Skip to main content

Bukan tentang Isi Kepala

SIA-SIA saja hakim Kresna Harahap dan Made Hendra Kusumah menghindari kejaran wartawan. Meski keluar melalui pintu belakang kantor Komisi Pemberantasan Korupsi, wartawan dan juru kamera tetap bisa ”menangkap” keduanya. ”Tidak ada apa-apa. Cuma silaturahmi,” kata Kresna Harahap tentang kunjungan sekitar 20 menit ke KPK itu.

Pada Selasa pekan lalu, kedua hakim ad hoc nonkarier Pengadilan Tindak Pidana Korupsi itu menemui Wakil Ketua KPK Tumpak Hatorangan Panggabean. Yang dibicarakan, antara lain, soal RUU Tindak Pidana Korupsi bikinan pemerintah yang kini hampir rampung. Dalam draf RUU itu, pengadilan tindak pidana korupsi terancam akan digusur.

Menurut Koordinator Hukum dan Monitoring Peradilan Indonesia Corruption Watch, Emerson Yuntho, jika RUU itu disahkan, para hakim ad hoc kasus korupsi ini tak akan ada lagi. Tanda-tanda itu sudah terlihat. Bersamaan dengan pembahasan RUU, ujarnya, Mahkamah Agung juga menyiapkan pelatihan untuk hakim korupsi di pengadilan negeri.

Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan menolak jika dikatakan bahwa persiapan hakim korupsi di pengadilan negeri dihubungkan dengan pembahasan RUU Pemberantasan Korupsi. ”Pelatihan itu semata untuk meningkatkan mutu hakim,” ujarnya. Untuk tahap pertama, menurut Bagir, akan dididik sekitar 100 hakim. Targetnya, minimal, ada lima hakim khusus korupsi di tiap pengadilan. Hakim yang lulus diberi sertifikat ”layak menangani perkara korupsi”.

Menurut Emerson, ”semangat” pembubaran pengadilan khusus korupsi juga tak lepas dari tindakan hakim ad hoc nonkarier yang walk out saat sidang kasus Harini Wiyoso, Juni tahun lalu. Ketika itu para hakim mendesak Bagir Manan dihadirkan sebagai saksi kasus suap. Tapi hakim ketua Kresna Menon tak setuju. ”Jadi, ini seperti dendam tak berkesudahan,” kata Emerson.

Pada awal Februari lalu, sejumlah hakim ad hoc nonkarier menggelar pertemuan di sebuah restoran di Jalan Veteran, Jakarta Pusat. Agenda utamanya membahas tudingan yang menyebut mereka tak menguasai hukum acara. Pertemuan enam jam itu, menurut sumber Tempo, menghasilkan kesimpulan bahwa para hakim nonkarier tak bisa lagi mengharap Mahkamah Agung ada ”di belakang” mereka.

Made Hendra Kusumah, yang juga ikut pertemuan, mengakui pertemuan itu memang membicarakan—antara lain—perkembangan pembahasan RUU Tindak Pidana Korupsi serta adanya sejumlah tudingan terhadap mereka. Hendra membantah jika disebut hakim nonkarier tak menguasai hukum acara. Sebagian besar draf putusan, ujarnya, dibuat hakim ad hoc nonkarier. Sebagian besar putusan itu juga dikuatkan pengadilan di atasnya. ”Kalau putusannya tidak bagus, tentu dibatalkan Mahkamah Agung.”

Firman Jaya Daeli, mantan anggota Komisi Hukum DPR yang ikut membahas Undang-Undang KPK, menyatakan bahwa KPK dan pengadilan khusus korupsi dilahirkan karena korupsi dianggap kejahatan luar biasa. Tujuannya, kata dia, juga untuk mendorong reformasi di tubuh peradilan, polisi, dan kejaksaan. ”Ini untuk transisi saja,” katanya

Wakil Ketua Komisi Hukum DPR Almuzammil Yusuf menegaskan, karena korupsi masih merajalela, lembaga ad hoc tetap masih diperlukan. ”Apalagi kinerja mereka memuaskan,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera ini. ”Kasus korupsi yang masuk pengadilan korupsi tak ada yang bebas,” ujar Almuzammil. Ini, katanya, berbeda dengan yang masuk pengadilan umum.

Suara lain datang dari Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, Putu Widnya. Putu menepis anggapan jika pengadilan negeri disebut tak siap menangani kasus korupsi. Dia sepakat jika pengadilan korupsi dibubarkan. ”Hakim ad hoc hanya beberapa bulan saja dilatih. Kemampuan persidangan tentu sangat jauh dibanding hakim pengadilan negeri,” katanya.

Putu bisa berkata demikian, tapi ICW punya data menarik. Pada 2006, menurut pantauan ICW, dari 125 perkara korupsi yang masuk pengadilan umum, 40 di antaranya divonis bebas. Sedangkan di pengadilan korupsi, tak ada satu pun dari 32 perkara yang pelakunya lolos dari jerat hukum. ”Ini memang bukan masalah isi kepala, tapi soal mental,” ujar Ketua Bali Corruption Watch, Putu Wirata.

Abdul Manan, Rini Kustiani, Rofiqi Hasan (Denpasar)

Majalah Tempo, Edisi. 52/XXXV/19 - 25 Februari 2007

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…