Perum Pegadaian kesulitan uang. Benteng terakhir sumber dana rakyat kecil itu terancam bangkrut.
SEORANG perempuan setengah baya tampak kecewa. Perhiasan emas seberat 400 gram yang hendak digadaikannya ditolak petugas Pegadaian Cabang Salemba, Jakarta Pusat. Seharusnya, dengan menggadaikan emas sebanyak itu paling tidak ia bisa dapat pinjaman Rp 20 juta. Namun, perempuan itu hanya dapat pinjaman Rp 1,5 juta. "Pembatasan ini terpaksa dilakukan," ujar Firdaus Mutiara, Kepala Pegadaian Salemba.
Perintah pembatasan pemberian pinjaman untuk nasabah datang dari Direksi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian beberapa bulan lalu. Mulai Agustus ini, 638 cabang pegadaian di 27 provinsi diminta menciutkan batas maksimal pinjaman, dari Rp 20 juta jadi Rp 5 juta per surat bukti kredit. "Pinjaman maksimal Rp 5 juta pun masih terlalu besar. Untuk pemerataan, karena keadaan sekarang memang sulit, saya turunkan batas maksimalnya jadi Rp 1,5 juta," ujar Firdaus.
Di Pegadaian Cabang Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, maksimal pinjaman ditetapkan sebesar Rp 2,5 juta per surat bukti kredit sejak Agustus lalu. "Kami sudah tidak dapat dana dari kantor pusat sehingga kebutuhan sehari-hari diputar dari pelunasan pinjaman," ujar Mahful Umar, Kepala Perum Pegadaian Cabang Kebayoran Baru.
Pegadaian Kebayoran Baru sebelum plafon ditetapkan bisa menyalurkan kredit Rp 200 juta hingga Rp 300 juta sehari. Kini hanya Rp 125 juta hingga Rp 200 juta. Itu jelas sangat turun. Nasib serupa juga menimpa pegadaian di berbagai kota, seperti Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya. Di Pegadaian Cabang Depok, Semarang, jumlah maksimal pinjaman dibatasi hanya Rp 1 juta. Walaupun, menurut Suranto, kepala cabangnya, nasabah yang sangat butuh bisa diberi lebih dari plafon itu. "Kami tak menerima agunan mobil lagi karena akan menimbulkan kecemburuan. Kini, zamannya kan peka," ujar Suranto.
Keputusan tak menerima mobil sebagai agunan juga diterapkan di Kantor Pegadaian Jalan Dinoyo, Surabaya. Kesulitan likuiditas juga dirasakan semua cabang pegadaian di Yogyakarta. Karena kiriman uang dari Jakarta tak ada lagi, sumber pinjaman hanya mengandalkan uang tebusan.
Mengapa bisa begitu? "Terus terang saja, kami kehabisan modal kerja. Lonjakan permintaan jasa gadai di luar perkiraan. Krisis ekonomi membuat pertumbuhan kredit melonjak dug kali lipat," ujar Deddy Kusdedi; Direktur Operasional dan Pengembangan Perum Pegadaian.
* Modal Sudah Ludes
Jika Januari hingga April lalu rata-rata per bulan di seluruh cabang disalurkan Rp 200 miliar, Juli sudah mencapai Rp 358 miliar. Pegadaian, yang beromzet Rp 1,8 triliun, mengalami kesulitan setelah modal kerja tahun ini sebesar Rp 650 miliar ludes. Itulah sebabnya, pegadaian butuh modal kerja tambahan Rp 200 miliar.
Pegadaian makin tercekik karena jatah kredit dari Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp 175 miliar sudah habis disalurkan. Malah, tambahan kredit karena kebaikan Bank Rakyat Indonesia-di luar plafon kredit itu-sebesar Rp 100 miliar juga sudah ludes dipinjam para nasabah. Bukan itu saja, modal kerja pegadaian makin tipis karma obligasi pegadaian tidak laku dijual. Bunga sebesar 55 persen yang ditawarkan tak dilirik investor. Buntutnya, target obligasi Rp 150 miliar luput dan hanya tercapai Rp 50 miliar. Menurut Deddy, orang lebih tertarik membeli Sertifikat Bank Indonesia. "Selain bunganya lebih tinggi, yakni 70 persen, keuntungannya bisa dipetik dalam jangka pendek, tidak seperti obligasi pegadaian," katanya.
