Puluhan juta rakyat miskin pedesaan masih bertebaran di Tanah Air, apalagi dengan adanya krisis ekonomi. Mereka menjadi sasaran manipulasi politik dan korupsi pejabat setempat.
KRISIS ekonomi tak pelak lagi membuat rakyat Indonesia makin miskin, terutama mereka yang tinggal di pedesaan. Itu merupakan istilah telanjang, tanpa basa-basi, karena para birokrat juga punya istilah khusus yang lebih "halus" untuk desa miskin, yakni "desa tertinggal". Maka, program bantuan untuk mengentaskan kemiskinan itu disebut bantuan Inpres Desa Tertinggal (IDT).
Kemiskinan rakyat dengan segala dimensinya jelas lebih dari sekadar soal angka dan data. Namun, mungkin perlu juga menyajikan angka ini, untuk mendapat gambaran. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sampai 1996/1997, dari jumlah total 65.424 desa di Indonesia ada 28.223 desa yang menerima bantuan IDT atau mencapai 43,1 persen.
Dari data itu, secara absolut jumlah desa miskin yang menerima bantuan IDT terbanyak ada di Daerah Istimewa Aceh, yakni 3.132 desa. Disusul Jawa Tengah (2.524 desa), Jawa Timur (2.048 desa), Irianjaya (2.280 desa), Sumatra Utara (1.880 desa), Nusa Tenggara Timur (1.740 desa), dan Maluku (1.517 desa).
Namun, dari segi persentase, kondisi terburuk ada di Nusa Tenggara Timur, Timor Timur, Maluku, dan Irianjaya, karena 100 persen atau seluruh desa di masing-masing provinsi itu adalah desa miskin ! Disusul oleh Kalimantan Timur (82,9 persen), Kalimantan Tengah (80,7 persen), Sulawesi Tengah (65,1 persen),
Kalimantan Barat (56,4 persen), Nusa Tenggara Barat (55,7 persen), DI Aceh (55,6 persen), dan Sulawesi Tenggara (55,0 persen).
Dari melihat persentase ini saja, sebetulnya sudah jelas amat banyak yang harusdikerjakan untuk memberdayakan warga miskin ini. Dari 27 provinsi, cuma dua provinsi yang persentase desa miskinnya di bawah 20 persen, yakni DKI Jakarta (4,2 persen atau 11 desa) dan Bali (17,4 persen atau 11 I desa). Semua ini adalah angka sebelum krisis moneter melanda Indonesia.
Adapun Biro Pusat Statistik menyatakan, pada tahun 1998 ada 79,4 juta penduduk miskin di Indonesia, yang terbagi 56,8 juta di pedesaan dan 22,6 juta di perkotaan. Kriterianya: penduduk desa yang pengeluaran per kapitanya kurang dari Rp 41.558 dianggap di bawah garis kemiskinan, sedangkan untuk penduduk kota angka itu adalah Rp 52.470.
Padahal, apa yang bisa dibeli rakyat sekarang ini dengan uang sebanyak itu? Ini soal otak-atik angka. Jika kriteria pengeluaran ini kita naikkan sedikit saja, jumlah warga miskin akan bertambah. Jadi, kondisi riil di lapangan bisa menjelaskan lebih banyak.
Satah satu desa di Kodya Bandung, Jawa Barat, yang tergolong paling miskin ada di sekitar Kecamatan Kiaracondong, yakni De.sa Sukapura. Krisis ekonomi akhir-akhir ini makin memperburuk keadaan warga desa, yang terletak tak jauh dari pabrik senjata PT Pindad itu. Bila sebelum krisis separo penduduknya
berpenghasilan di bawah Rp 100.000, kini menjadi di bawah Rp 85.000 per bulan.
Belum lagi mereka yang tinggal di rumah tidak permanen atau kontrakan. Umumnya, mereka adalah pedagang dan buruh pabrik. Pembayaran kontrakan pun sering tertunda, karena untuk makan saja sudah kewalahan. Kemiskinan di desa dekat rel kereta api itu makin jelas jika kita melewati rumahrumah penduduk. Penampilan warga begitu apa adanya, seperti "gembel", dan tak jarang menunjukkan wajah sinis kepada pendatang.
* Mengandalkan "Daging Lebaran"
Tatapan mereka yang begitu tajam dan menunjukkan kehampaan sering membuat pendatang ketakutan. "Melihat mobil masuk ke sini saja, langsung jadi pusat perhatian warga. Dan anak-anak kecil pun suka mengetok-ngetok pintu mobil, meminta duit!" ucap Aat, 55 tahun, warga Sukapura dan ayah lima anak.
