Skip to main content

Dalang yang Makin Kabur

KASUS pembunuhan aktivis Munir kembali gelap. Semua seakan kembali ke titik nadir. Berbulan waktu dihabiskan untuk meneliti siapa pembunuh keji yang merenggut nyawa pembela hak asasi manusia berusi 39 tahun itu dengan racun, tapi sekarang misteri makin tebal. Putusan kasasi Mahkamah Agung terhadap Pollycarpus Budihari Priyanto, seorang pilot Garuda, adalah penyebabnya. Polly divonis 14 tahun penjara oleh pengadilan negeri, kemudian putusan itu dikuatkan pengadilan tinggi. Polly dinyatakan bersalah ikut dalam pembunuhan Munir secara berencana, pada 7 September 2004, dalam pesawat Garuda rute Jakarta-Singapura-Amsterdam.

Selasa pekan lalu, majelis hakim kasasi yang diketuai Iskandar Kamil menyatakan Polly bukan pelaku pembunuh Munir. Ia hanya salah karena memalsukan surat tugas perjalanan. Kesalahan semacam ini, menurut majelis kasasi, jelas jauh lebih ringan ketimbang membunuh seseorang. Maka, hukuman untuk Polly pun dibabat dari 14 tahun menjadi hanya 2 tahun penjara.
Ini bukan keputusan bulat.

Hakim Artidjo Alkostar, satu dari tiga anggota majelis, tak sepaham dengan dua rekannya, Iskandar dan Atja Sondjaja. Artidjo memakai dalil aposteriori--yaitu melihat akibat lebih dulu dan baru melihat penyebabnya. Dari rentetan fakta dalam perjalanan terakhir Munir itu, Artidjo yakin Polly terlibat. “Ada kejanggalan dari rangkaian tindakan bekas pilot Garuda ini sebelum kematian Munir,” ujarnya kepada Tempo (lihat wawancara dengan Artidjo: Saya Mencari Kebenaran Sejati).

Toh Artidjo kalah suara. Enam bulan lagi Polly bakal bebas. Bahkan pengacara Polly, M. Assegaf, berencana meminta penahanan kliennya, yang kini menghuni kamar C-3 tahanan Markas Besar Polri, ditangguhkan. “Karena dia sudah menjalani tiga perempat masa hukumannya,” ujar Assegaf.

Putusan kasasi ini bagi Pollycarpus adalah tiketnya untuk menempuh hidup yang bebas merdeka. Setidak-tidaknya dalam kasus Munir dia tak boleh diadili lagi. “Berdasarkan asas pidana ne bis in idem, Polly tidak bisa dituntut untuk kedua kalinya dalam kasus yang sama,” ujar Harkristuti Harkrisnowo, pakar pidana dari Universitas Indonesia.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, asas ne bis in idem diatur dalam Pasal 76. “Jadi, untuk Polly, ibaratnya kini sudah selesai,” kata Harkristuti. Menurut dia, adanya novum atau bukti baru pun tidak bisa membawa Polly ke meja hijau. “Novum tidak bisa menyingkirkan ne bis in idem,” ujarnya.

Suciwati, istri Munir, jelas kecewa. “Ini makin menunjukkan buramnya hukum kita, yang tidak memihak kepada yang lemah,” ujarnya. Ibu dua anak ini sekarang bekerja di sebuah lembaga swadaya masyarakat. Suci yakin, Polly hanya “pion” dalam kasus pembunuhan suaminya. Karena itu, walaupun pengadilan tingkat pertama dan tinggi menghukum Polly, Suci terus berteriak untuk meminta agar dalang pembunuh suaminya ditangkap.

Dengan putusan kasasi ini, usaha pemerintah merevitalisasi tim pengusut kasus Munir mengundang pesimisme banyak kalangan. Jika tim pencari fakta kasus Munir tidak bisa banyak bergerak sampai dibubarkan, diduga begitu juga nasib tim baru nanti. Kalangan pro-hak asasi manusia yakin, pembunuhan Munir melibatkan orang kuat. “Komitmen dan kesungguhan Presiden akan berguna untuk mengungkap kasus ini,” ujar Asmara Nababan, wakil ketua tim pencari fakta kasus munir.

Menurut Asmara, pihaknya pernah meminta Presiden mengaudit penyidik dari kepolisian lantaran dinilai tidak bekerja maksimal. Asmara memberi contoh soal telepon Polly dengan seorang petinggi Badan Intelijen Negara. “Nomor telepon yang berhubungan dengan Pollycarpus tak pernah benar-benar diusut,” ujarnya. Asmara juga menyesalkan Presiden yang tidak tegas menyikapi rekomendasi tim. Salah satu rekomendasi, kerja tim tak maksimal karena dihambat BIN. “Kalau Presiden setuju rekomendasi tim, mestinya Kepala BIN diganti,” ujarnya.