Karena kesulitan likuiditas, direksi Perum Pegadaian meminta bantuan dana Bank Indonesia. Namun, sama sekali tak digubris kendati surat permohonan kredit sudah dilayangkan dua bulan silam. Pegadaian sebenarnya hanya minta tambahan modal kerja Rp 100 miliar lagi. "Bank Indonesia gampang sekali menyuntik bank-bank milik konglomerat hingga triliunan rupiah, namun kami yang langsung melayani rakyat kecil, bahkan kredit yang kami minta jumlahnya tak seberapa, malah tak diberi," ujar Deddy.
Deddy memang berhak dongkol. Bank Central Asia, misalnya, yang menggunakan uang negara untuk kepentingan bisnis para pemilik bank itu sendiri, malah dibantu Bank Indonesia Rp 25 triliun. Namun Perum Pegadaian, lembaga keuangan yang banyak menolong rakyat kecil, diabaikan. Para pegawai pegadaian di pantai utara Jawa sering harus menahan rasa pedih yang luar biasa karena makin banyak nasabah yang menggadaikan piring dan gelas sekadar memperoleh Rp 2.500 untuk membeli beras.
Kini, pegadaian hanya mengandalkan pemberian kredit dari uang tebusan. Namun, itu tak membuat pegadaian patah arang. Deddy masih yakin Perum Pegadaian tak akan bangkrut. "Laba tahun ini memang akan terpangkas 50 persen dan hanya tinggal Rp 15 miliar," ujar Deddy. Namun, sejumlah kepala cabang pegadaian pesimistis: kredit yang disalurkan akan makin kecil.
Irawan Saptono/Mohamad Subroto (Jakarta), Ahmad Solikhan (Yogyakarta), Prasetya (Semarang) dan Abdul Manan (Surabaya)
D&R Edisi 980919-005/Hal. 58 Rubrik Bisnis & Ekonomi
SEORANG perempuan setengah baya tampak kecewa. Perhiasan emas seberat 400 gram yang hendak digadaikannya ditolak petugas Pegadaian Cabang Salemba, Jakarta Pusat. Seharusnya, dengan menggadaikan emas sebanyak itu paling tidak ia bisa dapat pinjaman Rp 20 juta. Namun, perempuan itu hanya dapat pinjaman Rp 1,5 juta. "Pembatasan ini terpaksa dilakukan," ujar Firdaus Mutiara, Kepala Pegadaian Salemba.
Perintah pembatasan pemberian pinjaman untuk nasabah datang dari Direksi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian beberapa bulan lalu. Mulai Agustus ini, 638 cabang pegadaian di 27 provinsi diminta menciutkan batas maksimal pinjaman, dari Rp 20 juta jadi Rp 5 juta per surat bukti kredit. "Pinjaman maksimal Rp 5 juta pun masih terlalu besar. Untuk pemerataan, karena keadaan sekarang memang sulit, saya turunkan batas maksimalnya jadi Rp 1,5 juta," ujar Firdaus.
Di Pegadaian Cabang Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, maksimal pinjaman ditetapkan sebesar Rp 2,5 juta per surat bukti kredit sejak Agustus lalu. "Kami sudah tidak dapat dana dari kantor pusat sehingga kebutuhan sehari-hari diputar dari pelunasan pinjaman," ujar Mahful Umar, Kepala Perum Pegadaian Cabang Kebayoran Baru.
Pegadaian Kebayoran Baru sebelum plafon ditetapkan bisa menyalurkan kredit Rp 200 juta hingga Rp 300 juta sehari. Kini hanya Rp 125 juta hingga Rp 200 juta. Itu jelas sangat turun. Nasib serupa juga menimpa pegadaian di berbagai kota, seperti Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya. Di Pegadaian Cabang Depok, Semarang, jumlah maksimal pinjaman dibatasi hanya Rp 1 juta. Walaupun, menurut Suranto, kepala cabangnya, nasabah yang sangat butuh bisa diberi lebih dari plafon itu. "Kami tak menerima agunan mobil lagi karena akan menimbulkan kecemburuan. Kini, zamannya kan peka," ujar Suranto.