Menurut dia, kondisi ini sudah lama berlangsung. Sekarang bertambah parah karena banyak buruh yang di-PHK akibat krisis ekonomi . "Ah, duka atu cep, pokokna atos pasrah wae (Ah, sudahlah. Pokoknya kita pasrah saja)," ujar Aat.
Bagi kaum ibu di Sukapura, soal gizi tidak pernah terlintas di benak. Karena keterbatasan makanan atau minuman bergizi, apalagi susu, tak jarang seorang anak berusia 3 tahun masih disusui ibunya. Jangankan untuk membeli susu bubuk, untuk menyediakan air matang saja sulit, karena untuk memasaknya perlu minyak tanah yang tak terbeli oleh mereka. Jika ada uang, lebih baik membeli makanan daripada membeli minyak tanah. "Ah, atos biasa minum air mentah," ujar Ny. Ellis, yang suaminya menjadi pemulung.
Pola makannya sendiri pun sangat terbatas. Ada yang makan satu kali sehari, satu kali dua hari, semua bergantung rezeki yang diperoleh. "Makan daging kambing saja bisa-bisa cuma 3-4 kali setahun. Itu pun kalau sedang Lebaran," tuturAmih Titi, 40 tahun.
Maka, ketika akan ada pembagian zakat fitrah menjelang Lebaran, di satu rukun warga (RW) saja tak kurang dari 300 warga harus mendapat jatah zakat. Karena ada 12 RW dan rata-rata ada 300 warga miskin dari tiap 1.000 penduduk di tiap RW, berarti sekitar 3.600 pcnduduk atau 30 persen masuk kategori miskin. "Jika Lebaran, menyenangkan sekali, karena bisa makan daging," kata Amih, lebih lanjut.
Meski kondisi ekonomi begitu mengimpit, jumlah kelahiran anak tidak begitu terganggu. Katena, sejak 1970-an sudah tertanam pola hidup yang menggantungkan pada warisan keluarga lurun-temurun. Tentu pendapatan dan pcngeluaran tidak seimbang karena warisan semakin berkurang, sedangkan penggunanya bertambah terus.
Memang, sekitar tahun 1980-an keadaan agak lumayan karena para lulusan sekolah menengah bisa mendapat pekerjaan sebagai buruh pabrik. Tetapi, sebelum banyak pendapatan bisa ditabung, gelombang PHK menghantam. Maka, penduduk kembali bergelut dengan kehidupan masa lalunya, seperti berjualan mainan anak dan memungut barang bekas.
Kalau soal makanan, ada kisah tersendiri tentang Desa Krincing, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, JawaTimur, yaniuga tergolong miskin dan sangat kekurangan sarana umum. Sehari-hari, warga Krincing biasa makan tiwul, yakni makanan yang berasal dari ketela pohon (singkong).
Cara membuat tiwul, prosesnya adalah ketela pohon itu dikuliti dan dijemur. Setelah kering, dibersihkan dan ditumbuk. Hasil tumbukan yang halus dipisahkan dengan ayakan, dan yang masih kasar ditumbuk lagi sampai halus. Dan itulah yang menjadi makanan sehari-hari. Kadang tiwul itu juga dicampur dengan beras.
Menurut warga Krincing, mereka sudah terbiasa makan tiwul sejak dahulu. Tanah di sana yang berbukit-bukit memang tidak memungkinkan untuk membuat sawah. "Karena itu, kalau makan nasi. terasa kurang mantap. Dan, bekerja bisa kurang tenaga. Dan yang paling terasa lagi, kalau makan nasi, badan terasa lemas. Kalau di ladang, biasanya ngantuk," kata seorang warga.
* Ditipu Golkar
Warga desa juga rawan "penipuan politik". Desa Krincing sudah lama tak punya jalan desa, sehingga menyulitkan warga untuk pergi ke mana-mana. Listrik juga belum masuk. Pada Pemilihan Umum 1997 lalu, Camat mengalakan, kalau pemilu sukses -- artinya, Golongan Karya (Golkar) menang-warga boleh minta sesuatu. Waktu itu, warga minta dibangunkan jalan. Namun, setelah Golkar menang sampai 95 persen di sana, jalan itu tak kunjung terwujud sampai sekarang.
