di Gedung Agung, Yogyakarta.
Jalur Paskah masuk kabinet dibuka oleh Agung Laksono, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Menurut politikus Beringin, Yuddy Chrisnandi, Agung awalnya mendengar Presiden hendak mencopot Jusuf Anwar, Menteri Keuangan yang lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat. “Pak Agung berpendapat: kalau yang keluar kabinet orang Sunda, penggantinya semestinya juga orang Sunda,” tuturnya.
Usul serupa disampaikan para tokoh Jawa Barat, termasuk Ginandjar Kartasasmita, kini Ketua Dewan Perwakilan Daerah. Paskah memenuhi “syarat” orang Sunda itu: ia lahir di Bandung, 6 April 1953. Jadilah ia calon menteri dari “jalur barat”. Agung menyebut namanya ketika bertemu dengan Yudhoyono di Cikeas, Bogor, pertengahan November 2005. Awalnya Paskah diusulkan menjadi Menteri Perindustrian. Belakangan, pos itu diberikan kepada Fahmi Idris. Paskah ditunjuk menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional.
Banyak yang mencibir masuknya Paskah, lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Bandung 1990, ke lembaga perencanaan ini. Ia dianggap “salah kamar”. Namun ia berpendapat pengalamannya memimpin Komisi Keuangan dan Perbankan Dewan Perwakilan Rakyat cukup menjadi bekal menduduki jabatan barunya. “Presiden telah melihat track record saya,” katanya ketika itu.
Paskah merintis bisnis dan politik sejak usia muda. Ia memiliki sejumlah perusahaan properti dan pernah menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah Real Estate Indonesia Provinsi Jawa Barat. Karier politiknya diawali di Kosgoro, yang juga merupakan basis organisasi Agung Laksono. Ia memimpin organisasi yang berafiliasi ke Golkar ini di Jawa Barat pada 1992-1997. Kosgoro pula yang mengantarnya ke Senayan, sebagai anggota Dewan.
Menjadi anggota Dewan tak berarti Paskah langsung masuk lingkaran elite partai. Pada periode pertamanya, 1992-1997, ia bergabung ke Komisi Pertanian dan Pangan. Pada periode selanjutnya, ia beralih ke Komisi Pertambangan dan Energi. Hanya dua tahun dia di situ, karena pada 1999 digelar pemilihan umum setelah jatuhnya rezim Soeharto.
Terpilih kembali menjadi anggota Dewan, ia masuk ke Komisi Keuangan dan Perbankan pada 1999-2004. Ia bahkan menjadi wakil ketua komisi itu. Pada periode inilah Rp 31 miliar dana Bank Indonesia mengalir ke para anggota komisi. Menurut Hamka Yandhu, anggota Partai Golkar di komisi yang sama, semua koleganya mendapatkan bagian dengan jumlah bervariasi.
Paskah memimpin Komisi Keuangan, setelah terpilih kembali menjadi anggota Dewan untuk periode keempat pada 2004. Karena pengalamannya di Senayan, ia dianggap para anggota komisi sebagai “kepala suku”. Pada periode ini, ia mulai masuk lingkaran elite partai: menjadi Wakil Bendahara Umum Dewan Pimpinan Pusat. Agung Laksono juga yang mengusulkan namanya dalam Musyawarah Nasional Partai Golkar 2005 di Bali. Menurut seorang pengurus pusat, Paskah juga diusulkan Uu Rukmana, Ketua Partai Golkar Jawa Barat.
Kedekatan dengan Agung membuat Paskah dianggap merupakan bagian dari faksi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat itu. Ada beberapa faksi di Partai Beringin: faksi Ketua Umum Jusuf Kalla yang anggotanya banyak berasal dari Sulawesi Selatan, faksi Surya Paloh yang menguasai beberapa posisi strategis, faksi Agung yang berasal dari Kosgoro dan Jawa Barat, serta faksi Aburizal Bakrie. Faksi terakhir banyak beririsan dengan faksi Jusuf Kalla.
Karena masuk kepengurusan dari jalur Agung Laksono, menurut sumber Tempo, Jusuf Kalla tak memiliki kedekatan emosional dengan Paskah. “Pak Jusuf Kalla bahkan baru mengenal dekat Paskah setelah ia masuk kabinet,” kata seorang pengurus Golkar.
Ketika skandal aliran dana Bank Indonesia ke Dewan Perwakilan Rakyat mulai terkuak, menurut anggota pengurus lainnya, Paskah dipanggil Jusuf Kalla. Sang Menteri diminta memberikan klarifikasi soal tuduhan-tuduhan bahwa ia berperan banyak dalam kucuran dana itu.
Kepada Jusuf Kalla, menurut sumber itu, Paskah meyakinkan bahwa bukan ia yang mengatur pengucuran duit dari bank sentral. Sebagai ketua komisi, ia mengatakan terlibat tapi tidak aktif. “Paskah bilang tidak dalam posisi mengatur skenario dan Pak Jusuf Kalla percaya,” kata politikus senior itu.
Paskah membantah informasi itu. Ia mengatakan belum pernah ditanya secara spesifik oleh Jusuf Kalla. “Bahwa Bapak Presiden dan Wakil Presiden punya saluran-saluran untuk mengecek, itu pastilah. Saya yakin,” ia menjelaskan. Ia pun memastikan partainya akan menyerahkan masalah ini ke proses hukum.
Ketika skandal ini kemudian semakin terbuka, rapat harian pengurus Golkar yang dipimpin Jusuf Kalla kemudian membahasnya. Tapi Paskah tak datang. Selama rapat, beberapa pengurus berpendapat semua kolega mereka pasti terlibat, walau ada yang aktif dan ada yang pasif. Rapat tak membahas lebih lanjut soal ini. Alasannya, kasus terjadi sebelum Golkar dipimpin Jusuf Kalla.
Setelah Hamka bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tentang keterlibatan Paskah, Jusuf Kalla mengatakan tak akan melindungi anak buahnya itu. “Apa pun hasilnya, kami akan menerima,” katanya. Adapun Agung Laksono mengaku pasrah atas nasib koleganya itu.
Budi Setyarso, Abdul Manan
Majalah Tempo, 3 Agustus 2008
Comments