Kapolri Jenderal Sutanto agaknya tak mau anak buahnya dianggap melempem. Pada Jumat pekan lalu, Jenderal Sutanto menyatakan membubarkan tim lama pimpinan Brigadir Jenderal Marsudhi Hanafiah dan membentuk tim baru yang dipimpin Brigadir Jenderal Suryadharma untuk mengusut kasus Munir. “Tim ini
akan mencari bukti baru,” ujar Sutanto.

Asmara menyambut dingin perubahan tim itu. “Hanya basa-basi,” ujarnya. Bekas Sekjen Komnas HAM itu tak yakin tim pimpinan Suryadharma bisa menemukan pembunuh Munir. “Polisi berhadapan dengan kekuatan besar,” ujarnya. Menurut Asmara, Presiden adalah satu-satunya kunci untuk membuka “misteri” tewasnya Munir. “Kasus ini memang bergantung pada SBY,” ujarnya.
***-/**

LRB/Maria Hasugian, Abdul Manan

Majalah Tempo, 9 Oktober 2006

Comments

Popular posts from this blog

Tegang dan Depresi karena Sutet

Tim PPLH Unair membuktikan, SUTET berbahaya bagi kesehatan manusia. Dampaknya bervariasi: dari pusing kepala sampai gangguan syaraf.

HIDUP di bawah jaringan listrik tegangan tinggi ternyata tak cuma menegangkan. Anda juga berpotensi mengalami gangguan syaraf. Begitulah kesimpulan penelitian mutakhir yang digelar tim Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Universitas Airlangga (Unair). Laporan yang dirilis akhir bulan lalu di Surabaya menghidupkan kembali kontroversi tentang dampak radiasi elektromagnet dari jaringan itu atas kesehatan manusia. Dan, menjadi "senjata" baru bagi warga Desa Singosari yang memperkarakan Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) ke pengadilan, karena kawasan permukiman mereka dialiri jaringan tersebut.

Tim yang diketuai Direktur PPLH Dr. Fuad Amsyari melakukan penelitian di Desa Singosari, Kecamatan Kebomas, Gresik, Jawa Timur (Ja-Tim). Warga desa itu, sejak tahun 1989 lalu, telah memprotes dan memperkarakan kehadiran jaringan transmisi Saluran Udara…

Yang "Kurang Pas" di Surabaya Post

Surabaya Post berhenti terbit akibat sengketa perburuhan. Toety Azis mengadukan lima karyawannya ke polisi, tetapi ada prospek damai.

BAGI masyarakat Surabaya, membaca Surabaya Post mungkin seperti kebiasaan minum kopi. Terasa ada yang "kurang pas" ketika koran sore satu-satunya di Surabaya itu tidak terbit lagi, sesudah "panutan" di edisi terakhir, 14 Maret. Masih banyak konsumen menanyakan, kapan koran kesayangannya terbit lagi atau kenapa tidak terbit.

"Saya tidak tahu masalahnya. Tapi banyak pembeli yang menanyakan," kata Suhadak, pengecer koran di Jalan Dharmahusada. Suhadak biasanya menjual Surabaya Post 20 eksemplar per, hari. Dengan harga agen Rp 750, ia menjual seharga Rp 1.000. Artinya, ia untung Rp 5.000 hanya dari penjualan Surabaya Post. Sejak koran itu berhenti terbit, penjualan Jawa Pos di kiosnya meningkat, dari 50 menjadi 60 eksemplar per hari.

Mohammad Arif, pedagang Koran eceran di Jalan Karang Menjangan; menyatakan, kini tujuh pelanggan S…

Anwar Ibrahim: Malaysia Kini Seperti Indonesia Saat Reformasi

Pemimpin oposisi Malaysia, Anwar Ibrahim, akhirnya menghirup udara bebas setelah mendapatkan pengampunan dari Raja Malaysia Yang di-Pertuan Agong Sultan Muhammad V, Rabu lalu. Hal ini menyusul kemenangan koalisi oposisi Pakatan Harapan dalam pemilu pada 9 Mei lalu, setelah mengalahkan Barisan Nasional yang sudah berkuasa 62 tahun. Pakatan memperoleh 113 kursi, Barisan 79 kursi, Partai Islam se-Malaysia 18 kursi, dan lainnya meraih sisanya. Pakatan mengusung Mahathir Mohamad sebagai perdana menteri ketujuh. Perdana menteri periode 1981-2003 ini pula yang pernah memenjarakannya. Anwar menyatakan masalahnya dengan Mahathir itu sudah selesai. "Biarkan dia memerintah dengan tenang," kata dia dalam wawancara khusus dengan wartawan Tempo, Abdul Manan, di rumahnya di Bukit Segambut, Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu lalu, tiga hari setelah pembebasannya dari penjara.