Meski sudah miskin, bukan berarli penduduk desa bebas dari penindasan lain. Bantuan yang sedianya ditujukan bagi mereka sering masih "disunat" penyalur atau perantara, yang biasanya adalah pejabal daerah setempat, mulai dari kepala desa sampai lurah, camat, dan entah siapa lagi.
Itulah yang terjadi di Desa Rugemuk, Kecamatan Pantailabu, Kabupaten Deliserdang, 37 km arah timur Iaut Medan. Menurut seorang aktivis lembaga nonpemerintah Yapesda di Pantailabu, Mat Baeni, desa yang mayoritas warganya nelayan itu sebenamya sangat layak menerima dana Jaring Pengaman Sosial (JPS).
Namun, masyakat enggan mengusulkan kepadakepala desa untuk mengupayakan dana JPS itu. Mengapa? "Mereka percaya, dana JPS itu akan disunat sampai 30 persen, sedangkan kuitansi yang harus mereka tanda tangani nilainya 100 persen," ujar Baeni.
Untuk membantu mengentaskan kemiskinan, Direktur Eksekutif Yapesda itu melibatkan warga desa dalam program pembibitan tanaman bakau. Kata Baeni, bibit bakau per batang bisa laku Rp 300. Jadi, kalau warga Rugemuk punya 100 bibit saja, mereka sudah sangat terbanlu.
Gambaran kemiskinan memang akrab dengan masyarakat Kecamatan Pantailabu. Uniknya, warga yang miskin tidak hanya berasal dari komunitas Melayu, tetapi juga etnis Tionghoa. Di sana, orang Tionhoa umumnya juga mencari nafkah sebagai nelayan tradisional. Selain itu, menjadi penjaga ternak bebek milik para tauke dari Medan. Banyak juga yang berkebun.
Kemiskinan rakyat memang punya banyak wajah. Tapi, dari sekian banyak bentuk kemiskinan, yang terburuk adalah kemiskinan jiwa, yakni "kemiskinan" para elite penguasa atau pengeksploitasi, yang langsung atau tidak langsung menyebabkan krisis dan memperberat kemiskinan sosial-ekonomi rakyat kecil ini.
Satrio/Laporan Abdul Manan (Surabaya), RUdianto Pangaribuan (Bandung), dan J. Anto (Medan)
D&R, Edisi 990222-028/Hal. 72 Rubrik Daerah
KRISIS ekonomi tak pelak lagi membuat rakyat Indonesia makin miskin, terutama mereka yang tinggal di pedesaan. Itu merupakan istilah telanjang, tanpa basa-basi, karena para birokrat juga punya istilah khusus yang lebih "halus" untuk desa miskin, yakni "desa tertinggal". Maka, program bantuan untuk mengentaskan kemiskinan itu disebut bantuan Inpres Desa Tertinggal (IDT).
Kemiskinan rakyat dengan segala dimensinya jelas lebih dari sekadar soal angka dan data. Namun, mungkin perlu juga menyajikan angka ini, untuk mendapat gambaran. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sampai 1996/1997, dari jumlah total 65.424 desa di Indonesia ada 28.223 desa yang menerima bantuan IDT atau mencapai 43,1 persen.
Dari data itu, secara absolut jumlah desa miskin yang menerima bantuan IDT terbanyak ada di Daerah Istimewa Aceh, yakni 3.132 desa. Disusul Jawa Tengah (2.524 desa), Jawa Timur (2.048 desa), Irianjaya (2.280 desa), Sumatra Utara (1.880 desa), Nusa Tenggara Timur (1.740 desa), dan Maluku (1.517 desa).
Namun, dari segi persentase, kondisi terburuk ada di Nusa Tenggara Timur, Timor Timur, Maluku, dan Irianjaya, karena 100 persen atau seluruh desa di masing-masing provinsi itu adalah desa miskin ! Disusul oleh Kalimantan Timur (82,9 persen), Kalimantan Tengah (80,7 persen), Sulawesi Tengah (65,1 persen),
Kalimantan Barat (56,4 persen), Nusa Tenggara Barat (55,7 persen), DI Aceh (55,6 persen), dan Sulawesi Tenggara (55,0 persen).
Dari melihat persentase ini saja, sebetulnya sudah jelas amat banyak yang harusdikerjakan untuk memberdayakan warga miskin ini. Dari 27 provinsi, cuma dua provinsi yang persentase desa miskinnya di bawah 20 persen, yakni DKI Jakarta (4,2 persen atau 11 desa) dan Bali (17,4 persen atau 11 I desa). Semua ini adalah angka sebelum krisis moneter melanda Indonesia.
