RAJA Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al-Saud turun dari pesawat menggunakan eskalator emas setiba di Bandar Udara Vnukovo, Moskow, Rusia, Rabu dua pekan lalu. Eskalator itu perlengkapan yang dibawa delegasi Saudi, selain rombongan 1.500 orang, 2 Mercedes-Benz S600s, dan 459 ton barang bawaan. Sebelum kaki Raja menginjak tanah, eskalator itu tiba-tiba mogok. Pria 81 tahun ini sempat terdiam sesaat sebelum melanjutkan langkahnya dengan menuruni tiga perempat tangga sisanya.
Ini kunjungan kenegaraan bersejarah. Sejak Arab Saudi resmi didirikan oleh Bani Saud pada 1932, belum pernah ada orang nomor satu dari negara kaya minyak itu yang resmi berkunjung ke Rusia. "Ini kunjungan pertama Raja Arab Saudi dalam sejarah hubungan kita," kata Presiden Rusia Vladimir Putin saat menyambut sang tamu di Istana Kepresidenan di Kremlin, Moskow. Salman membalasnya. "Kami bertujuan memperkuat hubungan demi perdamaian, keamanan, dan pengembangan ekonomi dunia," ujarnya.
Dua negara ini berbeda jalan sejak Saudi baru berdiri. "Moskow dan Riyadh berselisih dalam hampir setiap perang atau perselisihan di Timur Tengah, selain konflik Arab-Israel," kata ahli politik Timur Tengah dari The Washington Institute, Anna Borshchevskaya, dalam majalah Foreign Policy.
Pada saat masih berusia muda sebagai negara, Saudi menolak proposal pinjaman dan perjanjian perdagangan Moskow. Sikap Riyadh itu membuat Presiden Uni Soviet Joseph Stalin marah dan menarik misi diplomatiknya pada 1938.
Setelah kematian Stalin pada 1953, menurut Borshchevskaya, Kremlin memperbarui tawarannya, tapi tak bisa mengubah sikap Saudi untuk berpaling dari Amerika Serikat dan sekutu Barat lainnya. Peluang untuk memperbaiki hubungan datang beberapa tahun setelah pecah perang sipil 1962 di Yaman Utara. Saat itu hubungan Amerika-Saudi juga memburuk akibat perang Arab dan Israel pada 1973, yang dikenal dengan Perang Yom Kippur. Negara Teluk anggota Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) juga mengembargo minyak ke negara Barat yang mendukung Israel dalam perang itu, termasuk Amerika.
Jalan menuju pemulihan hubungan yang sempat terbuka itu tertutup lagi saat militer Soviet masuk Afganistan pada 1979. Dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Perang Afganistan itu, posisi Saudi, bersama Amerika dan Pakistan, mendukung para mujahidin. Perang itu berakhir dengan keluarnya Soviet dari Afganistan pada 1989. Soviet juga ambruk dan berganti nama menjadi Federasi Rusia pada 1990.
Runtuhnya Soviet membuka pintu baru pemulihan hubungan, tapi sayangnya peluang itu hanya berlangsung singkat. Menurut Borshchevskaya, Saudi menawarkan bantuan US$ 2,5 miliar kepada Rusia pada 1991. Namun Moskow kurang senang terhadap sikap Riyadh yang mempertahankan harga minyak tetap rendah karena itu menghambat pemulihan ekonomi Rusia. Seperti halnya Saudi, Rusia penghasil minyak utama dunia. Moskow juga mengkritik dukungan keuangan Saudi terhadap oposisi Chechnya dan kelompok Islam di Rusia. Sebaliknya, Saudi frustrasi terhadap Rusia yang menjual senjata kepada Iran, negara Syiah pesaing utamanya di Timur Tengah.
Ketika berkuasa pada Mei 2000, Vladimir Putin berusaha memperkuat posisi Rusia sebagai mediator di Timur Tengah dan memanfaatkan ketegangan hubungan Amerika-Saudi. Ia menjadi kepala negara Rusia pertama yang mengunjungi Riyadh, pada 2007. Saat itu Raja Salman menjabat Gubernur Riyadh. Pada kurun tersebut, Saudi frustrasi terhadap perang Amerika di Irak (2003-2011) serta dukungan yang diberikan Washington kepada pemerintah di Bagdad yang dikuasai Syiah.