Keputusan tak menerima mobil sebagai agunan juga diterapkan di Kantor Pegadaian Jalan Dinoyo, Surabaya. Kesulitan likuiditas juga dirasakan semua cabang pegadaian di Yogyakarta. Karena kiriman uang dari Jakarta tak ada lagi, sumber pinjaman hanya mengandalkan uang tebusan.
Mengapa bisa begitu? "Terus terang saja, kami kehabisan modal kerja. Lonjakan permintaan jasa gadai di luar perkiraan. Krisis ekonomi membuat pertumbuhan kredit melonjak dug kali lipat," ujar Deddy Kusdedi; Direktur Operasional dan Pengembangan Perum Pegadaian.
* Modal Sudah Ludes
Jika Januari hingga April lalu rata-rata per bulan di seluruh cabang disalurkan Rp 200 miliar, Juli sudah mencapai Rp 358 miliar. Pegadaian, yang beromzet Rp 1,8 triliun, mengalami kesulitan setelah modal kerja tahun ini sebesar Rp 650 miliar ludes. Itulah sebabnya, pegadaian butuh modal kerja tambahan Rp 200 miliar.
Pegadaian makin tercekik karena jatah kredit dari Bank Rakyat Indonesia sebesar Rp 175 miliar sudah habis disalurkan. Malah, tambahan kredit karena kebaikan Bank Rakyat Indonesia-di luar plafon kredit itu-sebesar Rp 100 miliar juga sudah ludes dipinjam para nasabah. Bukan itu saja, modal kerja pegadaian makin tipis karma obligasi pegadaian tidak laku dijual. Bunga sebesar 55 persen yang ditawarkan tak dilirik investor. Buntutnya, target obligasi Rp 150 miliar luput dan hanya tercapai Rp 50 miliar. Menurut Deddy, orang lebih tertarik membeli Sertifikat Bank Indonesia. "Selain bunganya lebih tinggi, yakni 70 persen, keuntungannya bisa dipetik dalam jangka pendek, tidak seperti obligasi pegadaian," katanya.
Karena kesulitan likuiditas, direksi Perum Pegadaian meminta bantuan dana Bank Indonesia. Namun, sama sekali tak digubris kendati surat permohonan kredit sudah dilayangkan dua bulan silam. Pegadaian sebenarnya hanya minta tambahan modal kerja Rp 100 miliar lagi. "Bank Indonesia gampang sekali menyuntik bank-bank milik konglomerat hingga triliunan rupiah, namun kami yang langsung melayani rakyat kecil, bahkan kredit yang kami minta jumlahnya tak seberapa, malah tak diberi," ujar Deddy.
Deddy memang berhak dongkol. Bank Central Asia, misalnya, yang menggunakan uang negara untuk kepentingan bisnis para pemilik bank itu sendiri, malah dibantu Bank Indonesia Rp 25 triliun. Namun Perum Pegadaian, lembaga keuangan yang banyak menolong rakyat kecil, diabaikan. Para pegawai pegadaian di pantai utara Jawa sering harus menahan rasa pedih yang luar biasa karena makin banyak nasabah yang menggadaikan piring dan gelas sekadar memperoleh Rp 2.500 untuk membeli beras.
Kini, pegadaian hanya mengandalkan pemberian kredit dari uang tebusan. Namun, itu tak membuat pegadaian patah arang. Deddy masih yakin Perum Pegadaian tak akan bangkrut. "Laba tahun ini memang akan terpangkas 50 persen dan hanya tinggal Rp 15 miliar," ujar Deddy. Namun, sejumlah kepala cabang pegadaian pesimistis: kredit yang disalurkan akan makin kecil.
Irawan Saptono/Mohamad Subroto (Jakarta), Ahmad Solikhan (Yogyakarta), Prasetya (Semarang) dan Abdul Manan (Surabaya)
D&R Edisi 980919-005/Hal. 58 Rubrik Bisnis & Ekonomi
Comments