Adapun Biro Pusat Statistik menyatakan, pada tahun 1998 ada 79,4 juta penduduk miskin di Indonesia, yang terbagi 56,8 juta di pedesaan dan 22,6 juta di perkotaan. Kriterianya: penduduk desa yang pengeluaran per kapitanya kurang dari Rp 41.558 dianggap di bawah garis kemiskinan, sedangkan untuk penduduk kota angka itu adalah Rp 52.470.
Padahal, apa yang bisa dibeli rakyat sekarang ini dengan uang sebanyak itu? Ini soal otak-atik angka. Jika kriteria pengeluaran ini kita naikkan sedikit saja, jumlah warga miskin akan bertambah. Jadi, kondisi riil di lapangan bisa menjelaskan lebih banyak.
Satah satu desa di Kodya Bandung, Jawa Barat, yang tergolong paling miskin ada di sekitar Kecamatan Kiaracondong, yakni De.sa Sukapura. Krisis ekonomi akhir-akhir ini makin memperburuk keadaan warga desa, yang terletak tak jauh dari pabrik senjata PT Pindad itu. Bila sebelum krisis separo penduduknya
berpenghasilan di bawah Rp 100.000, kini menjadi di bawah Rp 85.000 per bulan.
Belum lagi mereka yang tinggal di rumah tidak permanen atau kontrakan. Umumnya, mereka adalah pedagang dan buruh pabrik. Pembayaran kontrakan pun sering tertunda, karena untuk makan saja sudah kewalahan. Kemiskinan di desa dekat rel kereta api itu makin jelas jika kita melewati rumahrumah penduduk. Penampilan warga begitu apa adanya, seperti "gembel", dan tak jarang menunjukkan wajah sinis kepada pendatang.
* Mengandalkan "Daging Lebaran"
Tatapan mereka yang begitu tajam dan menunjukkan kehampaan sering membuat pendatang ketakutan. "Melihat mobil masuk ke sini saja, langsung jadi pusat perhatian warga. Dan anak-anak kecil pun suka mengetok-ngetok pintu mobil, meminta duit!" ucap Aat, 55 tahun, warga Sukapura dan ayah lima anak.
Menurut dia, kondisi ini sudah lama berlangsung. Sekarang bertambah parah karena banyak buruh yang di-PHK akibat krisis ekonomi . "Ah, duka atu cep, pokokna atos pasrah wae (Ah, sudahlah. Pokoknya kita pasrah saja)," ujar Aat.
Bagi kaum ibu di Sukapura, soal gizi tidak pernah terlintas di benak. Karena keterbatasan makanan atau minuman bergizi, apalagi susu, tak jarang seorang anak berusia 3 tahun masih disusui ibunya. Jangankan untuk membeli susu bubuk, untuk menyediakan air matang saja sulit, karena untuk memasaknya perlu minyak tanah yang tak terbeli oleh mereka. Jika ada uang, lebih baik membeli makanan daripada membeli minyak tanah. "Ah, atos biasa minum air mentah," ujar Ny. Ellis, yang suaminya menjadi pemulung.
Pola makannya sendiri pun sangat terbatas. Ada yang makan satu kali sehari, satu kali dua hari, semua bergantung rezeki yang diperoleh. "Makan daging kambing saja bisa-bisa cuma 3-4 kali setahun. Itu pun kalau sedang Lebaran," tuturAmih Titi, 40 tahun.
Maka, ketika akan ada pembagian zakat fitrah menjelang Lebaran, di satu rukun warga (RW) saja tak kurang dari 300 warga harus mendapat jatah zakat. Karena ada 12 RW dan rata-rata ada 300 warga miskin dari tiap 1.000 penduduk di tiap RW, berarti sekitar 3.600 pcnduduk atau 30 persen masuk kategori miskin. "Jika Lebaran, menyenangkan sekali, karena bisa makan daging," kata Amih, lebih lanjut.
Meski kondisi ekonomi begitu mengimpit, jumlah kelahiran anak tidak begitu terganggu. Katena, sejak 1970-an sudah tertanam pola hidup yang menggantungkan pada warisan keluarga lurun-temurun. Tentu pendapatan dan pcngeluaran tidak seimbang karena warisan semakin berkurang, sedangkan penggunanya bertambah terus.