Namun pecahnya Perang Saudara di Suriah pada 2011 menghalangi jalan perbaikan hubungan karena keduanya kembali berada di kubu berlawanan. Saudi, bersama Amerika dan negara Barat lainnya, ingin mendepak Presiden Suriah Bashar al-Assad. Sedangkan Rusia, bersama Iran, membelanya. Inilah faktor penentu yang membuat Assad tak kunjung jatuh oleh pemberontakan bersenjata oleh oposisi yang ikut didanai dan dipersenjatai oleh Saudi, Amerika, dan negara Barat lainnya.
Saat Suriah belum menunjukkan tanda-tanda selesai, muncul krisis di Yaman, pada 2015. Kelompok Houthi, yang diduga dibekingi Iran, berusaha merebut pemerintahan dari tangan Presiden Mansur Hadi. Saudi menilai langkah Houthi ini bagian dari upaya perluasan pengaruh Iran. Saat posisi Houthi makin maju, Saudi membentuk pasukan koalisi untuk membela Hadi dan memukul mundur Houthi.
Dengan latar itulah Raja Salman tiba di Moskow dua pekan lalu. Kunjungan ini sudah lama direncanakan. Menurut Al Jazeera, kabar soal ini pertama kali disebutkan pada paruh pertama 2015, ketika Putin mengundang Raja dalam percakapan lewat telepon. Sejak saat itu, lawatan ini dijadwalkan, tapi ditunda beberapa kali. Dalam enam bulan terakhir, tanggal kunjungan Salman ditinjau tiga kali. Awalnya dia diperkirakan berada di Moskow pada pertengahan Juli, segera setelah Konferensi Tingkat Tinggi G-20 di Hamburg, Jerman. Jadwalnya kemudian diubah menjadi awal Agustus sebelum akhirnya dipastikan awal Oktober.
Pada hari pertama kunjungannya, Raja Salman bertemu dengan Presiden Putin dan dilanjutkan keesokan harinya berjumpa dengan Perdana Menteri Dmitry Medvedev. Di depan koleganya itu, Salman menyinggung soal Iran. "Kami menekankan bahwa keamanan dan stabilitas kawasan Teluk dan Timur Tengah merupakan kebutuhan mendesak untuk mencapai stabilitas dan keamanan di Yaman. Ini mensyaratkan Iran menghentikan campur tangannya ke urusan dalam negeri di wilayah tersebut dan menghentikan tindakan yang mendestabilisasi situasi di kawasan ini."
Kunjungan empat hari tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan ekonomi, juga militer. Saudi dan Rusia sepakat menginvestasikan hingga US$ 100 juta atau sekitar Rp 1,35 triliun untuk proyek transportasi di Rusia, yang menyiapkan dana investasi gabungan senilai Rp 13.505 triliun. Selain itu, perusahaan petrokimia Rusia, Sibur, akan menjajaki kerja sama dengan Saudi. Soal kerja sama militer, Saudi bersepakat membeli sistem pertahanan udara S-400 buatan Rusia.
Maxim A. Suchkov, dalam situs Al-Monitor, menyatakan watak hubungan dua negara tak akan berubah secara mendasar setelah kunjungan Salman ini. Namun keduanya melihat ini sebagai peluang untuk mengembangkan "kesamaan kimia" yang lebih baik.
Yuri Barmin, ahli politik Rusia soal Timur Tengah, menilai peristiwa ini sebagai langkah baru hubungan kedua negara dan respons Riyadh terhadap adanya pergeseran kekuatan di kawasan. "Mereka melihat keseimbangan kekuatan sudah berubah di wilayah ini: bagaimana Amerika menarik diri dan Rusia sekarang meningkatkan pengaruhnya di Timur Tengah," katanya.
Saudi tak lagi bisa bergantung pada Amerika. Keduanya mulai tegang di bawah pemerintahan Barack Obama karena Washington mendukung kesepakatan nuklir Iran pada 2015 dan sikap hati-hatinya dalam konflik Suriah. Kebijakan Amerika ini berlanjut di era Donald Trump, ketika fokus Washington adalah memerangi kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), bukan mendepak Bashar al-Assad, seperti keinginan Saudi.
Barmin menambahkan, bagi Riyadh, Timur Tengah sekarang sangat tidak seimbang dengan Amerika yang mengurangi kehadirannya dan Iran yang makin meningkat pengaruhnya. "Rusia adalah mitra yang nyaman yang bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan Amerika dan (diharapkan bisa) mengendalikan Teheran," ujarnya di Moscow Times.
Abdul Manan (al Arabiya, Moscow Times)
Majalah Tempo, Rubrik Internasional, 15 Oktober 2017
Ini kunjungan kenegaraan bersejarah. Sejak Arab Saudi resmi didirikan oleh Bani Saud pada 1932, belum pernah ada orang nomor satu dari negara kaya minyak itu yang resmi berkunjung ke Rusia. "Ini kunjungan pertama Raja Arab Saudi dalam sejarah hubungan kita," kata Presiden Rusia Vladimir Putin saat menyambut sang tamu di Istana Kepresidenan di Kremlin, Moskow. Salman membalasnya. "Kami bertujuan memperkuat hubungan demi perdamaian, keamanan, dan pengembangan ekonomi dunia," ujarnya.
Dua negara ini berbeda jalan sejak Saudi baru berdiri. "Moskow dan Riyadh berselisih dalam hampir setiap perang atau perselisihan di Timur Tengah, selain konflik Arab-Israel," kata ahli politik Timur Tengah dari The Washington Institute, Anna Borshchevskaya, dalam majalah Foreign Policy.
Pada saat masih berusia muda sebagai negara, Saudi menolak proposal pinjaman dan perjanjian perdagangan Moskow. Sikap Riyadh itu membuat Presiden Uni Soviet Joseph Stalin marah dan menarik misi diplomatiknya pada 1938.
Setelah kematian Stalin pada 1953, menurut Borshchevskaya, Kremlin memperbarui tawarannya, tapi tak bisa mengubah sikap Saudi untuk berpaling dari Amerika Serikat dan sekutu Barat lainnya. Peluang untuk memperbaiki hubungan datang beberapa tahun setelah pecah perang sipil 1962 di Yaman Utara. Saat itu hubungan Amerika-Saudi juga memburuk akibat perang Arab dan Israel pada 1973, yang dikenal dengan Perang Yom Kippur. Negara Teluk anggota Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) juga mengembargo minyak ke negara Barat yang mendukung Israel dalam perang itu, termasuk Amerika.
Jalan menuju pemulihan hubungan yang sempat terbuka itu tertutup lagi saat militer Soviet masuk Afganistan pada 1979. Dalam peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Perang Afganistan itu, posisi Saudi, bersama Amerika dan Pakistan, mendukung para mujahidin. Perang itu berakhir dengan keluarnya Soviet dari Afganistan pada 1989. Soviet juga ambruk dan berganti nama menjadi Federasi Rusia pada 1990.
Runtuhnya Soviet membuka pintu baru pemulihan hubungan, tapi sayangnya peluang itu hanya berlangsung singkat. Menurut Borshchevskaya, Saudi menawarkan bantuan US$ 2,5 miliar kepada Rusia pada 1991. Namun Moskow kurang senang terhadap sikap Riyadh yang mempertahankan harga minyak tetap rendah karena itu menghambat pemulihan ekonomi Rusia. Seperti halnya Saudi, Rusia penghasil minyak utama dunia. Moskow juga mengkritik dukungan keuangan Saudi terhadap oposisi Chechnya dan kelompok Islam di Rusia. Sebaliknya, Saudi frustrasi terhadap Rusia yang menjual senjata kepada Iran, negara Syiah pesaing utamanya di Timur Tengah.
Ketika berkuasa pada Mei 2000, Vladimir Putin berusaha memperkuat posisi Rusia sebagai mediator di Timur Tengah dan memanfaatkan ketegangan hubungan Amerika-Saudi. Ia menjadi kepala negara Rusia pertama yang mengunjungi Riyadh, pada 2007. Saat itu Raja Salman menjabat Gubernur Riyadh. Pada kurun tersebut, Saudi frustrasi terhadap perang Amerika di Irak (2003-2011) serta dukungan yang diberikan Washington kepada pemerintah di Bagdad yang dikuasai Syiah.
Namun pecahnya Perang Saudara di Suriah pada 2011 menghalangi jalan perbaikan hubungan karena keduanya kembali berada di kubu berlawanan. Saudi, bersama Amerika dan negara Barat lainnya, ingin mendepak Presiden Suriah Bashar al-Assad. Sedangkan Rusia, bersama Iran, membelanya. Inilah faktor penentu yang membuat Assad tak kunjung jatuh oleh pemberontakan bersenjata oleh oposisi yang ikut didanai dan dipersenjatai oleh Saudi, Amerika, dan negara Barat lainnya.