Memang, sekitar tahun 1980-an keadaan agak lumayan karena para lulusan sekolah menengah bisa mendapat pekerjaan sebagai buruh pabrik. Tetapi, sebelum banyak pendapatan bisa ditabung, gelombang PHK menghantam. Maka, penduduk kembali bergelut dengan kehidupan masa lalunya, seperti berjualan mainan anak dan memungut barang bekas.
Kalau soal makanan, ada kisah tersendiri tentang Desa Krincing, Kecamatan Badegan, Kabupaten Ponorogo, JawaTimur, yaniuga tergolong miskin dan sangat kekurangan sarana umum. Sehari-hari, warga Krincing biasa makan tiwul, yakni makanan yang berasal dari ketela pohon (singkong).
Cara membuat tiwul, prosesnya adalah ketela pohon itu dikuliti dan dijemur. Setelah kering, dibersihkan dan ditumbuk. Hasil tumbukan yang halus dipisahkan dengan ayakan, dan yang masih kasar ditumbuk lagi sampai halus. Dan itulah yang menjadi makanan sehari-hari. Kadang tiwul itu juga dicampur dengan beras.
Menurut warga Krincing, mereka sudah terbiasa makan tiwul sejak dahulu. Tanah di sana yang berbukit-bukit memang tidak memungkinkan untuk membuat sawah. "Karena itu, kalau makan nasi. terasa kurang mantap. Dan, bekerja bisa kurang tenaga. Dan yang paling terasa lagi, kalau makan nasi, badan terasa lemas. Kalau di ladang, biasanya ngantuk," kata seorang warga.
* Ditipu Golkar
Warga desa juga rawan "penipuan politik". Desa Krincing sudah lama tak punya jalan desa, sehingga menyulitkan warga untuk pergi ke mana-mana. Listrik juga belum masuk. Pada Pemilihan Umum 1997 lalu, Camat mengalakan, kalau pemilu sukses -- artinya, Golongan Karya (Golkar) menang-warga boleh minta sesuatu. Waktu itu, warga minta dibangunkan jalan. Namun, setelah Golkar menang sampai 95 persen di sana, jalan itu tak kunjung terwujud sampai sekarang.
Meski sudah miskin, bukan berarli penduduk desa bebas dari penindasan lain. Bantuan yang sedianya ditujukan bagi mereka sering masih "disunat" penyalur atau perantara, yang biasanya adalah pejabal daerah setempat, mulai dari kepala desa sampai lurah, camat, dan entah siapa lagi.
Itulah yang terjadi di Desa Rugemuk, Kecamatan Pantailabu, Kabupaten Deliserdang, 37 km arah timur Iaut Medan. Menurut seorang aktivis lembaga nonpemerintah Yapesda di Pantailabu, Mat Baeni, desa yang mayoritas warganya nelayan itu sebenamya sangat layak menerima dana Jaring Pengaman Sosial (JPS).
Namun, masyakat enggan mengusulkan kepadakepala desa untuk mengupayakan dana JPS itu. Mengapa? "Mereka percaya, dana JPS itu akan disunat sampai 30 persen, sedangkan kuitansi yang harus mereka tanda tangani nilainya 100 persen," ujar Baeni.
Untuk membantu mengentaskan kemiskinan, Direktur Eksekutif Yapesda itu melibatkan warga desa dalam program pembibitan tanaman bakau. Kata Baeni, bibit bakau per batang bisa laku Rp 300. Jadi, kalau warga Rugemuk punya 100 bibit saja, mereka sudah sangat terbanlu.
Gambaran kemiskinan memang akrab dengan masyarakat Kecamatan Pantailabu. Uniknya, warga yang miskin tidak hanya berasal dari komunitas Melayu, tetapi juga etnis Tionghoa. Di sana, orang Tionhoa umumnya juga mencari nafkah sebagai nelayan tradisional. Selain itu, menjadi penjaga ternak bebek milik para tauke dari Medan. Banyak juga yang berkebun.
Kemiskinan rakyat memang punya banyak wajah. Tapi, dari sekian banyak bentuk kemiskinan, yang terburuk adalah kemiskinan jiwa, yakni "kemiskinan" para elite penguasa atau pengeksploitasi, yang langsung atau tidak langsung menyebabkan krisis dan memperberat kemiskinan sosial-ekonomi rakyat kecil ini.
Satrio/Laporan Abdul Manan (Surabaya), RUdianto Pangaribuan (Bandung), dan J. Anto (Medan)
D&R, Edisi 990222-028/Hal. 72 Rubrik Daerah
Comments