Saat Suriah belum menunjukkan tanda-tanda selesai, muncul krisis di Yaman, pada 2015. Kelompok Houthi, yang diduga dibekingi Iran, berusaha merebut pemerintahan dari tangan Presiden Mansur Hadi. Saudi menilai langkah Houthi ini bagian dari upaya perluasan pengaruh Iran. Saat posisi Houthi makin maju, Saudi membentuk pasukan koalisi untuk membela Hadi dan memukul mundur Houthi.
Dengan latar itulah Raja Salman tiba di Moskow dua pekan lalu. Kunjungan ini sudah lama direncanakan. Menurut Al Jazeera, kabar soal ini pertama kali disebutkan pada paruh pertama 2015, ketika Putin mengundang Raja dalam percakapan lewat telepon. Sejak saat itu, lawatan ini dijadwalkan, tapi ditunda beberapa kali. Dalam enam bulan terakhir, tanggal kunjungan Salman ditinjau tiga kali. Awalnya dia diperkirakan berada di Moskow pada pertengahan Juli, segera setelah Konferensi Tingkat Tinggi G-20 di Hamburg, Jerman. Jadwalnya kemudian diubah menjadi awal Agustus sebelum akhirnya dipastikan awal Oktober.
Pada hari pertama kunjungannya, Raja Salman bertemu dengan Presiden Putin dan dilanjutkan keesokan harinya berjumpa dengan Perdana Menteri Dmitry Medvedev. Di depan koleganya itu, Salman menyinggung soal Iran. "Kami menekankan bahwa keamanan dan stabilitas kawasan Teluk dan Timur Tengah merupakan kebutuhan mendesak untuk mencapai stabilitas dan keamanan di Yaman. Ini mensyaratkan Iran menghentikan campur tangannya ke urusan dalam negeri di wilayah tersebut dan menghentikan tindakan yang mendestabilisasi situasi di kawasan ini."
Kunjungan empat hari tersebut menghasilkan sejumlah kesepakatan ekonomi, juga militer. Saudi dan Rusia sepakat menginvestasikan hingga US$ 100 juta atau sekitar Rp 1,35 triliun untuk proyek transportasi di Rusia, yang menyiapkan dana investasi gabungan senilai Rp 13.505 triliun. Selain itu, perusahaan petrokimia Rusia, Sibur, akan menjajaki kerja sama dengan Saudi. Soal kerja sama militer, Saudi bersepakat membeli sistem pertahanan udara S-400 buatan Rusia.
Maxim A. Suchkov, dalam situs Al-Monitor, menyatakan watak hubungan dua negara tak akan berubah secara mendasar setelah kunjungan Salman ini. Namun keduanya melihat ini sebagai peluang untuk mengembangkan "kesamaan kimia" yang lebih baik.
Yuri Barmin, ahli politik Rusia soal Timur Tengah, menilai peristiwa ini sebagai langkah baru hubungan kedua negara dan respons Riyadh terhadap adanya pergeseran kekuatan di kawasan. "Mereka melihat keseimbangan kekuatan sudah berubah di wilayah ini: bagaimana Amerika menarik diri dan Rusia sekarang meningkatkan pengaruhnya di Timur Tengah," katanya.
Saudi tak lagi bisa bergantung pada Amerika. Keduanya mulai tegang di bawah pemerintahan Barack Obama karena Washington mendukung kesepakatan nuklir Iran pada 2015 dan sikap hati-hatinya dalam konflik Suriah. Kebijakan Amerika ini berlanjut di era Donald Trump, ketika fokus Washington adalah memerangi kelompok Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS), bukan mendepak Bashar al-Assad, seperti keinginan Saudi.
Barmin menambahkan, bagi Riyadh, Timur Tengah sekarang sangat tidak seimbang dengan Amerika yang mengurangi kehadirannya dan Iran yang makin meningkat pengaruhnya. "Rusia adalah mitra yang nyaman yang bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan Amerika dan (diharapkan bisa) mengendalikan Teheran," ujarnya di Moscow Times.
Abdul Manan (al Arabiya, Moscow Times)
Majalah Tempo, Rubrik Internasional, 15 Oktober 2017
Comments